Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.125
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-'Adalah DE'RECHTSSTAAT JURNAL ILMIAH LIVING LAW Supremasi Hukum CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Socius: Social Sciences Research Journal Karimah Tauhid Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Raden Djuniarsono
Universitas Djuanda
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Neuroscience Social Sciences

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
ANALYSIS OF BEKASI CITY REGIONAL REGULATION NUMBER 3 OF 2023 ABOUT CHILD PROTECTION Harahap, Nur Ika Depiyanti; Djuniarsono, R.
DE'RECHTSSTAAT 2024: SPECIAL ISSUE ON LEGAL BUSINESS, PUBLIC POLICY, AND GREEN TECHNOLOGY
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Psychosocial conditions in children and psychosocial goals are to restore individuals or families or groups after certain events (natural disasters or social disasters) so that they become strong individually or collectively; function optimally, have resilience in facing problems, and are empowered and productive in living life. Everyone has the right to participate in the planning, implementation and maintenance of programs providing health service assistance, including psychosocial support. This research aims to explain how important psychosocial is for children and to recover individuals or families or groups after certain events (natural disasters or social disasters). Everyone has the right to participate in the planning, implementation and maintenance of health service assistance programs, including psychosocial support. Psychosocial services are aimed at victims experiencing trauma and depression. Child protection in Bekasi City is still not running well, since the issuance of this Regional Regulation there are still many underage children who are employed or used to earn money such as busking, selling at red lights, begging. The government should put more emphasis on this regulation to make it better.
LEGAL ANALYSIS OF THE FUNCTION OF THE BOGOR POLICE TRAFFIC UNIT IN ENFORCING TRAFFIC VIOLATIONS REGARDING TECHNICAL REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Ariansyah, M. Dizky Maulana; Aridhayandi, M. Rendi; Djuniarsono, R.
DE'RECHTSSTAAT 2024: SPECIAL ISSUE ON DJUANDA INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES (DICSS) 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Awareness and obedience to traffic regulations are a reflection of the community's obedience to applicable regulations and laws. The technical completeness of motor vehicles that must always be in roadworthy condition includes the brake system, steering system, front wheel position, and sturdy vehicle body and frame. In addition, passenger loading equipment that is always clean for passenger vehicles. The purpose of this paper is to find out and analyze the function of the Bogor Police Traffic Unit in enforcing traffic violations regarding the technical requirements of motor vehicles and obstacles encountered. The method used is an empirical research method, namely law as a symptom of society, as a social institution or patterned behavior. The results of the analysis show that the cause of behavior that violates traffic regulations is due to the lack of harmony between social expectations based on the values ​​and norms adopted with the social realities that occur every day. Violators have been given warnings, reprimands, even traffic police often give tickets to violators, and there are even traffic police who confiscate the violators' vehicles. Traffic violations have another impact, namely the emergence of white collar crime. Hazel Croal defines white collar crime as the abuse of a legitimate position as defined by law. Ultimately, white collar crime makes the impact of social control less real. Finally, social deviation in this case traffic violations recur.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Modus Kawin Kontrak di Cisarua Kabupaten Bogor Dikaji Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Ferdiyansyah; Nurwati; Djuniarsono, R.
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 11 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i11.16196

Abstract

Praktik kawin kontrak secara substantif bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Hal ini tidak sejalan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mensyaratkan pencatatan setiap perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2). Oleh karena itu, kawin kontrak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum perkawinan yang ada.Penelitian ini bersifat Kualitatif, spesifikasi dalam penilitian ini adalah deskriptif analisis.Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Penelitian normatif diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini dikarenakan yang menjadi pehatian utama merupakan ketentuan perundang-undangan yang mengatur terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus kawin kontrak di Cisarua Kabupaten Bogor.Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus kawin kontrak telah menjadi isu yang semakin serius di Indonesia, terutama di daerah-daerah wisata seperti Cisarua, Kabupaten Bogor. Praktik ini tidak hanya merugikan perempuan yang terlibat, tetapi juga melanggar hak asasi manusia secara mendasar. Penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk menangani masalah ini, mengingat banyaknya perempuan yang terjebak dalam situasi eksploitasi di balik janji pernikahan yang tidak bermakna.Perlindungan korban dalam hukum sangat penting dan sesuai dengan UU No. 21/2007, yang mengharuskan penyediaan rehabilitasi dan reintegrasi bagi korban TPPO. Proses ini membantu korban kembali ke masyarakat dengan dukungan yang diperlukan, termasuk pendidikan dan pelatihan keterampilan.
Dampak Pencurian Listrik terhadap Kerugian Negara (Study Kasus Pencurian Listrik di Tiang Listrik ) oleh Pedagang Kaki Lima Setiawan, Rifangga Vitra; Gilalo, J. Jopie; R. Djuniarsono
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 12 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i12.16259

