Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Bagi Pembangunan Nagari di Kabupaten Solok Selatan Ira Wahyuni Syarfi; Melinda Noer; Rafnel Azhari
Jurnal Sosial Soedirman Vol 3 No 2 (2019): PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN PENDIDIKAN
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial and Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.078 KB) | DOI: 10.20884/juss.v3i2.2315

Abstract

Pemerintah desa memiliki peran yang strategis dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan pada masyarakat dengan adanya undang-undang tentang desa dan dukungan dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa-nagari. Penelitian dilaksanakan di nagari yang termasuk kategori berkembang dan nagari kategori tertinggal di Kabupaten Solok Selatan. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam terhadap 18 informan kunci, dengan kuesioner terhadap 60 sampel. Analisis data dilakukan dengan metoda deskriptif kualitatif untuk menjelaskan kesesuaaian perencanaan dengan pelaksanaan. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui tingkat efektifitas pemanfaatan dana desa dengan memberi skor (1, 2 dan 3) terhadap 24 pernyataan pada kuestioner. Skor 24-40 termasuk kategori tidak efektif, skor 41-56 kurang efektif dan skor 57-72 termasuk kategori efektif. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat ketidak sesuaian perencanaan dan pelaksanaan dalam pemanfaatan dana desa untuk pembangunan nagari, baik pada nagari yang berada pada kategori berkembang maupun tertinggal, yaitu 66% untuk kegiatan pemberdayaan dan 33% untuk kegiatan pembangunan fisik. Pemanfaatan dana desa pada tahun 2017 dan 2018 termasuk kategori efektif dari aspek pencapaian tujuan dan integrasi namun tidak efektif dalam aspek adaptasi. Namun demikian secara keseluruhan penggunaan dana tesa termasuk kategori efektif. Dengan demikian perlu pendampingan nagari dalam penyusunan rencana dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan hasil pembangunan desa.
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KETERSEDIAAN BERAS DI INDONESIA Ahmad Ilyas; Melinda Noer; Ira Wahyuni
Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis Vol 6, No 2 (2020): Juli 2020
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (504.792 KB) | DOI: 10.25157/ma.v6i2.3456

Abstract

Rice is a strategic food commodity in Indonesia. Disruption to the availability of rice will disrupt economic, social and political stability in Indonesia. This research aims to see a general picture of rice availability in Indonesia, as well as identify and analyze factors that influence availability. This study uses secondary data in the form of time series data for 14 years from January 2004 to December 2017. The data is processed using descriptive analysis and path analysis using the Statistical Data Analysis (STATA) program. General description of the development of rice availability in Indonesia shows an increase every year with a growth of 3.39%. The increased availability was supported by 'policies issued by the government such as policies in the production sector in the form of input subsidies (seeds and fertilizers), facilities and infrastructure, subsidized outputs for Government Purchasing Prices (HPP), the import sector in the form of import regulations and import tariffs. Based on a path analysis of the model of Indonesian rice availability, production and imports have a direct and significant effect on the availability of rice in Indonesia
RENCANA AKSI PEREMAJAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT RAKYAT KELOMPOK TANI DAN KUD BUKIT JAYA DI KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT Melinda Noer; Ira Wahyuni Syarfi; Rafnel Azhari
Jurnal Hilirisasi IPTEKS Vol 1 No 4.b (2018)
Publisher : LPPM Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.604 KB)

Abstract

Perkebunan kelapa sawit di Propinsi Sumatera Barat sudah memasuki umur tanaman yang tidak ekonomis lagi untuk terus diusahakan, sehingga perlu diremajakan untuk mewujudkan pembangunan perkebunan berkelanjutan. Penanaman kembali (replanting) untuk tanaman yang berumur >25 tahun sudah harus dilakukan. Kabupaten Dharmasraya sedang mempersiapkan masyarakat pekebun kelapa sawit untuk program replanting tanaman kelapa sawit. Namun pada banyak kondisi perkebunan rakyat, koperasi petani yakni KUD menjadi penting untuk dikembalikan fungsi dan perannya dalam replanting, sehingga KUD perlu diberdayakan. KUD Bukit Jaya adalah satu-satunya KUD Perkebunan Plasma PIR-Trans di Kab. Dharmasraya yang masih aktif dan antusias untuk melakukan replanting, namun anggotanya belum melaksanakan replanting. Permasalahan KUD Bukit Jaya adalah belum mendapatkan akses bantuan hibah dana replanting, memiliki dana Idapertabun sebagai modal awal replanting namun belum diterima, dan KUD belum memiliki rencana aksi untuk replanting. Kegiatan ini membantu KUD Bukit Jaya untuk menyusun rencana aksi replanting tanaman kelapa sawit di wilayah kerjanya, memfasilitasi akses bantuan hibah dana replanting dan Idapertabun. Hasil kegiatan ini, telah membuat KUD Bukit Jaya memiliki rencana aksi replanting, terbukanya akses untuk pendanaan melalui hibah dana replanting dan bantuan bibit unggul.
PERSIAPAN PEREMAJAAN KEBUN KELAPA SAWIT OLEH KUD SUKA MAJU DAN KUD BUKIT JAYA DI KABUPATEN DHARMASRAYA PROPINSI SUMATERA BARAT Melinda Noer; Ira Wahyuni Syarfi; Rafnel Azhari
BULETIN ILMIAH NAGARI MEMBANGUN Vol 2 No 3 (2019)
Publisher : LPPM (Institute for Research and Community Services) Universitas Andalas Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/bina.v2i3.106

