Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.853
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-'Adalah DE'RECHTSSTAAT JURNAL ILMIAH LIVING LAW Supremasi Hukum Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Socius: Social Sciences Research Journal Karimah Tauhid Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Raden Djuniarsono
Universitas Djuanda
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Neuroscience Social Sciences

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
Analisis Sistem Penanganan Kasus Pencurian Motor oleh Satuan Reserse dan Kriminal Unit Reserse Mobile Polres Metro Depok dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Wardana, Yudistira Ipan; Mulyadi; R. Djuniarsono
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 9 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i9.15037

Abstract

Kasus pencurian motor di wilayah hukum Polres Metro Depok menunjukkan tren peningkatan dalam periode 2021 hingga 2023, sehingga memerlukan perhatian khusus dari pihak kepolisian, terutama Unit Satreskrim. Namun, selama proses penyidikan hingga tahap SP 21, terdapat pelanggaran terhadap prosedur penanganan perkara pidana, terutama dalam hal pengabaian hak-hak tersangka yang dilindungi oleh Hak Asasi Manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis sistem penanganan kasus pencurian motor oleh Satreskrim Unit Reserse Mobile Polres Metro Depok dari perspektif Hak Asasi Manusia, serta untuk menilai tanggung jawab Satreskrim dalam menangani kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris (sosiologis), yang melihat hukum sebagai fenomena sosial dan perilaku masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penanganan kasus pencurian motor oleh Satreskrim Unit Reserse Mobile Polres Metro Depok melibatkan penyelidikan untuk mencari dan menemukan tindak pidana, penyidikan untuk mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi pelaku, serta proses pelimpahan berkas perkara, tersangka, dan barang bukti.
THE INFLUENCE OF HALAL CERTIFICATION ON THE FOOD INDUSTRY SECTOR FOR INDONESIA'S PROGRESS IN THE 2020 STATE OF THE GLOBAL ECONOMY (SGIE) REPORT Euis Hertiani; Endeh Suhartini; R.Djuniarsono
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 4 (2004): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i4.3050

Abstract

Potensi sumber daya alam indonesia sangat melimpah dan sumber daya terbesar salah satunya pada sektor komoditi pangan. Dalam kehidupan sehari–hari, pangan merupakan salah satu sumber bahan pokok yang dijadikan bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk dikonsumsi . Saat ini industri pangan semakin meningkat, dan pertumbuhan pada sektor ekonomi semakin pesat, perkembangan dalam sektor perdagangan dan industri pangan halal menjadi salah satu faktor pendorong kemajuan terhadap pendapatan devisa negara. Dalam industri pangan halal indonesia menempati posisi ke-2 tingkat dunia yaitu pada laporan tahunan state of the global islamic global economy (SGIE) report 2022 . industri halal telah menjadi isu hangat dunia, dan eksistensinya diberbagai negara seperti Amerika serikat, china, jepang,dalam hal ini industri pangan halal bukan hanya eksis di negara yang mayoritas penduduknya beragama muslim, tetapi dibeberapa negara maju sudah berkembang pesat. Sektor pangan halal menjadi suatu hal yang penting bagi kemajuan indonesia dalam sektor ekonomi islam dunia, salah satunya dalam global industri halal pada tingkat internasional,produk yang memiliki logo halal akan menjadi lebih mudah untuk memasuki akses pasar dan bukan hanya itu label halal dalam produk sebagai bagian dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen muslim diseluruh dunia. Sistem perdagangan dalam global industri telah memasuki era wajibnya label halal dalam industri dan pangan halal. Saat ini, indonesia menjadi salah satu inisiator terbentuknya Dewan Halal Dunia (World Halal Food Council: WHFC). Dan beberapa organisasi dunia mendukung mengenai inisasi kebijakanan produk halal salah satunya World Trade Organization (WTO), World General Guidelines Organization (WHO), dan Food And Agriculture Organization (FAO). Perdagangan Internasional juga telah mengenal kebijakan halal dalam Codex Alimentarius Commisions General Guidelines For us of the term halal.
Kajian Putusan No. 54/Pdt.Sus-PHI.G/2020/PN.JKT.PST Tentang Merger Perusahaan dan Akibat Hukum Bagi Pekerja Rahmah, Alya Baetu; Suhartini, Endeh; Djuniarsono, R.
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 9 (2024): April
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10969820

