Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.157
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sociological Jurisprudence Journal Journal Equity of Law and Governance Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Postgraduated Community Service Journal Jurnal Analogi Hukum
I Nyoman Putu Budiartha
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Dirugikan atas Kehilangan Barang dan Rusak oleh Perusahaan Ekspedisi J&T Express di Gianyar Pande Gede Gita Putra Nugraha; I Nyoman Putu Budiartha; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Tujuan penelitian ini adalh untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kehilangan dan kerusakan barang oleh pengiriman J&T Express di Gianyar dan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa J&T Express di Gianyar dalam hal terjadi kelalaian pengiriman dari pihak J&T Express. Metode penelitian yang dipakai yaitu metode penelitian empiris. Tanggung jawab perusahaan ekspedisi diatur dalam Pasal 468 KUHD, perusahaan ekspedisi memiliki 3 bentuk tanggung jawab yakni: Pertama, bertanggung jawab atas barang yang hilang dengan mengganti rugi sesuai SOP yang berlaku. Kedua, bertanggung jawab terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan pekerjanya. Ketiga, bertanggung jawab sesuai dengan tanggung jawab yang terdapat dalam Izin usahanya. Setiap konsumen yang merasa haknya telah dilanggar dapat menyelesaikan sengketanya dengan cara melakukan gugatan keperdataan atas perbuatan melawan hukum melalui jalur di luar pengadilan (non litigasi) dan melaporkan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK.
Pengenaan Pajak Penghasilan Pada Aktivitas Endorsement Yang Dilakukan Oleh Pegiat Media Sosial Robiatul Adawiyah; I Nyoman Putu Budiartha; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Endorsements are highly effective social media ads. In the modern business world, endorsement is an activity of business owners asking celebrities to promote products through their social media channels. This study covers two issues, namely how the regulation of income tax collection for authentication activities in Indonesia and how the application of income tax to tax subjects in authentication activities. Negative legal research is the type of research used in this study. Promotional activities through social networks are a form of service use for individuals, so the applicable tax rate is Income Tax. The income tax regulation is regulated in Article 4 of Law No. 36 of 2008 concerning Income Tax which explains that the object of taxation is income. On this basis, it is necessary to collect tax on sponsorship activities on social networks.
Perlindungan Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Perusahaan Penanaman Modal Asing Neano Resort Yang Dibakar Oleh Warga Desa Bugbug di Kabupaten Karangasem Ni Ketut Rahayu Utami Laksmidewi; I Nyoman Putu Budiartha; I.B. Gede Agustya Mahaputra
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The principle of openness refers to the principle that the law-making process must be conducted in an open and transparent manner to the public. This means that the process must be accessible to the general public and interested parties and provide opportunities for them to participate and provide input. In a democratic society, the government should prioritize the welfare of its citizens and listen to their wishes. However, there may be differences of opinion among citizens when it comes to making laws and regulations. The problem formulations raised are 1) How is the regulation of the process of forming laws and regulations in Indonesia? and 2) How is the form of the principle of openness in the formation of laws and regulations? The research method used in this research is normative legal research. The results show that the process of forming laws and regulations in Indonesia goes through several stages, such as initiation, preparation, discussion, ratification, enactment, and implementation. The principle of openness is very important in making laws and regulations because this principle encourages public involvement in the process because it includes providing access to information and seeking input from individuals and groups affected or interested in the issue.
Peningkatan Kompetensi Pramuwisata Untuk Menunjang Keberlanjutan Pariwisata Lokal Berbasis Budaya di Desa Tenganan Dauh Tukad, Karangasem I Made Minggu Widyantara; I Nyoman Putu Budiartha; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Ni Made Puspasutari Ujianti
Postgraduated Community Service Journal Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pcsj.6.2.2025.88-90

