Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

Remuneration of Workers in the Perspective of Islamic Law and Current Labor Laws Arifuddin Muda Harahap; Rika Rahayu; Siti Aisyah Pohan
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 2, No 1 (2023): January 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v2i1.299

Abstract

The problem of wages is a very important issue that cannot be ruled out, because wages are a source of income that can cover the necessities of life and also wages can affect income, standard of living, community and welfare. However, if workers do not get adequate wages, then this can affect their livelihood and also the purchasing power of workers. This study aims to determine the existing remuneration in Law no. 13 of 2003 concerning Employment in the Perspective of Islamic Law. This study uses qualitative methods using a normative approach. The data sources used are primary legal sources in the form of laws and regulations and secondary data sources in the form of books, journals, the internet. Then, the data is processed and analyzed to produce a scientific research. The amount of wages must be balanced with the work that has been done. Remuneration must also comply with muamalah principles and muamalah principles. These principles cover all forms of muamalah except those specified otherwise in the Al-Qur'an and Hadith, based on voluntary, based on considerations of bringing benefits and avoiding harm, carried out by maintaining justice.
Penyalahgunaan KTP Masyarakat untuk Pinjaman Dana Pnm Mekaar Perspektif Sadd Adz-Zari’ah Di Kota Tanjungbalai Akhir Nazli Khatami; Arifuddin Muda Harahap
Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol 7, No 01 (2023): Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/ad.v7i01.5221

Abstract

Data pribadi merupakan sesuatu yang melekat pada diri setiap orang. Data pribadi merupakan sesuatu yang bersifat sensitif dan data pribadi adalah sesuatu yang harus dilindungi karna sejatinya merupakan hak privasi setiap orang. Banyaknya terjadi permasalahan penyalahgunaan data pribadi seseorang untuk kepentingan pribadi seperti yang terjadi di Lingkungan VII Kelurahan Semula jadi kota Tanjungbalai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pinjaman dana di PNM Mekaar Kota Tanjungbalai, dan bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan PNM Mekaar agar tidak terjadi fraud (kecurangan) perspektif Sadd Adz-zari’ah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Pengumpulan data digunakan dengan cara observasi, wawancara, dan literatur yang ada. Hasil penelitian dapat terlihat adanya kelemahan system, kurangnya pengawasan PNM Mekaar dalam menyeleksi nasabah yang ingin meminjam dana, sehingga terjadi pemalsuan data pribadi berupa ktp yang disalahgunakan oleh marketing PNM Mekaar untuk kepentingan pribadinya dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut.
Analisis Yuridis PERPPU Cipta Kerja No.2 Tahun 2022 Besaran Pesangon Pasca PHK Arifuddin Muda Harahap; Adella Iragil Sofianti; Cindy Aryanti; Diva Ariza Kesuma; Fauzi Masfa Rizky,; Ibnu Fauzi Bangun; M.Fikri Haekal; M. Rafly; Safira Prima Indira
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 6 No 1 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i1.3344

Abstract

One of the problems for workers in Indonesia is termination of employment (PHK) between workers and employers, in 2020 the government issued Law No. 11 of 2020 concerning work copyright or the omnibus law getting pros and cons from society, of course there are also many people disagree about this work copyright law. Then in 2022 the Government has also officially promulgated Law Number 2 of 2022 Concerning Job Creation which in outline has revised this omnibus law, at least covering 11 sections that have regulated strategic policies, including one of them related employment. This research wants to discuss the comparison of severance pay for employees who have been laid off according to Law no. 2 of 2022 regarding the copyright of this work. The method used in conducting research in this scientific journal is the normative legal method.In Law no. 2 of 2022 regarding this work copyright, workers whose contracts are terminated with less than a year's work period will receive severance pay of 1 month's wages. Those whose duration of work is more than a year, but when it is less than two years will receive 2 months' wages and so on. In addition to severance pay, this Law also regulates the provision of reward money for years of service for employees who have been laid off for working for 3 years or more but less than 6 years, 2 months of wages, at working period of 6 years or more but less than 9 years, 3 months wages and so on. Keywords: employment, layoffs, severance pay
Perlindungan Hukum terhadap Kurir Jika Terjadi Ketidaksesuaian Pengiriman Barang terhadap Konsumen dalam Transaksi Cash on Delivery (COD) Arifuddin Muda Harahap; Dimas Ari Syahputra; Dini Rizki Marshanda; Fhitrysya Hariyanti; M. Akbar Hanafi Lubis; Rahmad Daffa
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 23, No 2 (2023): Juli
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/jiubj.v23i2.3465

