Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.419
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kebijakan Publik JURNAL KOMUNIKATIO Ilomata International Journal of Social Science COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora Journal of Social Science Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) SWATANTRA Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development SINTHOP: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya
Andriansyah
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Peningkatan Pengetahuan Siswa tentang Wabah dan Covid-19 di SMP LABSCHOOL FIP UMJ Evi Satispi; Misriandi Misriandi; Abdul Rahman; Andriansyah Andriansyah; Aulia Wijayasita; Devia Andiani
Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol 8 No 2 (2023): Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat
Publisher : Universitas Mathla'ul Anwar Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30653/jppm.v8i2.463

Abstract

Peningkatan kasus terkonfirmasi COVID-19 yaitu terjadi pada usia anak-anak. Per tanggal 29 Juni 2021 pukul 18.00 WIB tercatat hampir 260 ribu dari sekitar 2 juta kasus terkonfirmasi positif merupakan anak usia 0-18 tahun dan 108 ribu kasus berada pada rentang usia 12-17 tahun. Dari sejumlah tersebut, tercatat lebih dari 600 anak usia 0-18 tahun meninggal dan 197 anak di antaranya berumur 12-17 tahun dengan case fatality rate pada kelompok usia tersebut adalah 0,18 persen. Atas pertimbangan data itu, serta adanya rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional atau ITAGI dan persetujuan penggunaan Vaksin COVID-19 produksi PT. Biofarma (Sinovac) untuk kelompok usia 12 tahun ke atas dari BPOM tertanggal 27 Juni 2021, maka vaksinasi dapat diberikan bagi anak usia 12-17 tahun. Dengan terus banyaknya kasus covid-19 dikalangan remaja maka kami melakukan kegiatan sosialisasi di lingkungan remaja yaitu SMP Labschool FIP UMJ, dengan memberikan edukasi tentang Covid-19 maupun pentingnya vaksin untuk mereka, sosialisasi ini dilakukan dengan memaparkan materi tentang covid-19 dan vaksinasi, dan juga memberikan kesempatan tanya jawab kepada para siswa-siswi. an increase in confirmed cases of COVID-19 occurs at the age of children. As of June 29, 2021, at 18.00 WIB, almost 260 thousand of the approximately 2 million confirmed positive cases were children aged 0-18 years and 108 thousand cases were in the age range of 12-17 years. Of these, more than 600 children aged 0-18 years died and 197 children aged 12-17 years with a case fatality rate in this age group of 0.18 percent. Based on this data, as well as recommendations from the National Immunization Expert Advisory Committee or ITAGI and approval for the use of the COVID-19 vaccine produced by PT. Biofarma (Sinovac) for the age group 12 years and over from BPOM dated 27 June 2021, vaccination can be given to children aged 12-17 years. With the continuing number of Covid-19 cases among teenagers, we carried out socialization activities in the youth environment, namely SMP Labschool FIP UMJ, by providing education about Covid-19 and the importance of vaccines for them, this socialization was carried out by presenting material about Covid-19 and vaccinations, and It also provides an opportunity to ask questions to students
KEBIJAKAN PEMERINTAH MEMAJUKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL Taufiqurokhman Taufiqurokhman; Evi Satispi; M’amun Murod; Izzatusholekha Izzatusholekha; Andriansyah Andriansyah; Azhari Aziz Samudera
SWATANTRA Vol. 21 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/swatantra.21.2.189-205

