Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Peningkatan Pengetahuan Siswa tentang Wabah dan Covid-19 di SMP LABSCHOOL FIP UMJ Evi Satispi; Misriandi Misriandi; Abdul Rahman; Andriansyah Andriansyah; Aulia Wijayasita; Devia Andiani
Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol 8 No 2 (2023): Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat
Publisher : Universitas Mathla'ul Anwar Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30653/jppm.v8i2.463

Abstract

Peningkatan kasus terkonfirmasi COVID-19 yaitu terjadi pada usia anak-anak. Per tanggal 29 Juni 2021 pukul 18.00 WIB tercatat hampir 260 ribu dari sekitar 2 juta kasus terkonfirmasi positif merupakan anak usia 0-18 tahun dan 108 ribu kasus berada pada rentang usia 12-17 tahun. Dari sejumlah tersebut, tercatat lebih dari 600 anak usia 0-18 tahun meninggal dan 197 anak di antaranya berumur 12-17 tahun dengan case fatality rate pada kelompok usia tersebut adalah 0,18 persen. Atas pertimbangan data itu, serta adanya rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional atau ITAGI dan persetujuan penggunaan Vaksin COVID-19 produksi PT. Biofarma (Sinovac) untuk kelompok usia 12 tahun ke atas dari BPOM tertanggal 27 Juni 2021, maka vaksinasi dapat diberikan bagi anak usia 12-17 tahun. Dengan terus banyaknya kasus covid-19 dikalangan remaja maka kami melakukan kegiatan sosialisasi di lingkungan remaja yaitu SMP Labschool FIP UMJ, dengan memberikan edukasi tentang Covid-19 maupun pentingnya vaksin untuk mereka, sosialisasi ini dilakukan dengan memaparkan materi tentang covid-19 dan vaksinasi, dan juga memberikan kesempatan tanya jawab kepada para siswa-siswi. an increase in confirmed cases of COVID-19 occurs at the age of children. As of June 29, 2021, at 18.00 WIB, almost 260 thousand of the approximately 2 million confirmed positive cases were children aged 0-18 years and 108 thousand cases were in the age range of 12-17 years. Of these, more than 600 children aged 0-18 years died and 197 children aged 12-17 years with a case fatality rate in this age group of 0.18 percent. Based on this data, as well as recommendations from the National Immunization Expert Advisory Committee or ITAGI and approval for the use of the COVID-19 vaccine produced by PT. Biofarma (Sinovac) for the age group 12 years and over from BPOM dated 27 June 2021, vaccination can be given to children aged 12-17 years. With the continuing number of Covid-19 cases among teenagers, we carried out socialization activities in the youth environment, namely SMP Labschool FIP UMJ, by providing education about Covid-19 and the importance of vaccines for them, this socialization was carried out by presenting material about Covid-19 and vaccinations, and It also provides an opportunity to ask questions to students
Mitigasi Bencana di Indonesia Akhmad Taufan Maulana; Andriansyah Andriansyah
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 10 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i10.1213

Abstract

Negara Indonesia menjadi salah satu negara mempunyai potensi tinggi terhadap bencana gempabumi, tsunami, letusan gunungapi dan gerakan tanah (tanah longsor). Posisi wilayah Indonesia yang berada di garis Khatulistiwa dan berbentuk Kepulauan menimbulkan potensi tinggi terjadinya berbagai jenis bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrim (angin puting beliung), abrasi, gelombang ekstrim dan kebakaran lahan dan hutan. Hal Ini membuat Indonesia rentan terhadap potensi ancaman bencana hidrometeorologis dan bencana geologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan perkembangan mitigasi bencana di Indonesia dan mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang dapat mensukseskan Implementasi kebijakan mitigasi bencana di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana. Risiko diartikan sebagai probabilitas dari bahaya atau ekspektasi dari kematian dan kerusakan properti akibat dari interaksi antara bencana dan kerentanan. Dalam menghadapi bencana alam, tindakan pencegahan selalu lebih baik daripada penanganan, oleh karenanya upaya mitigasi bencana di Indonesia merupakan hal yang krusial dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tahan bencana bagi generasi mendatang. Secara fundamental seharusnya kesadaran akan mitigasi dan adaptasi bencana harus ditanamkan pada seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Menyadari Indonesia merupakan negara dengan risiko bencana yang tinggi sudah cukup menjadi alasan bagaimana kesadaran itu harus dipupuk dan disiarkan ke seluruh penjuru negeri. Sehingga mitigasi dan adaptasi kebencanaan di Indonesia merupakan sebuah hal yang krusial untuk terus dilakukan untuk membangun Indonesia yang selamat dan sejahtera untuk menjaga bumi dan pembangunan berkelanjutan di masa depan.
Extending Policy Implementation Theory for Natech Risk Governance: The KIKA-717 Model for Earthquake and Tsunami Mitigation in an Industrial Coastal City Akhmad Taufan Maulana; Andriansyah Andriansyah; Nani Nurani Muksin; Evi Satispi; Azhari Aziz Samudra
Journal Of Social Science (JoSS) Vol 5 No 2 (2026): Journal of Social Science
Publisher : Al-Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/9wecbc84