Abstract

Tourism in Tenganan Dauh Tukad Village, Karangasem Regency, as an ancient village characterized by the Bali Aga tradition, possesses unique cultural and traditional potentials that attract both domestic and international tourists. The local Tourist Guide Group plays a crucial role as a communication bridge and provider of in-depth cultural experiences for visitors. However, most tour guides still face several limitations, including limited foreign language proficiency (English and Mandarin), minimal training in cultural interpretation, and the absence of Standard Operating Procedures (SOPs) based on the village’s awig-awig (customary regulations). This Community Service Program (Pengabdian kepada Masyarakat [PKM]) aimed to enhance the professionalism and competence of Tourist Guide Group members through socialization and basic training activities. The methods employed included assistance in drafting SOPs, facilitating socialization sessions conducted by the local Tourism Office, and implementing basic training programs. The solutions offered to address the partners’ challenges comprised improving human resource competencies, strengthening institutional capacity, standardizing services (including SOP development), and utilizing digital technology. The outputs of this program included the development of the Tenganan Dauh Tukad Tourist Guide SOP in the form of a pocketbook, publication of an accredited community service journal article, and dissemination through mass media. Improved professionalism is expected to result in more professional and educational services, increased income for tour guides, and strengthened cultural preservation and sustainability of tourism in the traditional village.
Efektivitas Pelayanan Perizinan Pariwisata Melalui OSS (Online Single Submission) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kota Denpasar I Putu Bagus Rizaldi Pramana; I Nyoman Putu Budiartha; I Nyoman Sutama
Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 3 (2023): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.3.2023.305-311

Abstract

Saat ini pelayanan perizinan mengalami kemajuan dengan penggunaan elektronik yang dikelola dengan OSS pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu di Kota Denpasar, adapun permasalahannya adalah 1) Bagaimana Efektivitas Penerapan Sistem Online Single Submission (OSS) dalam pengurusan Izin Pariwisata pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Denpasar? dan 2) Faktor apa sebagai penghambat dalam pelayanan perizinan Pariwisata pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Upaya Penanggulangannya? Penelitian ini menggunakan penelitian empiris yaitu melakukan penelitian lapangan. Penerapan Sistem OSS dalam pengurusan Izin Pariwisata pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Denpasar belum efektif disebabkan masyarakat yang tidak memahami dalam akses system OSS dan kurangnya sarana prasarana. Faktor penghambat dalam pelayanan perizinan Pariwisata pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu berbagai faktor seperti hukumnya, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Upaya penanggulangannya memberikan penyuluhan cara akses melalui elektronik OSS dan melakukan regulasi aturan antara NSPK terhadap PP OSS. Saran dalam penelitian ini diharapkan memperbaiki system OSS agar tidak berbelit-belit.
Perlindungan hukum terhadap konsumen air isi ulang di kecamatan negara kabupaten jembrana I MADE ADHI ARIANA; I Nyoman Putu Budiartha; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.2.2023.190-195

Abstract

Air minum merupakan kebutuhan pokok bagi manusia karena sebagian besar tubuh manusia terdiri dari air. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan air minum yang semakin tinggi dan perkembangan pasar bebas serta persaingan di dunia usaha, saat ini banyak depot air minum isi ulang yang bermunculan di Indonesia khususnya di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Namun air minum isi ulang yang tidak sesuai dengan standar kualitas air minum akan membawa dampak yang kurang baik bagi tubuh dalam jangka pendek maupun jangka panjang maka dari itu hal ini sngat menarik untuk diteliti. Permasalahannya adalah Bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap depot air minum isi ulang di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana? Bagaimana faktor penghambat perlindungan hukum konsumen depot air minum isi ulang di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana? dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dengan banyaknya depot air minum isi ulang yang produksi airnya tidak sesuai dengan standar kualitas air yang ada, ini berarti salah satu hak-hak dari konsumen untuk mendapatkan barang yang layak tidak terpenuhi. Oleh karena itu dibutuhkannya pengawasan yang ketat terhadap usaha depot air minum isi ulang, agar dalam pelaksanaannya dapat memenuhi standar kualitas air minum yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang ada.
Perlindungan hukum bagi konsumen atas adanya kebijakan pemblokiran smartphone melalui international mobile equipment identity I Wayan Egiarta Pramudana; I Nyoman Putu Budiartha; I Made Aditya Mantara Putra
Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.2.2023.201-206

