Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JURNAL EKSEKUTIF JURNAL ILMIAH SOCIETY
Marthen Kimbal, Marthen
Unknown Affiliation
Environmental Science Social Sciences

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 46 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
EFEKTIVITAS KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (Studi di Rumah sakit umum daerah Kabupaten Minahasa Selatan) Panguliman, Anjelita Egla Kornelia; Kimbal, Marthen; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berhasil tidaknya instansi dalam meningkatkan efektivitas kerja Aparatur Sipil Negara banyak ditentukan oleh faktor-faktor yang mendukung, contohnya faktor motivasi, faktor lingkungan kerja dan faktor lainya yang mendukung dalam menyukseskan efektivitas kerja tersebut. Namun terkadang faktor yang sangat berpengaruh dalam efektivitas ini yaitu adanya pemenuhan kebutuhan yang diberikan oleh pimpinannya, Karena pemenuhan kebutuhan merupakan hal yang penting dan sangat diinginkan oleh para Aparatur Sipil Negara, dengan terpenuhinya kebutuhan itu Aparatur Sipil Negara akan terdorong, dan bertindak untuk melaksanakan keinginan pemimpin. Karena Aparatur Sipil Negara akan merasa puas dengan keputusan yang diberikan pemimpin dalam memenuhi kebutuhan setiap Aparatur Sipil Negara. Aparatur Sipil Negara cenderung bekerja dengan penuh semangat dan mengutamakan efektivitas untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Namun sebelum efektivitas kerja itu sukses atau tidak, yang harus diutamakan yaitu pelayanan yang diberikan. kurangnya kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap pelayanan publik di Rumah sakit umum Daerah Kabupaten Minahasa selatan dalam hal pelayanan di bidang administrasi. pelayanan administrasi yang terjadi di Rumah sakit umum Daerah Kabupaten Minahasa Selatan saat ini belum bisa dikatakan baik, dikarenakan kurang maksimalnya kinerja Aparatur Sipil Negara. masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan medis yang cepat tetapi seringkali terhalang oleh pelayanan administrasi yang lama. itu semua berangkat dari kerja Aparatur Sipil Negara yang tidak efektif, contohnya masalah waktu kelalaian Aparatur Sipil Negara yang datang tidak tepat waktu atau tidak disiplin juga menjadi faktor menurunnya kualitas pelayanan, pelayanan yang seharusnya sudah dibuka malah di ulur waktu akibat keterlambatan Aparatur Sipil Negara. Kata Kunci : Efektivitas, Kualitas Pelayanan, Aparatur Sipil Negara, Rumah Sakit.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL DI KECAMATAN SARIO KOTA MANADO Langi, Astrid Amelia; Sambiran, Sarah; Kimbal, Marthen
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakMinuman beralkohol merupakan salah satu produk yang bernilai ekonomis dan sangat erat kaitannya dengan aspek kesehatan, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, moral, sikap mental dan sikap sosial masyarakat sehingga dalam perdagangannya diperlukan suatu regulasi yang mampu untuk meminimalisir dampak negatif yang dihasilkan akibat mengkonsumsi minuman beralkohol di kota Manado. Bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan efek samping ganggguan mental organik, yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Timbulnya gangguan itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pengawasan perdagangan minuman beralkohol di Kecamatan Sario Kota Manado, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan mampu menjawab masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 dalam mengatasi peredaran minuman beralkohol di Kecamatan Sario belum sepenuhnya berhasil. Implementasi Perda ini secara maksimal hanya terjadi pada penjualan minuman beralkohol di minimarket atau supermarket. Lingkungan fisik memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam menentukan keberhasilan implementasi Perda Minuman Beralkohol di Kecamatan Sario. Luasnya wilayah serta banyaknya jumlah penduduk mengakibatkan sulitnya kontrol dari pihak terkait terhadap implementasi peraturan daerah Sulawesi Utara dalam mengatasi peredaran minuman beralkohol.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengawasan Perdagangan, Minuman Beralkohol.
