Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.177
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Berumpun: international journal of social, politics and humanities Journal of Governance Innovation JAPI: Jurnal Akses Pengabdian Indonesia JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education
Ariandi A Zulkarnain
Department Of Political Science, Universitas Bangka Belitung
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
DINAMIKA PROSES PEMEKARAN KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2008-2012 ZULKARNAIN, ARIANDI A; Tinov, M. Y. Tiyas
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 1, No 1: WISUDA FEBRUARI 2014
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Regional growth is a form of regional autonomy that should be supported by all elements of the local and central levels of society , which is based on Law No. 32 of 2004 and Law 19 of 2008 which has been set up how terotori policy laid out in the merger , abolition , and expansion . Subdistrict Sentajo Kingdom in full formation of political nuances and dynamics of a number of public rejection of the District Benai . Departing from the above phenomenon researchers are interested in studying the formation of the District Sentajo Kingdom with the title " the District Redistricting Process Dynamics Sentajo Kingdom Regency Kuantan Singingi year 2008-2012 "Which became the real fundamental problem in the District Sentajo Kingdom expansion process are political elite interests therein , as seen from Government Regulation No.19 of 2008 in terms of Article 4 of the Special Committee ignores the point C and D , which occurs rejection of the District Society Benai due to absence communication to the public component of the District Benai related to the formation and retrieval of the sub Benai village . Rejection happens starting from the formation of the District crews discourse until the formation of the District Sentajo Kingdom became a phenomenon in the formation of the District that is not widely accepted for the components involved in the expansion of both local and regional preparations parent . This rejection has been submitted to the Government the District of Benai area and Riau Province . But political interest in the elite division so strong that the District continue to implement new formation before completing the existing rejection problem . Lack of socialization of the local government in the formation of the District Sentajo Kingdom is also a major effect on the process that led to the public on the pros and cons Kecematan Benai .It can be concluded , this research the existence of the interests of the political elite and especially local governments Singingi Kuantan Local legislators to voice support in the next election by ignoring some processes in Law 19 of 2008 which regulates Kecataman Formation . The local government has not been wise in the policy-making process as it should have to promote the constitutional principle of public policy , democratic , rational and non-discrimination. Keyword : Regional Autonomy , Redistricting Regional , District
Strategi Kebijakan Percepatan Perhutanan Sosial Di Provinsi Riau Ariandi A Zulkarnain
Journal of Governance Innovation Vol. 3 No. 2 (2021): Volume 3 Nomor 2, September 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v3i2.822

Abstract

Abstrak: Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilakukan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat tempatan dan masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Perhutanan sosial menjadi mandat melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P-83 Tahun 2016 yang merupakan wujud nawacita Presiden Joko Widodo, capaian perhutanan sosial sampai saat ini masih jauh dari target 12,7 juta hektar pada tahun 2019, capaian perhutanan sosial diseluruh Indonesia baru mencapai 1,3 juta hektar. Riau dalam merealisasikan perhutanan sosial sangat lambat, dari 1,4 juta hektar yang ditargetkan untuk Provinsi Riau baru mencapai 83.928 Hektar di tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yakni berusaha menganalisis pengembangan dan strategi percepatan perhutanan sosial (meningkatkan komitmen kebijakan pemerintah daerah, harmonisasi lingkungan kebijakan dan sinergisitas pelaku kebijakan). Tujuan penelitian ini dilakukan guna menganalisis strategi kebijakan percepatan terhadap lambatnya realisasi perhutanan sosial di Provinsi Riau dan mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan percepatan perhutanan sosial di Provinsi Riau. Teknik penggalian informasi penelitian ini dengan wawancara mendalam, studi kepustakaan dan observasi.Hasil penelitian ini menunjukkan strategi percepatan perhutanan sosial ditentukan oleh komitmen pemerintah daerah dalam menyiapkan kelembagaan perhutanan sosial baik dalam upaya peningkatan alokasi anggaran, penguatan regulasi, memfasilitasi pengurusan izin dan pembinaan terhadap pengelolaan hutan. Harmonisasi lingkungan kebijakan berupa political will pemimpin daerah dan kondisi sosial ekonomi dipengaruhi oleh politik legilatif DPRD (Perda RTRW) dan iklim ekonomi kelapa sawit mendominasi penguasaan lahan, Selain itu juga penguatan peran serta sinergisitas pelaku kebijakan (Pokja PPS & KPH) sebagai subjek kebijakan menjadi kunci percepatan perhutanan sosial di Provinsi Riau. Kata Kunci: Strategi, Perhutanan Sosial, Kebijakan Kehutanan.
Upaya Memaksimalkan Potensi Lokal Bagi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Pembinaan Tata Kelola BUMDes Sabar Alim, Desa Balesari Kabupaten Malang Mimin Anwartinna; Sukma Ayu Putri; Ariandi A. Zulkarnain
JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia) Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (385.123 KB) | DOI: 10.33366/japi.v7i2.3377

