Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.784
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH)
I Nyoman Putu Budiartha
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search
Journal : Jurnal Preferensi Hukum (JPH)

 1 
Pengawasan dan Sanksi Hukum Terhadap Pramuwisata Ilegal Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pramuwisata I Gusti Ayu Pryanka Nindyaprasista Putri; I Nyoman Putu Budiartha; Putu Ayu Sriasih Wesna
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jph.4.1.6421.39-44

Abstract

Tingginya perkembangan pariwisata di Bali menimbulkan banyak yang mengambil pekerjaan dibidang pariwisata, salah satunya pramuwisata. Namun banyak yang beroperasi secara ilegal tanpa ijin yang sah bahwa warga negara asing pun ada yang berprofesi sebagai pramuwisata di Bali. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pengawasan dan bentuk sanksi hukum bagi profesi pramuwisata di Bali. Dengan pendekatan normatif, penelitian ini menekankan pada metode analisis hukum. Bertujuan untuk mengetahui bentuk pengawasan dan sanksi hukum bagi pramuwisata. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan mengenai pramuwisata yang diterapkan oleh pemerintah daerah berbentuk pengawasan preventif namun dalam bentuk pengawasan Represifnya masih kurang dijelaskan. Sedangnya mengenai bentuk sanksi hukum terhadap pramuwisata yang beroperasi secara ilegal yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah adalah sanksi berbentuk sanksi pidana berupa kurungan dan denda, dan juga berbentuk sanksi administratif berupa pencabutan izin.
Efektivitas Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Digital di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung I Kadek Bagus Hari Rama Sanjaya; I Nyoman Putu Budiartha; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jph.4.1.6422.28-32

Abstract

Dalam upaya peningkatan dalam bidang penanaman modal yang akan mempermudah para pelaku usaha Kabupaten Badung memanfaatkan system Online Single Submission (OSS), yang membuat dipermudahnya melakukan pengurusan serta pendaftaran dalam perizinan yang melibatkan kegiatan usaha seperti Izin Mendirikan Bangunan, Izin Lingkungan, dan lain sebagainya untuk badan usaha perorangan maupun non perorangan. Hal tersebut didukung oleh terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, penulisan ini didukung dengan menggunakan penelitian hukum empiris dan hasil dari penelitian dalam penulisan ini adalah efektivitas perizinan berbasis digital di Kabupaten Badung yaitu OSS RBA, namun masih banyak kendala-kendala di lapangan yang belum teratasi dengan maksimal baik dari sumber daya manusia pada pelaksana aturan ataupun masyarakat yang kurang paham dengan OSS RBA.
Peran Mediator Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali Terhadap Pekerja Outsourcing I Kadek Galang Taksu Ananda; I Nyoman Putu Budiartha; Ni Komang Arini Styawati
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jph.4.1.6423.33-38

Abstract

Hubungan kerja merupakan hubungan yang lahir akibat adanya hubungan antara pengusaha dengan pekerja. Menurut undang – undang yang dimaksud dengan hubungan kerja merupakan hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang memiliki unsur pekerjaan, upah dan perintah. Umumnya hubungan kerja rentan terhadap perselisihan antara pengusaha dengan pekerja, yang tak jarang dapat menimbulkan pemutusan hubungan kerja. Salah satu alternatif penyelesaian perselisihan ini adalah mediasi. Yang dimana mediasi merupakan suatu penyelesaian perselisihan melalui diskusi yang dipandu oleh seorang mediator yang netral. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran mediator dalam menyelesaikan kasus perselisihan serta untuk mengetahui faktor – faktor penghambat yang dialami mediator dalam menyelesaikan perselisihan. Penelitian ini menggunakan metode empiris dan pendekatan sosiologis hukum. Hasil dari penulisan ini menunjukan bahwa mediator memegang peran penting dalam menyelesaikan suatu perselisihan hubungan industrial.
Penerapan Asas Kehati-Hatian dalam Pembuatan Akta Otentik oleh Notaris Albertus Dicky Andrianto; I Nyoman Putu Budiartha; Ni Gusti Ketut Sri Astiti
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jph.4.1.6568.23-27