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu minimnya informasi mengenai penjualan produk masa kini yaitusmartphone atau telepon pintar yang digandrungi konsumen dengan maraknya barang illegal yang dijual padapasar gelap, dimana pelaku tersebut membuat kecurangan sehingga konsumen merugi. Maka dari itudiangkatnya skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Adanya Kebijakan PemblokiranSmartphone Melalui International Mobile Equipment Identity. Adapun permasalahan yang diangkat yakni,Bagaimana pengaturan hukum mengenai pemblokiran Smartphone melalui International Mobile EquipmentIdentity dan Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum bagi konsumen Dalam Hal terjadinya pemblokiranterhadap IMEI pada smartphone. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatifdengan jenis pendekatan perundang-undang dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa Negara dalammenjaga perekonomiannya maka adanya IMEI yang memiliki aturan dengan tujuan dilindunginya produsen –produsen yang ada di negara Indonesia. Di lain sisi juga melindungi orang – orang dengan membeli ke pasargelap salah satu kegunaan IMEI tersebut dan Bentuk perlindungan hukum yang di dapatkan oleh para konsumenkarena IMEI smartphone nya terbelokir yakni perlindungan hukum preventif maupun represif. Bentuk suatuupaya yang dilakukan oleh pemerintah guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran yang ada yaitu denganupaya secara preventif. Sementara itu secara represif yang dapat dilakukan adalah perlindungan hukum yangberupa saksi atau hukuman.
Aspek hukum pemindahan hak atas tanah melalui risalah lelang IDA AYU NGURAH KEMENUH; I Nyoman Putu Budiartha; Putu Suwantara
Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.2.2023.207-213

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tetang PetunjukPelaksanaan Lelang menjelaskan lelang,terkait objek yang dibahas yakni lelang atas tanah, yang dimaksudadalah lelang hak atas tanah menjadi sarana bagi pihak penjual dan pembeli tanah dalam penguasaan dandimanfaatkannya peruntukan tanah tersebut kepada yang akan membeli secara sah pada saat pembayaran,seperti lelang eksekusi dan lelang non eksekusi. Menggunakan jenis Penelitian hukum normatife. Adapunmasalah yang di rumuskan adalah Apakah pemindahan hak atas tanah melalui risalah lelang dapat memberikankepastian hukum Serta Bagaimana pemindahan hak atas tanah melalui lelang. Mengenai Risalah Lelang suatubukti secara otentik yang dibuat dengan adanya dasar aturan hukum dan dibuat oleh penjabat lelang yangdiberikan kewenangan khusus dalam melaksanakan penjualan barang secara lelang, adanya kesempurnaandalam pembuktian yaitu dengan adanya akta otentik yang dimiliki setelah lelang dengan berita acara sehinggadapat memberikan kepastian hukum dengan mendaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota setempatkarena pendaftaran tanah mempunyai sifat terbuka diatur pada Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997pada Pasal 41 mengenai Syarat Sah dan mekanisme agar tidak terjadi kendala dalam administrasi pertanahan.
Efektivitas penggunaan quick response code indonesian standard (qris) dalam transaksi jual beli di pasar kumbasari denpasar Ni Kadek Wulan Juliandini; I Nyoman Putu Budiartha; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.2.2023.227-232

