Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.307
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Journal of Law Science Journal Of Management Science (JMAS) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JOURNAL OF BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH (JBE) Jurnal Hukum Legalita Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR) Jurnal Sosial, Sains, Terapan dan Riset (Sosateris) SATKRIYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia J-CEKI PESHUM
Sugeng Dwiono
Universitas Muhammadiyah Kotabumi
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial

 1 
Kewenangan Kepala Desa dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Lampung Utara Alpasah; Dwiono, Sugeng
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1029

Abstract

Desentralisasi pemerintahan pasca-reformasi menempatkan desa sebagai entitas otonom yang memiliki kewenangan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan kepala desa dalam aspek tersebut serta menelaah dinamika hubungan fungsional dengan camat dalam konteks regulasi nasional dan praktik lokal. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan kombinasi studi normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kasus di Desa Cempaka, Kabupaten Lampung Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kepala desa memiliki dasar hukum kuat dalam menjalankan otoritas administratifnya, kewenangan tersebut dibatasi oleh keharusan memperoleh rekomendasi tertulis dari camat yang dalam praktiknya bersifat mengikat. Situasi ini menciptakan ketegangan antara prinsip otonomi dan pengawasan, serta membuka ruang bagi intervensi birokratis dan konflik kewenangan. Studi lapangan mengungkap bahwa penundaan atau penolakan rekomendasi camat berdampak pada stagnasi pelayanan publik, kekosongan jabatan perangkat desa, dan turunnya efektivitas tata kelola pemerintahan desa. Prosedur seleksi dan pemberhentian yang idealnya menjamin integritas perangkat desa juga kerap dipolitisasi, melemahkan semangat profesionalisme dan transparansi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penataan ulang relasi kewenangan antara kepala desa dan camat melalui revisi regulasi yang menempatkan rekomendasi camat sebagai instrumen non-mengikat sangat diperlukan untuk memperkuat pemerintahan desa yang demokratis, efektif, dan responsif terhadap kepentingan masyarakat.
Implementasi Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN di Bapenda Lampung Utara Pujiati, Lila; Dwiono, Sugeng
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1558

Abstract

Disiplin kerja merupakan komponen kunci dalam peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berperan strategis dalam tata kelola pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lampung Utara serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan teknik studi pustaka dan telaah dokumen yang dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan tersebut menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya pemahaman ASN terhadap regulasi, resistensi terhadap perubahan, lemahnya sistem pengawasan, serta budaya kerja yang belum mendukung kedisiplinan tinggi. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan strategi seperti peningkatan infrastruktur, sosialisasi berkelanjutan, pendekatan partisipatif, penguatan monitoring, serta pengembangan budaya kerja melalui pelatihan dan insentif. Penelitian ini merekomendasikan penerapan prinsip-prinsip Good Governance sebagai dasar dalam memperkuat tata kelola Bapenda agar tercapai pelayanan publik yang berkualitas dan tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Analisis Efektivitas Pengamanan Keamanan terhadap Narapidana Terorisme di Lapas Way Kanan Ryan Afandi, Rachmad; Dwiono, Sugeng
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1823

Abstract

Terorisme merupakan ancaman global yang terus berevolusi secara signifikan, ditandai dengan perkembangan pola, jaringan, dan strategi yang semakin kompleks, termasuk penyebaran ideologi ekstremisme di dalam lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas strategi pengamanan terhadap narapidana terorisme di Lapas Kelas IIB Way Kanan serta mengidentifikasi tantangan implementasinya. Pendekatan yang digunakan adalah hukum empiris dengan metode kualitatif deskriptif-analitis, melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, serta dianalisis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang menyoroti aspek struktur, substansi, dan budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengamanan didukung oleh sinergi antara pengawasan berlapis berbasis teknologi, pemisahan narapidana, pembatasan komunikasi eksternal, serta pelaksanaan program deradikalisasi yang melibatkan konseling dan pembinaan psikososial. Namun, ditemukan sejumlah kendala utama, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, anggaran yang minim, lemahnya pelatihan petugas, serta belum optimalnya koordinasi lintas lembaga.
Co-Authors A. Kumedi Ja’far Adhitama, Sam Alpasah Andriasari, Sevi Arifin, Triyono Azzahra Rizki Ananda Didiek R Mawardi Elliana, Meili Erry Setia Negara Fadli, Ilham Faiq Nurraihan Fitria, Shinta Harun, Yandri Irhammudin Iskandar Iskandar Iskandar Iskandar Iskandar Leny Rudihartati Lidia Olga Muhammad Ferdiansyah Muhammad Ferdiansyah, Muhammad Octa Ariyantika, Ara Pujiati, Lila R Mawardi, Didiek Rizki Ananda, Azzahra Rohmiyati, Rohmiyati Ryan Afandi, Rachmad Sahidi, Aryan Sani, Sri Achmad Irwan Slamet Haryadi Slamet Haryadi Sukatno Sukatno, Sukatno Suwardi Suwardi