Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.295
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam Jurisprudence Jurnal Daulat Hukum Jurnal Akta Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Prosiding Konferensi Nasional PKM-CSR Kasta: Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya dan Terapan QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Law and Justice Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal SASI Jurnal Jurisprudence
Ridwan
Universitas Muhammadiyah Bima
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Pelaksanaan Prinsip Lex Sportiva dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana pada Sepakbola di Bima NTB Khairul Amar; Ridwan Ridwan
Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana Vol. 2 No. 1 (2019)
Publisher : Pascasarjana Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sepakbola memiliki berbagai bentuk aturan yang mengikat, baik dalam bentuk organisasi olahraga maupun pemain profesional yang bernaung di bawah organisasi tersebut. Lex Sportiva sebagai asas hukum dalam dunia olahraga memiliki otonomi hukum sendiri yang bersifat mandiri dan independen dalam setiap penyelesaian perkara yang terjadi dalam olahraga. Tindakan kekerasan yang terjadi di dalam pertandingan sepakbola di Bima Nusa Tenggara Barat dapat berpotensi sebagai tindak pidana penganiayaan atau tindak pidana lain yang terkait dengan itu memiliki dualisme dalam penyelesaiannya, yaitu menggunakan hukum pidana nasional, dan komisi disiplin organisasi olahraga. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penyelesaian kasus tindak pidana dalam permainan sepakbola antara hukum pidana nasional dengan Statuta PSSI ini saling mengecualikan, artinya hanya dapat dilakukan oleh salah satu sistem saja, dalam hal ini adalah melalui mekanisme Kode Etik Disiplin PSSI. Hal ini merupakan berlakunya prinsip Lex Specialist derogat legi generalist dalam hukum pidana. Tindakan yang tepat untuk menyelesaikan kasus perkelahian antar klub sepakbola di Bima Nusa Tenggara Barat adalah dengan menggunakan mekanisme sebagaimana diatur di dalam Kode Etik Disiplin PSSI mengingat kekhususan dalam hal keolahragaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 57 huruf (d) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
Metaverse Regulation Formulation In Indonesian Cyber Law Ridwan Ridwan; Ainun Wulandari; Syamsuddin
Law and Justice Vol. 7 No. 2 (2022): Law and Justice
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v7i2.757

Abstract

Research Purpose: The purpose of this study is to describe and understand the formulation of the Metaverse regulation for actions prohibited in the ITE Law in the concept of cyber law and to examine how the legal conditions and developments in Indonesia respond to the presence of Metaverse. Method: The research method used is a normative legal research method using several approaches, namely: 1) Conceptual approach; 2) Statute approach; and 3) Comparative approach. Findings: The findings of the study show that the condition of human civilization is currently advancing rapidly, this refers to the ease of accessing every line of life through the use of technology. To anticipate and monitor every aspect of life that occurs in the cyber realm, the concept of Cyber Law is present in ensuring legal protection for the community as technology users. The presence of metavers needs to be anticipated by designing or updating legal products that will become a reference in protecting citizens as subjects who are active in the Metavers era. Function: The function of the study is to examines the formulation of the Metaverse regulation of actions prohibited in the ITE Law in the cyber legal framework. Novelty: This research is important considering that there are no previous studies that examine the concept of cyber law in looking at the influence of the existence of Metaverse on actions prohibited in the ITE Law. In addition, considering the importance of carrying out legal protection for every activity that occurs in the Metaverse era in an effort to develop cyber law in Indonesia in the future.
Bima Regional Government Policies in The Economic Development of Persons With Disabilities Perspective Inclusive Economic Development Index Junaidin; Ridwan; Taufik Firmanto; Gufran Sanusi; Ainun Wulandari; Nuratika; Firdaus; Nuruzzakiyah Salsabila
Law and Justice Vol. 8 No. 1 (2023): Law and Justice
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v8i1.2134

