Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.287
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah INTERNATIONAL JOURNAL ON LANGUAGE, RESEARCH AND EDUCATION STUDIES Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Jurnal Penelitian Medan Agama YUSTISI Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Widya Balina :Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ekonomi Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Pendidikan dan Konseling As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana International Journal of Humanities Education and Social Sciences Journal of Law, Poliitic and Humanities Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Jurnal Nirta: Studi Inovasi
Arifuddin Muda Harahap
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
Rekonstruksi Pemidanaan Anak Dalam Kuhp Baru: Telaah Terhadap Konvensi Hak Anak Dan Perspektif Hukum Islam Muhammad Sopyan; Budi Sastra Panjaitan; Arifuddin Muda Harahap
Widya Balina Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Widya Balina
Publisher : widya balina

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak. Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 membawa perubahan signifikan dalam sistem pemidanaan, termasuk terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis ketentuan pemidanaan anak dalam KUHP baru dengan meninjau kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) serta nilai-nilai dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan komparatif untuk mengevaluasi sejauh mana hukum pidana nasional telah mengakomodasi prinsip keadilan restoratif, perlindungan kepentingan terbaik anak, dan non-diskriminasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun KUHP baru telah mulai mengadopsi prinsip-prinsip modern dalam perlakuan terhadap anak, namun masih ditemukan kekosongan norma dan potensi tumpang tindih dengan sistem peradilan anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Di sisi lain, hukum Islam secara substansial menekankan pendekatan edukatif dan korektif dalam menangani pelanggaran oleh anak, yang selaras dengan prinsip CRC. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan pemidanaan anak dalam KUHP yang lebih menyeluruh dan harmonis dengan ketentuan internasional serta nilai-nilai hukum Islam yang berkeadilan.
Keadilan Substantif Dalam Kriminalisasi Tindak Pidana Lingkungan Hidup: Analisis Terhadap Kuhp Dan Uu Pplh surya, maya; Budi Sastra Panjaitan; Arifuddin Muda Harahap
Widya Balina Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Widya Balina
Publisher : widya balina

