Claim Missing Document
Check
Articles

KINERJA LURAH DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN MANENTE KECAMATAN TAHUNA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Bingku, Andini Eliesy Margaretha; Gosal, Ronny; Sambiran, Sarah
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemerintah Kelurahan yang dipimpin oleh seorang lurah, sebagai salah satu unsur pemerintahan terkecil yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, tidak luput dari sorotan dan kritikan yang berkaitan dengan pelayanan publik, dimana harus dilakukan dengan cepat, benar dan aman, karena menyangkut kebutuhan masyarakat, sehingga aparat di kelurahan harus dapat meningkatkan profesionalisme, kompetensi, pengetahuan dan keterampilan untuk dapat meningkatkan kinerjanya. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui kinerja lurah dalam meningkatkan pelayanan publik di kelurahan Manente Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dimaksudkan untuk dapat menjawab permasalahan penelitian secara paripurna, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kinerja lurah dalam memberikan pelayanan masih perlu ditingkatkan hal ini ditunjukkan dengan adanya sikap lurah yang masih membedakan, kemampuan aparat juga yang belum maksimal, dan semangat kerja lurah yang masih harus ditingkatkan untuk meningkatkan profesionalisme lurah atau aparatnya dalam pelayanan publikKata Kunci : Kinerja Lurah dalam meningkatkan pelayanan publik
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA DI DESA TONSEWER KECAMATAN TOMPASO BARAT KABUPATEN MINAHASA Tandayu, Ebenhaeser Offler; Kaunang, Markus; Sambiran, Sarah
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakDesa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelengaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya dan juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, salah satunya berkaitan dengan fungsinya dalam proses pembentukan panitia pemilihan kepala desa.Salah satu tugas dan fungsi BPD adalah menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa, sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang desa, sepatutnya sebagai lembaga yang diamanti oleh undang-undang wajib menyelenggarakan dan menghasilkan pemilihan yang berkualitas, maka dari itu pembentukan panitia pemilihan haruslah memperhatikan berbagai aspek penting, disinilah peranan penting dari BPD. Penelitian ini untuk melihat bagaimana peranan BPD dalam pemilihan Kepala Desa/ Hukum Tua di Desa Tonsewet Kecamatan Tompaso Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Tugas BPD dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.Kata kunci : Peranan, BPD, Panitia Pemilihan
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN MINUMAN KERAS (Studi di Desa Pakuweru Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan) Mawara, Raflee; Sambiran, Sarah; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara-cara apa yang digunakan pemerintah untuk menanggulang peredaran minuman keras, dan untuk mengetahui kendala apa yang di hadapi oleh penegek hukun dalam upaya mengendalikan peredaran minuman keras. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan upaya pengawasan, pengendalian peredaran minuman beralkohol yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap pihak-pihak yang terkait di dalam peraturan presiden tersebut terlihat jelas bahwa penjualan minuman yang beralkohol hanya diperbolehkan pada tempat–tempat tertentu dan harus ada ijin usahanya, sehingga mendapatkan persetujuan atau telah mengantongi ijin dari instansi-instansi terkait, dan peran pemerintah desa dalam mengurangi peredaran minuman beralkohol di desa Pakuweru hanyalah sebatas pada memberikan himbauan dan pembinaan kepada penjual dan warga yang mengkonsumsi minuman beralkohol untuk tidak menggunakannya secara berlebihan, sedangkan sosialiasi mengenai aturan seperti Peraturan presiden tentang pengendalian dan pengawasan minuman keras belum pernah dilakukan.Kata Kunci: Peran Pemerintahan, Penanggulangan, Peredaran Miras
PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBUATAN ADMINISTRASI KEUANGAN DI DESA PONOMPIAAN KECAMATAN DUMOGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Tamunu, Prichilia; Sambiran, Sarah; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKapasitas kemampuan pemerintah desa khususnya di bidang administrasi dan tata kelolah aparat pemerintah desa masih masih banyak ditemui adanya kelemahan, khususnya pada pejabat pelaksana pengelola keuangan sehingga proses penyusunan laporan keuangan desa harus merupakan tanggung jawab pemerintah mulai dari pemerintah pusat, provinsi sampai kabupaten, dengan demikian seluruh aparatur pemerintahan dari pusat sampai kedesa khususnya yang berkaitan dengan bidang akuntansi harus dialokasikan, yaitu untuk sumberdaya manusia yang terbatas mengerjakan porsi pekerjaan yang paling spesifik untuk beberapa desa sekaligus, dan sumberdaya yang lebih banyak yaitu peerangkat desa untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih umum dan mudah dikerjakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas pembuatan administrasi keuangan di Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih kurangnya kualitas dari pemerintah desa dalam hal ini SDM yang di miliki oleh perangkat desa dalam pembuatan administrasi keuangan desa yang ada di desa ponompiaan, pembuatan administrasi keuangan desa sering mengalami masalah dan setiap perencanaan program kerja tidak terealisasi dengan baik, sehingga apa yang sudah di programkan tidak terlaksana sesuaidengan RPJM Desa yang sudah ada.Kata Kunci: Peranan, Pemerintah Desa, Administrasi Keuangan.
