Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.577
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Selat Jurnal Cahaya Keadilan Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Abdi Insani RESEARCH AND DEVELOPMENT JOURNAL OF EDUCATION (RDJE) IJECA (International Journal of Education and Curriculum Application) Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Journal of Accounting Research, Utility Finance and Digital Assets (JARUDA) Jurnal Masyarakat Madani Indonesia Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik
Muhammad Fajar Hidayat, Muhammad Fajar
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
Politik Hukum Pengadilan Perikanan di Indonesia Hidayat, Muhammad Fajar
Jurnal Selat Vol 4 No 2 (2017): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (820.953 KB)

Abstract

The geographical condition of Indonesia as a country of two thirds is the area of marine waters which consists of coastal seas, loose seas, bays and straits which has 95.181 km long beach, with 5.8 million km / square of water. The sea waters are large and rich in various types of marine potential of approximately 4 billion USD / year. But unfortunately, who enjoy all the wealth of the sea is not only the people of Indonesia but foreign nationals as well. Starting from the Exclusive Economic Zone (ZEE) to the territorial sea is an area that is often the case of illegal fishing by foreign country, recorded 242 foreign ships caught in the territory of Indonesia which caused losses of up to 160 billion rupiah. The problem in this research is how is the Legal Politics of Fishery Court in Indonesia and whether Fishery Court has been quite effective in examining, hearing, and deciding criminal acts in the field of fisheries. The author uses normative legal research methods in this research. The results of research that the authors get is the legal politics of the Fishery Court in Indonesia can be seen from the birth of Law Number 45 Year 2009, Presidential Decree Number 15 Year 2010 and Presidential Decree Number 6 Year 2014. Fishery Court in Indonesia has not been effective enough in checking, Prosecute, and cutting of criminals offenses in the field of fisheries due to frequent overlapping or authority disputes with agencies or other agencies. Therefore, the Fishery Court needs to synergize with the Water Police, Navy, Department of Marine Affairs and Fisheries (DKP), and the society so that law enforcement efforts against theft of fish can be more effective. Keywords: Political Law, Fishery Court, Fishery Crime   Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara yang dua pertiganya adalah wilayah perairan laut yang terdiri dari laut pesisir, laut lepas, teluk dan selat memiliki panjang pantai 95.181 Km, dengan luas perairan 5,8 juta km/persegi. Perairan laut yang luas dan kaya akan jenis potensi kelautan kurang lebih 4 miliar USD/tahun. Namun sayangnya, yang menikmati semua kekayaan laut itu bukan hanya rakyat Indonesia tapi warga negara asing juga. Mulai dari Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) hingga laut teritorial adalah wilayah yang rawan terjadi pencurian ikan oleh negara asing, tercatat 242 kapal asing yang tertangkap di wilayah Indonesia yang menyebabkan kerugian negara hingga 160 miliar rupiah. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah politik hukum Pengadilan Perikanan di Indonesia dan apakah Pengadilan Perikanan sudah cukup efektif dalam memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam penelitian ini. Hasil penelitian yang penulis dapatkan yaitu politik hukum Pengadilan Perikanan di Indonesia dapat dilihat dari lahirnya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 dan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2014. Pengadilan Perikanan yang ada di Indonesia belum cukup efektif dalam memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan dikarenakan sering terjadinya tumpang tindih atau sengketa kewenangan dengan lembaga atau instansi lainnya. Oleh sebab itu, Pengadilan Perikanan perlu melakukan sinergi dengan Polisi Perairan, TNI AL, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), dan masyarakat sehingga upaya penegakan hukum terhadap pencurian ikan bisa lebih efektif. Kata Kunci: Politik Hukum, Pengadilan Perikanan, Tindak Pidana Perikanan
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Transportasi Laut Terhadap Penumpang di Provinsi Kepulauan Riau Hidayat, Muhammad Fajar
Jurnal Selat Vol 3 No 1 (2015): "Kemaritiman & Perbatasan"
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (36.363 KB)