Abstract

Penggunaan listrik secara ilegal menunjukkan bahwa adanya penyimpangan hukum yang terjadi dalam masyarakat karena perbuatan tersebut tentunya tidak sesuai dengan ketentuan hukum, norma hukum, norma agama, dan pancasila yaitu ketuhanan yang maha esa. Hal ini juga menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran masyakat tentang hukum yang bertujuan untuk mengatur. Padahal tujuan hukum ialah untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pencurian listrik yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris karena objek kajiannya ialah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh pedagang kaki lima dalam bentuk melakukan pencurian tenaga listrik pada tiang listrik yang merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian listrik antara lain yaitu Faktor prosedur pemasangan listrik, kenaikan tarif listrik, pemenuhan  kebutuhan hidup, dan yang paling mempengaruhi adalah faktor lingkungan. Upaya yang dilakukan oleh pihak PLN dalam mencegah terjadinya pencurian tenaga listrik ialah dengan melakukan sosialiasi terlebih dahulu, mengontrol setiap alur listrik, memantau perkembangan rumah pendudukan pada setiap RT, menegakkan hukum yang bertujuan menjatuhkan sanksi kepada pelaku sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
Asas Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kebijakan Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap di Wilayah Daerah Khusus Jakarta Ajiddan, Mochammad; Hakim, Aal Lukmanul; R. Djuniarsono
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.18589

Abstract

Kebijakan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap di wilayah Daerah Khusus Jakarta diterapkan sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan yang semakin meningkat. Kebijakan ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum, terutama asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana asas-asas tersebut diimplementasikan dalam kebijakan ganjil genap serta dampaknya terhadap masyarakat pengguna jalan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta data sekunder lainnya. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memahami penerapan asas-asas hukum dalam kebijakan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas kepastian hukum tercermin dalam adanya aturan yang jelas melalui Peraturan Gubernur dan Surat Keputusan terkait, sehingga masyarakat memiliki pedoman yang pasti mengenai jadwal dan wilayah pemberlakuan ganjil genap. Asas keadilan terlihat dari upaya pemerintah menyeimbangkan kebutuhan untuk mengurangi kemacetan dengan mempertimbangkan hak pengguna jalan, meskipun masih terdapat keluhan mengenai ketidakadilan bagi kelompok tertentu seperti pengendara yang tidak memiliki kendaraan alternatif. Sementara itu, asas kemanfaatan diwujudkan melalui tujuan utama kebijakan ini, yakni mengurangi volume kendaraan, mempercepat mobilitas, dan menurunkan emisi gas buang. Kesimpulannya, kebijakan ganjil genap di Jakarta telah berusaha mengakomodasi asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, meskipun masih diperlukan evaluasi dan penyesuaian untuk meningkatkan efektivitas dan akseptabilitasnya di masyarakat.
Efektivitas Pengamanan dan Pengawalan oleh Brimob Sebagai Ajudan di Luar Lingkungan Kepolisian Dikaitkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017 Hermawan, Dede; Djuniarsono, R.
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 5 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i5.18888