Rekrutmen Pegawai Honor di Kabupaten Minahasa Utara Pianaria, Hendro Meifran; Kimbal, Marthen; Pioh, Novie Revlie
JURNAL ILMIAH SOCIETY Vol 1, No 3 (2018)
Publisher : JURNAL ILMIAH SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rekrutmen pegawai honor merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dengan adanya rekrutmen pegawai honor maka akan membantu instansi tertentu untuk mencari pegawai yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam pelaksanaan proses rekrutmen harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan aturan atau berdasarkan kebutuhan, akan tetapi seringkali dalam pelaksanaan proses rekrutmen pegawai honor tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada, sehingga proses rekrutmen tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses rekrutmen pegawai honor di Kabupaten Minahasa Utara.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan cara pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Adapun pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling (sampel bertujuan). Informan yang ada berjumlah 5 orang, 2 orang sekertaris dinas atau badan, 1 orang pegawai honor yang diterima, 1 orang pegawai yang putus kontrak dan 1 calon pegawai honor yang tidak diterima pada waktu rekrutmen dilaksnakan. Data dianalisis secara kualitatif kemudian diambil kesimpulan.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa rekrutmen pegawai honor di Kabupaten Minahasa Utara belum berjalan dengan sangat baik walaupun sudah ada beberapa proses rekrutmen yang telah dilaksanakan dengan sangat baik. Dalam proses rekrutmen pegawai honor di Kabupaten Minahasa Utara masih memiliki kekurangan, salah satunya yaitu belum adanya kepastian tentang aturan atau dasar hukum yang mengatur tentang rekrutmen pegawai honor dan juga masih ada intervensi-intervensi dari pihak-pihak tertentu pada saat proses rekrutmen dilaksanakan sehingga dalam proses rekrutmen pegawai honor benar-benar harus lebih diperhatikan dengan baik, agar apa yang menjadi tujuan dari pelaksanaan rekrutmen pegawai honor yaitu mencari calon pegawai yang sesuai dengan kebutuhan boleh tercapai untuk membantu jalannya proses pemerintahan yang ada.Kata Kunci: Rekrutmen , Pegawai Honor
Implementasi Kebijakan Afirmasi Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tutu, Chitra Adelfien; Kimbal, Marthen; Rembang, Max
JURNAL ILMIAH SOCIETY Vol 1, No 3 (2018)
Publisher : JURNAL ILMIAH SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota 30% keterwakilan perempuan bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dijabatan-jabatan publik. Peningkatan keterwakilan perempuan berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta pemilihan umum memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam pengajuan calon, yang termuat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012. Namun kebijakan ini tidak mutlak meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow. Berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2014 keterwakilan perempuan hanya mencapai 20%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa belum terpenuhinya 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada aspek implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan masyarakat terlebih kaum perempuan tidak memilih calon perempuan karena tidak mengetahui dan menyadari tentang pentingnya keterwakilan perempuan. Partai politik sebagai organisasi pelaksana belum optimal dalm melakjukat rekrutmen dan kaderisasi pada calon perempuan. partai politik kurang melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada kaum peremuan tentang keterwakilan perempuan.Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Afirmasi, Keterwakilan Perempuan
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI PROVINSI SULAWESI UTARA (Studi Kasus Di Kecamatan Malalayang Kota Manado) Sahambangung, Susinta; Nayoan, Herman; Kimbal, Marthen
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah 4 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol di provinsi Sulawesi utara khususnya Di Kecamatan Malalayang Kota Manado.Oleh karenanya, untuk mengatasi persoalan tersebut maka diperlukan langkah dan terbosan serta tindakan tegas namun terukur yang di landasi dengan niat yang tulus untuk melindungi,mengayomi dan melayani masyarakat. Penelitian ini mengunakan Teori George C Edward III Dalam Widodo (2010:98) yang di ukur dari 4 variabel yaitu ; 1 Komunikasi; Implementasi kebijakan dalam rangka pengendalian dan pengawasan minuman keras di Kecamatan Malalayang dari segi Komunikasi telah berjalan dengan baik hal ini teridentifikasi dari tersosialisasinya peraturan Daerah kepada pemerintah lingkungan,kelurahan,dan kecamatan bahkan telah di ketahui oleh sebagian besar masyarakat malalayang. 2. Sumber Daya; Pemerintah kecamatan dan kepolisian telah berkomitmen untuk menjalankan peraturan daerah tersebut bersama dengan jalinan kordinasi dan kedua instansi ini mengerahkan sergen apaparat dan staf dalam bertindak. 3. Disposisi; Dari sisi Disposisi,sikap masyrakat yang masa bodoh dengan perda ini dan sangat rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya minuman keras di Kecamatan Malalayang merupakan suatu tantangan bagi smua pihak terutama bagi pemerintah Kecamatan Malalayang untuk dapat mengimplementasikan Peraturan daerah ini.4.Struktur Birokrasi merupakan susunan komponen kerja dalam organisasi yang menunjukan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda yang di intergasikan dan dikoordinasikan.Kata Kunci :Implementasi Kebijakan, Pengawasan dan Pemerintah.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL ( SUATU STUDI DI KOTA MANADO ) INDRA, MODDY NATASYA; KIMBAL, MARTHEN; LIANDO, FERRY DAUD