Abstract

Natural technological (natech) risks pose complex governance challenges in industrial coastal cities exposed to earthquakes and tsunamis. While policy implementation theories such as Edwards III remains influential, their explanatory power is limited when applied to multi-hazard, multi-actor, and technology-intensive disaster contexts. This study examines the implementation of Cilegon City Regulation No. 7/2017 on disaster management in Cilegon, Indonesia, a highly industrialized coastal city facing significant earthquake and tsunami risk. Using a qualitative case study approach involving in-depth interviews, document analysis, and field observation, this research identifies structural, institutional, and governance gaps that constrain effective mitigation. The findings demonstrate that deficiencies in communication, fragmented resource management, limited public participation, weak public trust, and rigid bureaucratic structures undermine policy effectiveness. To address these limitations, this study proposes the KIKA-717 model, an extended policy implementation framework integrating communication enhancement, integrated resource management, trust-based disposition, adaptive bureaucratic structure, public participation and partnership, information technology integration, and policy adaptability and learning. The model offers a transferable analytical and practical framework for strengthening disaster mitigation governance in industrial coastal cities facing natech risks.
Tindakan Komunikatif di Ruang Publik: Menilai Demokrasi Deliberatif Habermasian dalam Tata Kelola Digital Oman Rohman Rakinda; Nisa Wening Asih Sutrisno; Rahmat Salam; Andriansyah Andriansyah
Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora Vol. 4 No. 4 (2026): Takuana (January-March)
Publisher : MAN 4 Kota Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56113/takuana.v4i4.320

Abstract

Digital governance is often expected to expand public participation, strengthen transparency, and foster deliberative democracy by enabling dialogic interaction between the state and citizens. Yet, whether digital government platforms can facilitate communicative action and equal deliberation remains contested, given risks of fragmentation, algorithmic influence, and unequal access. This study critically assesses the extent to which Habermasian deliberative democracy is realized in contemporary digital governance practices, examining whether government platforms function as arenas for rational deliberation or reproduce new forms of exclusion and social isolation. Using a qualitative approach based on critical literature review and conceptual analysis of policies, platform designs, and online participation practices, the study finds that while digital platforms open channels for two-way communication, participation is largely procedural, elitist, and fragmented. Digital spaces frequently operate as sites of symbolic expression rather than substantive deliberation, shaped by technocratic rationality and structural power. The study argues that strengthening deliberative democracy requires participatory platform architecture, transparent policy feedback, and efforts to reduce algorithmic domination and digital inequality.
Paradigma Deep Ecology dalam Filsafat Lingkungan dan Implikasinya terhadap Pembangunan di Indonesia Syaibatul Hamdi; Syahrul Hasan; Rahmat Salam; Andriansyah Andriansyah
Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora Vol. 4 No. 4 (2026): Takuana (January-March)
Publisher : MAN 4 Kota Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56113/takuana.v4i4.321