Abstract

Tujuan penulisan penelitian mendeskripsikan kebijakan pemerintah Indonesia dalam memajukan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia unggul. Karenanya masalah kebijakan pemerintah Indonesia meningkatan mutu layanan pendidikan merupakan persoalan strategis dalam agenda pelaksanaan pembangunan. Pendidik di sekolah memiliki posisi strategis terhadap perkembangan peserta didik. Karena tugas pendidikan, selain pemerintah, harus juga memiliki turut mencerdaskan kehidupan bangsa dalam menciptakan Sumber Daya Manusia Unggul. Metodologi penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Data diperoleh secara purpose sampling. Yaitu, melalui obsrvasi dan wawancara. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menonjolkan pengungkapan fenomena menurut persepsi subyek peneliti. Hasilnya, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan, diiharapkan dapat memajukan dan meningkatkan kualitas pendidik dalam proses pendidikan nasional yang semakinkompetitif. Walaupun dilihat dari sarana dan prasarana fisik, kualitas guru dan dosen sebagai pendidik dalam pelayanan pendidikan di perkotaan dan perdesaan masih jauh dari harapan. Karenanya fasilitas dan kualitas guru dosen perlu ditingkatkan baik sarana dan prasarana ataupun cara mengajarnya menuju Indonesia Unggul.
Mitigasi Bencana di Indonesia Akhmad Taufan Maulana; Andriansyah Andriansyah
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 10 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i10.1213

Abstract

Negara Indonesia menjadi salah satu negara mempunyai potensi tinggi terhadap bencana gempabumi, tsunami, letusan gunungapi dan gerakan tanah (tanah longsor). Posisi wilayah Indonesia yang berada di garis Khatulistiwa dan berbentuk Kepulauan menimbulkan potensi tinggi terjadinya berbagai jenis bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrim (angin puting beliung), abrasi, gelombang ekstrim dan kebakaran lahan dan hutan. Hal Ini membuat Indonesia rentan terhadap potensi ancaman bencana hidrometeorologis dan bencana geologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan perkembangan mitigasi bencana di Indonesia dan mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang dapat mensukseskan Implementasi kebijakan mitigasi bencana di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana. Risiko diartikan sebagai probabilitas dari bahaya atau ekspektasi dari kematian dan kerusakan properti akibat dari interaksi antara bencana dan kerentanan. Dalam menghadapi bencana alam, tindakan pencegahan selalu lebih baik daripada penanganan, oleh karenanya upaya mitigasi bencana di Indonesia merupakan hal yang krusial dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tahan bencana bagi generasi mendatang. Secara fundamental seharusnya kesadaran akan mitigasi dan adaptasi bencana harus ditanamkan pada seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Menyadari Indonesia merupakan negara dengan risiko bencana yang tinggi sudah cukup menjadi alasan bagaimana kesadaran itu harus dipupuk dan disiarkan ke seluruh penjuru negeri. Sehingga mitigasi dan adaptasi kebencanaan di Indonesia merupakan sebuah hal yang krusial untuk terus dilakukan untuk membangun Indonesia yang selamat dan sejahtera untuk menjaga bumi dan pembangunan berkelanjutan di masa depan.
Implementasi Kebijakan Pelayanan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Gunung Mas Nurmitae Nurmitae; Andriansyah Andriansyah; Novianita Rulandari
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 5 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i5.7944

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak (KIA) di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya di Puskesmas Kecamatan Tewah. BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi menurut George C. Edwards III, serta lingkungan sosial budaya menurut Van Horn dan Carl E. Van Meter. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi berperanserta, dan studi dokumentasi, dengan analisis data deskriptif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperiksa melalui peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan sejawat, dan pengecekan anggota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BPJS Kesehatan sudah sering melakukan sosialisasi, masih banyak perusahaan dan masyarakat yang tidak mengetahui manfaat program ini. Kendala utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap program JKN. Selain itu, meskipun program JKN telah diberlakukan selama setahun, tidak ada klaim persalinan karena sebagian besar masyarakat lebih memilih melahirkan di rumah daripada menggunakan fasilitas kesehatan.
Strengthening Civic Unity Through Effectiveness of The Four Pillars Socialization Program in Indonesia Siki Andri Putra; Izzatusholekha Izzatusholekha; Andriansyah Andriansyah; Taufiqurokhman Taufiqurokhman
Jurnal Kebijakan Publik Vol 16, No 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v16i3.8849