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 5, No 80 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Government of North Sulawesi forming Local Regulation Number 4 Year of 2014concerning Control and Supervision of Alcoholic Beverages in North Sulawesi Province, considering thatalcoholic beverages are one of the products of economic value and are closely related to aspects of health,security conditions and public order, morals, mental attitudes and attitudes social society, nowadays thecirculation is increasing and expandingeven reaching all levels of society. Based on data sourced from theMarch 2016 BPS Social and Economic Survey, Manado is the city with the highest consumption of alcoholic87beverages in Indonesia. The purpose of this study is to analyze the implementation of the North SulawesiProvince regulation concerning supervision and control of alcoholic beverages by seeing the Charles O.Jones’s implementation indicator policy. The descriptive qualitative was used in this type of research. Thedescriptive qualitative was used in this type of research. This research is focused on using Charles O.Jones’s theory by seeing the Organization, Interpretation and Application aspects. There are 12 informants.This data gathering technique is gathered through observation, interview, and literature review. Dataanalysis stages : data reduction, data display, verification, and conclusion. The data is given in a form of atable, images, and narration. The descriptive qualitative was used in this type of research. This research isfocused on using Charles O. Jones’s theory by seeing the Organization, Interpretation and Applicationaspects. There are 12 informant. Data collection technique are gathered through observation, interview,and literature review. Data analysis stages : data reduction, data display, verification, and conclusion. Datais presented in the form of tables, figures, and narratives. The result of this research : organization of TheImplementation of the North Sulawesi Province Regulation Concerning Supervision And Control ofAlcoholic Beverages is considered quite good that is seen from the establishment of Cerdas Terpadu TeamSupervision And Control Of Alcoholic Beverages In Manado City. However, the coordinating initiative inthe Cerdas Terpadu team was still seen very rely on Manado city’s industry and trade office. Interpretationhas not yet been manifested well because the vagueness of hangover prevention chapter article 26 about theprevention and repressive ways that are mentioned in this article. Then it is the Second Amendment toMinister of Trade Regulation Number 20 / M-Dag / Per / 4/2014 Regarding Control and Supervision ofProcurement, Distribution and Sales of Alcoholic Beverages which prohibits minimarkets and other retailstores to sell alcoholic beverages type A, hence the principle of Lex Superiori Derogat Legi Inferiori isapplied to Article 7 of North Sulawesi Province Regulation Number 4 Year of 2014. In terms of application,this local regulation of control and supervision in alcoholic beverages that is used in Manado City isconsidered not running very well and optimal because it can still be found easily with alcoholic beveragesthat are sold in retailers and stalls which should not be allowed to sell alcoholic beverages.From this research, we can conclude that the implementation of North Sulawesi ProvinceRegulation Concerning Supervision and Control of Alcoholic Beverages in Manado City has not gone well.It is recommended that North Sulawesi Province Regulation Number 4 Year of 2014 ConcerningSupervision and Control of Alcoholic Beverages needs to be reviewed, the researcher recommends a revisionor amendment to this local regulation. Cerdas Terpadu Team for controlling and supervising the alcoholicbeverages in Manado City is expected to enhance their initiative and to not wait initiative or command fromother agencies. Agencies related to control and supervision of alcoholic beverages are expected to be moreassertive in taking down violators.Keywords : Policy Implementation, Supervision and Control, Alcoholic Beverages
Implementasi Program Peningkatan Penerapan Teknologi dan Produksi Pala di Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Jacobus, Desmiati Arisandi; Kimbal, Marthen; Waleleng, Grace