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract. The environment is not merely a legal object, but rather a living space for humans that is intertwined with the continuity of life itself. In this context, the criminalization of environmental crimes must be understood as an effort to uphold substantive justice, not merely the fulfillment of legal procedures. This article examines the comparison between the 2023 Criminal Code and Law No. 32 of 2009 (Environmental Protection and Management Law), as well as the alignment of both in responding to ecological crimes. With a normative juridical approach and philosophical analysis, a tension was found between the formalistic approach in the Criminal Code and the ecological approach in the Environmental Protection and Management Law. This inconsistency has the potential to obscure the substance of environmental justice. Therefore, a renewal of the penal paradigm that favors the intrinsic value of nature and the principle of sustainability is necessary. Abstrak. Lingkungan hidup bukan sekadar objek hukum, melainkan ruang hidup manusia yang menyatu dengan keberlangsungan kehidupan itu sendiri. Dalam konteks ini, kriminalisasi tindak pidana lingkungan harus dimaknai sebagai upaya menegakkan keadilan substantif, bukan semata pemenuhan prosedur hukum. Artikel ini mengkaji perbandingan antara KUHP 2023 dan UU No. 32 Tahun 2009 (UU PPLH), serta menelaah keselarasan keduanya dalam merespons kejahatan ekologis. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis filosofis, ditemukan adanya ketegangan antara pendekatan formalistik dalam KUHP dan pendekatan ekologis dalam UU PPLH. Ketidaksinambungan ini berpotensi mengaburkan substansi keadilan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan paradigma pemidanaan yang berpihak pada nilai intrinsik alam dan prinsip keberlanjutan.
Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Baru Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia (Harmoniasasi Dan Konvergensi Dengan Hukum Islam) Zulpahmi Lubi; Budi Sastra Panjaitan; Arifuddin Muda Harahap
Jurnal Nirta : Inovasi Multidisiplin Vol 4 No 2 (2025): Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Publisher : Nirta Learning Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Restorative justice as a new paradigm in the reform of Indonesian criminal law emphasizes the restoration of relationships between the perpetrator, the victim, and the community, rather than mere retribution. This approach shifts the focus from retribution to reconciliation and social healing. This article examines the relationship between restorative justice and Islamic legal principles that emphasize the protection of life, honor, and property. The harmonization of both offers a more balanced and humane perspective on justice. In the philosophical dimension, restorative justice opens up space for substantial justice that takes into account social, moral, and spiritual aspects, and directs the reform of Indonesia's criminal law towards an approach of restoration and social peace.
Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Sofwan Tambunan; Budi Sastra Panjaitan; Arifuddin Muda Harahap
Jurnal Nirta : Inovasi Multidisiplin Vol 4 No 2 (2025): Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Publisher : Nirta Learning Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi di Indonesia mencerminkan upaya progresif negara dalam menanggulangi kejahatan luar biasa (extraordinary crime) melalui pendekatan non-konvensional yang bersifat preventif dan restoratif. Namun, keberadaan RUU ini juga menimbulkan diskursus filosofis dan yuridis mengenai batas antara upaya negara dalam menjaga kemaslahatan publik dan risiko pelanggaran terhadap hak asasi individu, terutama dalam konteks prinsip-prinsip due process of law. Dalam kerangka maqashid syariah, kebijakan perampasan aset dapat dibaca sebagai ekspresi dari tujuan syariah untuk menjaga harta (ḥifẓ al-māl), serta sebagai bentuk ijtihad kontemporer dalam menghadirkan keadilan sosial dan ekonomi. Artikel ini menggunakan pendekatan sistemik maqashid syariah yang dikembangkan oleh Jasser Auda untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat memberikan justifikasi normatif terhadap urgensi perampasan aset. Di sisi lain, pendekatan ini juga menekankan pentingnya prinsip keadilan prosedural dan akuntabilitas agar tidak menjadikan instrumen hukum sebagai alat kekuasaan yang dapat melukai prinsip-prinsip keadilan itu sendiri. Dengan demikian, RUU Perampasan Aset dapat dilihat bukan hanya sebagai instrumen legal, tetapi juga sebagai manifestasi nilai maqashid dalam menjawab tantangan etis, sosial, dan struktural pemberantasan korupsi di Indonesia.
Pembaruan Hukum Pidana dalam Perspektif Perlindungan Korban: Studi Kritis Terhadap Penguatan Hak Korban dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Eka Putra Zakran; Budi Sastra Panjaitan; Arifuddin Muda Harahap
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 3 (2025): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i3.5993

Abstract

The reform of criminal law in Indonesia through Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) marks an important paradigm shift in the criminal justice system, especially related to the protection of victims of crimes. So far, the orientation of the Criminal Code of colonial heritage has emphasized more on the perpetrators of crimes, while victims are often positioned passively and marginalized. This article aims to critically examine the extent to which Law No. 1 of 2023 strengthens the rights of victims, both in material and procedural aspects. With a normative juridical approach and an analysis of the new norms in the National Criminal Code, this article finds that a number of provisions, such as the victim's right to restitution, participation in judicial proceedings, and identity protection, reflect a greater recognition of the interests of the victim. However, in practice, there are still implementation challenges, including limitations in the mechanism for the implementation of these rights, as well as potential inequalities in access to justice. Therefore, it is necessary to strengthen derivative regulations, socialization, and synergy between law enforcement agencies to ensure that victim protection runs effectively and fairly.
Tinjauan Kritis terhadap Ketentuan Tindak Pidana Penghinaan Presiden dalam Kuhp Baru dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat Abdul Rahman; Budi Sastra Panjaitan; Arifuddin Muda Harahap
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 3 (2025): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i3.5976