Abstract

Persoalan hukum yang perlu dikaji ialah tugas yang diberikan kepada anggota diluar lingkungan kepolisian, menambah beban kerja bagi anggota polri yang berimplikasi pada kesejahteraan anggota brimob sebagai ajudan. Beberapa persoalan yang perlu ditinjau dari aspek hukum ialah (1) kesejahteraan anggota brimob yang bertugas, (2) psikologi anggota brimob, (3) terpakainya waktu libur untuk tugas institusi dan perlindungan hukum. tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan tugas pengawalan dan pengamaman brimob di luar kepolisian dikaitkan dengan Perkap No. 4 Tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menyajikan data dalam bentuk deskripsi. Dalam penelitian hukum, penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengawalan dan pengamanan brimob sebagai ajudan diluar kepolisian didasarkan pada Peraturan perundang-undangan, Surat perintah tugas, Perintah langsung atasan yang bersifat mendesak dan cepat tanggap, Perlindungan hukum terhadap anggota brimob yang melaksanakan tugas. Hambatan yang dihadapi oleh Satuan Brimob Polda Jabar dalam pelaksanaan pengamanan dan pengawalan ajudan diluar lingkungan Kepolisian yakni hambatan internal yang berasal dari dalam Satuan Brimob Polda Jabar, meliputi sumber daya manusia dan sarana dan prasarana. Hambatan eksternal ialah hambatan yang berasal dari luar Satuan Brimob Polda Jabar, meliputi koordinasi dan tidak menguasai wilayah kerja.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA KONTRAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN: LEGAL PROTECTION OF CONTRACT WORKERS IN EMPLOYMENT AGREEMENTS BASED ON LAW NUMBER 13 OF 2003 CONCERNING EMPLOYMENT Pratama, Aldi Fajar; Suhartini, Endeh; Djuniarsono, R.
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Salah satu bentuk perwujudan dari peningkatan harkat dan martabat bagi kalangan pekerja/buruh adalah perlindungan terhadap hak-hak pekerja/buruh baik yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja maupun yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama. Sifat privat yang ditandai adanya hubungan kerja sudah diatur dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan bahwa: “Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja dalam perjanjian kerja berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi hukum terhadap perusahaan yang melanggar perjanjian kerja berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode Penelitian yaitu Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Hasil Penelitian Kontrak kerja yang terjalin antara karyawan dengan perusahaan tidak bisa dianggap remeh, karena apa yang sudah disepakati pada kontrak tersebut tidak bisa dilanggar dan harus dijalankan oleh kedua belah pihak. Sesuai Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, kontrak kerja dibuat atas dasar, Kesepakatan kedua belah pihak, Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, Adanya pekerjaan yang diperjanjikan dan Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci: Perlindungan, Perjanjian, Pekerja Abstract Protection of workers is intended to guarantee their rights. basic rights of workers/laborers and guarantee equality of opportunity and treatment without discrimination on any basis to realize the welfare of workers/laborers and their families while still paying attention to developments in the business world. One form of manifestation of increasing honor and dignity for workers/laborers is the protection of workers'/laborers' rights, both as agreed in the Employment Agreement and as outlined in Company Regulations or Collective Labor Agreements. The private nature characterized by an employment relationship is regulated in Article 50 of Law Number 13 of 2003 concerning Employment which confirms that: "Employment relationships occur because of the existence of a work agreement between the entrepreneur and the worker/laborer. The aim of this research is: To find out and analyze legal protection for workers in employment agreements based on Law Number 13 of 2003 concerning Employment. To find out and analyze legal sanctions against companies that violate employment agreements based on Law Number 13 of 2003 concerning Employment. Research Method: The research method used is a normative juridical research method, namely law is conceptualized as norms, rules, principles or dogmas. Research Results The work contract established between the employee and the company cannot be taken lightly, because what has been agreed upon in the contract cannot be violated and must be carried out by both parties. In accordance with Article 52 Paragraph (1) of Law Number 13 of 2003 concerning Employment, work contracts are made on the basis of, Agreement between both parties, Ability or skills to carry out legal actions, The existence of the work agreed upon and The work agreed upon does not conflict with public order, morality, and applicable laws and regulations. Keywords: Protection, Agreement, Workers
Pemenuhan Air Bersih dan Sanitasi Layak dalam Mencapai SDGs bagi Kesehatan Masyarakat Indhira, Maya; Maya Indhira; Endeh Suhartini; R. Djuniarsono
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 27 No. 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/a9njpp13

