Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.082
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Novelty Profetika Varia Justicia Community Empowerment Borobudur Law Review AMNESTI : Jurnal Hukum Pancasakti Journal Of Public Health Science And Research Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) JIPRO : Journal Of Intellectual Property Borobudur Law and Society Journal Borobudur Journal on Legal Services Prosiding University Research Colloquium
Heniyatun
Universitas Muhammadiyah Magelang
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 46 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Ekonomi Kreatif berbasis Wirausaha dan Kearifan Lokal Dusun Bendo Kelurahan Donorojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang H Heniyatun; Gifary Tidar Pratama; Yeni Asiyah; Kurnia Sakti; Ni'ma Shofia Rohmah; Awiek Prama Yudha
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 12th University Research Colloquium 2020: Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.242 KB)

Abstract

Dusun Bendo merupakan wilayah administratif yang berada di bawah wilayah kelurahan Donorojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Ada beberapa permasalahan di Dusun Bendo yang dapat dijadikan prioritas untuk Program Pengabdian Masyarakat Terpadu (PPMT). Permasalahan tersebut antara lain bahwa yang sebagian besar masyarakatnya mempunyai industri rumahan akan tetapi belum memiliki merek dan kemasan yang sesuai dengan standar higienis serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya legalitas perkembangan usahanya, selain itu pemanfaatan botol sampah yang belum dikelola dengan baik, pemanfaatan lahan untuk penanaman tanaman obat. Untuk tahap persiapan dimulai dengan pemberitahuan kepada Kepala Kelurahan dan Kepala Dusun tentang rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, melakukan koordinasi dengan UMK dan karang taruna di Dusun Bendo untuk pelaksanaan sosialisasi kegiatan, dan mendata anggota UMK yang berkenan mengikuti kegiatan pendampingan ini secara berkelanjutan, dan menyiapkan lokasi tempat pertemuan pada saat dilakukan sosialisasi, dan pelatihan, berkoordinasi dengan karang taruna untuk pemanfaatan sampah dan penanaman tanaman obat. PPMT di Dusun Bendo sudah terlaksana dengan baik, sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan, sudah terlaksana dengan baik. Antusiasme masyakarat sangat tinggi.terhadap program PPMT yang disampaikan antara lain terdiri dari lima Program Kerja, yaitu sosialisasi pentingnya merek, pemasaran melalui media sosial instagram, penanaman tanaman obat, pemanfaatan sampah botol plastik, sosialisasi P-IRT, IUMK. Sosialisasi pemasaran melalui media sosial instagram sudah terlaksana dengan lancar, tetapi terkendala oleh partisipan yang belum terbiasa menggunakan perangkat hand phone android. Namun, dalam pelaksanaannya sudah menunjuk salah satu perwakilan dari partisipan dari karang taruna. Sosialisasi P-IRT sudah terlaksana dengan baik, tetapi untuk pendaftaran dari responden terkendala dengan sertifikat tanah yang menjadi salah syarat pendaftaran sertifikat P-IRT.
MEDIASI DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DAN PENGARUHNYA TERHADAP PUTUSAN HAKIM Ika Ari Anggraini; Yulia Kurniaty; H Heniyatun
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 12th University Research Colloquium 2020: Bidang Pendidikan dan Humaniora
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (159.236 KB)

Abstract

Mediasi dalam perkara pidana tidak diatur secara khusus dalamKitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun dalampraktiknya ada perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkankorban jiwa, dilakukan mediasi antara pelaku dengan keluargakorban dan tidak menggugurkan proses penyidikan. Berdasarkanhal tersebut dalam penelitian ini membahas pengaruh hasil mediasiterhadap putusan hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatanundang-undang dan kasus, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Putusan PengadilanNegeri Magelang yang mendasarkan pada mediasi terhadap perkarakecelakaan lalu lintas. Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif.Hasil penelitian meunjukkan bahwa mediasi dalam perkara pidanabisa dilakukan namun tidak menggugurkan proses penyidikan. Dasaryang menjadikan alasan untuk pelaksanaan mediasi adalah Pasal 18Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian NegaraRepublik Indonesia yang mengatur adanya diskresi dan Surat EdaranKepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tentangPenerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalamPenyelesaian Perkara Pidana. Mediasi dalam perkara pidanaterdapat 2 (dua) jenis yaitu sebelum adanya pro justitia dan setelahadanya pro justitia. Mediasi sebelum adanya pro justitia mempunyaiakibat hukum perkara bisa selesai tanpa adanya proses hukumapabila korban/keluarga korban sudah mengikhlaskan. Namunsetelah adanya pro justitia, mediasi hanya sebagai bentuk hal-halyang meringankan, dan tidak akan menggugurkan proses hukumselanjut meskipunnya korban/keluarga korban sudahmengikhlaskan. Hasil mediasi tersebut hanya sebatas menjadi bahanpertimbangan hakim dalam memutus perkara dan bukan sebagaidasar alasan untuk menghentikan perkara.
The Perceptions of Youth At SMK Muhammadiyah 1 Magelang Towards Pictorial Health Warning 90% as A Revision of PP 109 Year 2012 Robiul Fitri Masithoh; Sri Margowati; Heniyatun Heniyatun
Pancasakti Journal Of Public Health Science And Research Vol 3 No 1 (2023): PJPHSR
Publisher : Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Pancasakti, Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/pjphsr.v3i1.578

