Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.243
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Unram Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi Law and Economics Unizar Recht Journal
Ainuddin
Universitas Islam Al Azhar
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penadah Sebagai Penyerta Dalam Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor : (Studi Putusan Nomor: 549/Pid.B/2023/PN.MTR) Muhammad Insan Islami; Ainuddin; Ahmad Tijani Isnaeni
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i1.164

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pertanggungjawaban pidana pelaku penadah sebagai penyerta dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor  dan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pertimbangan Hukum Hakim terhadap pelaku penadah sebagai penyerta dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Studi Putusan Nomor: 549/Pid.B/2023/PN.MTR). dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian  hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (The Statue Approach), Pendekatan Analisis Konsep Hukum (Analiticaland Conseptual Approach), dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Hasil penelitian yaitu 1) Pertanggungjawaban pidana pelaku penadah sebagai penyerta dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yaitu bertanggung jawab berupa tindakannya telah melawan serta melanggar hukum dan tidak adanya alasan penghapusan pidana, terkait dengan tindakan terdakwa bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana pada diri terdakwa karena terbukti secara sah bahwa terdakwa telah melanggar dan melawan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan kesalahannya dihadapan hukum hakim, dan pada persidangan terbuka, sehingga pada sidang terbuka hakim menetapkan putusannya kepada terdakwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 549/Pid.B/2023/PN.MTR, tanggal 27/9/2023, bahwa terdakwa berkewajiban untuk menjalankan putusan tersebut. 2) Pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku penadah sebagai penyerta dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yaitu hakim menggunakan beberapa pertimbangan pertama pertimbangan secara filosofis, hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan, kedua, pertimbangan Normatif hukum untuk mencapai pro justitia berkeadilan ketiga, pertimbangan sosiologis dimana terdakwa diberatkan dengan unsur-unsur melawan hukum telah terpenuhi secara sah melalui putusan hakim nomor 549/Pid.B/2023/PN.MTR yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Mataram. 
Penegakan Hukum Terhadap Pembelaan Diri Yang Dilakukan Oleh Korban Terhadap Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Di Wilayah Hukum Polres Lombok Tengah) Jumalim Harahap; Ainuddin; Dhina Megayati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 2 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i2.176

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap pembelaan diri yang dilakukan oleh korban terhadap pencurian dengan kekerasan. Penulis melakukan kajian terhadap kasus Amaq Sinta yaitu perkara pembelaan diri melampaui batas dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Lombok Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP, jika mengakibatkan matinya orang maka dapat dikenakan pasal 338 KUHP dan pembelaan diri melampaui batas sebagai bagian dari alasan penghapus pidana diatur dalam Pasal 49 KUHP. Dalam kasus Amaq Sinta, tindakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat telah sesuai dengan doktrin hukum pidana dimana perbuatan yang dilakukan oleh Amaq Sinta tidak terdapat unsur kesalahan dan juga terdapat unsur alasan penghapus pidana yang menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan. Berikutnya, dalam konstruksi pasal-pasal yang berkaitan dengan alasan penghapus pidana, hanya ketentuan mengenai kejiwaan pelaku (pasal 44 KUHP) yang mensyaratkan penilaian dilakukan oleh hakim di Persidangan. Sehingga dimungkinkan dalam hal ini melakukan penghentian penyidikan dengan dasar terpenuhinya ketentuan Pasal 49 KUHP dengan dasar tidak terdapat unsur kesalahan dan adanya alasan penghapus pidana, sehingga dengan demikian perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Buku Yang Difotocopy Di Tinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Aziz, Abdul; Ainuddin, Ainuddin; Rifai, Ahmad
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i3.188

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta buku fotokopi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 dan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dilakukan pemegang hak cipta buku dalam melakukan upaya hukum apabila terjadi kerugian atas hak cipta yang dimilikinya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan analisis konsep hukum. Berdasarkan hasil penelitian perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta buku fotokopi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 merupakan upaya menanggulangi pencurian dalam bentuk penggandaan hak cipta berupa buku pada saat ini, mengingat kebiasaan masyarakat yang mengoleksi buku dengan cara memfotokopi buku. Selain itu, tidak diatur mengenai kewajiban bagi penerbit untuk mendaftarkan hak cipta bukunya dan pengaturan mengenai delik aduan yang artinya aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan hanya dapat menindak kasus pembajakan apabila ada pengaduan dari pihak terkait. Bentuk upaya hukum yang ditempuh oleh pemegang hak cipta buku apabila terjadi penggandaan buku adalah dalam bentuk fotokopi, tentunya dengan mengajukan gugatan dengan beberapa cara, yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan tanpa melalui pengadilan (nonlitigasi). Khusus untuk jalur pengadilan, hanya Pengadilan Niaga yang berwenang menyelesaikan kasus hak cipta, sedangkan jalur nonlitigasi dapat ditempuh melalui mediasi, arbitrase, negosiasi, dan konsiliasi.
Tinjauan Kriminologi Terhadap Main Hakim Sendiri (Studi Kasus Diwilayah Sekotong Lombok Barat NTB) Muhamad Al Ansori; Ainuddin; I Gede Sukarmo
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 4 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i4.221