Abstract

The persistent challenges of social fragmentation in Indonesia, particularly those rooted in ethnicity, religion, race, and inter-group (SARA) issues, highlight the urgency of reinforcing national values. To address this, the People’s Consultative Assembly of the Republic of Indonesia (MPR RI) initiated the Four Pillars Socialization Program, encompassing Pancasila, the 1945 Constitution, the Unitary State of the Republic of Indonesia, and Unity in Diversity. This study aims to evaluate the effectiveness of the program in strengthening civic unity and minimizing divisive sentiments. A qualitative approach with a descriptive-analytical design was employed, involving purposively selected participants consisting of community members, local leaders, and program facilitators. Data were collected through semi-structured interviews, program documents, and observations, while thematic analysis guided interpretation. The research applied the effectiveness framework of Kettner, Moroney, and Martin, which includes five indicators: Effort, Cost Efficiency, Results, Cost Effectiveness, and Impact. The findings reveal that while program efforts and coverage are extensive, cost efficiency and long-term impact remain inconsistent due to uneven resource allocation and the absence of systematic follow-up. Nevertheless, participants reported enhanced awareness of national values and greater civic enthusiasm. The study concludes that although the Four Pillars Socialization Program has strengthened short-term civic unity, its long-term sustainability requires continuous evaluation, cost adjustments, and integration with educational and cultural initiatives. These insights provide strategic implications for policymakers to refine civic education and counter SARA-related conflicts.
Extending Policy Implementation Theory for Natech Risk Governance: The KIKA-717 Model for Earthquake and Tsunami Mitigation in an Industrial Coastal City Akhmad Taufan Maulana; Andriansyah Andriansyah; Nani Nurani Muksin; Evi Satispi; Azhari Aziz Samudra
Journal Of Social Science (JoSS) Vol 5 No 2 (2026): Journal of Social Science
Publisher : Al-Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/9wecbc84

Abstract

Natural technological (natech) risks pose complex governance challenges in industrial coastal cities exposed to earthquakes and tsunamis. While policy implementation theories such as Edwards III remains influential, their explanatory power is limited when applied to multi-hazard, multi-actor, and technology-intensive disaster contexts. This study examines the implementation of Cilegon City Regulation No. 7/2017 on disaster management in Cilegon, Indonesia, a highly industrialized coastal city facing significant earthquake and tsunami risk. Using a qualitative case study approach involving in-depth interviews, document analysis, and field observation, this research identifies structural, institutional, and governance gaps that constrain effective mitigation. The findings demonstrate that deficiencies in communication, fragmented resource management, limited public participation, weak public trust, and rigid bureaucratic structures undermine policy effectiveness. To address these limitations, this study proposes the KIKA-717 model, an extended policy implementation framework integrating communication enhancement, integrated resource management, trust-based disposition, adaptive bureaucratic structure, public participation and partnership, information technology integration, and policy adaptability and learning. The model offers a transferable analytical and practical framework for strengthening disaster mitigation governance in industrial coastal cities facing natech risks.
Implementasi Kebijakan Pelayanan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Gunung Mas Nurmitae Nurmitae; Andriansyah Andriansyah; Novianita Rulandari
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 5 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi)
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i5.7944

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak (KIA) di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya di Puskesmas Kecamatan Tewah. BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi menurut George C. Edwards III, serta lingkungan sosial budaya menurut Van Horn dan Carl E. Van Meter. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi berperanserta, dan studi dokumentasi, dengan analisis data deskriptif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperiksa melalui peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan sejawat, dan pengecekan anggota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BPJS Kesehatan sudah sering melakukan sosialisasi, masih banyak perusahaan dan masyarakat yang tidak mengetahui manfaat program ini. Kendala utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap program JKN. Selain itu, meskipun program JKN telah diberlakukan selama setahun, tidak ada klaim persalinan karena sebagian besar masyarakat lebih memilih melahirkan di rumah daripada menggunakan fasilitas kesehatan.
Tindakan Komunikatif di Ruang Publik: Menilai Demokrasi Deliberatif Habermasian dalam Tata Kelola Digital Oman Rohman Rakinda; Nisa Wening Asih Sutrisno; Rahmat Salam; Andriansyah Andriansyah
Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora Vol. 4 No. 4 (2026): Takuana (January-March)
Publisher : MAN 4 Kota Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56113/takuana.v4i4.320