Abstract

Notaris adalah pegawai negeri sipil yang harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pekerjaannya agar tidak terjadi pelanggaran hukum di kemudian hari. Berdasarkan pernyataan tersebut, muncul dua permasalahan yaitu: Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengesahan dokumen? Dan apa kelemahan dan solusi penerapan asas kehati-hatian dalam akta notaris di muka umum? Untuk mengatasi masalah ini, digunakan pendekatan hukum normatif. Hasil survey menunjukkan bahwa notaris harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam bertindak, karena tidak semua orang jujur ​​dan dalam menghadapi penipuan, notaris harus lebih berhati-hati dan tidak mempercayai klien dengan ringan, sehingga nantinya tidak terjadi pelanggaran hukum. Notaris selalu diharapkan untuk berhati-hati dalam tindakannya agar tidak melanggar hak-haknya di kemudian hari.
Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Pada Komoditas Krypto di Indonesia Sarasota Tomasoa; I Nyoman Putu Budiartha; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jph.4.1.6736.97-102

Abstract

Perkembangan teknologi yang semakin meningkat telah memunculkan berbagai inovasi, terutama pada produk investasi. Salah satu inovasi tersebut adalah aset kripto yang telah diakui sebagai produk komoditas oleh pemerintah Indonesia. Melalui peraturan Bappebti, pemerintah berusaha melindungi investasi aset kripto. Namun dalam praktiknya, peraturan yang diterapkan pemerintah tidak sepenuhnya melindungi investor yang berinvestasi di aset kripto. Berbagai isu keamanan antara lain kemungkinan adanya praktik pump-and-dump dan adanya pedagang aset kripto yang tidak terdaftar di Bappebti. Masalah-masalah ini juga terkait dengan fakta bahwa belum ada pertukaran cryptocurrency yang dibuat. Tujuan penulisan majalah ini adalah untuk menganalisis dan menyediakan berbagai masalah yang dihadapi investor saat berinvestasi di cryptocurrency.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemegang Membership atas Wanprestasi Promotor Penyelenggara Konser Dewa Ayu Nyoman Trisnamurti; I Nyoman Putu Budiartha; I Made Aditya Mantara Putra
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jph.4.2.7143.153-158

Abstract

Kegiatan rekreasi terus menunjukkan peningkatan. Dapat dilihat dari banyaknya kegiatan rekreasi di masing-masing negara. Salah satunya hiburan musik pop Korea (K-Pop). Mecimapro ialah sebuah penyelenggara konser K-Pop di Indonesia yang sudah banyak mengadakan konser musik Korea di Indonesia. Dengan fenomena tersebut, konsumen yang tergabung dalam membership belum mendapatkan kepastian hukum terutama dalam pembelian tiket konser dan penukaran tiket. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ketentuan undang-undang tentang perlindungan hak-hak konsumen mengenai tidak dipenuhinya tuntutan ganti rugi yang dijanjikan masih belum jelas. Dengan demikian, permasalahan yang diangkat pada penelitian disini yakni bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen pemegang membership atas wanprestasi promotor penyelenggara konser, bagaimanakah akibat hukum apabila terjadi wanprestasi promotor dan penyelenggara dalam kegiatan konser. Metode penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian hukum normatif dengan metode perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan hal tersebut promotor selaku pelaku usaha wajib memberikan kompensasi kepada anggota pemegang membership atas ganti rugi barang dan/atau jasa yang didapatkannya. Promotor penyelenggara konser yang melakukan wanprestasi akan mendapatkan sanksi yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen karena lalai menjalankan tugas. Tujuan dari penelitian ini adalah guna mencari tahu perlindungan hukum bagi konsumen pemegang membership atas wanprestasi promotor penyelenggara konser dan Untuk mengetahui akibat hukum apabila terjadi wanprestasi promotor dan penyelenggara dalam kegiatan konser.
Perjanjian Kerjasama Antara Bank Bri Dengan Bumdes Arta Dharma Desa Menanga Sebagai Agen Branchless Banking Putu Mia Tyska Permata Sari; I Nyoman Putu Budiartha; I Putu Suwantara
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jph.4.2.7146.182-187