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Main Hakim Sendiri di Wilayah Hukum Polres Lombok Barat, dan untuk mengetahui faktor kriminologi hukum terhadap tindak pidana main hakim sendiri. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk penelitian hukum observasi (non-doctrinal). Penelitian ini dilakukan di Polres Lombok Barat. Penelitian ini memakai data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang ada hubungannya dengan perbuatan main hakim sendiri. Dari hasil penelitian bahwa tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana main hakim sendiri di Wilayah Hukum polres lombok barat. Dalam hal tidak pidana main hakim sendiri Kepolisian Republik Indonesia terkhusus Reskrim polres lombok barat memiliki daya dan upaya untuk menegakkan hukum. Adapun upaya tersebut terbagi menjadi tiga usur yaitu: a. Upaya Pre-Emtif upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana, Upaya Preventif usaha untuk mengadakan perubahan- perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan – gangguan dalam masyarakat sehingga tercipta stabilitas hukum, Upaya Represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan suatu hukuman. Adapun Faktor Kriminologis Terkait Main Hakim Sendiri Di Wilayah Hukum Polres Lombok Barat, karena adanya faktor internal berupa kepribadian yang mudah emosi, Kesal terhadap tersangka pelaku tindak pidana, keinginan membuat efek jera terhadap tersangka pelaku tindak pidana, sikap heroisme, minimnya kesadaran hukum, Kurang percaya kepada aparat penegak hukum.Faktor eksternal yaitu minimnya sosialisasi hukum, pengaruh lingkungan yang terjadi secara spontan, provokasi massa, dugaan apparat penegak hukum yang menyalahgunakan wewenang, gambar-gambar yang menyebabkan geram.
Kajian Yuridis Tanggungjawab Hukum Pt.amg Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Ganti Rugi Pada Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur) Gilang Huzzatul Akmam; Sukarno; Ainuddin
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 4 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i4.224

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perjanjian antara masyarakat dengan PT.AMG terkait dengan ganti rugi kepada masyarakat dan tanggungjawab hukum PT.AMG terhadap wanprestasi atas perjanjian dengan masyarakat Desa Pohgading serta upaya hukum yang ditempuh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dimana peneliti melakukan wawancara secara tidak terstruktur dengan Kepala Desa Pohgading dan beberapa masyarakat terkait dengan topik yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dimana peneliti akan menyajikan hasil wawancara kemudian menjelaskan hasil wawancara tersebut berdasarkan peraturan perundang undangan terkait serta teori teori yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Dalam hal kegiatan penambangan pasir di wilayah Desa Pohgading, PT AMG dan Desa Pohgading membuat perjanjian dalam bentuk tertulis. Jenis perjanjian ini dipilih karena lebih efektif ketika terjadi sengketa. Menurut pasal 1320 kUHPer, perjanjian ini sendiri telah dibuat. 2) PT.AMG belum memberikan ganti rugi terkait dengan kewajibannya untuk melakukan reklamasi lahan yang digunakan untuk penambangan. Pasal 74 dan 3 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas bertentangan dengan ini. Karena tidak adanya itikad yang disepakati dalam surat perjanjian untuk melakukan reklamasi atau membayar ganti rugi, PT AMG dalam kasus ini telah melanggar pasal 1236 KUHPer. Masyarakat Desa Pohgading memiliki dua pilihan: mereka dapat mengambil tindakan hukum litigasi dengan mengajukan gugatan perdata atau mereka dapat melakukan tindakan hukum non-litigasi seperti negosiasi atau menetapkan barang-barang yang pernah digunakan untuk penambangan pasir di Desa Pohgading sebagai cagar budaya.
Analisis Kedudukan Hukum Dan Hak Perusahaan Pma Dalam Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah (Studi Putusan No. 177/Pdt.G/2023/Pn.Mataram) Mukminatul Munawarah; Ainuddin; Khairul Aswadi
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 1 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i1.248