Abstract

Artikel ini merupakan hasil penelitian mengenai Kebijakan Pemerintah Kota Bima dalam Upaya Pengembangan Ekonomi Penyandang Disabilitas dari Perspektif Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Hukum Normatif. Beberapa pendekatan digunakan, termasuk pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan filosofis, pendekatan perbandingan, dan pendekatan analitis. Kebaruan penelitian ini adalah pengungkapan kebijakan pemerintah daerah Kota Bima dalam mengembangkan ekonomi penyandang disabilitas dari perspektif indeks pembangunan ekonomi inklusif yang sebelumnya belum pernah ditemukan. Diskusi menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Bima belum sepenuhnya mampu memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di sektor pembangunan ekonomi. Indikasinya adalah masih banyak penyandang disabilitas yang tersebar di berbagai tempat dalam kondisi sulit. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka terpaksa mengemis dan mengharap belas kasihan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan harian mereka. Kondisi seperti ini bertentangan dengan tujuan mencapai indeks pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia. Kesimpulan, kebijakan pemerintah daerah Kota Bima dalam pengembangan ekonomi bagi penyandang disabilitas dapat mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia, namun hal ini belum diimplementasikan secara optimal. Tidak ada kebijakan konkret dari pemerintah daerah yang dapat mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyandang disabilitas untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Begitu pula, upaya pemerintah daerah Kota Bima dalam mengembangkan ekonomi penyandang disabilitas dari perspektif indeks pembangunan ekonomi inklusif belum diimplementasikan secara optimal. Kebijakan ekonomi yang tidak diimplementasikan secara optimal mengakibatkan kualitas hidup penyandang disabilitas lebih rendah dibandingkan dengan anggota masyarakat lainnya.     This article is the result of research on Bima City Regional Government Policy in Efforts to Develop the Economy of Persons with Disabilities from the Inclusive Economic Development Index Perspective. The method used in this research is the Normative Law research method. With several approaches used, including approximation Legislation, conceptual approach, philosophical approach, comparative approach, and analytical approach. The novelty of this research is the revelation of the Bima City regional government's policy in developing the economy of people with disabilities from an inclusive economic development index perspective that has never been found before. The discussion shows that the regional government of the city of Bima has not been fully able to fulfill the rights of persons with disabilities in the economic development sector. The indications are that there are still quite a lot of people with disabilities scattered in various places in dire conditions. In their daily lives they are forced to beg and expect mercy from others to fulfill their daily needs. Conditions like this are contrary to the goal of achieving an inclusive economic development index in Indonesia. Conclusion, local government policy Bima City in its economic development for people with disabilities can influence increased economic growth and the quality of human resources, however this has not been implemented optimally. There are no concrete policies from the regional government that can support increasing the capacity of human resources for people with disabilities to reduce poverty and inequality. Likewise, the Bima City regional government's efforts to develop the economy of people with disabilities from the perspective of the inclusive economic development index have not been implemented optimally. Economic policies that are not implemented optimally result in a lower quality of life for people with disabilities compared to other members of society.  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SUMBAWASERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI DESA BATU TERING Dea Zara Avila; I Israjunna; R Ridwan; Nur Husnul Khatimah
Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal
Publisher : LPPM Universitas Samawa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jpml.v5i2.1076

Abstract

Peredaran narkotika semakin sangat menghwatirkan khususnya zona siaga DesaBatu Tering. salah satu penanggulangan dilakukan melalui kegiatan Pengabdiankepada Masyarakat (PKM)dengan dibetuknya Agen Pemulihan. Tujuanpelaksanaan kegiatan ini agar masyarakat mengetahui beberapa program BNNKmelalui agen pemulihan. Metode pelaksanaan PKM dilakukan dengan Saranamedia sosial, dan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) ini digunakan untukpencarian data, sosialisasi, penyuluhan kepada mitra BNNK dengan perwakilandesa Batu Tering diantaranya pembuatan aplikasi, grup Whatsapp. KegiatanPKM ini dilaksanakan di Desa Batu Tering dari bulan Juni sampai Desember2022 dengan melibatkan agen pemulihan Desa Batu Tering. Hasil kegiatanpengabdian kepada masyarakat ini, yaitu masih ada masyarakat yang tidakmengetahui tentang peran BNNK dimasyarakat selain pemberantasan jugamelakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di masyarakat, kegiatanini sangat berdampak baik dengan adanya beberapa calon pasien yangmendaftarkan diri untuk melakukan rehabilitasi melalui bantuan agen pemulihan.
Urgensi Pembentukan Undang-Undang Fintech Di Indonesia: Harapan Dan Realita Di Era Pandemic Covid-19 Didik Irawansah; Wardah Yuspin; Ridwan Ridwan; Nasrullah Nasrullah
SASI Vol 27 No 4 (2021): Volume 27 Nomor 4, Oktober - Desember 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v27i4.581

