Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Journal of Innovative and Creativity

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Anak Ditinjau Dari Prinsip Otonomi (Studi Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2023/ PN TMG) Rodhiyatun Soimah; Hani Irhamdessetya
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Prinsip otonomi dalam pertimbangan putusan hakim dengan menemukan hukum akibat keterbatasan regulasi aturan tentang pemidanaan anak usia 12 tahun menyebabkan kekosongan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan anak secara otonomi, yang diterapkan sebagai dasar penemuan hukum akibat undang-undang yang masih kabur atau belum jelas mengatur penerapan pemidanaan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian dengan menelaah lebih luas mengenai peraturan hukum dalam undang-undang untuk penyelesaian hukum, sebagai bahan hukum primer (statute approach) dan juga pendekatan secara konseptual (conceptual approach). Pertimbangan hakim dalam putusannya menggunakan aspek yuridis dan non yuridis dan tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim pada pertimbangannya yang otonom juga harus memperhatikan perlindungan hak anak, dengan hal ini otonomi hakim dalam menemukan hukum akibat undang-undang yang masih rumpang tidak dapat dikatakan sebagai kebebasan mutlak karena tetap tidak boleh mengesampingkan undang-undang.
Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Sebagai Pelaku Incest Terhadap Anak Di Bawah Umur Pretty Dwi Novita Sari; Hani Irhamdessetya
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.7726

Abstract

Tindak pidana incest yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak di bawah umur merupakan bentuk kejahatan seksual yang melanggar norma hukum, norma kesusilaan, norma agama, serta hak asasi anak. Perbuatan ini menimbulkan penderitaan fisik, psikis, dan sosial bagi anak sebagai korban. Namun, hal ini kurang mendapat perhatian di Indonesia sehingga pemahaman masyarakat mengenai incest masih terbatas. Penelitian tentang topik ini juga masih relatif minim, khususnya yang mengkaji pertanggungjawaban pidana orang sebagai pelaku incest karena sebagian besar penelitian lebih berfokus pada dampak incest, perlindungan anak, dan faktor penyebab terjadi kejahatan tersebut. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana orang tua sebagai pelaku incest terhadap anak di bawah umur serta pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana berdasarkan putussan nomor 56/Pid.Sus/2025/PN Unr. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan empiris melalui studi peraturan, perundang-undangan, analisis putusan pengadilan, dan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Ungaran Kelas 1B. Hasil penelitian menunjukkan hakim menerapkan pasal 81 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan menjatuhkan pidana penjara selama 17 tahun dan denda Rp. 100.000.000.00 dengan mempertimbangkan relasi kuasa, dampak berat terhadap korban, serta tujuan pemidanaan.
Analisis Yuridis Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Di Kabupaten Pemalang Feri Al Faozi; Hani Irhamdessetya
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.7749

Abstract

Tindak pidana perjudian merupakan permasalahan hukum yang berdampak signifikan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan moral masyarakat di Kabupaten Pemalang. Meskipun telah diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, praktik perjudian masih terus berkembang, termasuk dalam bentuk perjudian daring. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan terkait efektivitas penegakan hukum dalam memberikan efek jera dan menekan angka kriminalitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keselarasan pengaturan hukum tindak pidana perjudian dalam hukum positif Indonesia serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaan penegakan hukumnya di Kabupaten Pemalang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung pendekatan yuridis empiris terbatas melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah berjalan relatif optimal, namun masih menghadapi kendala teknologi dan budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi penegakan hukum yang lebih komprehensif dan preventif.
Perlindungan Hukum Perusahaan Gadai terhadap Risiko Penadahan melalui Penerapan Standar Operasional Prosedur (Studi pada PT Gadai Syariah Berkat Bersama) Ang Denny Wijaya; Hani Irhamdessetya
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Usaha pergadaian memiliki risiko hukum berupa penadahan apabila barang jaminan yang diterima berasal dari tindak pidana. Risiko tersebut menuntut perusahaan pergadaian untuk menerapkan prinsip kehati-hatian melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan SOP dalam penerimaan barang jaminan di PT Gadai Syariah Berkat Bersama sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap risiko penadahan serta pengaruhnya terhadap pertanggungjawaban pidana perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan didukung data empiris terbatas melalui penelaahan SOP perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SOP yang memuat due diligence, identifikasi barang dan nasabah, akad tertulis dengan pernyataan keabsahan barang, dokumentasi transaksi, dan mekanisme customer care telah selaras dengan POJK Nomor 39 Tahun 2024. Penerapan SOP tersebut berfungsi sebagai perlindungan hukum preventif dan dapat menegasikan unsur kesalahan serta niat jahat perusahaan dalam tindak pidana penadahan
Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Penganiayaan Ringan Ditinjau Dari Perspektif Keadilan Restoratif (Studi Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Unr) Novembryan Prayitno Putra; Hani Irhamdessetya
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Praktik penanganan tindak pidana ringan dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih didominasi oleh pendekatan retributif, meskipun secara normatif telah tersedia landasan hukum bagi penerapan keadilan restoratif. Kondisi tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 4/Pid.C/2024/PN Unr mengenai perkara penganiayaan ringan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara penganiayaan ringan berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku serta menilai sejauh mana perspektif keadilan restoratif diakomodasi dalam pertimbangan putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi putusan, yang diperkuat dengan pendekatan empiris melalui penelaahan praktik penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim masih berfokus pada pemenuhan unsur Pasal 352 KUHP dan penjatuhan pidana denda, tanpa mengaitkannya secara memadai dengan upaya pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Perspektif keadilan restoratif belum dijadikan dasar pertimbangan utama dalam putusan. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan orientasi pemulihan dalam pertimbangan hakim pada perkara tindak pidana ringan.