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan guna menganalisis bagaimana urgensi pemenuhan hak atas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dalam memperoleh air bersih dan sanitasi layak khususnya pada fasilitas umum MCK yang menjadi salah satu penunjang kebutuhan sehari-hari. Isu ini berangkat dari kondisi empiris yang mencerminkan ketidakselarasan dengan apa yang telah diamanatkan oleh konstitusional. Dengan studi kasus salah satu MCK yang berada di suatu Desa di Kabupaten Bogor yang dalam praktiknya masih menggunakan aliran terbuka dan sistem pembuangan yang belum memenuhi kriteria yang seharusnya, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan penyebaran penyakit yang berbasis air. Melalui metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif, maka observasi dan wawancara semi terstruktur dilakukan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa masih terdapat kesenjangan antara Das Sollen dan Das Sein yang dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya pengawasan, serta lemahnya kesadaran masyarakat dalam memahami urgensi dari pemenuhan air bersih dan sanitasi layak yang pada dasarnya menjadi hak asasi manusia sebagai warga negara Indonesia dalam cita-cita kesejahteraan guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA EKONOMI GIG DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN rohmadi, agung; Agung Rohmadi; Endeh Suhartini; R. Djuniarsono
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 27 No. 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/njd2av13

Abstract

Perkembangan ekonomi gig sebagai bagian dari transformasi digital telah mengubah pola hubungan kerja di Indonesia. Pekerja ekonomi gig menjalankan aktivitas kerja melalui platform digital dengan karakteristik hubungan kerja yang fleksibel dan nonkonvensional. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait kepastian hukum pemenuhan hak atas jaminan sosial dan keselamatan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum jaminan sosial dan keselamatan kerja bagi pekerja ekonomi gig dalam perspektif konstitusional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum ketenagakerjaan saat ini belum secara tegas mengakomodasi kedudukan pekerja ekonomi gig, sehingga pemenuhan jaminan sosial dan keselamatan kerja belum memberikan kepastian hukum. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak atas pekerjaan, perlakuan yang adil dalam hubungan kerja, serta jaminan sosial bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum ketenagakerjaan yang berlandaskan nilai-nilai konstitusi guna menjamin perlindungan hukum dan kesejahteraan pekerja ekonomi gig di Indonesia.
Prosedur Peralihan Kepemilikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 Yudi Pratama; Mulyadi; R. Djuniarsono
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 8 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i8.14770

Abstract

Masih banyak dari para pemilik kendaraan bermotor yang belum memenuhi standar kelengkapan administrasi terutama kepemilikan surat kendaraan, khususnya kendaraan bermotor yang diperoleh dari tangan pertama (kendaraan bekas/second), banyak yang belum melakukan penyesuaian atas kepemilikan kendaraan bermotor (balik nama). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang prosedur peralihan kepemilikan BPKB di Satlantas Polres Bogor berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan hambatannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Penelitian diketahui bahwa prosedur peralihan kepemilikan BPKB di Satlantas Polres Bogor berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor harus melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
Co-Authors Aal Lukmanul Hakim Agung Rohmadi Ajiddan, Mochammad Alfaridi Hudma Andi Setiawan Ariansyah, M. Dizky Maulana Dadang Suprijatna Dede Hermawan Diva, Savanna Dwiagustini, Dwiagustini Endeh Suhartini Euis Hertiani Ferdiyansyah Harahap, Nur Ika Depiyanti Hernando Evendrico Hertiani, Euis Hidayat Rumatiga Indhira, Maya Indra Prasetya M. Rendi Aridhayandi M. Rendi Aridhayandi Maya Indhira MULYADI mulyadi Najrin Nurwati Pratama, Aldi Fajar Purwanto, Bimo Gadang Putri, Gita Nurnila Rachmat Trijono Rahmah, Alya Baetu Rahmi Aprilia, Erina Roestamy, Martin Rohmadi, Agung Rumatiga, Hidayat Sabila PM, Nurfajrina Sandria, Resanando Aan Saputra, Aries Barlian Sariyanto, M. Juli Setiawan, Rifangga Vitra Sihotang, Sudiman Sudrajat, Muhamad Rizki Suhendar, Romal Wardana, Yudistira Ipan Yudi Pratama Yumarni, Ani Zaenal, Silvy Zaen Adistin