Abstract

Nationally, the program to rejuvenate oil palm has become a concern of the Government. It is supported by the policy of replanting grant funds using funds from the Oil Palm Plantation Fund Management Agency (BPDPKS), including West Sumatra Province. In Dharmasraya District, KUD Suka Maju received grant funds to realize replanting in 2019, while KUD Bukit Jaya was for realization in 2020. This paper describes the activities' results to the two KUDs in preparation for replanting oil palm using BPDPKS funds. The activity's objective is to encourage and revive the spirit of cooperation in the KUD and help accelerate the effective coordination among stakeholders in the replanting program in the district of Dharmasraya. In the context of broader regional development, particularly the development of sustainable oil palm plantations, this oil palm replanting program needs to involve stakeholders from the initial planning stages to implementation and evaluation. Coordination between related government agencies requires the participation of the Regional Development Planning Agency (Bappeda) as the coordinator of regional planning, and it is necessary to internalize the replanting program plan with all its aspects into the Office's Strategic Plan (Renstra) and the Regional Medium-Term Development Plan.
Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Petani Menuju Pengembangan Kewirausahaan Sosial bagi Gapoktan se-Kabupaten Solok Selatan Ferdhinal Asful; Dwi Evaliza; Rina Sari; Yonariza Yonariza; Ira Wahyuni Syarfi; Reflinaldon Reflinaldon; Syofyan Fairuzi
Warta Pengabdian Andalas Vol 23 No 1 (2016): Warta Pengabdian Andalas
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kelembagaan petani sebagai penggerak bagi pembangunan pertanian pada umumnya dan pengembangan agribisnis kreatif pada khususnya, ternyata masih belum mampu beradaptasi secara optimal dengan dinamika pembangunan pertanian. Sehingga peluang-peluang yang sebenarnya ada, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya ekonomi produktif, ternyata belum mampu dimanfaatkan. Kondisi ini cenderung terjadi merata di organisasi atau lembaga petani, termasuk di Kabupaten Solok Selatan. Sebagai kabupaten yang kaya dengan potensi sumberdaya alam, maka sudah sewajarnyalah organisasi dan lembaga petani mampu beradaptasi dan memanfaatkan berbagai peluang secara kreatif dan inovatif. Muara dari semuanya adalah terwujudnya kemandirian petani. Kegiatan ini pada dasarnya memuat 3 (tiga) tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan memotivasi petani agar mampu berinisiatif dan melakukan inovasi dalam: (1) mengoptimalkan pemanfaatan berbagai peluang, (2) mengenali dan menata organisasi/ lembaga yang berorientasi kewirausahaan sosial, (3) tata administrasi dan manajemen organisasi petani, khususnya perencanaan keuangan/analisa finansial usaha, serta (4) melakukan pemasaran komoditi pertanian yang dihasilkan. Metode yang digunakan dalam kegiatan pelatihan di dalam dan luar ruangan ini adalah metode ceramah, tanya jawab, serta penerapan metode partisipasi yang terdiri dari : (1) metode RRA, (b) metode ZOPP, serta (c) metode FGD. Kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut: (1) tercapainya target jumlah peserta sejumlah 90 %, (2) Tercapainya target tingkat partisipasi penuh stakeholders sejumlah 90 %, (3) Tercapainya target pemahaman peserta terkait materi yang dipresentasikan sejumlah 80%, serta (4) Tercapainya target keterampilan peserta terkait materi pengabdian sejumlah 70%.
TATA KELOLA KEUANGAN NAGARI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN NAGARI DI KECAMATAN X KOTO DIATAS KABUPATEN SOLOK Teta Midra; Asdi Agustar; Ira Wahyuni Syarfi
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 11 No 1 (2021)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiwbp.v11i1.1532