Abstract

The growth of Fintech in Indonesia is very rapid, this condition is directly proportional to the legal problems that arise, the legal policy of regulation and protection of Fintech is still focused on the OJK, while the OJK still has many weaknesses in the implementation of supervision and protection of fintech activities, especially in the era of the covid pandemic. -19. The purpose of this study, first, by outlining the legal regulations issued by Bank Indonesia and the Financial Services Authority regarding fintech in Indonesia by looking at the legal weaknesses so that it is important to establish the Fintech Law. second, the urgency of the establishment of a fintech law on fintech consumer protection in Indonesia. Meanwhile, the importance of this research is that it will explain the development of the fintech industry in Indonesia, especially during the Pandemic, where the fintech industry experienced significant development so that this is an idea to provide a clear legal framework for the fintech industry. The research method used is normative juridical using library data and observations of fintech developments through library studies. Research findings show that so far fintech in Indonesia has used regulations contained in the POJK and PBI as the basis for implementing fintech, although it is felt that the regulations issued by POJK and PBI have not been able to provide maximum legal protection for the implementation of the fintech industry. so it is necessary to establish a law in order to provide legal protection for the development of the fintech industry now and in the future.
Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat melalui Lembaga Adat: Studi Desa Tarlawi Wawo Kabupaten Bima Eva Putri Salsabilla; Ridwan Ridwan; Ihlas Ihlas
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 8 No. 2 (2026): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v8i2.12478

Abstract

This study examines the mechanisms for resolving customary land disputes through customary institutions in Tarlawi Village, Bima Regency, as well as their status within the national legal system. This is an empirical study using a case study approach, employing data collection techniques such as interviews, observation, and documentation. The results show that dispute resolution is conducted through a traditional deliberative forum involving traditional leaders (gelarang), village officials, and the disputing parties. This mechanism reflects the practice of legal pluralism as it brings together customary law, village government policies, and state law. Furthermore, this resolution model aligns with the principles of Alternative Dispute Resolution (ADR) and restorative justice, as it emphasizes peace, participation, and the restoration of social relationships. Legally, the existence of customary dispute resolution is grounded in Article 18B(2) of the 1945 Constitution, Article 3 of the Land Law (UUPA), and Law No. 6 of 2014 on Villages. Although effective in maintaining social harmony, customary dispute resolution still faces challenges, including a lack of written evidence and weak legal certainty. Therefore, strengthening is needed through the documentation of customary practices, the drafting of minutes of agreements, and coordination with land offices so that the resolution of customary land disputes has legal certainty without disregarding the social values of indigenous communities.
PATOLOGI SOSIAL MASYARAKAT (Studi Kasus di Kecamatan Wera-Ambalawi) Ridwan dan Abdul Kader
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v3i2.486

Abstract

Kenakalan remaja saat ini semakin lama semakin menjadi-jadi, keresahan masyarakat-pun terus berlanjut. Hal ini terjadi menyeluruh di Indonesia, terdengar berita dimana-mana, baik media online, televisi maupun koran menyuarakan tentang tindakan kriminalitas yang dilakukan bukan hanya oleh orang dewasa namun bahkan oleh anak di bawah umur. Sungguh ironis, anak yang seharusnya menginjak usia bermain dan mengenyam pendidikan, harus berurusan dengan yang berwajib oleh perbuatan dan tindakannya. Demikian orang dewasa yang belum bahkan sudah menikah, yang seharusnya mengurus keluarga dan anak, harus mendekam dalam penjara. Kasus ini juga terjadi di Kecamatan Wera-Ambalawi sebagaimana hasil penelitian yang diperoleh penulis, yang sebagian terjadi karena tekanan, kebutuhan, pengaruh sosial atau bahkan ada yang karena hanya untuk bersenang-senang.
RAGAM DISFUNGSI DALAM KELUARGA DI KOTA BIMA Ahyadin Ahyadin; Ridwan Ridwan; Muh Yunan Putra
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v4i2.490

Abstract

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur sosial, selain itu keluarga juga merupakan tempat pertama menanamkan nilai-nilai religius, pendidikan, moral, sosial, transformasi pengetahuan lainnya yang lebih luas, selain itu juga keluarga menjadi tempat perlindungan baik ekonomi, fisik, maupun kesehatan. Akan tetapi, tidak sedikit gambaran keluarga ideal itu tidak kita jumpai dalam realitas kehidupan sehari-hari, hal ini disebabakan oleh berbagai hal, dan perubahan yang terjadi dilingkungan sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimanakah ragam dan factor disfungsi keluarga di Kota Bima. Dengan menggunakan jenis penelitian empiris, pendekatan kasus, dan data primer. Hasil Penelitian mengungkap, Pertama, ragam disfungsi keluarga di Kota Bima, yakni adanya kekerasa fisik dan psikis, penelantaran istri dan anak, campur tangan pihak ketiga, suami penjudi, pemabuk, poligami ilegal, kesalahpahaman antar suami dan istri, kecemburuan salah satu pihak, perbedaan agama, kenakalan remaja. Kedua, secara umum faktor yang menjadi sebab yang mendasar terjadinya disfungsi dalam keluarga di Kota Bima adalah penelantaran istri maupun anak.
Hukum Internalisasi Nilai Kearifan Lokal ‘Maja Labo Dahu’ dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Kota Bima Didik Irawansah; Ridwan Ridwan; M Amin; Kasmar Kasmar
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i1.4597