Abstract

The 95 % of Riau Archipelago Province’s territorial is an ocean and only 5% is land which gives an oportunity for businessman to provide sea transportation service, it is started from ferry which connect regency or cities in a far distance, Pompong ship which connect an island with another island in a short distance , and roro ship (roll on roll off) which is used by society to carry their vehicles to the outside area. Particially we still find a passenger (costumer) who are unprofitable with the sea transportation business such as overload passenger the lost or broken luggaeges which is put on the deck, the delayed schedule ship without notification to the passengers, and the scrratch of the passenger’s vehicles when they entered into the ship. The problems of this research is how the responsibility of sea transportation business to the passangers in Riau Archipelago Province, the author of this resaerch uses a normative legal of methodology the result which is found by the author of this research are, first if the businessman load the passengers over than capacity so that there will be a passenger who does not get any seat then, the businessman will get an absolute responsibility principle (absolute liability), second, if the passenger’s luggaes are lost or broken when they are put on the ship’s deck, then the businessman will get a punishment from the government based on their faults (the fault of liability or liability based on fault), third, if the passengers get a delay schedule ship without notification about it, then, the sea transportation businessman will be punished by presumption of liability principle, and, forth if the passanger’s vehicles scracthed when they enter into the roll on roll off ship which is cause by the ship crew while instructing the passenger to park their vehicles and arranging those vehicles, then the sea transportation businessman will punished by strict liability. Key words : Responsibility, Producent, Consume
POLITIK HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA Hidayat, Muhammad Fajar
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5 No 1 (2017): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai reaksi terhadap maraknya kegiatan konglomerasi, sejak tahun 1980’an di Indonesia, masyarakat selanjutnya menuntut dikeluarkannya Undang-Undang Anti Monopoli atau Antitrust Law. Selain itu tuntutan dibuatnya perangkat hukum Anti Monopoli karena terdapat penguasaan bisnis pada sentralisme kekuasaan yang disinyalir kuat mengandung praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui politik hukum persaingan usaha di Indonesia dan yang menyebabkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat belum cukup efektif dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan implementasi dari politik hukum persaingan usaha di Indonesia. Politik hukum persaingan usaha di Indonesia pada prinsipnya tergantung political will dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku legislatif bersama dengan Pemerintah selaku eksekutif dalam membuat Undang-Undang. Sebab Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat belum cukup efektif dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat di Indonesia dikarenakan dalam substansi UU tersebut masih terdapat kelemahan dalam beberapa pasal yang membuat kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjadi tidak maksimal.
Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016 dalam Perspektif Hermeneutika Hukum Muhammad Fajar Hidayat; Ririen Ambarsari
Nurani Hukum Vol. 3 No. 2 Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/nhk.v3i2.8573