Abstract

Nagari financial governance is a condition implemented by the nagari, starting from budget planning, budget implementation / use, reporting administration and accountability in accordance with statutory regulations. Nagari financial governance must contain the principles of transparency, accountability, participatory, orderly and budgetary discipline so that implementation can run well so as to provide progress in village development. This research aims to determine the composition (posture) and governance of village finances, issues experienced by the nagari in implementing nagari financial management and the implications of nagari finance for village development. This research focuses on Nagari Financial Governance and Its Implications for Nagari Development in X Koto Diatas District, Solok Regency. Data collection techniques for primary data collection were carried out in-depth interviews with key informants in the village. The key informants were the Nagari Wali, Nagari Secretary, Section Head, Head and Head of the Nagari Consultative Body, while secondary data was collected using the documentation method. This research was conducted using a case study method with two villages used as a case (multiple cases), namely Nagari Pasilihan and Nagari Sulit Air. The results of this study indicate that the nagari financial governance is quite good, seen from how the nagari places the composition (posture) in both the revenue and expenditure of the village. The problems of each stage of financial management can be overcome by Nagari from time to time by increasing the competence and capability of the financial management officers. The implications of good nagari financial management are positively proportional to the social, economic and infrastructure aspects of the nagari. Keywords: Nagari Finance, Nagari Financial Governance, Implications, Nagari Development
SINKRONISASI ANTARA PERENCANAAN NAGARI DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN SOLOK Asdi Agustar; Ira Wahyuni Syarfi; Elma Wati
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 11 No 1 (2021)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiwbp.v11i1.1573

Abstract

This study aims to determine the synchronization of planning at the village level with development planning at the district level in Solok Regency and to determine the problem of synchronizing planning at the village level with development planning at the district level in Solok Regency. This study analyzes the planning documents at the village level, namely the Nagari RPJM 2013-2019 and the 2017-2019 Nagari RKP with the Solok Regency planning documents, namely the Solok Regency RPJMD 2016-2021 and the Solok Regency RKPD 2017-2019 using the case study method on 4 Nagari cases based on the Village Development Index (IDM) in 2019 are: (1) Nagari Talang (advanced nagari), (2) Nagari Aie Batumbuk (developing nagari), (3) Nagari Labuah Panjang (lagging nagari), and (4) Nagari Sarik Alahan Tigo (a very lagging village) with a combination of quantitative (content analysis and assertion analysis) and qualitative approaches. The aspects analyzed in this study are the vision, mission, goals, and objectives of the RPJM as well as the policy direction in the RKP. The results of the analysis will be grouped into four levels of Krippendorff's relationship, namely strong, medium, weak, and unrelated. The results of this study are: (1) a vision related to the vision of Solok Regency; (2) The mission is strongly related to the mission of Solok Regency; (3) objectives are weakly related to the objectives of Kabupaten Solok; (4) The target is weakly related to the target of Solok Regency; and (5) the Nagari RKP is strongly related to the Solok Regency RKPD. Problems in this synchronization can be seen in the weak human resources of the village and the absence of monitoring and evaluation of the planning documents. The study recommends the formation of an independent village team that works in coordination with the Solok Regency government, as well as the district's assistance to the village in the preparation of village planning documents. Key words: Synchronization; Planning; Development; RPJM; and RKP
Analisis Pelaksanaan Peremajaan Kelapa Sawit Di Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya (Studi Kasus Petani Penerima Dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Rio Maha Putra; Ira Wahyuni Syarfi; Hasnah Hasnah
Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol 16, No 1 (2022): VOL. XVI NO.1 APRIL 2022
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v16i1.3247

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan pelaksanaan peremajaan kelapa sawit dana BPDP-KS di Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya; 2) menganalisasi persepsi petani terhadap peremajaan kelapa sawit dana BPDP-KS; dan 3) mengidentifikasi strategi petani dalam menghadapi kendala pada peremajaan kelapa sawit danan BPDP-KS. Metode penelitian adalah metode survey dengan instrumen penelitian berupa kuisioner dan wawancara (interview). Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan peremajaan kelapa sawit dana BPDP-KS di Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya telah terlaksana mulai dari pengusulan sampai dengan pelaksanaan lapangan. Persepsi petani terhadap peremajaan kelapa sawit BPDP-KS dengan sistem tumbang serempak (konvensional) sangat positif baik dari aspek tingkat keuntungan relatif (88,33%), tingkat kompabilitas (71,67%), tingkat kompleksitas (68,33%), tingkat triabilitas (36,67%) maupun tingkat observabilitas (71,67%).  Peremajaan dinilai memberikan keuntungan, mudah secara teknis, sesuai dengan keinginan petani dan dapat diamati proses dan hasilnya. Sebagian besar anggota kelompok tani (90,00%) yang melaksanakan peremajaan kelapa sawit dengan dana BPDP-KS memiliki aset kebun selain yang diremajakan dan memiliki pekerjaan/pendapatan lain. Petani yang memiliki pekerjaan dan kebun lain cendrung lebih siap menghadapi peremajaan dibandingkan petani yang belum memiliki usaha lain.Kata kunci: BPDP-KS, replanting, persepsi.
ANALISIS PEMBANGUNAN WILAYAH PEDESAAN BERBASIS PENGEMBANGAN KAMPUNG BUDAYA (STUDI KASUS : NAGARI JAWI-JAWI KECAMATAN GUNUNG TALANG, KABUPATEN SOLOK) Nolly Eka Mardianto; Helmi Helmi; Ira wahyuni Syarfi
Menara Ilmu Vol 16, No 2 (2022): VOL. XVI NO. 2 APRIL 2022
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v16i2.3288