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 3, No 45 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract :Implementation of the program to improve the application of technology and production of nutmeg in the sub-district west siau sitaro islands regency has experienced several problems such as the procurement prototype of nutmeg draining tool, construction of nutmeg drainage site, organic fertilizer procurement, provision of nutmeg seedlings, and lack of assistance and supervision Conducted by extension officers of agriculture / plantation. The purpose of this study was to find out why the Implementation of the program to improve the application of technology and production of nutmeg in the sub-district west siau sitaro islands regency has not gone well.This research uses qualitative research method. The data source is primary data and secondary data. Primary data were obtained from direct interviews with 1 head of food and agriculture department of islands district of siau tagulandang biaro, 1 head of plantation, 1 head of production section and farmer's produce, 1 secretary of trade and labor industry service, 1 head sub extension program, 1 agricultural extension officer, 2 Head of Village, 1 Chairman and 9 Members of Farmer Group of Nutmeg. Secondary data was obtained from food and agriculture agency of siau tagulandang biaro regency in the form of data, documents, reading material and library materials related to this research. Data analysis is done by data reduction, data presentation, and conclusion.The results showed that the organizational aspects related to the work unit that is related in the implementation of the program to improve the application of technology and production of nutmeg is the implementing agency of agricultural extension of plantation and forestry in this case the role of extension officers who are in fact not maximal. Not the establishment of extension officers in one sub-district so that the task of supervision and supervision by extension officers of agriculture / plantation is not maximal. This is due to the lack of resources of agriculture / plantation extension officers in the islands districts, especially in west districts. Aspects of interpretation relate to the understanding of extension officers of agriculture / plantation who understand that this program is very important and provide their own motivation in conducting socialization, counseling, mentoring and supervision. In contrast to the fact that supervision and supervision is very rare and not routinely conducted by extension officers of agriculture / plantation and lack of self-giving from agricultural extension officers in carrying out their duties also affect the course of the program. Aspects of application in this aspect of the problem is found at the agricultural extension implementing agency for plantation and forestry in this case the extension officers of agriculture / plantation who have not performed supervision and supervision tasks routinely, so that nutmeg farmers have not been able to apply technology and ways of processing nutmeg well automatically. Assistance provided is not used by nutmeg farmers because they do not dare to accept the risk that will occur due to misuse of the assistance provided.Based on the conclusions from the results of the research and the discussion that has been suggested, it is necessary to suggest some things that is, Need additional extension of farmer / plantation extension in West Siau Subdistrict Siau Tagulandang Biaro District so that each village / one village has 1 (one) extension worker It is written in Law number 19 year 2013, so extension worker in doing socialization, counseling, mentoring and supervision activities can be done with maximum. It is incumbent on extension officers to be able to share their knowledge through study or research conducted to be transferred to the community in need in this case nutmeg farmers as beneficiaries of the program. Need to go down the field with a routine that is once a week doing mentoring and supervision. Keyword: implementation, technology implementation and Improvement Program production, Nutmeg
PERILAKU PEGAWAI INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT DALAM MENUNJANG PELAYANAN DI RSUP PROF. DR. R. D. KANDOU MANADO Mananohas, Melky; Kimbal, Marthen; Londa, Very
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 3, No 45 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: existing Employees in Installation Maintenance Means obligations which has Hospitals in planning, organizing, funneling up to perform maintenance means the hospital. Because quality health care embodies not only with regard to the quality of service of the medical but also through the support staff in the maintenance of medical equipment, medical and building. This research was conducted to analyze the cause of the behavior of employees in the installation maintenance facility is not yet supporting a Ministry Hospital Prof. Dr. R. D. Kandou Manado in the study of management science of public administration. By using qualitative design found that the causes are not yet as good behavior of the installation Maintenance employee Means a General Hospital Center of Prof. Dr. R. D. Kandou relating to the capabilities, needs, beliefs, work experience and expectation of employees itself. Key Words: Behavior, Employees, Maintenance Facility. The Hospital.
STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENGATASI KEMACETAN DI KOTA MANADO PROVINSI SULAWESI WALEAN, ANDREW; KAUNANG, MARKUS; KIMBAL, MARTHEN