Abstract

Examining judgment No. 54/Pdt.Sus-PHI.G/2020/PN.JKT.PST, which addresses business mergers and their legal ramifications for employees, is the goal of this study. The normative legal research approach, which is employed for this study, is conducted by examining relevant literature, statutory rules, and court decisions. The study's findings demonstrate that the ruling upholds the rights of the affected employees and clarifies the legislation that is applicable in the event of business mergers. This ruling might serve as a guide for businesses and employees to comprehend the legal obligations and safeguards that need to be in place during the merger procedure. In addition, this ruling offers guidelines for workers impacted by corporate mergers in terms of dispute resolution proceduresThis study advances knowledge of the legal ramifications of business mergers and labor laws. The findings of this study can serve as recommendations for businesses, employees, and attorneys. This study may be used to circumstances involving corporate mergers while upholding the rights of employees.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PERDAGANGAN KUCING KUWUK SEBAGAI SATWA LIAR DILINDUNGI Sudrajat, Muhamad Rizki; Lukmanul Hakim, Aal; Djuniarsono , R.
SUPREMASI HUKUM Vol. 20 No. 02 (2024): Supremasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The leopard cat or Prionailurus Bengalensis is one of Indonesia's animal diversity and is a very valuable asset, and protection of this biodiversity is a must. One of the main threats is illegal trade and poaching for their exotic fur or as pets which also threatens the population of leopard cats. Based on the findings in this research, it can be concluded that even though the trade in protected animals has laws and regulations, there are still cases that continue to trade in protected animals, including leopard cats. Keywords: Leopard Cat, Protected wildlife, Law Enforcement
Analisis Hukum terhadap Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Tindak Pidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIb Sentul berdasarkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 Rahmi Aprilia, Erina; Suhartini, Endeh; Djuniarsono, R.
Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Vol. 2 No. 9 (2024): Multidiciplinary Scientifict Journal
Publisher : Al Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/mutiara.v2i9.248

Abstract

Pembebasan bersyarat adalah remisi dari negara yang memungkinkan narapidana bebas lebih awal dari masa hukuman sebenarnya, asalkan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Permenkumham Nomor 07 Tahun 2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis prosedur pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana terorisme di Lapas Kelas IIB Sentul berdasarkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dan upaya mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana terorisme di Lapas Kelas IIB Sentul telah dilaksanakan sesuai dengan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022. Namun, beberapa narapidana yang memenuhi syarat belum dibebaskan karena adanya faktor penghambat. Keseimpulannya, meskipun pembebasan bersyarat merupakan hak yang harus dipenuhi, terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Upaya perbaikan sistem administrasi dan peningkatan koordinasi antar lembaga diperlukan untuk mempercepat proses pemberian hak ini.
ANALISIS HUKUM DALAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT TIDAK MAMPU UNTUK KEPASTIAN DAN KEADILAN Dwiagustini, Dwiagustini; Endeh Suhartini; R. Djuniarsono
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i6.12199

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Analisis Hukum Dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu Untuk Kepastian dan Keadilan, Penelitian ini juga menganalisis efektivitas implementasi regulasi hukum dan faktor yang menghambat hal tersebut. Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris dan lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah kombinasi pendekatan melalui berbagai litaratur baik dari undang-undang dan konseptual. Sumber-sumber yang digunakan meliputi data primer seperti wawancara dan observasi, serta sumber sekunder seperti bahan-bahan hukum primer. Teknik pengumpulan datanya melibatkan wawancara, Reseach Literatur, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan regulasi hukum di Puskesmas Pagar Jati menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, dengan proses kerja yang terstruktur dan mengikuti prosedur yang ditetapkan. Kebijakan ini mencakup aspek pelayanan pasien dan pengelolaan internal, seperti pendaftaran dan penanganan keluhan, yang bertujuan untuk menjaga keselamatan pasien dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun, kendala seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan tenaga kesehatan, dan tantangan koordinasi antarinstansi menghambat implementasi regulasi secara optimal. Selain itu, faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah yang kurang mendukung dan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hukum dalam pelayanan kesehatan juga berkontribusi pada kesulitan dalam penerapan hukum, sehingga mengurangi efektivitas pelayanan di Puskesmas Pagar Jati.
Peran Anggota Intelijen Brimob Dalam Melakukan Pengamanan Pemilu 2024 Setiawan, Andi; Trijono, Rachmat; R. Djuniarsono
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 2 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i2.14732

Abstract

Pelaksanaan pemilu masih banyak menimbulkan kecurangan, pelanggaran, korupsi, suap, dan bahkan konflik antar pendukung yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Oleh karena itu perlu peran intelegent dalam memberikan informasi, melakukan tindakan pencegahan dan menindak. tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui peran anggota intelijen brimob dalam melakukan pengamanan pemilu 2024. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang meneliti tentang isi gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat yang timbul dari suatu aktivitas, perilaku yang menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Adapun objek penelitian ini ialah peran inteligent brimob dalam melakukan pengamanan pemilu. Hasil penelitian menunjukkan Peran inteligen brimob dalam pengamanan pemilu 2024 yaitu dengan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan Keputusan Kapolri No. Pol Skep / 37 / I / 2005 tanggal 31 Januari 2015 tentang Pedoman Intelijen Keamanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mencari informasi, berperan memberikan, melakukan koordinasi, dan melakukan tindakan represif terhadap gangguan keamanan dalam pemilu. Hambatan yang dihadapi melaksanakan peran inteligen brimob dalam pengamanan pemilu 2024 ialah Informan tidak mau secara terbuka menceritakan peristiwa yang telah terjadi, Minimnya informasi yang diperoleh, Informan tidak memberikan informasi secara benar, Kesulitan dalam bekerjasama dengan informan, Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap sumber konflik, belum adanya peralatan teknologi canggih yang diberikan kepada inteligen dalam menyadap informasi, melakukan pemantauan dan upaya lainnya.
Analysis of Halal Certification for Micro and Small Business Actors from the Perspective of Maslahah Principles and Legal Certainty Suhartini, Endeh; Hertiani, Euis; Djuniarsono, R.; Rumatiga, Hidayat; Sabila PM, Nurfajrina
al-'adalah Vol 21 No 2 (2024): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v21i2.23442

