Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Menekan Pernikahan Dibawah Umur Di Desa Bonde Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Nurfaikah, St.; Asriani, Asriani; Hendrawan, Hendrawan
Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol 11, No 2 (2025)
Publisher : Syekh Ali Hasan Ahmad Addary State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-qanuniy.v11i2.17692

Abstract

Pernikahan anak merupakan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia minimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun bagi kedua pihak. Fenomena ini kerap muncul akibat pengaruh budaya, kondisi ekonomi, serta kurangnya literasi masyarakat terkait kesehatan reproduksi dan hukum. Dampak dari praktik ini meliputi gangguan perkembangan fisik, psikologis, sosial, hingga terbatasnya akses pendidikan. Penelitian berjudul Implementasi Kebijakan Menekan Pernikahan di Bawah Umur di Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene ini bertujuan untuk menggambarkan proses penerapan kebijakan pencegahan pernikahan dini serta mengidentifikasi faktor penghambat di lapangan dengan menggunakan teori dari Merille S. Grindle. Dengan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini memanfaatkan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah desa belum melakukan pengawasan yang ketat di Desa dalam mengatasi pernikahan dibawah umur. Yang menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara data administrasi pemerintah yang menunjukkan penurunan angka pernikahan dini dengan kondisi nyata di masyarakat. Hambatan yang muncul antara lain adalah faktor budaya yang masih permisif, lemahnya pengawasan, rendahnya tingkat pendidikan, ekonomi, serta pergaulan bebas. Dapat disimpulkan, implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan serius karena belum sepenuhnya sejalan dengan kondisi sosial masyarakat, sehingga diperlukan strategi integratif dan berkelanjutan untuk menekan praktik pernikahan di bawah umur.
Hubungan Motivasi Religius dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene Muhammad Syihabuddin Taufiq; Hendrawan Hendrawan; Rahmatullah Rahmatullah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.3861

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan motivasi religious dan stress kerja seorang aparatur bisa mempengaruhi kinerjanya yang memiliki permasalahan yang kompleks, hal tersebut diharapkan bisa memberikan informasi penting dalam rangka reformasi birokrasi untuk menuju good governance  penelitian ini juga mencoba mengukur seberapa jauh motivasi religius dan stres kerja mempengaruhi kinerja mengingat motivasi  dan stres yang memiliki pengaruh yang berbeda terhadap kinerja. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan menggabungkan antara data hasil penghitungan informan dengan narasi ilmiah dalam lingkup motivasi religious dan manajemen stress.
Ekosistem Kewirausahaan Sebagai Basis Kebijakan Penguatan UMKM di Kabupaten Majene: Sebuah Analisis Kesenjangan Struktural Hendrawan, Hendrawan; Dewi Nuraliah; Achmad Fauzi Kusmin; Rahmatullah; Muhammad Syihabuddin Taufiq
Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543 Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/10.36312/vol7iss1pp128-136

Abstract

This study aims to analyze the gaps and policy directions for strengthening Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Majene Regency from the perspective of Entrepreneurial Ecosystem Theory (Stam, 2015). This theoretical approach emphasizes that entrepreneurial success is not only determined by individual entrepreneurs, but also by the systemic interaction between capital, market access, knowledge, talent, social networks, local culture, and institutional and infrastructure support. The study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through literature studies, regional policy documentation, reports from supporting institutions, and triangulation of media data and the latest scientific journals. The results of the study indicate that the MSME entrepreneurial ecosystem in Majene is in the early stages of formation, with various government and institutional interventions such as digital training, Business Development Services programs, and facilitation of export market access through Rumah BUMN. However, significant gaps are still found in aspects of digital access, limited capital and talent, and weak networks between entrepreneurs. Institutional support and physical infrastructure have begun to be built, but have not been integrated into holistic and sustainable MSME development policies. Therefore, a regional policy formulation that is data-based, participatory, and integrated between sectors is needed to strengthen the local entrepreneurial ecosystem in an inclusive manner.
Impmenetasi Kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok di Kabupaten Luwu Utara Achmad Fauzi Kusmin; Hendrawan; Muhammad Syihabuddin Taufiq
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.1019

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan kawasan tanpa asap rokok di kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menemukan pemecahan permasalahan implementasi kebijakan kawasan tanpa asap rook di kabupaten Luwu Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menilai implementasi kebijakan kawasan tanpa asap rokok di Kabupaten Luwu Utara. Informan dalam penelitian ini adalah 9 orang dari tiga lokasi yang ditetapkan sebagai Kawasan tanpa asap rokok. Penetapan sampel dengan menggunakan metode unit alalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kawasan tanpa asap rokok di Kabupaten Luwu Utara yang dituangkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Nomor 9 Tahun 2026 belum terimplementasi karna belum memenuhi semua aspek. Dari aspek standar dan sasaran kebijakan yang menunjukkan masih banyak orang yang merokok di lokasi yang ditetapkan sebagai KTAR serta penerapan sanksi sesuai Perda belum dilakukan. dari aspek sumberdaya belum terimplementasi dengan terbatasnya sumberdaya menusia dan sumberdaya financial untuk pengimplementasian kebijakan. Dengan demikian masih perlu upaya dalam peningkatan implementasi kebijakan kawasan tanpa asap rokok di Kabupaten Luwu Utara.
Strategi Kebijakan Quick Wins Berbasis Penta Helix Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Majene Hendrawan, Hendrawan; Ramadhan Antuli, Rezky; Rahmatullah, Rahmatullah; Syihabuddin Taufiq, Muhammad
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol. 12 No. 1 (2026): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)
Publisher : Badan Penerbitan Jurnal (BPJ) FIA-UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.jiap.2026.012.01.8

Abstract

This study aims to design a quick wins policy framework based on the pentahelix model for empowering MSMEs in Majene Regency. The research employs a qualitative method with an exploratory case study design. Data collection techniques include in-depth interviews, field observations, and focus group discussions (FGDs). Data analysis is conducted using thematic analysis, content analysis, and contextual description. The selection of this method is based on the need to explore complex social phenomena. The development of MSMEs in Majene Regency requires policies capable of synergizing the roles of government, academia, business actors, the private sector/NGOs, and the media in an integrated manner. The first step to be taken is the establishment of an MSME Collaboration Forum. This policy must also be supported by integrated MSME mapping and database systems. In addition, a collaborative incentive and funding scheme, such as a matching fund, should be implemented for programs involving more than two elements of the pentahelix. Corporate CSR funds can also be directed to support MSMEs based on local potential.