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 5, No 79 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Congestion is a traffic problem faced by developing countries such as Indonesia and this alsooccurs in congested areas. Congestion that has often occurred in urban areas when the routine occurs,especially at times such as office hours, office hours, weekends and holidays. Many impacts that occur bycongestion that are negative. Based on the background of the problem, this study has the objective to findout and analyze the Transportation Department's Strategy in overcoming traffic congestion in the city ofManado. This research use desciptive qualitative approach. Data collection techniques were carried out withthree main activities, namely interviews, observation, and documentation. The results showed that theTransportation Department Strategy in overcoming traffic congestion in the city of Manado, is not yetmaximized. This can be seen from the Transportation Agency's Organizational Strategy. hallways and curbsthat block traffic flow cause traffic jams. Seen from the Program Strategy implemented by the government,it has run well, such as programs that carry out one-way traffic and installation of traffic signs, but in thiscase there are still weaknesses - among other things, at some points of the bottleneck there has been noincrease in traffic signs or have been damaged, causing congestion.Keywords: Strategy, Congestion
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM RELOKASI PASAR TOBELO KABUPATEN HALMAHERA UTARA Rakinaung, Michael; Kimbal, Marthen; Egeten, Maxi
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kabupaten Halmahera Utara memiliki pasar tradisional yang dilihat dari sisi akses untuk jangkauan masyarakat sangat strategis karena berada di tengah-tengah pusat kota yang sudah cukup lama berdiri yang menjadi tempat transksi jual beli masyarakat yaitu pasar Rawajaya yang sudah beroperasi selama sekian tahun dan sudah sangat membantu masyarakat luas untuk melakukan aktivitas jual beli. Dengan diterbitkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara nomor 551.2/202/HU/2015 tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan penataan dan relokasi pasar lingkup pemerintah kabupaten Halmahera Utara yang melalui Dinas Perindustrian dan perdagangan serta instansi terkait lainnya melakukan relokasi pasar Tobelo yang tepatnya di Pasar Rawajaya yang ada di Kecamatan Tobelo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dari penelitian ini maka dapat dikaji tentang Impelementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Relokasi Pasar Tobelo Kabupaten Halmahera Utara dan untuk mengetahui respons masyarakat terhadap implementasi kebijakan pemerintah. Hasil penelitian menunjukan bahwa Tujuan Kebijakan untuk program relokasi pasar adalah untuk menginginkan adanya penataan keindahan kota Tobelo dan kenyamanan mayarakat sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, merupakan bagian dari grand design pembangunan ekonomi daerah yang sifatnya jangka panjang, Proses relokasi yang tidak berjalan mulus hal ini karena pedagang yang telah pindah ke lokasi pasar baru Wosia kini kembali lagi berjualan di lokasi pasar lama. Komunikasi mengenai program relokasi pasar oleh pemerintah Kabuaten Halmahera Utara seharusnya dilakukan secara baik dengan melalui pendekatan-pedekatan yang lebih baik sehingga program yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik dan dapat diterima masyarakat pada umumnya. Sumber daya yang dimiliki oleh pemrintah Kabupaten Halmahera Utara seharusnya sudah cukup untuk bisa menunjang jalanya program relokasi. Akan tetapi Permasalahan yang dihadapi oleh dinas yang menjalankan tugasnya dalam memebentuk tim revitalisasi pasar dimana saat realisasi di lapangan, pihaknya selalu bekerja sendirian dan kurang mendapat dukungan dari intansi teknis lainnya.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pemerintah, Relokasi Pas
Co-Authors ANDREW WALEAN, ANDREW Chitra Adelfien Tutu, Chitra Adelfien Daud Liando, Daud Desmiati Arisandi Jacobus Febry Lasut, Febry Frans Singkoh, Frans Gilbert Edhen Moniung, Gilbert Edhen Grace Waleleng Gurumias, Marcylia INDRA, MODDY NATASYA Josef Kairupan, Josef Kalalo, Maria Marcelina Kambuna Kimbal, Alfon Lahindah, Natasya Lakaoni, Juanly Yohanes Lalu, Cendy Lidya Langi, Astrid Amelia Lapian, Marlien Latjandu, Yudha Lengkong, Johny LIANDO, FERRY DAUD Liunsili, Herman Lizard, Revly Sian Luas, Jessica Lumendek, Chaynel Machmud, Fadel Macky F.E Gosal, Macky F.E Makawowode, Martina Mamangkey, Marlin Mananohas, Melky Mantiri, Michael Marampa, Madonna Markus Kaunang, Markus Max Rembang Maxi Egeten Michael Mamentu, Michael Mole, Kartini Mondoringin, Jane Widya Moniung, Klaudia Nayoan, Herman Neni Kumayas, Neni NGONGOLOY, VENNY RIA Novie pioh, Novie Novie Reflie Pioh, Novie Reflie Paat, Michael Pagau, Raman Marpin Pangemanan, Fanley Pangemanan, Sofia Panguliman, Anjelita Egla Kornelia Pianaria, Hendro Meifran Pioh, Novie Revlie Pusut, Risky Rahasia, Priskila Raflesia Rakinaung, Michael Rembang, Chessy Meiliani Patricia Rengkung, Frangky Rolos, Gibri Sahambangung, Susinta Sarah Sambiran, Sarah Sinadia, Asmiita Siwal, Santrius Sondakh, Sandi Swivan Soputan, Regina Stefanus Sampe, Stefanus Sumampow, Ismail Sumigar, Rendy Failen T. A. M. Ronny Gosal Tandayu, Raldi Tuju, Melinda A. Michiko Tulung, Trilke Undap, Gustaf Usman, Juaden Ever VERY LONDA Waworundeng, Welly Wehelmina Rumawas Wulandari .