Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Perusahaan dalam Mewujudkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kota Kendari Arfa Arfa; Lade Sirjon; Yan Fathahillah Purnama; La Ode Muhammad Kaisar Demaq; La Patuju; Wahyu Aliansa; Muhamad Syukri
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 29 (2025): Prosiding Konferensi Nasional Ketenagakerjaan "Hukum Ketenagakerjaan dan Agenda Pemb
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v29i.2094

Abstract

This research focuses on the legal protection provided to workers and those responsible for ensuring occupational safety and health in Kendari City. This activity was conducted based on observations and media publications.onlinethat the number of workplace accidents in Southeast Sulawesi Province continues to increase annually. The implementation method for this activity is carried out using a literature study method and a case approach. The form of legal protection provided to workers/laborers in Kendari City is through preventive efforts in the form of monitoring and evaluation activities, and holding hearings, as well as repressive efforts in the form of clarification and mediation. Meanwhile, the parties responsible, authority and/or obligations in realizing occupational safety and health in Kendari City are the local government, employers/employers, workers/laborers, trade unions/laborers, employer associations and BPJS.
Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat di Tengah Greenwashing: Kritik Regulasi Industri Hijau Lade Sirjon; Muhamad Syukri
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - September
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i3.1976

Abstract

Praktik greenwashing semakin berkembang seiring meningkatnya tuntutan terhadap penerapan industri hijau dan pembangunan berkelanjutan. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum karena perusahaan menyampaikan klaim lingkungan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga berpotensi melanggar hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penelitian ini bertujuan menganalisis posisi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di tengah praktik greenwashing, mengidentifikasi celah regulasi dalam sistem hukum Indonesia, serta mengkaji urgensi pembentukan regulasi anti-greenwashing yang komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan doktrinal melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, serta doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak atas lingkungan hidup telah dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengaturan mengenai greenwashing masih bersifat parsial dan belum mengatur secara tegas definisi, standar pembuktian, mekanisme pengawasan, maupun sanksi hukum. Kondisi tersebut menimbulkan celah hukum yang menghambat perlindungan konsumen, penegakan hukum lingkungan, dan pencapaian pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi anti-greenwashing yang komprehensif untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.