Abstract

Revisi PP 109/2012 ini dimaksudkan untuk memperluas citra health warning/PHW menjadi 90%, melarang penjualan rokok, mengatur rokok elektronik dan melarang iklan rokok di media teknologi informasi dan di luar ruangan. Menkes juga mengajak semua pihak untuk memperkuat komitmen pengendalian konsumsi rokok guna menekan prevalensi perokok anak. Tujuan Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi atau respon remaja tentang PHW 90% terhadap upaya revisi PP no. 109 tahun 2012 Hasil penelitian ini untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan Data dan Identifikasi Masalah; FGD (Focus Group Discussion) dan perumusan kebijakan tentang peran Muhammadiyah. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109/2012 tentang Keamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan perlu digalakkan untuk melindungi generasi muda dari bahaya rokok. Salah satunya mengenai Pictorial Health Warning (PHW) pada kemasan rokok yang perlu diperbesar sebagai revisi. Kesimpulan Persepsi gambar peringatan kesehatan pada kemasan rokok berkaitan dengan efektif tidaknya peraturan pencantuman gambar peringatan kesehatan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi konsumsi rokok masyarakat dan mengedukasi masyarakat. peringatan tentang bahaya merokok yang mereka lihat dan pengalaman masa lalu menjadi faktor penting dalam membentuk persepsi seseorang.
Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam Deni Saerofi; Heniyatun Heniyatun; Puji Sulistyaningsih; Bambang Tjatur Iswanto
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 6 (2022): Vol 1 No.6 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/8776

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan karena pemohon merasa ditipu, dan status anak akibat dari batalnya perkawinan perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yuridis normative dengan menggunakan data primer. Teknik pengolahan data menggunakan analisis deskriptif, penarikan kesimpulannya dilakukan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan berdasar pada Pasal 27 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 72 angka (2) Kompilasi Hukum Islam (HKI). Status anak karena batalnya perkawinan merupakan anak sah dan akibat hukum terhadap anak tersebut bahwa suami bertanggung jawab dalam hal nafkah, wali dan kewarisan, kecuali jika dalam petitum pemohon meminta agar menetapkan status anak dan jika dilihat dari perspektif Hukum Islam akibat hukumnya bahwa ayahnya tidak berkewajiban atas nafkah, wali dan kewarisan terhadap anak tersebut.
Kajian Yuridis Undue Influence Sebagai Alasan Batalnya Perjanjian dalam Hukum Kontrak di Indonesia Muhammad Rizqi Hidayatulah; Heniyatun Heniyatun; Bambang Tjatur Iswanto
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 3 (2023): Vol 2 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/10035

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Hakim dalam mengidentifikasi suatu perbuatan seseorang sehingga dikatakan menyalahgunakan keadaan dan dasar pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara No.1979 K/PDT/2010 sebagai undue influence. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan kasus (Case Approach). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi pustaka juga wawancara dengan Hakim dan Advokat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim memiliki standar rasionalitas dalam mengidentifikasi perbuatan seseorang dapat diklasifikasikan menyalahgunakan keadaan dengan memperhatikan unsur kesepakatan yang tidak tercapai akibat kedudukan para pihak yang tidak seimbang, adanya niat sebagai indikasi awal dan cara atau perbuatan untuk menyalahgunakan keadaan saat perjanjian itu dibuat. Guna mendapatkan paramter penyalahgunaan keadaan, Hakim melakukan peneterasi terhadap undang-undang (codified justice) dan melakukan pengamatan di dalam masyarakat (equity justice) untuk dapat menemukan suatu konklusi demi menjawab suatu peristiwa yang terjadi. Selanjutnya, perkara No.1979 K/PDT/2010 yang diputus sebagai undue influence karena Tergugat mempunyai kekuasaan posisi tawar yang lebih tinggi dengan memanfaatkan situasi dan kondisi Penggugat. Sehingga pertimbangan Hakim yang telah memutus perkara tersebut sebagai undue influence telah sesuai.
Kajian Yuridis Jual Beli Tanah Waris yang Tidak Dilakukan oleh Semua Ahli Waris Harlinda Prastyaningrum; Bambang Tjatur iswanto; Heniyatun Heniyatun
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 1 (2023): Vol 2 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/10095

