Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Penerapan Prinsip Good Governance dalam Perencanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Lampung Utara Kotabumi Selatan Adysti, Justitia; Rosalia, Feni
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.3902

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip good governance dalam perencanaan Program Makan Bergizi (MBG) di Kabupaten Lampung Utara, dengan penekanan pada implementasinya di Kecamatan Kotabumi Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan para pengelola program, serta telaah berbagai dokumen resmi yang berfungsi sebagai sumber data primer maupun sekunder. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Program MBG telah mengadopsi beberapa prinsip utama tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaannya. Prinsip appropriateness tampak dari penyusunan menu yang diselaraskan dengan kebutuhan gizi anak sekolah berdasarkan kategori usia serta standar kecukupan nutrisi nasional. Prinsip accessibility tergambar melalui upaya pemerataan layanan hingga ke wilayah yang sulit dijangkau, sehingga memastikan bahwa seluruh sasaran program memperoleh manfaat secara setara. Selanjutnya, prinsip continuity diwujudkan melalui keberlanjutan pasokan bahan pangan, perencanaan logistik yang teratur, serta distribusi makanan yang konsisten setiap hari sekolah. Di sisi lain, prinsip technical tercermin dari pelibatan tenaga profesional, antara lain lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), ahli gizi, juru masak terlatih, serta tenaga administrasi yang bekerja sesuai standar operasional prosedur. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa perencanaan Program MBG telah selaras dengan prinsip pelayanan publik yang efektif dan berorientasi pada kualitas. Meskipun demikian, peningkatan koordinasi antar-aktor, penguatan mekanisme evaluasi, serta pemantauan berkelanjutan masih diperlukan guna menjaga mutu layanan dan memastikan keberlanjutan program di masa mendatang.
Mengelola Konflik Antar-Generasi di Kota Bandar Lampung: Perspektif Manajemen Konflik Gunawan, Rafli Samdy; Rosalia, Feni
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.4139

Abstract

Kota Bandar Lampung sebagai wilayah perkotaan multietnis memiliki tingkat kerentanan terhadap konflik horizontal, khususnya yang dipicu oleh penyebaran ujaran kebencian berbasis etnis di media sosial. Dinamika keberagaman identitas, jika tidak dikelola secara tepat, berpotensi melemahkan kohesi sosial dan stabilitas masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan karakteristik ujaran kebencian etnis, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong kemunculannya, serta menelaah implikasinya terhadap hubungan sosial antarkelompok. Selain itu, studi ini merumuskan strategi manajemen konflik yang relevan dan kontekstual bagi wilayah perkotaan multietnis. Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan analisis konten dan triangulasi sumber data yang berasal dari jurnal ilmiah, regulasi pemerintah, laporan media massa, serta data statistik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan ujaran kebencian etnis berkorelasi dengan rendahnya literasi digital masyarakat, menguatnya polarisasi identitas, serta minimnya ruang dialog dan forum mediasi antaretnis. Pendekatan hukum yang bersifat represif dinilai belum efektif apabila tidak disertai dengan tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, dan tokoh adat. Penelitian ini menegaskan bahwa strategi berbasis komunitas, penguatan literasi digital, serta internalisasi nilai budaya lokal Lampung memiliki peran penting dalam mitigasi konflik. Studi ini menawarkan model manajemen konflik berbasis lokal yang mengintegrasikan mekanisme deteksi dini, pencegahan, dan rekonsiliasi budaya. Temuan penelitian mendukung penguatan kebijakan pencegahan konflik melalui pendekatan edukatif dan multi-aktor guna menjaga kohesi sosial di Kota Bandar Lampung.
ANALYSIS OF CIVIL SOCIETY CIVIC CULTURE IN REALIZING THE QUALITY OF THE 2024 ELECTION Purba, Darmawan; Juantara, Bendi; Krisbintoro, R. Sigit; Rosalia, Feni
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 11, No 2 (2025)
Publisher : Department of Government, FISIP, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v11i2.58303

Abstract

The quality of elections in emerging democracies is increasingly understood as a social outcome rather than a purely procedural achievement. This study examines how civic culture within civil society shapes public perceptions of the quality of the 2024 General Election in Lampung Province, Indonesia. Drawing on Civic Culture Theory, the study analyzes the configuration of civil society actors, civic orientations, and their implications for electoral quality at the subnational level. The research adopts a qualitative approach with a mixed-methods logic based on triangulation, combining in-depth interviews with civil society actors, election stakeholders, and observers, alongside a descriptive public opinion survey. The findings reveal an ambivalent role of civil society in the electoral process. Although procedural awareness and voter participation are high, evaluative civic orientations remain weak, reflected in the normalization of money politics and the dominance of symbolic and affective political mobilization. Public deliberation is fragmented and largely confined to elite spaces, resulting in elections perceived as procedurally orderly but substantively contested. This study contributes by contextualizing Civic Culture Theory and demonstrating that electoral quality shaped by asymmetrical civic development. Limited to Lampung provincial case, this study recommends comparative and longitudinal research to further examine civic culture and electoral legitimacy.gb777