Abstract

 Peningkatan peranan serta penguatan kelembagaan BUMDes di Indonesia saat ini menjadi fokus utama bagi semua desa di Indonesia sebagai sarana untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki. Upaya mendorong pembangunan desa lewat berbagai aspek seperti bagaimana memanfaatkan potensi desa secara maksimal dan menggali potensi desa yang lebih banyak lagi, juga menjadi goals BUMDes. Seperti halnya di Desa Balesari, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Sebagai salah satu desa yang lokasinya relatif jauh dari pusat kota, pada kenyataannya, Desa Balesari menyimpan begitu banyak potensi asli desa yang belum diberdayakan secara maksimal. Berdirinya BUMDes Sabar Alim yang sejatinya diharapkan dapat menjadi “mesin tambahan” pendorong kemajuan Desa Balesari dan perbaikan ekonomi masyarakat lokal, pada faktanya belum bisa memenuhi cita-cita besar tersebut. BUMDes Sabar Alim masih mengalami berbagai kendala dalam menjalankan perannya, diantaranya, kurangnya tenaga (SDM) kompeten yang duduk dalam jajaran pengurus BUMDes, minimnya pengetahuan dan arus informasi yang didapat terkait peranan BUMDes, hingga belum terjalinnya kemitraan antara BUMDes dengan beberapa perusahaan besar yang berlokasi di area Desa Balesari. Padahal Desa Balesari menyimpan begitu banyak potensi didalamnya, seperti Bunga Mawar berkualitas tinggi, kopi asli Balesari, Ubi Jalar, Jahe, hingga potensi lahan yang potensial dijadikan kawasan wisata. Serangkaian hal inilah yang menjadi perhatian kami untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk kegiatan sosialisasi langsung dan memotivasi para pengurus BUMDes Sabar Alim dengan tujuan BUMDes Sabar Alim nantinya dapat lebih berdaya dan profesional dalam melaksanakan perannya sebagaimana mestinya menjadi pendorong sekaligus penggerak bagi pembangunan desa dan ekonomi lokal. 
Tuan Mengakselerasi Politik Perempuan Di Parlemen : Dari Hulu Hingga Hilirisasi Ranto Ranto; Ariandi A Zulkarnain
Journal of Governance Innovation Vol. 5 No. 1 (2023): Volume 5 Nomor 1, Maret 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v5i1.2458

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan fenomena praktik afirmasi politik perempuan yang setengah hati dilakukan oleh partai politik di tingkat lokal. Dengan metode penelitian kualitatif yang mengambil lokus di Bangka Belitung, penelitian ini memotret bagaimana ketimpangan gender dalam komposisi pimpinan di lembaga legislatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politisi perempuan yang terpilih sebagai anggota legislator di daerahnya tidak memiliki peluang dalam menduduki jabatan politik strategis. Pengalaman dari Bangka Belitung mengabarkan sisi positif dari keberhasilan perempuan dalam berkompetisi sekaligus menyisakan beberapa catatan kritis. Pertama, keterlibatan perempuan dalam dunia politik praktis tidak lagi menjadi kandidat yang hanya memenuhi qouta perempuan saja. Kedua, hasil Pemilu Legislatif 2019 harus menjadi momentum dalam memberikan ruang bagi perempuan yang terpilih untuk menduduki posisi puncak jabatan politik di arena legislatif daerah. Oleh karenanya, diskusi mengenai pemenuhan quota 30% keterwakilan perempuan tidak sebatas pencalonan saja akan tetapi sekaligus menjamin afirmasi perempuan dalam komposisi pimpinan di lembaga legislatif.
Angka Partisipasi Pemilih Pemula Melalui Peran Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ariandi A Zulkarnain; Ririn Septia; Robing Robing; Irvan Ansyari
Journal of Governance Innovation Vol. 5 No. 1 (2023): Volume 5 Nomor 1, Maret 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v5i1.2474