Abstract

Lonjakan pelanggaran lalu lintas di kalangan pelajar Kota Bima, yang meningkat tajam dari 105 kasus (2023) menjadi 220 kasus (2024), mencerminkan krisis kesadaran hukum yang serius di kalangan generasi muda. Pelanggaran seperti tidak memakai helm, melawan arus, balapan liar hingga meninggal dunia bukan sekadar pelanggaran aturan, tetapi cerminan degradasi karakter dan lemahnya penanaman nilai moral. Pendekatan represif terbukti belum menyentuh akar persoalan. Penelitian ini bertujuan menggali dan menginternalisasikan nilai Maja Labo Dahu sebagai fondasi pembentukan kesadaran hukum berlalu lintas di kalangan pelajar sekolah menengah Kota Bima. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan kuesioner di empat sekolah di Kota Bima, melibatkan pelajar, guru, orang tua, tokoh adat, dan aparat kepolisian satlantas Polres Bima Kota. Hasil Penelitian Menunjukan bahwa Kesadaran hukum berlalu lintas pelajar di Kota Bima masih rendah, ditandai oleh maraknya pelanggaran seperti berkendara tanpa helm, SIM, dan melanggar rambu- rambu lalulintas. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman hukum, lemahnya pengawasan keluarga dan sekolah, serta dampak negatif media sosial. Internalisasi nilai kearifan lokal Maja Labo Dahu, yang menanamkan rasa malu dan takut sebagai kendali moral, berpotensi membentuk kesadaran hukum. Namun, modernisasi dan lemahnya penguatan nilai budaya menghambat efektivitasnya. Pengintegrasian nilai ini dalam pendidikan dan lingkungan sosial menjadi strategi penting untuk membangun kesadaran hukum berlalu lintas secara berkelanjutan.
Post-Job Creation Amdal Reform: Integration of Transcendental Values and Local Wisdom in Sustainable Development Ridwan Ridwan; Rizka Rizka; Didik Irawansah; Ainun Wulandari; Warda Said; Wirda Rohmah
JURNAL AKTA Vol 13, No 2 (2026): June 2026
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v13i2.52141

Abstract

This study aims to examine the implications of the AMDAL policy reform in the Job Creation Law on sustainable development, while also offering an integrative model that combines a transcendental approach (prophetic law) and local wisdom. Using a juridical-normative research method with a legislative approach, a conceptual approach, and an analytical approach, this study critically analyzes changes in AMDAL regulations after the Job Creation Law and their impact on environmental protection. The results of the study reveal three main findings: first, the simplification of AMDAL procedures has the potential to reduce the effectiveness of environmental protection; second, there is a gap between the new policy and the principles of sustainable development; third, transcendental values derived from prophetic law and the local wisdom practices of indigenous communities can function as a corrective and complementary mechanism to the shortcomings of the new regulations. The study's conclusions indicate that the reformulation of AMDAL policy needs to consider the integration of transcendental values and local wisdom to create a more holistic environmental protection system. The proposed policy recommendations include: (1) strengthening local community participation in the AMDAL process; (2) internalizing prophetic law principles in implementing regulations; and (3) development of an environmental impact evaluation model based on local values. These findings provide an important contribution to the development of environmental policies that are more responsive to ecological and socio-cultural sustainability aspects.
Co-Authors Absori Absori Ahamd Syaifil Iman Ahyadin Ahyadin Aidul Fitriciada Azhari Ainun Wulandari Ainun Wulandari Andriadin, Andriadin Arief Budiono Dea Zara Avila Didik Irawansyah Efendi Efendi Eva Putri Salsabilla Firdaus Firmanto, Taufik Gufran Gufran Gufran Sanusi Hajairin Ihlas Ihlas, Ihlas Ika Saputri Iksan Iksan Ilyas sarbini Irawansah, Didik Israjunna Junaidin Juniatih Juniatih Kasmar Khairul Amar Khudzaifah Dimyati M Amin M. Farhan Syauki M. Jasuli Ramadhan Miftahuddin Miftahuddin Muh Asad Imaduddin Muh. Yunan Putra Muhlis Muhlis Munir Munir Musmuliadin Musmuliadin Musmuliadin Nasrullah Nasrullah Nasrullah Nur Husnul Khatimah Nuratika Nuruzzakiyah Salsabila Rizka Surya Harmoko Syamsuddin Warda said Wardah Yuspin Wirda Rohmah Yayansyah