Abstract

Suatu perjanjian yang sah adalah hukum bagi para pihak yang mengadakannya. Artinya, perjanjian itu sah dan mengikat para pihak secara hukum. Salah satu perjanjian kerjasama antara Bank BRI dengan Bumdes Arta Darma ini penting untuk digunakan sebagai legal issue dalam penelitian hukum empiris. KUHPerdata tidak secara tegas mengatur jenis-jenis perjanjian. Meskipun demikian, KUH Perdata dapat dikatakan menghendaki kebebasan berkontrak bagi semua badan hukum, sebagaimana terlihat dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Rumusan masalah yang dapat diajukan yaitu bagaimana bentuk karakteristik perjanjian kerjasama Bank BRI dengan Bumdes Arta Dharma Desa Menanga sebagai Agen Branchless Banking? dan akibat hukum terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama apabila terjadi wanprestasi antara Bank BRI dengan Bumdes Arta Dharma Desa Menanga? Metode penelitian hukum empiris digunakan dalam penelitian ini. Bentuk perjanjian kerjasama antara Bank BRI dengan Bumdes Arta Dharma adalah perjanjian baku, dimana setiap klausul perjanjian diatur oleh satu pihak. Apabila terjadi wanprestasi akan diselesaikan melalui proses litigasi dan non litigasi.
Akibat Hukum atas Pelanggaran Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dalam Kontrak Bisnis I Made Adi Sanjaya; I Nyoman Putu Budiartha; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jph.4.3.8208.336-340

Abstract

Memorandum of Understanding (MoU) sesungguhnya tidak dikenal dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam hukum kontrak. Belum ada ketentuan secara khusus yang mengatur mengenai MoU. Dengan tidak diaturnya MoU dalam hukum positif di Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan akan memunculkan masalah di dalam praktek pelaksanaannya. Hal tersebut yang melatarbelakangi penelitian ini. Sehingga ditemukan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan MoU dalam Kontrak Bisnis dan bagaimana sanksi hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap MoU dalam Kontrak Bisnis. Untuk membahas permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian normatif. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah dasar pengaturan MoU dalam Kontrak Bisnis adalah Pasal 1313, Pasal 1338 KUH Perdata dan kekuatan hukumnya mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata. Sanksi hukum terhadap pelanggaran MoU dalam kontrak bisnis adalah dilihat dari dua kategori jenis pelanggarannya. Apabila MoU berkedudukan sebagai kontrak akan dikenakan sanksi berupa ganti kerugian yang berdasarkan pasal 1243 dan pembatalan suatu MoU yang berdasarkan pasal 1266 sanksi tersebut termasuk sanksi hukum perdata. Apabila MoU berkedudukan tidak sebagai kontrak hanya sanksi moral saja dikenakan.
Co-Authors Albertus Dicky Andrianto Cokorda Istri Sarawasundhari Dewa Ayu Diah Handayani Dewa Ayu Nyoman Trisnamurti I Gede Prema Nugraha Suastama I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar I Gusti Ayu Pryanka Nindyaprasista Putri I Kadek Bagus Hari Rama Sanjaya I Kadek Galang Taksu Ananda I Made Adi Sanjaya I Made Aditya Mantara Putra I Putu Suwantara Ida Ayu Putu Widiati Ketut Putri Oka Suari Ni Gusti Ketut Sri Astiti Ni Komang Arini Styawati Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Yunika Andrini Putu Ayu Sriasih Wesna Putu Mia Tyska Permata Sari Sarasota Tomasoa