Abstract

This study discusses the paradigm of deep ecology in environmental philosophy and its implications for sustainable development in Indonesia. The main problems faced by Indonesia are massive exploitation of natural resources, deforestation, pollution, and loss of biodiversity, which are triggered by an anthropocentric development model that focuses on economic growth. The objective of this study is to analyze how the principles of Deep Ecology can offer a more holistic and non-anthropocentric ethical framework to address the environmental crisis in Indonesia. The method used is a narrative literature review, analyzing various sources to explore the concept of deep ecology and its relevance in the Indonesian context. The main findings show that the application of deep ecology principles can encourage a paradigm shift in Indonesia's development policies, from exploitation to harmonious coexistence with nature. The implications of this research include the integration of ecocentric values in development planning and increased environmental awareness in society.
Rekonstruksi Ontologi Bencana Banjir di Indonesia: Dari Fatalisme Menuju Resiliensi Berbasis Sains Muhammad Gusti; Syukri Syukri; Rahmad Salam; Andriansyah Andriansyah
Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora Vol. 4 No. 4 (2026): Takuana (January-March)
Publisher : MAN 4 Kota Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56113/takuana.v4i4.323

Abstract

This study examines how disaster ontology shapes the ways flood risks are understood and governed in flood-prone regions. Using a qualitative critical–interpretive approach, the research analyzes community narratives, institutional practices, and policy documents to uncover the dominance of fatalistic interpretations that frame floods as unavoidable destiny. Such views reproduce reactive responses and weaken the institutionalization of disaster science in planning and risk management. The findings also reveal emerging elements of a science-based resilience ontology, reflected in community initiatives, the use of risk data, and limited cross-actor collaboration. The study argues that reconstructing disaster ontology is a fundamental prerequisite for building adaptive and equitable flood risk governance. Integrating scientific knowledge, transforming perspectives, and strengthening collaborative governance are essential to shift from reactive disaster management toward long-term, science-informed resilience.
Keadilan Ekologis dan Konstruksi Sosial tentang Alam: Tinjauan Filosofis-Kritis atas Konflik Pemanfaatan Lahan di Indonesia Triyaka Lisdiyanta; Zulkarnain Awat Amir; Rahmad Salam; Andriansyah Andriansyah
Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora Vol. 4 No. 4 (2026): Takuana (January-March)
Publisher : MAN 4 Kota Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56113/takuana.v4i4.331

Abstract

Land use conflicts are complex phenomena that are not only related to legal and policy issues but also rooted in how humans understand and interpret nature. This study examines land use conflicts through the perspectives of ecological justice and the social construction of nature using a philosophical-critical approach. Drawing on qualitative literature review and critical discourse analysis of environmental philosophy, justice theory, and land-use policy discourse, the study develops a conceptual framework for analyzing how competing constructions of nature shape conflict trajectories. The analysis demonstrates that anthropocentric discourses tend to legitimize exploitative land-use practices and marginalize the intrinsic value and ecological functions of nature. It also identifies a structural clash between state–corporate constructions of land as an economic asset and local/community constructions of land as a socio-cultural and ecological lifeworld, reinforced by power relations and policy regimes that remain insensitive to ecological justice. The study concludes that land-use conflicts reflect systemic ecological injustice and therefore require a philosophical reconstruction of the human-nature relationship, positioning ecological justice as a normative foundation for land governance and sustainable policy formulation.
Konstruksi Kebenaran dalam Evidence-Based Policy Making: Analisis Wacana Kritis atas Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Banten Eko Supriatno; Fahd Pahdepie; Rahmat Salam; Andriansyah Andriansyah
Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora Vol. 4 No. 4 (2026): Takuana (January-March)
Publisher : MAN 4 Kota Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56113/takuana.v4i4.346

Abstract

Evidence-Based Policy Making (EBPM) is often presented as a rational and objective policy ideal, yet evidence is not neutral; it is constructed through power relations, interests, and epistemic frameworks. Using Critical Discourse Analysis grounded in social constructivism and Michel Foucault’s theory of power, this study examines poverty alleviation policy in Provinsi Banten. The analysis draws on provincial planning documents (RPJMD/RPD and RKPD), Bappeda Provinsi Banten policy documents, and BPS poverty releases and press statements. Findings identify a recurring EBPM discourse that privileges macro indicators and performance metrics to narrate “progress,” while marginalizing intra-provincial inequality and contested definitions of “the poor.” Evidence therefore does not “speak for itself” but is mediated by values, policy paradigms, and dominant actors’ interests. The article argues for EBPM that integrates ethical and epistemological reflexivity and local context so policy is not only scientific but also fair and inclusive.