Abstract

Dalam putusannya yang dibacakan pada tanggal 14 Desember 2017 terhadap perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan uji materi tentang zina dan hubungan sesama jenis atau Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) yang diatur dalam KUHP dengan Pemohon yakni Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.S. dan kawan-kawan. Pada prinsipnya, para Pemohon memohon agar MK menghilangkan sejumlah ayat, kata dan/atau frasa dalam Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP. Walaupun ada pendapat berbeda (dissenting opinion) dari 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yakni Arief Hidayat, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, tetap saja 5 (lima) orang Hakim Konstitusi lainnya yakni Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, dan Saldi Isra berpendapat bahwa MK hanya memiliki kewenangan sebagai negative legislator. Artinya, MK hanya dapat membatalkan UU dan tidak dapat mengambil kewenangan Parlemen dalam membuat UU atau peraturan sebagai positive legislator. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis apakah Putusan MK tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat atau tidak apabila dianalisis dalam perspektif hermeneutika hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK tersebut, belum mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat apabila dianalisis dalam perspektif hermeneutika hukum. Putusan MK tersebut lebih mengedepankan aspek kepastian hukum semata dengan mengorbankan keadilan dan kemanfaatan. Kebutuhan positive legislator bukan kebutuhan yang parsial tapi komprehensif. Positive legislator lebih melihat bahwa hakim harus memiliki gagasan keadilan substantif yang berubah mengikuti perkembangan masyarakat, tidak semata-mata keadilan prosedural. Positive legislator dengan memperluas ruang lingkup suatu tindak pidana (strafbaar feit) dapat dilakukan, manakala norma undang-undang secara nyata mereduksi dan bahkan bertentangan dengan nilai agama dan sinar ketuhanan yang pada dasarnya bersifat 'terberi' (given) bagi ketertiban dan kesejahteraan kehidupan manusia.In its verdict read out on December 14, 2017 against case Number 46 / PUU-XIV / 2016, the Constitutional Court ruled in rejecting the lawsuit for adultery and same-sex, or lesbian, gay, bisexual, transgender (LGBT) matters that are regulated in the Criminal Code with the Petitioner namely Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.S. and friends. In principle, the Petitioners request that the Constitutional Court omit a number of verses, words and / or phrases in Article 284 paragraph (1), paragraph (2), paragraph (3), paragraph (4), paragraph (5), Article 285 and Article 292 Criminal Code. Although there are dissenting opinions from 4 (four) Constitutional Justices namely Arief Hidayat, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, and Aswanto, still 5 (five) other Constitutional Justices namely Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, and Saldi Isra argued that the MK only had the authority as a negative legislator. That is, the Constitutional Court can only cancel the Act and cannot take the authority of Parliament in making laws or regulations as positive legislators. The purpose of this study is to find out and analyze whether the Constitutional Court Decision reflects the sense of justice that lives in the community or not when analyzed in the perspective of legal hermeneutics. The research method used is legal research. The results showed that the Constitutional Court's Decision, did not reflect a sense of justice that lives in the community when analyzed in the perspective of legal hermeneutics. The Constitutional Court's decision emphasizes the aspect of legal certainty at the expense of justice and expediency. The needs of positive legislators are not partial but comprehensive needs. Positive legislators see that judges must have an idea of substantive justice that changes with the development of society, not merely procedural justice. Positive legislators by expanding the scope of a criminal act (strafbaar feit) can be done, when the norms of the law actually reduce and even conflict with religious values and the divine light which is basically 'given' for the order and welfare of human life.
POLITIK HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA Muhammad Fajar Hidayat
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5 No 1 (2017): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.691 KB)

Abstract

As reaction to its glow conglomeration activity, since year 1980 ’ an atIndonesian, society succeedinging to charge besued Statute Anti Monopolyor Antitrust Law . Besides charge be made peripheral sentences AntiMonopoly because available business mastery on sentralisme power thatdisinyalir heavy duty contains praktik corruption, kolusi, and nepotism (KKN). There is even that as aim in observational it which is to knowemulation law politics effort at Indonesian and causative Statute Number 5Years 1999 about Practice Prohibition Monopolize and Insanitary Effortemulations was enough effective deep create healthy effort emulation atIndonesia. Writer utilizes to methodic normatif's law research inobservational it. This observational result points out that Number Law 5Years 1999 about Practice Prohibition Monopolize and Insanitary Effortemulations constitute implementations of emulation law politicses efforts atIndonesian. Emulations jurisdictional politics effort at Indonesian inprinciple pending political will of Parliament member (DPR) my interruptslegislative stand up with Government interrupt executive deep legislate.Because Number Law 5 Years 1999 about Practice Prohibition Monopolizeand Insanitary Effort emulations was enough effective deep create healthyeffort emulation at Indonesia because of in substansi UU that stills to existweakness in a few section which make emulation Commission performanceEffort (KPPU) as is not maximal.
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Transportasi Laut Terhadap Penumpang di Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Fajar Hidayat
Jurnal Selat Vol. 3 No. 1 (2015): "Kemaritiman & Perbatasan"
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (36.363 KB)