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadikan Kampung Budaya Jawi-Jawi sebagai salah satu destinasi wisata di Kabupaten Solok dan menyusun model bisnis kanvas pada Kampung Budaya Jawi-Jawi untuk peningkatan perekonomian masyarakat lokal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk menjawab tujuan penelitian tersebut. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di dapatkan bahwa Kampung Budaya Jawi-Jawi berpotensi dikembangkan sebagai daerah wisata dengan daya tarik wisata terdiri dari panorama alam, seni budaya tradisional, kuliner khas, tradisi dan kearifan lokal masyarakat yang dipadu padankan dalam paket wisata yang disusun dan ditawarkan kepada wisatawan baik secara langsung atau melalui pihak lain sebagai perantara. Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan bentuk Model Bisnis Kanvas Kampung Budaya Jawi-Jawi yang terdiri dari 9 (sembilan) elemen yaitu customer segments, value propositions, channels, customer relationships, revenue streams, key resources, key activities, key partnerships, cost structure yang dapat dimanfaatkan oleh pengelola Kampung Budaya Jawi-Jawi, dimana yang merupakan brand image dan merupakan nilai tambah yang akan ditawarkan kepada pelanggan adalah pengalaman (experiences) untuk menikmati keindahan panorama alam di desa yang dikolaborasikan dengan seni budaya, tradisi dan kearifan lokal masyarakat yang masih terjaga dan digunakan dalam keseharian masyarakatnya. Penyusunan model bisnis ini menggunakan hasil identifikasi yang diperoleh terhadap faktor-faktor yang berhubungan dengan keberadaan Kampung Budaya Jawi-Jawi sebagai sebuah destinasi wisata. Strategi yang dapat dilakukan berdasarkan analisis SWOT adalah dengan menambah jumlah atraksi dan pengalaman yang ditawarkan dalam paket wisata sehingga lebih bervariasi dan berbeda dengan desa wisata sejenis lainnya. Kata Kunci: Pembangunan Wilayah, Kampung Budaya, Wisata Desa 
The Empowerment of Village Unit Cooperation for Rejuvenation of Oil Palm Plantation in Dharmasraya Regency, West Sumatera Province Melinda Noer; Ira Wahyuni Syarfi; Rafnel Azhari
AJARCDE (Asian Journal of Applied Research for Community Development and Empowerment) Vol. 2 No. 1 (2018)
Publisher : Asia Pacific Network for Sustainable Agriculture, Food and Energy (SAFE-Network)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29165/ajarcde.v2i1.5

Abstract

The cooperation has long been a pillar of the national economy in Indonesia, especially in developing the economy in rural areas. The Village Unit Cooperation (KUD) was developed to accelerate agricultural development, aimed at improving the farmers 'and peasants' farming in rural areas. KUD has also assisted in the success of regional development programs based on the agricultural sector, one of the plantation sub-sector, which is a partner of the plasma of palm oil farmer group of People’s Core Plantation (PIR) program throughout Indonesia. In the province of West Sumatra, the PIR of palm oil plantations began in the 1980s as a base of regional development, and now the age of harvest has made the age of plants unproductive. Accordingly, KUD Bukit Jaya in Dharmasraya District, one of the KUDs who wishes to apply replanting to farmer groups whose members,t found some obstacles in the implementation. This activity aims to facilitate KUD Bukit Jaya in order to realize the replanting activities in its working area. This action research is conducted using four stages of approach, namely: [1] introduction of problems with dialogical approaches, using interview techniques and discussions with cooperative managers as well as farmers whose gardens have to implement replanting; [2] the team analyzes the problems found and contacts the parties related to issues conveyed by cooperatives and farmers; the parties are insurance companies, bappeda as coordinator of cooperative technical service; [3] holding discussions and discussions with the cooperation, farmer groups and involved parties (insurance companies, cooperative agencies, and district government); [4] agreed on assistance for the preparation of cooperative and peasant group work plans for the preparation and implementation of replanting