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada Transaksi Jual Beli di Pasar Kumbasari Denpasar. Berkembangnya industri Indonesia akan mengalami banyak perubahan salah satunya bidang pembayaran yang menggunakan pembayaran non tunai melalui QRIS, yang disusun oleh Bank Indonesia, wajib dilakukan setiap transaksi pembayaran di Indonesia, Pasal 6 PADG Nomor 24/1/PADG/2022. Nyatanya, masih terdapat pedagang yang tidak menggunakan QRIS dalam setiap transaksi. Maka penting dilakukan penelitian untuk mengetahui metode transaksi jual beli di Pasar Kumbasari serta bagaimana efektivitas penggunaan QRIS dalam pelaksanaan transaksi digital pada Pasar Kumbasari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Berdasarkan hasil studi, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan QRIS di Pasar Kumbasari masih belum efektif dilakukan oleh para pedagang. Hambatan yang membuat belum efektifnya penggunaan QRIS yaitu, kurangnya antusias pedagang dalam menggunakan QRIS dikarenakan mayoritas pedagang lansia dan ada biaya MDR 0,6% yang diberlakukan kepada pedagang, membuat para pedagang tidak menerapkan QRIS.
Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Fungsi Penyeberangan Pejalan Kaki Sebagai Ajang Pagelaran Busana Ni Komang Yolla Jonewabar Sanjiwani; I Nyoman Putu Budiartha; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 3 (2023): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.3.2023.347-352

Abstract

Penyeberangan pejalan kaki telah diatur Berdasarkan UU No dana. 22 tahun 2009 perihal lalu lintas dan angkutan jalan(UU LLAJ). Fungsi penyebrangan Jalan bagi pejalan kaki yang awalnya guna memberi kemudahan untuk pejalan kaki berpindah dari sisi jalan ke sisi jalan lainnya mulai disalahgunakan menjadi tempat untuk memamerkan busana atau menjadi tempat pagelaran busana. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pagelaran busana yang digelar di penyeberangan pejalan kaki ini telah melanggar UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Dengan demikian masalah yang diangkat pada studi ini yaitu Bagaimanakah akibat hukum terhadap penyalahgunaan penyeberangan penjualan kaki sebagai ajang pagelaran busana dan bagaimanakah sanksi hukum terhadap penyalahgunaan penyeberangan pejalan kaki sebagai ajang pagelaran busana berdasarkan UU LLAJ. Pendekatan penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual Dan perundangan. Hasil studi ini menunjukkan bahwasanya pejalan kaki yang melakukan ajang pagelaran busana atau fashion show dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Pejalan kaki yang menyalahgunakan penyeberangan pejalan kaki telah melanggar pasal 274 dan pasal 275 UU No. 22 Tahun 2009 perihal LLAJ.
Co-Authors Albertus Dicky Andrianto Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Cokorda Istri Sarawasundhari Darma Budi Setiawan Dewa Ayu Diah Handayani Dewa Ayu Nyoman Trisnamurti I Dewa Putu Andre Wiratama I Gede Prema Nugraha Suastama I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar I Gusti Ayu Pryanka Nindyaprasista Putri I Gusti Ngurah Agung Krisna Dwipayana Pradnyan I Kadek Bagus Hari Rama Sanjaya I Kadek Galang Taksu Ananda I MADE ADHI ARIANA I Made Adi Sanjaya I Made Aditya Mantara Putra I Made Minggu Widyantara I Nyoman Sutama I Putu Bagus Rizaldi Pramana I Putu Suwantara I Wayan Egiarta Pramudana I Wayan Gede Purnayasa Wijaya I.B. Gede Agustya Mahaputra IDA AYU NGURAH KEMENUH Ketut Putri Oka Suari Nengah Renaya Ni Gusti Ketut Sri Astiti Ni Kadek Wulan Juliandini Ni Ketut Rahayu Utami Laksmidewi Ni Komang Arini Styawati Ni Komang Yolla Jonewabar Sanjiwani Ni Luh Putu Ayu Cahyani Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Yunika Andrini Nyoman Gede Antaguna Pande Gede Gita Putra Nugraha Putu Ayu Sriasih Wesna Putu Mia Tyska Permata Sari Putu Suwantara Robiatul Adawiyah Sarasota Tomasoa Widiati, Ida Ayu Putu