Abstract

The 95 % of Riau Archipelago Province’s territorial is an ocean and only 5% is land which gives an oportunity for businessman to provide sea transportation service, it is started from ferry which connect regency or cities in a far distance, Pompong ship which connect an island with another island in a short distance , and roro ship (roll on roll off) which is used by society to carry their vehicles to the outside area. Particially we still find a passenger (costumer) who are unprofitable with the sea transportation business such as overload passenger the lost or broken luggaeges which is put on the deck, the delayed schedule ship without notification to the passengers, and the scrratch of the passenger’s vehicles when they entered into the ship. The problems of this research is how the responsibility of sea transportation business to the passangers in Riau Archipelago Province, the author of this resaerch uses a normative legal of methodology the result which is found by the author of this research are, first if the businessman load the passengers over than capacity so that there will be a passenger who does not get any seat then, the businessman will get an absolute responsibility principle (absolute liability), second, if the passenger’s luggaes are lost or broken when they are put on the ship’s deck, then the businessman will get a punishment from the government based on their faults (the fault of liability or liability based on fault), third, if the passengers get a delay schedule ship without notification about it, then, the sea transportation businessman will be punished by presumption of liability principle, and, forth if the passanger’s vehicles scracthed when they enter into the roll on roll off ship which is cause by the ship crew while instructing the passenger to park their vehicles and arranging those vehicles, then the sea transportation businessman will punished by strict liability. Key words : Responsibility, Producent, Consume
Politik Hukum Pengadilan Perikanan di Indonesia Muhammad Fajar Hidayat
Jurnal Selat Vol. 4 No. 2 (2017): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (820.953 KB)

Abstract

The geographical condition of Indonesia as a country of two thirds is the area of marine waters which consists of coastal seas, loose seas, bays and straits which has 95.181 km long beach, with 5.8 million km / square of water. The sea waters are large and rich in various types of marine potential of approximately 4 billion USD / year. But unfortunately, who enjoy all the wealth of the sea is not only the people of Indonesia but foreign nationals as well. Starting from the Exclusive Economic Zone (ZEE) to the territorial sea is an area that is often the case of illegal fishing by foreign country, recorded 242 foreign ships caught in the territory of Indonesia which caused losses of up to 160 billion rupiah. The problem in this research is how is the Legal Politics of Fishery Court in Indonesia and whether Fishery Court has been quite effective in examining, hearing, and deciding criminal acts in the field of fisheries. The author uses normative legal research methods in this research. The results of research that the authors get is the legal politics of the Fishery Court in Indonesia can be seen from the birth of Law Number 45 Year 2009, Presidential Decree Number 15 Year 2010 and Presidential Decree Number 6 Year 2014. Fishery Court in Indonesia has not been effective enough in checking, Prosecute, and cutting of criminals offenses in the field of fisheries due to frequent overlapping or authority disputes with agencies or other agencies. Therefore, the Fishery Court needs to synergize with the Water Police, Navy, Department of Marine Affairs and Fisheries (DKP), and the society so that law enforcement efforts against theft of fish can be more effective. Keywords: Political Law, Fishery Court, Fishery Crime Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara yang dua pertiganya adalah wilayah perairan laut yang terdiri dari laut pesisir, laut lepas, teluk dan selat memiliki panjang pantai 95.181 Km, dengan luas perairan 5,8 juta km/persegi. Perairan laut yang luas dan kaya akan jenis potensi kelautan kurang lebih 4 miliar USD/tahun. Namun sayangnya, yang menikmati semua kekayaan laut itu bukan hanya rakyat Indonesia tapi warga negara asing juga. Mulai dari Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) hingga laut teritorial adalah wilayah yang rawan terjadi pencurian ikan oleh negara asing, tercatat 242 kapal asing yang tertangkap di wilayah Indonesia yang menyebabkan kerugian negara hingga 160 miliar rupiah. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah politik hukum Pengadilan Perikanan di Indonesia dan apakah Pengadilan Perikanan sudah cukup efektif dalam memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam penelitian ini. Hasil penelitian yang penulis dapatkan yaitu politik hukum Pengadilan Perikanan di Indonesia dapat dilihat dari lahirnya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 dan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2014. Pengadilan Perikanan yang ada di Indonesia belum cukup efektif dalam memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan dikarenakan sering terjadinya tumpang tindih atau sengketa kewenangan dengan lembaga atau instansi lainnya. Oleh sebab itu, Pengadilan Perikanan perlu melakukan sinergi dengan Polisi Perairan, TNI AL, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), dan masyarakat sehingga upaya penegakan hukum terhadap pencurian ikan bisa lebih efektif. Kata Kunci: Politik Hukum, Pengadilan Perikanan, Tindak Pidana Perikanan
Implikasi Yuridis Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional Dalam Pelaksanaan Kontrak Muhammad Fajar Hidayat; Desi Sommaliagustina
Jurnal Selat Vol. 8 No. 1 (2020): Jurnal Selat
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (14679.234 KB) | DOI: 10.31629/selat.v8i1.2431