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Kedudukan Hukum Dan Hak Perusahaan PMA Dalam Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Pada Putusan No. 177/ Pdt. G/2023 /PN Mataram dan bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan No. 177/Pdt.G/2023/PN.Mataram. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undang (statute approach), pendekatan konpseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum dan hak perusahaan PMA dalam penyelesaian sengketa jual beli tanah pada Putusan No. 177/Pdt.G/2023/PN.Mataram pada pokok dan prinsipnya telah dijamin oleh hukum positif di Indonesia sebagaimana yang termuat dalam penyelenggaraan asas dalam penanaman modal berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan adanya jaminan kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara dan lainnya. Yakni, memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional serta menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, adapun pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan Putusan No. 177/Pdt.G/2023/PN.Mataram pada pokoknya mengemukakan introdusir pertimbangan hukum bahwa “Pembatalan suatu perjanjian (Perjanjian Perikatan Jual Beli No. 15 tanggal 30 Maret 2020 Jo. Addendum Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 10 tanggal 22 Mei 2020) yang dibuat oleh Notaris Amalia Sartika Nasution, SH.,M.Kn. sebagaimana dilakukan oleh Tergugat Konvensi (Efrosina Marta Berta) adalah termasuk perbuatan yang dikualifisir sebagai ‘Perbuatan Melawan Hukum.Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat pertama (Judex Factie) tersebut, Penulis berpendapat bahwa sejatinya pertimbangan hukum tersebut tidak tepat karena didasarkan atas ketidaktelitian Majelis Hakim tingkat pertama (Judex Factie) dalam memahami dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi (Vivian Lorena Fedeli) secara lengkap dan menyuluruh berkenaan dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi (Efrosina Marta Berta) yang berdasarkan pemaknaan akan ketentuan/ definisi dan unsur-unsur yuridis atas perbuatan wanprestasi sebagaimana yang termaktub di dalam 1243 KUHPerdata.
Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anak Yang Berperan Sebagai Kurir Narkotika : (Studi Kasus Di Wilayah Polres Mataram) Raihan Abi Salam; Ainuddin; B. Farhana Kurnia Lestari
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 2 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i2.259

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berperan sebagai kurir narkotika, serta mengkaji penerapan ketentuan hukum pidana anak di wilayah Polres Mataram. Fenomena anak yang dilibatkan dalam jaringan peredaran narkotika menimbulkan dilema hukum, karena mereka sering kali merupakan korban eksploitasi oleh pelaku dewasa. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dan diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 menekankan keadilan restoratif, diversi, dan perlindungan anak. Di Polres Mataram, kasus anak sebagai kurir narkotika umumnya melibatkan anak-anak usia 15–17 tahun yang terbukti sebagai pengguna sekaligus kurir. Penanganan dilakukan dengan pendekatan individualisasi pemidanaan, seperti rehabilitasi medis dan pembinaan di LPKA, sesuai dengan tingkat keterlibatan anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, pendekatannya harus mengutamakan perlindungan, bukan semata-mata penjeraan. Perlunya penguatan upaya pencegahan dan edukasi hukum di lingkungan keluarga dan sekolah, serta optimalisasi peran aparat dalam menerapkan prinsip perlindungan anak agar kasus serupa tidak terulang. Penegakan hukum yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak akan mendukung pemulihan dan reintegrasi sosial mereka secara lebih bermartabat.  
JUDICAL ANALYSIS OF GOVERNMENT REGULATION IN LIEU OF LAW ON JOB CREATION BASED ON LEGAL THEORY PERSPECTIVE Ainuddin Ainuddin
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 001 (2023): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i3.2944

Abstract

The government regulations in lieu of laws are part of the legislative authority of the president in many countries implementing a presidential system of government. In order to provide a sense of security and legal justice for the people, new regulations are enacted to fill gaps in the law or to replace existing ones. The aim of this study was to find out and analyze the stipulation and issuance of governmentl regulation inl lieu ofl law numberl 2 ofl 2022 concerningl job creationl (known as perpu cipatker) which should have been declared conditionally unconstitutional by the constitutional court on November 25, 2021, through decree Number 91/PUU- XVIII/2020. This research uses normative research techniques with descriptive-analytic research specifications, including analysis of applicable law and legal theories related to research problems. The findings of this study indicate that in the issuance of the government regulation in lieu of law on job creation is still not yet clear and comprehensive what can regulate the formation of laws based on policies relating to the formation, renewal and development of laws. as well as the insufficient fulfillment of procedures for drafting laws and regulations in terms of philosophical, juridical and sociological aspects.
Analisis Penghentian Penyidikan Kasus Pemalsuan Surat: Kesenjangan Antara Norma Hukum dan Praktik Ainuddin, Ainuddin
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2025): (Desember) Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : CV Insan Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57248/jishum.v4i2.751

