Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : J-CEKI

Analysis of Minister of Social Affairs Regulation No. 01 of 2018 on PKH in Sungkai Tengah Adhitama, Sam; Dwiono, Sugeng
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i3.7824

Abstract

This study aims to analyze the role of Sungkai Tengah Subdistrict in the distribution of social assistance under the Family Hope Program (PKH) based on the Minister of Social Affairs Regulation No. 01 of 2018. The research focuses on the mechanisms employed by the subdistrict to ensure effective, efficient, and targeted distribution of assistance to eligible families. Additionally, the study examines the legal constraints faced by the subdistrict in implementing the program, including challenges in data verification and validation, limited access to financial institutions, and issues related to transparency and accountability in the distribution process. By employing a qualitative approach, this research highlights the importance of good governance principles, such as transparency, accountability, participation, and effectiveness, in enhancing the distribution of social assistance. The findings indicate that while Sungkai Tengah Subdistrict has made significant efforts to implement these principles, there are still considerable challenges that need to be addressed to improve the overall effectiveness of the PKH program. Recommendations for future improvements include enhancing public awareness of complaint mechanisms and leveraging technology to streamline verification and distribution processes. Ultimately, this study contributes to a better understanding of the role of local governance in social assistance distribution and aims to strengthen public trust in government programs.
Pertimbangan Hukum Mengenai Pendidik yang Menerapkan Tindakan Disiplin terhadap Siswa Fadli, Ilham; Haryadi, Slamet; Dwiono, Sugeng
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i3.7862

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi-strategi efektif dalam mengurangi konflik antara pendidik dan orang tua siswa yang dapat berkembang menjadi sengketa hukum. Tindakan disipliner yang diterapkan oleh pendidik sering kali memicu konflik di lingkungan pendidikan. Kesimpulan utama menunjukkan bahwa memberikan pendidikan dan pelatihan hukum bagi pendidik, mensosialisasikan kebijakan disiplin kepada orang tua, menetapkan prosedur penyelesaian konflik yang jelas, meningkatkan komunikasi antara pendidik dan orang tua, menerapkan pendekatan restoratif dalam disiplin, serta memantau dan mengevaluasi kebijakan disiplin adalah strategi-strategi efektif untuk mengurangi risiko konflik. Studi ini memberikan kontribusi berharga dalam pembentukan kerangka kerja yang komprehensif yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan harmonis. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan langkah-langkah ini dapat melindungi hak-hak baik guru maupun siswa, sekaligus membangun kepercayaan antara sekolah dan orang tua. Namun, studi ini memiliki keterbatasan terkait generalisasi temuan, karena berfokus pada konteks tertentu di Indonesia. Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk menyelidiki efek jangka panjang dari langkah-langkah pencegahan ini dan menganalisis variasi kontekstual di berbagai daerah. Oleh karena itu, studi ini tidak hanya membahas masalah pencegahan konflik tetapi juga menawarkan saran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kebijakan pendidikan.
Optimalisasi Kebijakan Hukum Penanganan Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Lampung Utara Sukatno, Sukatno; Dwiono, Sugeng
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i3.7864

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi kebijakan hukum dalam menangani anak tidak sekolah (ATS) dan anak putus sekolah (APS) di Kabupaten Lampung Utara. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan pendidikan, termasuk tantangan infrastruktur, kondisi ekonomi keluarga, dan persepsi masyarakat terhadap pendidikan. Data dikumpulkan melalui telaah pustaka dan wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah daerah dan lembaga pendidikan. Temuan menunjukkan bahwa optimalisasi kebijakan hukum sangat penting untuk meningkatkan akses pendidikan dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan anggaran pendidikan, penguatan infrastruktur, dan peningkatan koordinasi antarlembaga untuk menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan anak-anak di Kabupaten Lampung Utara akan mendapatkan akses pendidikan yang bermutu dan mengurangi angka putus sekolah.
Efektivitas Perda Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 dalam Meningkatkan Ketertiban Umum Elliana, Meili; Dwiono, Sugeng
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i3.7890

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitasnya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif, yang melibatkan analisis terhadap regulasi, observasi lapangan, dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, serta ketidakjelasan sanksi bagi pelanggar menjadi tantangan utama dalam penegakan peraturan. Masyarakat cenderung tidak mematuhi peraturan yang ada, dan penegakan hukum yang tidak konsisten oleh Dinas Perhubungan memperburuk situasi. Selain itu, kurangnya koordinasi antara lembaga eksekutif dan legislatif juga menghambat efektivitas implementasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan sosialisasi mengenai Perda, pengadaan sarana penertiban yang memadai, serta keterlibatan masyarakat dalam proses penegakan hukum untuk menciptakan ketertiban umum yang lebih baik di Kabupaten Lampung Utara. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan tujuan Perda dapat tercapai dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.
Implementation of Article 9 of Law No. 5/1999 on the prohibition of monopolistic practices and unfair competition Octa Ariyantika, Ara; R Mawardi, Didiek; Dwiono, Sugeng
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i3.8295

Abstract

This study analyzes the implementation of Article 9 of Law No. 5 of 1999 concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair competition in North Lampung Regency. This law aims to create a competitive and fair business climate while protecting public interests. Although the local government has issued Regional Regulation No. 2 of 2016 to balance traditional and modern markets, challenges in its implementation remain significant. The increasing dominance of modern markets threatens the existence of traditional markets, while effective supervision and law enforcement are still lacking. This research finds that enhanced supervision, guidance, and socialization to the community and business actors are essential to achieving the law's objectives. With appropriate measures, it is hoped that healthy business competition can be realized, supporting the existence of traditional markets and improving community welfare. This study also recommends the need for further research to identify barriers to implementation and formulate more effective strategies for creating a fair and competitive business environment in Indonesia.