Abstract

Corona Virus Disease 2019 or COVID-19 has been determined by President Joko Widodo to become a National Disaster with Presidential Decree No. 12 of 2020 concerning Determination of Non-Disaster in the Spread of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) as a National Disaster in Jakarta on April 13, 2020. The President has issued Presidential Decree 11 of 2020 concerning Establishment of Community Health Emergency COVID-19. The spread of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) has had an impact on negative global economic growth, including engagement. Parties who cannot fulfill their achievements in an engagement because the covid-19 pandemic does not necessarily classify the condition of the covid-19 pandemic as a state of overmacht or force majeure. Must be assessed on a case by case basis in accordance with the circumstances and factual conditions that occur. Except if the parties in a contract agreed upon with the parties have described in detail about what is qualified as a force majeure.
IMPLEMENTASI TOTAL QUALITY MANAGEMENT PADA PEMBELAJARAN ISMUBA DI SMP MUHAMMADIYAH 06 DAU MALANG Muhammad Fajar Hidayat; Tobroni Tobroni; Achmad Tito Rusady
Research and Development Journal of Education Vol 9, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Indraprasta PGRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30998/rdje.v9i1.16047

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi prinsip-prinsip Total Quality Management pada pembelajaran Al Islam Kemuhammadiyahan dan Bahasa Arab (ISMUBA). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus sebagai jenis penelitian. Peneliti mengumpulkan data melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan model yang diajukan oleh Miles and Huberman yaitu  mereduksi data, menyajikan data, dan memberikan kesimpulan. Untuk mengecek keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Lokasi penelitian di SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan TQM pada pembelajaran ISMUBA berjalan dengan baik. Sekolah menerapkan prinsip-prinsip TQM diantaranya; perbaikan terus menerus, perubahan kultur, kepuasan pelanggan, kolega sebagai pelanggan, organisasi terbalik, pemasaran internal, profesionalisme dan mutu pembelajaran. Dampak TQM diantaranya; 1) Peningkatan mutu pembelajaran ISMUBA, 2) Terciptanya kesempatan belajar bagi siswa yang kurang mampu, 3) Pembentukan karakter melalui keteladanan, 4) Strategi belajar yang bervariasi. Penerapan TQM dalam bidang pendidikan butuh usaha dan waktu yang tidak sebentar. Dalam penerapannya terdapat kendala dari berbagai factor seperti; 1) Kualitas input yang beragam, 2) Kurangnya pemahaman orang tua tentang ciri khas sekolah Muhammadiyah dalam pelajaran ISMUBA dan, 3) Kurangnya penerapan di kehidupan sehari-hari oleh peserta didik. Beberapa solusi yang diberikan oleh sekolah diantaranya; 1) Pemisahan kelas sesuai kemampuan peserta didik, 2) Pengadaan musyawarah dengan wali murid yang lebih intensif, dan 3) Kerjasama antara guru dan orang tua dalam mendidik peserta didik
Penerapan Pasal 1320 Kuh Perdata dalam Perjanjian Jual Beli Mystery Box pada Situs E-Commerce Shopee Rijam Syahfutra; Marnia Rani; Muhammad Fajar Hidayat
Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Juni
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/kihan.v2i1.2345