Abstract

Penghentian penyidikan kasus pemalsuan sertifikat oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, sebagaimana diatur dalam Surat Nomor: B/244/VI/RES.1.9/2024/Ditreskrimum, menimbulkan polemik hukum. Kasus ini menyangkut dugaan pelanggaran Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat serta Pasal 266 KUHP jo Pasal 55 KUHP terkait penggunaan surat palsu secara bersama-sama. Penyidikan dihentikan dengan alasan pelapor tidak memiliki legal standing setelah kalah dalam gugatan perdata terkait sertifikat tersebut. Penelitian ini mengkaji keterkaitan norma hukum pidana dan perdata dalam penghentian penyidikan, dengan pendekatan pada regulasi, yurisprudensi, dan kebijakan penegakan hukum. Analisis difokuskan pada perbandingan hukum pidana dan perdata, mencakup prinsip legal standing, validitas bukti, serta peran yudisial dalam mengintegrasikan kepentingan kedua ranah hukum. Penelitian bertujuan menjelaskan penerapan prinsip hukum dalam kasus dualitas pidana-perdata serta menilai kesesuaian keputusan penghentian penyidikan terhadap prinsip due process of law. Kasus ini, yang melibatkan dugaan pemalsuan sertifikat tanah di Desa Batu Layar, Lombok Barat, mencerminkan tantangan serius dalam penegakan hukum tanah di Indonesia. Penyidikan dimulai pada 1 Juni 2024 dan dihentikan setelah gugatan perdata antara Daryl Alexander Pontin sebagai pelapor dan Mahrim Hamzah, yang juga mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Mataram (No. 5/Pid.Pra/2024/PN Mtr). Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan putusan perdata sebagai dasar penghentian penyidikan bertentangan dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, mengaburkan batas pidana–perdata, dan membuka peluang pelaku pemalsuan lolos dari pertanggungjawaban. Kondisi ini melemahkan integritas sistem hukum dan kepercayaan publik, sehingga penelitian merekomendasikan pemisahan tegas proses perdata dan pidana, pengawasan yang lebih kuat atas penghentian penyidikan, serta pembaruan regulasi dan teknologi perlindungan dokumen pertanahan. Kebaruan penelitian terletak pada sorotan kritis terhadap praktik penghentian penyidikan di Polda NTB dan usulan perbaikan konkret bagi penegakan hukum pertanahan.
Penguatan Regulasi Berbasis Kearifan Lokal Untuk Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan Ainuddin, Ainuddin; Isnani, Atin Meriati
Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi
Publisher : Insan Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57248/jilpi.v4i3.801

Abstract

This article examines the importance of strengthening tourism regulations based on local wisdom in achieving sustainable tourism amid the rapid growth of the tourism sector. The objective of this community service is to enhance the understanding of communities and stakeholders regarding the integration of local wisdom values into tourism regulatory frameworks. The study employs a participatory approach through socialization, education, Focus Group Discussions (FGDs), and direct assistance to communities and relevant stakeholders. The findings indicate an increased level of awareness and understanding of the strategic role of local wisdom in supporting tourism governance. Furthermore, the integration of local wisdom values into regulatory frameworks is shown to promote a more inclusive, equitable, and sustainable tourism system. In conclusion, local wisdom serves as a fundamental foundation for strengthening tourism regulations, ensuring a balance between economic growth, cultural preservation, and environmental sustainability.
Co-Authors Abdul Aziz Abdul Gani Makhrup Ahmad Rifai Ahmad Tijani Isnaeni B. Farhana Kurnia Lestari Dhina Megayati Diah Anggraini Vitaloka Didik Ali Rahman Faradila Faradila Faradila, Faradila Gilang Huzzatul Akmam I Gede Sukarmo Isnani, Atin Meriati Jumalim Harahap Khairul Aswadi M. Sukarno Makhrup , Abdul Gani Muhamad Al Ansori Muhammad Adam Suryadilaga Muhammad Insan Islami Muhammad Risky Hardyanta Mukminatul Munawarah Ni Komang Putri Sri Dewi Utami Novie Afif Mauludin Novie Afifmauludin Raihan Abi Salam Sahroni Sahroni Sahroni, Sahroni Setyowati, Ety Retno Sri Karyati Sukarno Suryadilaga, Muhammad Adam Utami, Ni Komang Putri Sri Dewi