Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.554
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat PRIMA: Journal of Community Empowering and Services Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang Agrica: Journal of Sustainable Dryland Agriculture International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains RechtIdee Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum
Yohanes Pande
Universitas Flores
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : LAW REFORM

 1 
KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA SUAP DALAM BIDANG POLITIK Yohanes Pande
LAW REFORM Vol 6, No 2 (2011)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (621.088 KB) | DOI: 10.14710/lr.v6i2.12500

Abstract

Pembangunan hukum diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menagani dan menyelasaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme (KKN) terutama suap menyuap yang menempati posisi yang strategis terhadap perkembangan tindak pidana korupsi yang lain. Suap menyuap yang terjadi secara masive dan bentuk money politics diberbagai Pemilihan umum tidak pernah dituntut di pengadilan bahkan di anggap sesuatu yang wajar, padahal dalam jangka panjang akan merusak mental bangsa.            Untuk itu diperlukan kebijakan formulasi hukum pidana khususnya mengenai formulasi tindak pidana, karena itu permasalahan difokuskan pada dua hal pokok yaitu bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana suap dalam bidang politik dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini dan akan datang.            Penelitian ini mengunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data skunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum skunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dlam sistem perundang-undangan. Spesifikasi penelitian adalan penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk mengambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library research). Metode analisis data  normatih-kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengontruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Kata Kunci : Kebijakan Formulasi, Tindak Pidana Suap, Politik.
Co-Authors Ade Ari Gumilar Bernadus Basa Kelen Bustomi Charly Mutiara Christiana Sri Murni Christina Bagenda Eko Budi Sariyono Ernesta Leha Gusmarani, Rica Hamzah Mardiansyah Kalijunjung Hasibuan Karolus Charlaes Bego Kristono Yohanes Fowo Lanamana, Willybrordus Laurentius Dominicus Gadi Djou mansyur abdul hamid Muchamad Taufiq Patawari Patawari Riadi Asra Rahmad Rio Akmal Syahban Rustam Rustam Sri Wahyuni Stefanus H. Gusti Ma Stelvia W. Noya Sy Muhammad Ridho Rizki Maulufi Alkadrie Yanto Irianto Yustina Maria Silvia Wonga Puu Yustina Paulina Penu Zakiyatun Nufus