OPTIMALISASI AOLOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA (Studi di Desa Nahepese Kecamatan Manganitu) Mahamurah, Desmon; Kaunang, Markus; Sambiran, Sarah
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakAlokasi Dana Desa ini termasuk dalam kelompok transfer Alokasi Dana Desa atau yang sering di singkat ADD, adalah dana perimbangan yang di terima kabupaten/kota Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa, hasil penelitian menunjukan bahwa di desa Nahepese Kecamatan Manganitu pengelolaan Alokasi Dana Desa belum dikelola dengan optimal hal ini terlihat dari penggunaan ADD yang ada masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan terhadap dana ini, tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program pemerintah desa dan untuk pemberdayaan masyarakat, sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan. Akan tetapi pada kenyataannya pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan dalam hal ini pembangunan masyarakat sangat kurang hal ini terlihat jelas pada tahun anggaran 2016 program-program mengenai pemberdayaan masyarakat sangat kurang padahal jika melihat tujuan dari pengunaan Alokasi Dana Desa 70% penggunaan dana adalah untuk pemberdayaan masyarakat, dalam pembangunan desa atau Rural Development pembangunan tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik akan tetapi juga mengusahakan pembangunan masyarakat yang disertai lingkungan hidupnya oleh karena itu seharusnya penggunaan dana dalam pembangunan dapat dioptimalkan dengan baik agar sesuai dengan tujuan dari alokasi dana desa.Kata Kunci: Optimaliasi, Alokasi Dana Desa
KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN AIR BERSIH DI DESA KALEKUBE KECAMATAN TABUKAN UTARA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Budiman, Yerry; Sambiran, Sarah; Kaawoan, Johannis
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakInfrastruktur air bersih yang ada di desa Kalekube sejak diberlakukannya kebijakan pengelolaannya, nampak tidak ada upaya perawatan, hal ini dapat dilihat dari saluran-saluran yang bocor bahkan membuat air terbuang secara percuma, begitu pula dengan penambahan mata kran bagi masing-masing penerima manfaat air bersih kampung yaitu kepala keluarga yang ada di desa Kalekube. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan mengenai implementasi kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan air bersih di desa Kalekube, yang dikaji melalui: sumber daya, yaitu: sumber daya manusia aparatur pemerintah desa dan pengurus unit pengelola air bersih kampung serta fasilitas pendukung yang menunjang pengelolaan air bersih kampung Kalekube, struktur birokrasi, yaitu: menyangkut bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal, hasil penelitian menujukkan bahwa kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan air bersih di Desa Kalekube Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah belum sesuai harapan, hal ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut: Sumber Daya Manusia Aparat/Petugas pengelola air bersih masih belum mumpuni melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, serta mampu untuk memahami petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, fasilitas pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan air bersih yang belum memadai, alat-alat yang dibutuhkan petugas dalam pencatatan dan pendataan, petunjuk tertulis, sampai dengan insentif petugas yang belum dapat langsung diterima, sehingga petugas pelaksana harus menggunakan biaya sendiri terlebih dahulu, walaupun nantinya aka nada penggantian, hal ini cukup menghambat pelaksanaan dilapangan.Kata Kunci : Kebijakan Publik, Pengelolaan, Air Bersih.
