Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Penyuluhan Hak-hak Masyarakat Ketika Berhadapan Dengan Hukum di Desa Resun Pesisir Kabupaten Lingga Widiyani, Heni; Syahputra, Irwandi; Hidayat, Muhammad Fajar; Ardiansyah, Renaldi; Herzalina, Herzalina; Ronaldo, Ronaldo; Suseno, Endriansah; Faktio Aji, Heru
Jurnal Masyarakat Madani Indonesia Vol. 2 No. 3 (2023): Agustus
Publisher : Alesha Media Digital

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59025/js.v2i3.100

Abstract

Desa Resun Pesisir adalah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Pokok permasalahan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa ketika berhadapan dengan hukum, sehingga perlu dilakukan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa ketika berhadapan dengan hukum serta mampu menghadapi situasi ketika berhadapan dengan hukum. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu metode sosialisasi, dengan peserta dari masyarakat dan perangkat desa. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang sebelumnya minim, menjadi lebih paham dan mengerti tentang hak mereka ketika berhadapan dengan hukum. Materi yang disampikan juga berkaitan dengan tugas dan wewenang kantor advokat, sehingga jika masyarakat memerlukan bantuan hukum, dapat ke kantor advokat. Harapanya masyarakat dapat mengetahui perilaku mana yang dapat dijerat oleh hukum pidana maupun perdata, sehingga dapat berlaku bijak ketika bermasyarakat
Penyelesaian Tindak Pidana Ilegal Fishing: Asas Manfaat Diwilayah Hukum Pengadilan Perikanan Tanjungpinang Efritadewi, Ayu; Syahputra, Irwandi; Novianti, Tri; Nuraiani, Lia; Widiyani, Heni
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 16 No 1 (2022): PROGRESIF : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v16i1.2931

Abstract

The status of fish evidence resulting from the crime of illegal fishing in the last three years At the Tanjungpinang District Court, it was destroyed during the investigation stage. The purpose of this research is to find out the obstacles and legal settlement of fish resulting from the criminal act of Illegal Fishing in a review of the principle of benefit. The research method to be carried out is empirical juridical research. Juridical settlement of fish resulting from the criminal act of Illegal Fishing in the review of the principle of benefit at the Tanjungpinang Fisheries Court can actually be carried out through auctions and grants. Barriers to the use of fish resulting from the criminal act of Illegal Fishing at the Tanjungpinang Fisheries Court, namely the caught fish are mostly rotten before the legal case is completed or a court order is issued, The next problem is if the fish are auctioned, most of the fish are not sold, Another obstacle PSDKP Batam does not have a place frozen freezer storage for the fish. Another way to store the caught fish is to rent a place to the private sector, but the price associated with the rental will be of high value and will be detrimental to the State.
Pelaksanaan Tanggung Jawab Nakhoda Kapal atas Kerusakan Kapal dalam Pengangkutan Penumpang Antar Wilayah Kabupaten Natuna di Pelabuhan Rakyat Midai Rezeki, Selpi Putri; Rani, Marnia; Syahputra, Irwandi
Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 2 (2023): Desember
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/jasispol.v3i2.2338

Abstract

Purpose: There is a problem that occurred in Natuna Regency where a ship experienced engine damage, causing the ship to come to a halt in the middle of the sea and leaving passengers stranded at sea for an extended period. This situation can be hazardous and poses a risk to maritime safety. During disasters such as ship sinking, grounding, or fires, the risk to passenger safety increases. The high demand for facilities and infrastructure in passenger transportation should be a top priority. This research was conducted with the aim of determining the captain's responsibility for passenger safety to prevent any negligence on the part of the skipper. Methodology/approach: The Normative-Empirical Law research method involves understanding law in terms of norms (rules) and the application of legal rules in actual behavior resulting from the enforcement of legal norms. The captain is required to adhere to all applicable rules and regu lations to ensure the ship's navigability, safety of the vessel, passenger safety, and cargo. The skipper is not permitted to embark on a journey unless the ship is adequately equipped and prepared, as referred to in Article 343 of the Criminal Code. Results/findings: Regarding the implementation of the captain's responsibility for ship damage during passenger transportation within the Natuna Regency area, the captain pays more attention to the operational conditions of the ship to avoid issues related to ship damage. Additionally, the sub-district head of Midai is advised to be more selective in transferring responsibility to the skipper of the KM Fisabilillah 1 ship.  
Edukasi Hukum Lingkungan dan Perlindungan Wilayah Pesisir di SMA 1 Singkep Barat dan Bakung Serumpun Widiyani, Heni; Endri, Endri; Efritadewi, Ayu; Syahputra, Irwandi; Intan, Dian Mustika
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Vol. 4 No. 2 (2025): Bulan November
Publisher : Bhinneka Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58266/jpmb.v4i2.746

Abstract

Beberapa tahun terakhir, Lingga menghadapi degradasi ekologis akibat berbagai bentuk pencemaran dan perusakan lingkungan, hal ini disebabkan oleh limbah domestik dan industri, perusakan ekosistem mangrove, serta praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) telah menurunkan kualitas lingkungan pesisir dan laut. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum lingkungan dan kesadaran generasi muda pesisir terhadap pentingnya menjaga kelestarian wilayah laut dan pesisir di Kabupaten Lingga. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan model Focus Group Discussion (FGD) sebagai metode utama yang menekankan pada partisipasi aktif peserta melalui ceramah, tanya jawab, dan diskusi interaktif. Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif ini, peserta memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai tindak pidana lingkungan, dasar hukum yang mengaturnya, serta peran masyarakat dalam pencegahan pencemaran laut dan perusakan ekosistem pesisir. Analisis data dilakukan secara kualitatif berdasarkan hasil observasi, evaluasi pre-test dan post-test, serta respon peserta selama kegiatan berlangsung. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan terhadap pemahaman hukum lingkungan dan tumbuhnya kesadaran sosial siswa untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Program ini membuktikan bahwa model FGD efektif diterapkan sebagai sarana edukasi hukum lingkungan berbasis partisipatif di kawasan pesisir.