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk meningkatkan partisipasi pemilihan pemula menuju tahun politik 2024. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diantaranya yaitu sosialisasi di sekolah-sekolah sma sederajat dan mengadakan sosialisasi di universitas, karena lokasi yang paling banyak pemilih pemula adalah dilingkungan pendidikan. mengadakan festival musik yang diselenggarakan dihalaman kantor komisi pemilihan umum (kpu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta di tutup dengan konser musik di stadion kanjuruhan sekalian pembagaian hadiah pemenang lomba festival music. mengadakan lari sehat dengan memberikan banyak hadiah, mengadakan lomba foto selfie dilingkungan tps serta open rekrutmen relawan demokrasi dengan mengambil sebagian mahasiswa sebagai representasi pemilih pemula. dan tentunya dalam seluruh kegiatan yang diselenggarakan kpu diselipkan waktu untuk sosialisasi pemilu dan pendidikan politik dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan umum 2019.
Exploring Neuro-Linguistic programming (NLP) Techniques for Reducing Public Speaking Anxiety: A Study of Practitioner Approaches during Training Robing Robing; Eska Dirga; Ariandi Zulkarnain
Berumpun: International Journal of Social, Politics, and Humanities Vol 5 No 2 (2022): Berumpun: International Journal Of Social, Politics, and Humanities
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences University of Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/berumpun.v5i2.103

Abstract

The application of Neuro-Linguistic Programming (NLP) techniques has garnered attention as a prospective method for mitigating speaking anxiety in public. This research investigates the utilisation of neuro-linguistic programming (NLP) techniques by a proficient instructor within the framework of the 'Art of Public Speaking' training program, with the primary objective of alleviating the anxiety linked to delivering speeches to a public audience. The current study was conducted at Cita Dines Hotel Makassar on August 4th, 2022. The methodology employed in this study encompassed a thorough gathering of data, which was achieved by actively participating as a trainer assistant, employing observational techniques, conducting detailed interviews, and carefully documenting the training sessions. The collected data underwent a rigorous analytical process guided by Burn's theory on Neuro linguistic Programming. This theoretical framework encompasses various strategies, such as rapport, Flexibility, Outcomes and VAKOG model (Visual, Auditory, Kinesthetic, Olfactory, Gustatory). The proficient incorporation of these NLP tactics by the trainer not only emphasised their importance but also demonstrated their efficacy in improving the quality of training sessions and promoting meaningful interpersonal connections. This study provides insights into the practical implementation of neuro linguistic programming (NLP) techniques and their capacity to improve the difficulties commonly encountered in public speaking.
Kearifan Lokal Urang Lom Sebagai Modal Sosial Dalam Pelestarian Hutan Benak Di Tengah Ekspansi PT.GPL Di Dusun Pejem, Kabupaten Bangka A Zulkarnain, Ariandi; Darmawan, Budi
JURNAL PARADIGMA : Journal of Sociology Research and Education Vol. 5 No. 2 (2024): (DECEMBER 2024) JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education
Publisher : Labor Program Studi Pendidikan Sosiologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/jpjsre.v5i2.10550

Abstract

For industrial purposes, forests originally used for agriculture have been converted into palm coconut plantations and extractive land. The Benak Forest, on the other hand, is the only forest still available to the Mapur tribe. They believe that their lives will end if Benak's native forests disappear. Mapur has a unique way of managing forests and land. They believe that forests should be managed on the basis of natural sustainability, local stability, and economic needs. The focus of this research is to find out the benefits of local wisdom as a social capital in keeping the Benak Forest as PT. GPL continues to grow. Therefore, this research is essential to provide information to governments and stakeholders about the importance of saving and preserving the Benak Forest for the people of the Mapur's Wan Lom Tribe to maintain the balance of ecosystems and living resources. This research uses a qualitative approach with an interpretative paradigm. The results of the research show that capitalism, in which social relations are determined by the relations of production, causes tribal societies, or peoples, to be isolated in their own land. Because they have no control over their ownership and rights to their land, discrimination and stereotypes, land rights, and loss of culture are the result of alienation that is dangerous for the survival of communities and forests.
Strategi Gerakan Sosial Masyarakat Dalam Konflik Agraria di Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung Purnama Sari, Intan; Ahmad Hariri, Fajar; Deriyanto, Faizal; A Zulkarnain, Ariandi
Journal of Governance Innovation Vol. 6 No. 2 (2024): Volume 6 Nomor 2, September 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v6i2.5830