PROFESIONALISME APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PELAYANAN PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa ) Monintja, Veronica Lesyani; Sambiran, Sarah; Mantiri, Michael S
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakUntuk dapat terwujudnya pelayanan yang baik maka harus di tunjang dengan aparatur sipil Negara yang profesional yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak merugikan masyarakat sebagai penerima pelayanan dari aparat pemerintah itu sendiri, hal ini dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan dan kualitas pelayanan. Profesionalisme sangat ditentukan oleh kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan, Dalam pelayanan tidak akan dapat terlaksana secara optimal tanpa adanya kesiapan Aparatur Sipil Negara yang profesional untuk melaksanakan tugasnya dalam melayani masyarakat. Untuk mengetahui Bagaimana Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kabupaten Minahasa) maka penulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kebupaten Minahasa Induk ). Berangkat dari rumusan masalah dan di sesuaikan dengan tujuan yang ingin di capai, Metode penelitian dalam hal ini berfungsi untuk menjawab permasalahan. maka jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian atau metode penelitian kualitatif. Model metode penelitian ini biasanya di gunakan dalm pengamatan dan penelitian sosial. profesionalisme diukur dari segi : Kreatifitas (creativity), Inovasi (innovasi), Responsifitas (responsivity).Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalitas aparatur sipil Negara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa menunjukkan pada tingkat yang baik, meskipun begitu perlu adanya pembenaha oleh Dinas tersebut serta dukungan dari Bupati demi terciptanya Kepuasan masyarakat pada pelayanan oleh pemerintah.Kata Kunci : Profesionalisme, Aparatur Sipil Negara, Kartu Tanda Penduduk Elektronik
KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN TALIKURAN KECAMATAN KAWANGKOAN UTARA Sunda, Cliff M; Lumolos, Johny; Sambiran, Sarah
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSumber daya manusia adalah aset atau unsur yang paling unik sekaligus penting diantara unsur-unsur organisasi lainnya. Hal yang membuat Sumber daya manusia disuatu organisasi atau perusahaan unik karena manusia itu sendiri makhluk yang memiliki akal budi,punya kemampuan untuk berkembang, dan memiliki keinginan-keinginan berbeda dengan alat produksi lain yang tidak dapat berkembang kemampuannya serta tidak memiliki keinginan-keinginan. Oleh Karena itu tidak sama dengan alat produksi lain maka pengelolaan manusia pun bersifat unik. Pelayanan publik merupakan salah satu tugas penting yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah daerah sebab jika komponen pelayanan terjadi stagnasi maka hampir dipastikan semua sektor akan berdampak kemacetan oleh sebab itu perlu ada perencanaan yang baik dan bahkan perlu diformulasikan standar pelayanan pada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara pada pasal 1 disebutkan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya Aparatur sipil Negara harus bersikap professional dan berintegritas.Penelitian ini menggunakan mentode penelitian kualitatif, dengan teori dari agus dwiyanto mengenai penilaian kinerja yang meliputi : produktivitas, kualitas layanan, akuntabilitas responsibilitas dan responsivitas. Dari hasil penelitian Dari beberapa indicator tersebut, menunjukkan kinerja aparat dalam melaksanakan pelayanan public di Kelurahan Talikuran dapat dikatakan baik.Kata Kunci: Kinerja, Aparatur Sipil Negara, Pelayanan Publik
UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN SARANA PRASARANA MASYARAKAT TRANSMIGRASI NAZARET DI DESA WIOI TIMUR KECAMATAN RATAHAN TIMUR KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Tulandi, Amelia Elfirra; Gosal, Ronny; Sambiran, Sarah
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakUpaya Pemerintah dalam meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi,sosial, budaya,serta kesatuan dan persatuan bangsa terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok masyarakat serta mengikat dan menghubungkan antar wilayah. Tentu saja hal ini juga menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi kawasan transmigrasi agar dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian masyarakat yang tinggal didalamnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pemerintah desa dalam meningkatkan sarana prasarana masyarakat transmigrasi nazaret di Desa Wioi Timur Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah perlu melakukan peninjauan untuk mengupayakan disetiap kendala dan keterbatasan dalam meningkatkan pembangunan sarana prasarana atau fasilitas yang masih kurang ditengah masyarakat, terutama untuk kepentingan masyarakat transmigrasi yang dalam hal ini adalah masyarakat transmigrasi Nazaret Desa wioi timur Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara yang menjadi pusat penelitian dalam kajian skripsi ini.Kata Kunci: Upaya Pemerintah, Transmigrasi, Sarana dan Prasarana
KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN KEPUAUAN TALAUD Jegiftha, Lumettu; Gosal, Ronny; Sambiran, Sarah
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakDinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Talaud adalah instansi pemerintah yang berwewenang dan bertanggung jawab terhadap pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Program pembangunan jalan dan jembatan telah dilaksanakan, namun masih ada keluhan dari masyarakat pengguna jalan dan jembatan yang merasa tidak puas dengan kinerja Dinas PUTR dalam membangun infrastruktur ini karena menduga adanya penyelewengan dana pembangunan jalan dan jembatan selama tahun 2017. Penelitian ini mencoba untuk megetahui penyebab tidak tercapainya target pembangunan jalan dan jembatan pada tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan menggunakan analisis data interaktif. Dari target pembangunan jalan pada tahun 2017 yang ditetapkan sepanjang 25.014 km, ternyata yang dapat direalisasikan hanya sepanjang 17,533 km atau bila dipersentasikan sebesar + 70 %, hal ini terjadi akibat adanya defisit anggaran yang dilakukan oleh pemerintah, sementara untuk pembangunan jembatan dari target sepanjang 34,7 km realisainya sepanjang 34,7 atau 100% tercapai, untuk itu disarankan agar Dinas PUTR mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemangkasan anggaran yang mengakibatkan pencapaian target pembangunan jalan tidak tercapai. Untuk menghilangkan kesan buruk tentang pembangunan jalan yang kualitasnya kurang baik, disarankan agar dinas PUTR memberikan layanan yang sama dalam membangun jalan dan jembatan di desa – desa yang jauh dari ibukota kabupaten, seperti di desa - desa yang ada di pulau Kabaruan, dan untuk meningkatkan kinerja staf dinas PUTR sebaiknya bila semua staf memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas dalam organisasi.Kata Kunci : Kinerja, Dinas PUTR, Pembangunan Jalan dan Jembatan.
Co-Authors .., Bustamin Ansik, Militia Arpi Rondonuwu Assa, Aprillia P.G Bagit, Regina Sari Bingku, Andini Eliesy Margaretha Budiman, Yerry Damuhu, Marlina Derek, Eriek P. Egeten, Hetwin Frans Singkoh, Frans Gosal, Denada Hanibe, Ayu Marchsela Indriana, Ika Jeffry W. Londa, Jeffry W. Jegiftha, Lumettu Johny Lumolos Josef Kairupan, Josef Kaawoan, Johannis Kaawoan, Johannis E Kasenda, Ventje Katuuk, Sheren Kawilarang, Jeremy Albert Yusitra Kimbal, Alfon Kogoya, Arius Kolondam, Helly F. Lahutung, Deisy Angreini Lambey, Trintje Langi, Astrid Amelia Lapian, Marlien Lapian, Marlien T Lolong, Christofel Ronal Londa , Very Y. Mahamurah, Desmon Makalew, Marlen Novita Mala, Juniati A Maliatja, Fike M. Maluegha, Ferda Manoppo, Isye R.A Mantiri, Michael Mantiri, Michael Mantiri, Michael S Marciano Recky Karundeng, Marciano Recky Markus Kaunang, Markus Marthen Kimbal, Marthen Mawara, Hendra Jonatan Mawara, Raflee Michael Stephanus Mantiri, Michael Stephanus Monintja, Donald K Monintja, Veronica Lesyani Nagaring, Denny David Naue, Gayu Neni Kumayas, Neni Pago, Meity Panambunan, Jesica Pangemanan, Fanley Pangemanan, Sofia Pangemanan, Sofia E. Pantow, Rafel F. F. Pati, Agustinus Pelengkahu, Regina Hermi Pelenkahu, Micel George Ponga, Ega Miranti Punuindoong, Aneke Punusingon, Debora Meriska Punya, Piter Stevi Rachman, Ismail Raintung, Anggreyni Rambalangi, Rambalangi Rengkung, Frangky Rewah, Daniel Ridel Rolos, Jenifer Cindy Rontos, Indra C. Rorimpandey, Grasela Rumondor, Ezrani Maria Sajow, Angelina Sambenga, Selina Sasahang, Novlando Sigarlaki, Nastasia Thalia Sombang, Carlos A. Sondakh, Erlangga Y. Sondakh, Revaldo W. Sorongan, Rizka P.A.D. Stefanus Sampe, Stefanus Sumampow, Ismail Sunda, Cliff M T. A. M. Ronny Gosal Talumesang, Dahlia A.E Tampilang, Jelfi H. Tamunu, Prichilia Tandayu, Ebenhaeser Offler Tasik, Vidi Ravael Timmerman, Martha Inka Tuerah, Stevie Tulandi, Amelia Elfirra Tumambo, Maria Tumbelaka, Erwin Fernando Tumbelaka, Ria Laurina Turang, Gavrila J.V Undap, Gustaf Warsono, Wahyu Nengsi Wawoh, Marselino Waworundeng, Welly Wua, Claudio Josua Zulhadji, Aristo