Abstract

Perjanjian jual beli dengan objek perjanjian tanah waris harus dilakukan oleh semua ahli waris. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimana keabsahan perjanjian jual beli tanah waris yang tidak dilakukan oleh semua ahli waris. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa perjanjian jual beli tanah waris yang tidak dilakukan oleh seluruh ahli waris yang ada tidak memenuhi syarat sah perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata sehingga perjanjian jual beli tanah waris tersebut tidak sah dan dapat dimintakan pembatalan perjanjian jual beli dengan cara ahli waris yang merasa dirugikan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Menurut pendapat para responden bahwa perjanjian jual beli tanah waris yang tidak dilakukan oleh semua ahli waris merupakan perjanjian yang tidak sah sehingga harus dibatalkan. Meskipun, Putusan Mahkamah Agung No. 3435 K/Pdt/2017 menyatakan bahwa perjanjian jual beli tanah waris yang tidak dilakukan oleh semua ahli waris ialah sah dengan pertimbangan bahwa pembeli merupakan pembeli beritikad baik. Sehingga hakim memutuskan tetap mempertahankan keabsahan jual beli tanah waris tersebut tidak tepat.
Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Pengawasan Peredaran Produk Obat Sirup yang Menyebabkan Gagal Ginjal Akut Bagi Anak Sarah Zahwalisa Aisya; Bambang Tjatur Iswanto; Puji Sulistyaningsih; Dakum Dakum; Heniyatun Heniyatun
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 1 (2024): Vol 3 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9853

Abstract

Penelitian ini membahas peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan produk obat sirup yang dapat menyebabkan gagal ginjal akut pada anak-anak di Indonesia. Kasus ini terjadi akibat adanya cemaran zat berbahaya seperti Ethylene Glycol (EG), Diethylene glycol (DEG), dan Ethylene Glycol Butyl Ether (EGBE) dalam obat sirup, termasuk produk dari PT Afirma. Meskipun produk obat harus terdaftar dan mendapatkan izin edar dari BPOM, kasus gagal ginjal akut pada anak-anak tetap terjadi karena beberapa produk obat ditemukan mengandung cemaran di atas ambang batas. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis kualitatif, dengan sumber data primer dari wawancara dengan staff BPOM dan data sekunder berupa undang-undang, buku hukum, dan jurnal hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPOM, didukung oleh Unit Pelaksana Teknis di daerah, bertanggung jawab atas pengawasan obat pre-market dan post-market. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih belum maksimal karena uji sampel obat post-market tidak dilakukan secara menyeluruh, memungkinkan pemasok tidak bertanggung jawab memanfaatkan celah untuk memasarkan produk dengan cemaran di atas ambang batas. Untuk mengatasi kendala ini, BPOM perlu meningkatkan pengawasan post-market dan menemukan solusi yang relevan agar tidak terulangnya kejadian yang merugikan.
Gojek's Responsibility for Loss of Items on Gojek Indonesia's Go-Send Feature Salsabila Annisa Mahadewi; Heniyatun Heniyatun; Chrisna Bagus Edhita Praja; Bambang Tjatur Iswanto
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 2 (2024): Vol 3 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11946

Abstract

The development of new science and technology makes it easy for people to buy and sell online through the Tokopedia marketplace and delivery one day or same day. One of the one-day or sameday deliveries that the Gojek application has is the Gosend feature. Apart from making this feature easier for users, there is also a problem, namely that goods are lost during delivery by service providers from Gojek Indonesia. This research aims to analyze the legal relationship between the parties involved to determine the appropriate legal responsibility of Gojek Indonesia for loss of goods (iPad) as regulated in the Consumer Protection Law. This research uses a normative juridical method with a statutory approach. The research results show that PT. Gojek Indonesia has transferred responsibility for the problem of lost items in the form of iPads purchased through Tokopedia by not fully reimbursing the nominal value of the items lost. So the law should be able to break and provide justice for consumers because of the existence of standard agreements.
Legal Protection of Consumers in Renting Video Streaming Accounts Obtained Through The Marketplace Rizka Chellin Dwi Azizah; Chrisna Bagus Edhita Praja; Heniyatun Heniyatun; Bambang Tjatur Iswanto
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 4 (2024): Vol 3 No 4 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11953