Abstract

The enactment of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) has brought a number of controversies, one of which is related to the revival of provisions regarding the criminal act of insulting the President and Vice President. This article aims to critically examine these provisions in the perspective of the freedom of expression guaranteed by the Indonesian constitution and international human rights instruments. This research uses a normative juridical approach with an analysis of the norms in the new Criminal Code, the 1945 Constitution, as well as international treaties such as the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). The results of the study show that although the provision of insulting the President in the Criminal Code is only referred to as a complaint offense and is framed to protect the dignity of state institutions, the provision still has the potential to limit freedom of opinion excessively. In addition to risking opening a loophole for criminalization of legitimate public criticism, this rule also has the potential to contradict the principles of non-discrimination and accountability of public officials in a democratic country. Therefore, an in-depth evaluation of the formulation of norms and their application is needed so that they do not conflict with the spirit of democracy and the protection of human rights. Keywords: , , , , .
Kebijakan Kriminal terhadap Tindak Pidana Berbasis Gender dalam Kuhp Baru: Evaluasi Pasal tentang Kekerasan Seksual dan Kekerasan Psikis Ahmad Senang; Budi Sastra Panjaitan; Arifuddin Muda Harahap
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 3 (2025): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i3.5977

Abstract

The ratification of the new Criminal Code (KUHP) through Law Number 1 of 2023 marks an important milestone in the history of Indonesian criminal law. The new Criminal Code replaces the colonial product that has been in place for more than a century and brings significant updates, especially in the regulation of gender-based crimes such as sexual and psychological violence. The recognition of these forms of violence is a response to the demands of civil society and is part of Indonesia's commitment to international human rights instruments. However, the effectiveness of such arrangements still faces serious challenges, such as the narrowness of the criminal formulation, the high burden of proof, and the potential for gender bias in the criminal justice system. In this context, criminal law should not only be a means of repression, but also carry out preventive and protective functions through holistic criminal policies. An integrative approach that combines penal and non-penal strategies is important to address the complexity of gender-based violence that is structural and multidimensional. This article aims to critically evaluate the provisions of the new Criminal Code related to sexual and psychological violence in the perspective of gender-responsive criminal policy. The evaluation was carried out taking into account the principles of restorative justice, the protection of victims' rights, and the need for social transformation that supports equality and non-discrimination. The results of this study are expected to be an input for the improvement of a criminal law system that is fairer and on the side of victims, especially women and other vulnerable groups.
Pembaruan Aturan Pemidanaan terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga pada KUHP Baru: Studi Perspektif Hukum Islam Heri Siswan; Budi Sastra Panjaitan; Arifuddin Muda Harahap
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 3 (2025): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i3.5995

Abstract

Domestic violence (KDRT) is a form of human rights violation that occurs in the domestic space and has a wide impact on the integrity of the family. The reform of the criminal law through Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code marks a more serious recognition of domestic violence as a criminal act. This article aims to examine the update of the criminal rules against domestic violence perpetrators in the new Criminal Code and examine it from the perspective of Islamic law. Using a normative juridical approach and comparative analysis, this study found that the new Criminal Code has adopted a more progressive approach to victim protection, including in criminal arrangements against perpetrators. On the other hand, Islamic law views domestic violence as a violation of the principles of justice, compassion, and moral responsibility in the family. Criminalization in Islam is preventive and corrective, and emphasizes a just solution, not merely repressive. Therefore, the reform of the national criminal law needs to be harmonized with Islamic values, in order to establish a penal system that is not only legally just, but also ethically and socially.
THE POSITION OF HEIRS FROM INTERFAITH MARRIAGES IN THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 71/PUU- XX/2022 AND CIVIL INHERITANCE Hanafi Urwatil Usqo; Arifuddin Muda Harahap; Ramadhan Syahmedi Siregar
SOSIOEDUKASI Vol 14 No 3 (2025): SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL
Publisher : Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/sosioedukasi.v14i3.6111

