Claim Missing Document
Check
Articles

Pengalihan Risiko Tanggung Jawab Perdata Notaris Kepada Asuransi Profesi Dalam Menjalankan Fungsi Jabatan Septianda, Berri; Ismansyah, Ismansyah; Fauzi, Wetria
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 2 (2026): Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i2.2026.1396-1402

Abstract

Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab perdata atas setiap akta autentik yang dibuatnya, terutama apabila terdapat kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi para pihak. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas transaksi hukum dan tuntutan profesionalisme, risiko tanggung jawab perdata yang dihadapi notaris semakin besar dan berpotensi mengancam keberlangsungan praktik kenotariatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengalihan risiko tanggung jawab perdata notaris kepada asuransi profesi serta menganalisis kedudukan hukum dan implikasi hukumnya dalam menjalankan fungsi jabatan notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang?undangan, konseptual, dan perbandingan, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan risiko melalui asuransi profesi pada prinsipnya tidak menghapus tanggung jawab pribadi notaris sebagaimana diatur dalam Undang?Undang Jabatan Notaris, melainkan hanya mengalihkan beban finansial atas tuntutan ganti rugi kepada perusahaan asuransi. Namun, ketiadaan pengaturan khusus mengenai asuransi profesi notaris menimbulkan ketidakpastian hukum terkait batasan pertanggungan, mekanisme klaim, serta potensi moral hazard. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang komprehensif dan peran aktif organisasi profesi untuk mengatur asuransi profesi notaris secara jelas, seimbang, dan berorientasi pada perlindungan hukum bagi notaris dan masyarakat
Allegations Of A Cartel In Online Loan Service In The Enforcement of Business Competition Law Zulkifli; Wetria Fauzi
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/7evdb803

Abstract

The regulation of online loan interest rate determination in Indonesia is regulated in the Guidelines for the responsible provision of information technology-based money lending services issued by the Indonesian Joint Funding Fintech Association (AFPI) and the association has the authority based on statutory regulations to determine loan interest rates and other fees for business actors engaged in the online loan service sector. A cartel occurs when several business actors agree to regulate: interest rates, minimum/maximum loan limits, division of marketing areas or control of prospective debtor data. The Business Competition Supervisory Commission stated that AFPI and its members were involved in an alleged online loan interest rate cartel and an investigation has been conducted into the allegation. The investigation has found that there is an agreement to determine online loan interest rates carried out by AFPI and its members and the KPPU has also found 44 reported parties in this case and found evidence to strengthen the allegation including statements from the reported parties, witnesses or experts who have relevance to this case and other evidence. Synergy between institutions and the application of digital monitoring technology are the main keys to preventing the formation of cartels in the online loan sector.