Abstract

Purpose: E-commerce is a sale and purchase agreement made through internet media which brings convenience and practicality to carry out buying and selling. One of them is the Shopee e-commerce which offers buying and selling mystery boxes. Mystery box is a sales system in the form of boxes/packages whose contents are not known exactly what goods will be obtained by the buyer.  Methodology: Mystery box buying and selling is carried out on the Shopee e-commerce site by marketing the product without clearly stating the product promised, so the seller only presents the product that the buyer is likely to be able to get at the price that must be paid. What's more, the seller has included a standard clause that the goods that have been received by the buyer cannot be returned or returned. Regarding agreements like this, it is not yet known what goods will become the object of the agreement, so is this mystery box sale and purchase agreement appropriate and reasonable under the law of an agreement through an electronic system and does such a transaction fulfill the legal requirements of an agreement contained in Article 1320 of the Civil Code. The purpose of this study is to find out how the application of Article 1320 of the Civil Code to the mystery box sale and purchase agreement on the Shopee e-commerce site has been fulfilled and the legal consequences for the parties to the mystery box sale and purchase agreement on the Shopee e-commerce site. This research uses a normative legal method with a statutory approach. Results: The results showed that the mystery box sale and purchase agreement on the Shopee e-commerce site did not fulfill the requirements in Article 1320 of the Civil Code, namely subjective requirements and objective requirements. If an agreement is canceled because it does not fulfill the legal requirements of Article 1320 of the Civil Code regarding subjective conditions, the agreement can be canceled and if the objective conditions are not met, the agreement is null and void.
Co-Authors Achmad Tito Rusady Agnes Rosalia Akmal Anis Retno Triana Anjelina Sitinjak Anjelina Sitinjak Annisa Amelia Putri Ardiansyah, Renaldi Athiifah Hanum Atiikah Hanum Ayu Efritadewi Criezta Korlefura Desi Sommaliagustina Dewi Haryanti Endri ENDRI ENDRI Faktio Aji, Heru Firdaus Firdaus Frengki Putra Ramansyah Gulo, Septi Puspitaria Hani Lavea Hanum, Atiikah Heni Widiyani Herzalina, Herzalina Irfan Harmain Irwandi Syahputra, Irwandi Kaloko, Ilhamda Fattah Kamala Mar’atussholikhah Marnia, Rani Meilisya salsabila Melpa Citra Bestari Sinaga Melpa Citra Bestari Sinaga Mila Sari Nahusona, Erick Suprianto Navyra Berlianny Nispa Octapiani Novri Yanti Elisabeth Sirait Novri Yanti Elisabeth Sirait Nuraini, Lia Putri Yanti Rachayu, Vika Rijam Syahfutra Rika Vintar Daluas Aritonang Ririen Ambarsari Rizky Ramadhani Romi Mesra Ronaldo, Ronaldo Salem, Veronike E. T Sari, Nila Permata Seli Fila Dwi Pratika Shara Anjani Situmeang, Nova Sumiati Sumiati Sumiati Sumiati Suseno, Endriansah Tammardhia, Rodhia Tanase, Tasente Tanaya, Anang Mulya Tobroni Tobroni Verga Syaharani Sukma Vivin Mahenrato Yuli Andini Puspitasari