Abstract

Structural inequality in the agrarian sector is still a problem that continues to be faced by this nation, including in the Bangka Belitung Islands region. The pattern of control, ownership, and use of land that has a new style of colonialism with liberation and capitalism has made agrarian problems not fully improve. Membalong is one area among the agrarian problems in the Bangka Belitung Islands Province due to the chaos of regional planning. The conflict between the community and PT Foresta Lestari Dwikarya is a manifestation of the accumulation of problems at the grassroots which makes this problem increasingly difficult to resolve. Through qualitative research methods with interview, observation, and documentation data collection techniques, this study concludes that community dissatisfaction with land control and the lack of company communication has triggered protests and demands to obtain rights that are considered unilateral claims. The community uses various strategies, such as organizing, lobbying, demonstrations, and reclaiming in demanding justice related to agrarian rights and violence, and involves the parties. Although the government and related institutions have taken steps, the resolution of the conflict which is considered unsatisfactory to all parties has caused tension and the potential for violence that still exists.
Pendidikan Politik Generasi Muda dalam Meningkatkan Kesadaran dan Kecerdasan Politik Remaja di Pondok Pesantren Darurrohmah, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah Irvan Ansyari; Novendra Hidayat; Tiara Elgi Fienda; Ariandi A Zulkarnain; Ririn Septia; Abdul Fatah
E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 15, No 3 (2024): E-DIMAS
Publisher : Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/e-dimas.v15i3.18193

Abstract

Data Indeks Demokrasi Indonesia menunjukkan bahwa untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada aspek terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu masih rendah (47,59%). Rendahnya partisipasi pemilih dalam pemilu sangat disayangkan. Oleh karena itu, pengenalan dan pendidikan politik menjadi sangat krusial untuk memperbaiki tingkat kesadaran politik pada masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Generasi muda yang merupakan pemilih pemula menjadi subjek yang sangat penting untuk diberikan motivasi, semangat dan panduan untuk mengenal politik. Dengan diadakannya pendidikan politik bagi mitra penelitian, diharapkan dapat menumbuhkan ketertarikan dan partisipasi generasi muda dalam berpolitik dan juga dapat menjauhkan stigma dan penilaian bahwa pondok pesantren sering melahirkan bibit-bibit radikalisme dan cenderung kurang demokratis karena memandang pimpinan/kiai sebagai pengambil keputusan termasuk dalam kegiatan politik (pemilu). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan ketertarikan dan kesadaran berpolitik generasi muda dan faktor yang mendorong keterlibatan generasi muda untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Analisis Kebijakan Pengelolaan Konservasi Berbasis Masyarakat: Studi Kawasan Konservasi Perairan Belitung A Zulkarnain, Ariandi; Hidayati, Hidayati
JURNAL PARADIGMA : Journal of Sociology Research and Education Vol. 6 No. 1 (2025): (JUNI 2025) JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education
Publisher : Labor Program Studi Pendidikan Sosiologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/jpjsre.v6i1.11651

Abstract

Penelitian ini dilakukan dalam rangka melihat keterhubungan antara kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah melalui alokasi dan ruang ke dalam implementasi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam kaidah-kaidah pemanfaatan kawasan konservasi, serta melihat bagaimana keterlibatan dan persepsi masyarakat di sekitar kawasan konservasi dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kawasan konservasi secara umum positif, dimana mayoritas responden (72,4%-96,2%) mengakui manfaat kawasan konservasi terhadap keberlanjutan lingkungan dan ekonomi desa mereka. Masyarakat juga setuju terhadap pembatasan zona laut, meskipun pengetahuan mereka tentang aturan konservasi, seperti zonasi inti dan pemanfaatan berkelanjutan, masih terbatas. Rendahnya tingkat pendidikan (58% hanya menyelesaikan sekolah dasar) dan akses informasi menjadi faktor utama yang memengaruhi keterbatasan ini. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi terlihat dalam beberapa aspek, seperti pengawasan aktivitas illegal fishing, partisipasi dalam zonasi, dan pengembangan ekowisata berbasis komunitas. Namun, tantangan besar meliputi konflik kepentingan antara konservasi dan kebutuhan ekonomi, lemahnya penegakan hukum, serta minimnya anggaran dan infrastruktur untuk mendukung pengelolaan kawasan. Dinamika akses dipengaruhi pada lingkungan kebijakan yang memungkinkan dan melumpuhkan berbagai aktor untuk memperoleh, mempertahankan, atau mengendalikan akses sumber daya atau dinamika mikro tentang siapa yang memperoleh manfaat dari sumber daya dan bagaimana.
Co-Authors Abdul Fatah Ahmad Hariri, Fajar Ariningtyas, Sukma Ayu Putri Budi Darmawan Deriyanto, Faizal Eska Dirga Hidayat, Novendra Hidayati Hidayati Irvan Ansyari M. Y. Tiyas Tinov Mimin Anwartinna Purnama Sari, Intan Ranto Ranto Ririn Septia Robing Robing Robing Robing Tiara Elgi Fienda