Abstract

This study aims to find out how legal protection is for couriers in online buying and selling activities, especially in the COD payment system, and to find out the legal protection that can be given to couriers who get strict action from buyers because of non-conformance of ordered goods especially legal protection for couriers against buyers who default and refuse the goods they ordered. The method used in this study is a normative juridical method by examining library materials or secondary data sources, namely laws and regulations, books, and legal studies. Based on these methods, the research was conducted using a statutory approach and a case approach. The results of the study show that the courier's duties in the online shopping COD system are as a deposit recipient, as a person who replaces the goods delivery service company in carrying out the power of attorney from the seller, and as a recipient of payment from the buyer. The legal protection that can be given to couriers in the online shopping COD system is to guarantee that the courier is not responsible for non-conformance or damage to goods that are not caused by his mistakes or negligence.
Penyalahgunaan KTP Masyarakat untuk Pinjaman Dana Pnm Mekaar Perspektif Sadd Adz-Zari’ah Di Kota Tanjungbalai Akhir Nazli Khatami; Arifuddin Muda Harahap
Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 7 No. 01 (2023): Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/ad.v7i01.5221

Abstract

Data pribadi merupakan sesuatu yang melekat pada diri setiap orang. Data pribadi merupakan sesuatu yang bersifat sensitif dan data pribadi adalah sesuatu yang harus dilindungi karna sejatinya merupakan hak privasi setiap orang. Banyaknya terjadi permasalahan penyalahgunaan data pribadi seseorang untuk kepentingan pribadi seperti yang terjadi di Lingkungan VII Kelurahan Semula jadi kota Tanjungbalai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pinjaman dana di PNM Mekaar Kota Tanjungbalai, dan bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan PNM Mekaar agar tidak terjadi fraud (kecurangan) perspektif Sadd Adz-zari’ah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Pengumpulan data digunakan dengan cara observasi, wawancara, dan literatur yang ada. Hasil penelitian dapat terlihat adanya kelemahan system, kurangnya pengawasan PNM Mekaar dalam menyeleksi nasabah yang ingin meminjam dana, sehingga terjadi pemalsuan data pribadi berupa ktp yang disalahgunakan oleh marketing PNM Mekaar untuk kepentingan pribadinya dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut.
STATUS INKONSTITUSIONAL BERSYARAT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA MENURUT MAHKAMAH KONSTIUSI Arifuddin Muda Harahap; Fauziyah Nur Fadillah; Rya Sayekti; Faullian Bagus Putra; Annisa Iswari Harahap
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.14320

Abstract

Inkonstitusional adalah suatu putusan untuk pasal yang dimohonkan diuji pada saat putusan dibacakan. Pada intinya inkonstitusional bertentangan atau melanggar dan tidak memenuhi syarat, dinyatakan inkonstitusional bersyarat karena Mahkamah Konstitusi ingin menghindari kepastian hukum. Tujuan penelitian: untuk mengkaji dan menjelaskan apa penyebab dinyatakan inkonstitusional bersyarat Undang-undang cipta kerja menurut Mahkamah Konstitusi, serta untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana status inkonstitusional bersyarat menurut Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian: menggunakan penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Kesimpulan: pada 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan Noor 91/PUU-XVIII/2020, mengabulkan permohonan uji formil dengan tenggat waktu 2 tahun sampai 2023. Jika dalam dua tahun tidak ada perbaikan maka untuk status inkonstitusional bersyarat akan menjadi permanen, dan kembali ke aturan yang lama. Kata Kunci: Status Inkonstitusional, Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK DIBAYAR PESANGONNYA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 148/PDT.SUS-PHI/2020/PN.PLG) Arifuddin Muda Harahap; Kahyun Irgi Ramadhan; Swity Milen; Ramadhan Anshory; M. Jahid Attamamy Harahap
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.14322