Abstract

This study aims to determine the validity of the video streaming account rental agreement through the marketplace and the protection of consumers in renting video streaming accounts through the marketplace. This research uses normative research methods with a legislative approach and literature study and is presented descriptively the results of this study explain that the agreement that occurs between the video streaming application service provider in the marketplace and the application tenant does not fulfil the validity of the agreement according to Article 1320 of the Civil Code, namely regarding the requirements of a halal cause. The tenant has violated the terms and conditions set by the official video streaming application service provider. Legal protection cannot be given to users of video streaming application services obtained through the marketplace because the objective conditions of the agreement are not fulfilled, which makes the agreement null and void and is considered never to have occurred.
Pemberdayaan Masyarakat Tentang Tata Cara Membuat Akta Kelahiran dan Akta Kematian yang Telah Lewat Waktu di Desa Munggangsari Magelang Iswanto, Bambang Tjatur; Basri, Basri; Krisnan, Johny; Heniyatun, Heniyatun; Sulistyaningsih, Puji; Kurniaty, Yulia; Syafingi, Habib Muhsin
Borobudur Journal on Legal Services Vol 4 No 1 (2023): Vol 4 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/bjls.v4i1.8753

Abstract

Program pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di Desa Munggangsari, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Kepemilikan akta kelahiran ataupun kematian menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari program pencatatan sipil oleh negara kepada setiap masyarakat. Setiap warga negara diwajibkan memiliki akta otentik yang berkaitan dengan segala maca peristiwa hukum termasuk kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini yaitu penyuluhan hukum yang disampaikan dengan menggunakan materi power point. Hasil dari pengabdian ini yaitu meningkatkan pemahaman warga Desa Munggangsari serta peserta pengabdian ini memahami tata cara pengajuan akta kelahiran dan akta kematian meskipun telah lewat waktu
Co-Authors Achmad Fauzy Alviansah Adhisyah, Siti Vickie Dina Maulaya Agus Ginanjar, Muhammad Agus Ginanjar, Muhammad Anggraini, Ika Ari Asiyah, Yeni Atfan, Dzikrina Khusnaliani Awiek Prama Yudha Bambang Tjatur Iswanto Bambang Tjatur Iswanto, Bambang Tjatur Basri Basri Chandra Adcha Mita, Arasina Chandra Adcha Mita, Arasina Chrisna Bagus Edhita Praja Dakum Dakum, Dakum Dasep Nurjaman Deni Saerofi Dharma Panji Pratama, Yulio Elok Dwi Kusumastuti Endaryo, Dimas Bagas Fitri, Emilia Nur Gifary Tidar Pratama Habib Muhsin Syafingi Harlinda Prastyaningrum Hartini, Lita Hardiwati Hary Abdul Hakim Heni Hendrawati Heni Hendrawati Ika Ari Anggraini Johny Krisnan, Johny Kurnia Sakti Larasati, Ika Arum Maitsaa’ Jaudah, Tsuroyyaa Maulaya Adhiansyah, Siti Vickie Dina Maulaya Adhiansyah, Siti Vickie Dina Muhammad Bagus Boy Saputra Muhammad Rizqi Hidayatulah Muhammad, Fadil Nasitotul Janah Ni'ma Shofia Rohmah Noviasari, Dilli Trisna Nurdayanti, Annisa Nurwati Nurwati Nurwati Pawestri, Ros Prasetiyo, Adi Candra Puji Sulistyaningsih Puji Sulistysningsih Qotrunnada, Tiara Ramadhani, Sarah Budi Rizka Chellin Dwi Azizah Robiul Fitri Masithoh Rusdjijati, Retno Salsabila Annisa Mahadewi Saputri, Rischa Indah Sarah Zahwalisa Aisya Setiaji, Dwi Yoga Bayu Siti Anisah Siti Anisah Sri Margowati Suharso Suharso Suwarti, Siti Tarihoran, Muthiarahmi Widi Nugraheni Yeni Asiyah Yogi Satria Nugraha, Yogi Satria Yulia Kurniaty Yusuf Arifin