Abstract

The purpose of this study is to determine the position of heirs from interfaith marriages in the analysis of the decision of the constitutional court number 71/PUU- XX/2022, Interfaith marriages often cause problems in terms of legal status and inheritance rights, especially in Indonesia which has cultural and religious diversity. This research uses a normative juridical approach with the aim of examining various legal phenomena through analysis of the relationship between legal norms and their impact. The data used as the basis for this research is secondary data, which consists of various sources such as books, scientific journals, and academic articles. The results of the research indicate. Based on Constitutional Court Decision No. 71/PUU-XX/2022, it confirms that interfaith marriages that are not valid according to religious law cannot be recognised by the state. The state asserts that the validity of a marriage depends on the provisions of religious law, not just administrative registration. Because the petition was formally rejected (because it did not fulfil the legal standing requirements), the Court did not assess the substance of the norm being tested, so there was no change to the legal position of interfaith marriages. The provisions of Constitutional Court Decision No. 71/PUU-XX/2022 have not provided adequate constitutional protection for heirs of interfaith marriages. The rejection of the petition on formal grounds resulted in no change to the norm in Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law.
The Authority of A Notary to Legalise Letters Under Hand from The Perspective of Islamic Law and National Law Widiastuty, Rini; Arifuddin Muda Harahap; Mhd.Yadi Harahap; Ansari; M.Amar Adly
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6247

Abstract

A notary as a professional in the legal field who has the duty and authority to make a Private Letter - a Private Letter that can be used as evidence of a person's property status, rights, and obligations. As a noble official, a notary is required to comply with the provisions contained in the Notary Law. One of the duties of a notary is to legalize, namely the ratification of private letters. Legalization is carried out by a notary to ensure the certainty of the date of the Private Letter in question. The notary is also responsible for the identity, contents of the Private Letter , signature, and date on the letter/ Private Letter . This research is a qualitative legal research. In conclusion, the role of a notary is very important in the agreement of the parties through legalization. The notary is responsible for ensuring the validity of the documents used in the agreement process of the parties , as well as assisting in the process of signing and ratifying the necessary documents. With the role of a notary, the agreement process of the parties can run smoothly and in accordance with applicable regulations.
Co-Authors Abdul Rahman Adella Iragil Sofianti Ahmad Senang Akhir Nazli Khatami Alda Widara Amalia Az-Zahra Annisa Iswari Harahap Ansari Aqliyah Hafifah Elsura Asmuni Asmuni Budi Sastra Panjaitan Cindy Aryanti Dhiauddin Tanjung Dimas Ari Syahputra Dini Rizki Marshanda Diva Ariza Kesuma Eka Putra Zakran Elza Armaini Emma Andini Fahri Fahrozi Faiz Azhar Lubis Faullian Bagus Putra Fauzi Masfa Rizky, Fauziyah Nur Fadillah Fhitrysya Hariyanti Hanafi Urwatil Usqo Heri Siswan Herianto Herianto Ibnu Fauzi Bangun Indah Maya Sari Ritonga Irgi Fahreza Chandra Kahyun Irgi Ramadhan Khairatuna Anisa Khairuddin Hasibuan Liantha Adam Nasution M. Akbar Hanafi Lubis M. Harmansyah Hsb M. Jahid Attamamy Harahap M. Rafly M.Amar Adly M.Fikri Haekal Masyhurul Fauzi Mhd.Yadi Harahap Mochammad Erwin Radityo Muhammad Fajri Rizki Muhammad Hafizsyah Muhammad Sopyan Nadia Ramadani Niki Marjuki Nur Aisyah Pebri Anto Purba Pipi Nur Leli Rahmad Daffa Ramadhan Anshory Ramadhan Syahmedi Siregar Reda Eriska Rika Rahayu Rizky Olivia Kartina Harahap Rya Sayekti Safira Prima Indira Sahril Amin Lubis Salsabilla Asri Selmaria Purba Siti Aisyah Pohan Siti Nur Azizah Sofwan Tambunan Solehah Dhara Adha Sianipar Sri Atmadianti surya, maya Swity Milen Syaiful Asmi Hasibuan, Syaiful Asmi Syarifah Hannum Tiara Fitriani Twina Resia Vita Aliyana WS Watni Mapaung Widiastuty, Rini Yowana Atika Zulpahmi Lubi