Abstract

Based on the latest data, the number of Muslim population in Indonesia is currently recorded at 245,973,915 people. They all need the availability of food and beverages that meet the provisions of sharia, namely halālan thayyibā food and beverages. For this reason, the Government, through Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee, requires every producer to produce food and beverages that are proven by having a halal certificate. One way to obtain the certificate is through the Halal Self Declare Program. This program is free and is intended only for Micro and Small Business Actors (MSEs). This study aims to discuss the halal certification program for micro and small entrepreneurs as well as the benefits of the program from the perspective of maslahah theory and legal certainty. The results of the study concluded that the Halal certification program can provide benefits to many parties, ranging from entrepreneurs, consumers, and also the Government. For business actors, the benefits obtained are greater than for business actors who do not have the certificate, especially in terms of increasing sales turnover. This is because consumers tend to choose products that are guaranteed halal rather than other products that are not or are not clear about their halalness. With the increase in turnover, the entrepreneur's income will automatically increase and will ultimately have a positive effect on the income of his employees
Perwujudan Ketertiban Masyarakat oleh Kepolisian dalam Penyelamatan dan Pertolongan Search And Rescue (SAR) Sariyanto, M. Juli; Yumarni, Ani; R. Djuniarsono
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 7 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i7.19072

Abstract

Ketertiban dalam keadaan bahaya sangat penting untuk menghindari terjadinya pencurian, perampokan bahkan perjarahan barang milik warga, melik perusahaan, dan miliki negara. Sehingga polri perlu terlibat secara langsung dalam mewujudkan ketertiban dalam pemberian keselamatan dan pertolongan SAR. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perwujudan ketertiban masyarakat melalui optimalisasi peran kepolisian dalam penyelamatan dan pertolongan Search And Rescue (SAR). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan normatif dalam menganalisis permasalahan. Hasil penelitian diketahui bahwa Upaya mewujudkan ketertiban masyarakat dalam penyelamatan dan pertolongan Search And Rescue merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Kepolisian Beberapa tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu: Tindakan Pra Bencana yang meliputi 1) Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, 2) Menyiapkan tenaga atau personil yang akan melakukan penyelamatan dan pertolongan SAR, 3) Menyiapkan kendaraan, peralatan dan konsumsi yang diperlukan dalam bertindak. Upaya Saat Bencana Terjadi, yang meliputi: 1) Pengamanan lokasi kejadian, 3) Pencarian dan evakuasi korban, 3) Penyuluhan dan Pengaturan Lalu Lintas. Upaya Pasca Bencana yang meliputi: Bantuan kemanusiaan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Terdapat hambatan dalam mewujudkan ketertiban penggulangan bencana dan upaya SAR yang dilakukan oleh pihak kepolisian.
Prosedur Peralihan Kepemilikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 Pratama, Yudi; Mulyadi; R. Djuniarsono
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 8 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i8.14770

Abstract

Masih banyak dari para pemilik kendaraan bermotor yang belum memenuhi standar kelengkapan administrasi terutama kepemilikan surat kendaraan, khususnya kendaraan bermotor yang diperoleh dari tangan pertama (kendaraan bekas/second), banyak yang belum melakukan penyesuaian atas kepemilikan kendaraan bermotor (balik nama). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang prosedur peralihan kepemilikan BPKB di Satlantas Polres Bogor berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan hambatannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Penelitian diketahui bahwa prosedur peralihan kepemilikan BPKB di Satlantas Polres Bogor berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor harus melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
Co-Authors Aal Lukmanul Hakim Ajiddan, Mochammad Andi Setiawan Ariansyah, M. Dizky Maulana Dadang Suprijatna Dede Hermawan Diva, Savanna Dwiagustini, Dwiagustini Endeh Suhartini Euis Hertiani Evendrico, Hernando Ferdiyansyah Harahap, Nur Ika Depiyanti Hertiani, Euis Hudma, Alfaridi Indra Prasetya M. Rendi Aridhayandi MULYADI Najrin Nurwati Pratama, Aldi Fajar Purwanto, Bimo Gadang Putri, Gita Nurnila Rachmat Trijono Rahmah, Alya Baetu Rahmi Aprilia, Erina Roestamy, Martin Rumatiga, Hidayat Sabila PM, Nurfajrina Sandria, Resanando Aan Saputra, Aries Barlian Sariyanto, M. Juli Setiawan, Rifangga Vitra Sihotang, Sudiman Sudrajat, Muhamad Rizki Suhendar, Romal Wardana, Yudistira Ipan Yudi Pratama, Yudi Yumarni, Ani Zaenal, Silvy Zaen Adistin