Abstract

Digital governance is often expected to expand public participation, strengthen transparency, and foster deliberative democracy by enabling dialogic interaction between the state and citizens. Yet, whether digital government platforms can facilitate communicative action and equal deliberation remains contested, given risks of fragmentation, algorithmic influence, and unequal access. This study critically assesses the extent to which Habermasian deliberative democracy is realized in contemporary digital governance practices, examining whether government platforms function as arenas for rational deliberation or reproduce new forms of exclusion and social isolation. Using a qualitative approach based on critical literature review and conceptual analysis of policies, platform designs, and online participation practices, the study finds that while digital platforms open channels for two-way communication, participation is largely procedural, elitist, and fragmented. Digital spaces frequently operate as sites of symbolic expression rather than substantive deliberation, shaped by technocratic rationality and structural power. The study argues that strengthening deliberative democracy requires participatory platform architecture, transparent policy feedback, and efforts to reduce algorithmic domination and digital inequality.
Paradigma Deep Ecology dalam Filsafat Lingkungan dan Implikasinya terhadap Pembangunan di Indonesia Syaibatul Hamdi; Syahrul Hasan; Rahmat Salam; Andriansyah Andriansyah
Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora Vol. 4 No. 4 (2026): Takuana (January-March)
Publisher : MAN 4 Kota Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56113/takuana.v4i4.321

Abstract

This study discusses the paradigm of deep ecology in environmental philosophy and its implications for sustainable development in Indonesia. The main problems faced by Indonesia are massive exploitation of natural resources, deforestation, pollution, and loss of biodiversity, which are triggered by an anthropocentric development model that focuses on economic growth. The objective of this study is to analyze how the principles of Deep Ecology can offer a more holistic and non-anthropocentric ethical framework to address the environmental crisis in Indonesia. The method used is a narrative literature review, analyzing various sources to explore the concept of deep ecology and its relevance in the Indonesian context. The main findings show that the application of deep ecology principles can encourage a paradigm shift in Indonesia's development policies, from exploitation to harmonious coexistence with nature. The implications of this research include the integration of ecocentric values in development planning and increased environmental awareness in society.
Rekonstruksi Ontologi Bencana Banjir di Indonesia: Dari Fatalisme Menuju Resiliensi Berbasis Sains Muhammad Gusti; Syukri Syukri; Rahmad Salam; Andriansyah Andriansyah
Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora Vol. 4 No. 4 (2026): Takuana (January-March)
Publisher : MAN 4 Kota Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56113/takuana.v4i4.323

Abstract

This study examines how disaster ontology shapes the ways flood risks are understood and governed in flood-prone regions. Using a qualitative critical–interpretive approach, the research analyzes community narratives, institutional practices, and policy documents to uncover the dominance of fatalistic interpretations that frame floods as unavoidable destiny. Such views reproduce reactive responses and weaken the institutionalization of disaster science in planning and risk management. The findings also reveal emerging elements of a science-based resilience ontology, reflected in community initiatives, the use of risk data, and limited cross-actor collaboration. The study argues that reconstructing disaster ontology is a fundamental prerequisite for building adaptive and equitable flood risk governance. Integrating scientific knowledge, transforming perspectives, and strengthening collaborative governance are essential to shift from reactive disaster management toward long-term, science-informed resilience.
Co-Authors Abdul Rahman Adi Tya Indrawan Akhmad Taufan Maulana Akwila T.A Awan Aulia Wijayasita Azhari Aziz Samudera Azhari Aziz Samudra Delfiazi Puji Lestari Devia Andiani Didik Kristyanto Djoko Tjahyono Eko Supriatno Evi Satispi Fahd Pahdepie Faisal Tri Ramdani Feriandy Izzatusholekha Maharani Maharani Misriandi, Misriandi Muhammad Gusti M’amun Murod Nani Nurani Muksin Nisa Wening Asih Sutrisno Novianita Rulandari Nurmitae Nurmitae Oman Rohman Rakinda Rahmad Salam Rahmat Salam Rahmat Salam Refa Asmianur Rusdi Rusdi Siki Andri Putra Sry Mulya Kurniati Syahrul Hasan Syaibatul Hamdi Syukri Syukri Taufiqurokhman Triyaka Lisdiyanta Zulkarnain Awat Amir