Abstract

Pemutusan hubungan kerja adalah hak yang sangat dihindari oleh para pekerja karena dapat membuatnya kehilangan penghasilannya begitu pula kepada perusahaan karena ada kewajiban perusahaan untuk membayarkan pesangon kepada pekerja yang diberhentikan. pengusaha tidak boleh memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya dalam beberapa kondisi sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 153 perpu no. 2 Tahun 2022 dan dapat memutuskan hubungan kerja dalam kondisi perusahaan yang disebutkan dalam pasal 154 A perpu no. 2 Tahun 2022 untuk melakukan pemutusan hubungan tersebut, perusahaan harus melakukannya dengan mekanisme dan prosedur yang jelas serta tidak secara sepihak. PHK harus dilakukan dengan memberi tahukan rencana kepada pekerja/buruh, dan jika terjadi penolakan kedua belah pihak melakukan perundingan Bipartit. Kata Kunci: Pesangon, PHK
STATUS INKONSTITUSIONAL BERSYARAT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA MENURUT MAHKAMAH KONSTIUSI Arifuddin Muda Harahap; Fauziyah Nur Fadillah; Rya Sayekti; Faullian Bagus Putra; Annisa Iswari Harahap
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.14320

Abstract

Inkonstitusional adalah suatu putusan untuk pasal yang dimohonkan diuji pada saat putusan dibacakan. Pada intinya inkonstitusional bertentangan atau melanggar dan tidak memenuhi syarat, dinyatakan inkonstitusional bersyarat karena Mahkamah Konstitusi ingin menghindari kepastian hukum. Tujuan penelitian: untuk mengkaji dan menjelaskan apa penyebab dinyatakan inkonstitusional bersyarat Undang-undang cipta kerja menurut Mahkamah Konstitusi, serta untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana status inkonstitusional bersyarat menurut Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian: menggunakan penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Kesimpulan: pada 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan Noor 91/PUU-XVIII/2020, mengabulkan permohonan uji formil dengan tenggat waktu 2 tahun sampai 2023. Jika dalam dua tahun tidak ada perbaikan maka untuk status inkonstitusional bersyarat akan menjadi permanen, dan kembali ke aturan yang lama. Kata Kunci: Status Inkonstitusional, Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK DIBAYAR PESANGONNYA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 148/PDT.SUS-PHI/2020/PN.PLG) Arifuddin Muda Harahap; Kahyun Irgi Ramadhan; Swity Milen; Ramadhan Anshory; M. Jahid Attamamy Harahap
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.14322

Abstract

Pemutusan hubungan kerja adalah hak yang sangat dihindari oleh para pekerja karena dapat membuatnya kehilangan penghasilannya begitu pula kepada perusahaan karena ada kewajiban perusahaan untuk membayarkan pesangon kepada pekerja yang diberhentikan. pengusaha tidak boleh memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya dalam beberapa kondisi sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 153 perpu no. 2 Tahun 2022 dan dapat memutuskan hubungan kerja dalam kondisi perusahaan yang disebutkan dalam pasal 154 A perpu no. 2 Tahun 2022 untuk melakukan pemutusan hubungan tersebut, perusahaan harus melakukannya dengan mekanisme dan prosedur yang jelas serta tidak secara sepihak. PHK harus dilakukan dengan memberi tahukan rencana kepada pekerja/buruh, dan jika terjadi penolakan kedua belah pihak melakukan perundingan Bipartit. Kata Kunci: Pesangon, PHK
Illegal Oil Drilling in the Theoretical View of Imam Ghazali Nadia Ramadani; Dhiauddin Tanjung; Arifuddin Muda Harahap
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 4 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i4.1648

Abstract

Illegal oil drilling is a phenomenon that is rampant in Indonesia and causes various negative impacts, such as environmental pollution, work accidents, social conflicts, and economic losses for the country. In Islam, every economic activity must take into account the principle of mashlahah put forward by Imam Al-Ghazali, which is to maintain the five main aspects of life (al-daruriyyat al-khamsah): religion (al-din), soul (al-nafs), intellect (al-aql), heredity (al-nasl), and property (al-mal). This study aims to analyze the practice of illegal oil drilling from the perspective of Imam Al-Ghazali's mashlahah theory to assess the extent to which these activities provide benefits or actually cause more damage (mafsadah). Through the conceptual approach and approach of Islamic law with the method of literature study, this study found that illegal oil drilling caused more mafsadah than mashlahah. This activity is contrary to the principle of life protection due to the high risk of accidents, damaging the environment that has a bad impact on future generations, and causing economic losses that harm the state and society. Therefore, from the perspective of mashlahah, illegal oil drilling cannot be justified and must be prevented through stricter policies, strict law enforcement, and economic empowerment of the community so that it does not depend on illegal activities