Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

Alternative Settlement of Dispute Results for the Election of Village Head to Realize Democracy in South Buton Indah Kusuma Dewi; Luh Putu Sudini; Hardin; Faais Mufaasir Ramadhan
Sociological Jurisprudence Journal Vol. 5 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.5.2.2022.112-118

Abstract

The emergence of prolonged Village Head Election Conflicts due to fanaticism and the harsh confrontation of supporters of the village head candidates who face to face fight for the victory of their respective candidates. Sometimes they even forget the value of democracy and undermine the ethical values ​​that have been embedded in village communities. The purpose of this study was to determine the resolution of the dispute over the election results of the Lawela Village Head in realizing democracy in South Buton and to find out the legal consequences of the South Buton Regent's decision on the cancellation of the results of the Lawela Village Head election, South Buton Regency. The method used in this research is normative juridical. The stages of the research method are preparation and administration, inventory of relevant laws and regulations, research, analysis of research results, preparation of research reports and Focus Group Discussion. Based on the above explanation, the legal consequence of the South Buton Regent's Decree Number 341 of 2019 concerning the Dispute Resolution of the Election Results of the Lawela Village Head, Batauga District, South Buton Regency in 2019 is that the results of the Lawela Village Head election in the Lawela Village Head Election become non-binding from the moment it is canceled or fixed. The legal consequences for the elected Village Head candidate in Lawela Village are being canceled as the elected Village Head candidate or as Lawela Village Head for the 2019-2015 periods and/or as the winner who has succeeded in obtaining the most votes based on the determination of the Lawela Village Head Election Committee in 2019.
Penyuluhan Hukum Tentang Lalu Lintas Di Kelurahan Palabusa Kota Bau-Bau Rizki Mustika Suhartono; Wa Ode Al Zarliani; Indah Kusuma Dewi; Ernawati Ernawati; Ni Ketut Diyan Cahyanti
Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 6 (2022): NOVEMBER 2022
Publisher : Pusat Riset Manajemen dan Publikasi Ilmiah Serta Pengembangan Sumber Daya Manusia Sinergi Cendikia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This community service aims to provide knowledge and understanding of the orderly traffic of the Palabusa Village community. This community service is expected to provide legal awareness to the community about the importance of obeying traffic for safety. The method used to implement the activity is counseling and asking and answering. The results and discussion, Community Service, is legal counseling involving Amaliah Work Lecture (KKA) students to provide legal counseling in front of the Palabusa Village community. Legal education on traffic is very much needed for all ages, considering that there are still many drivers, both teenagers, and adults, who do not obey traffic rules
THE MBOJO LOCAL WISDOM AS AN ALTERNATIVE FOR THE SETTLEMENT OF INDUSTRIAL RELATIONS DISPUTES Asri Wijayanti; Lelisari; Indah Kusuma Dewi; Chamdani; Satria Unggul Wicaksana Prakasa
PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH Vol 7 No 2 (2022)
Publisher : LKKI Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/petita.v7i2.151

Abstract

This study addresses the inability of workers to resolve industrial relations disputes, thus eliminating their rights. Being unable to settle industrial relations disputes can result in losses jobs, strikes, lockouts, demonstrations, defamation, destruction of property, or even the loss of one's life. These negative impacts greatly affect the peace and comfort of work, national security, and stability. These problems, among others, can be overcome through advocating for workers who are dealing with industrial relations disputes. Mechanisms for resolving industrial relations disputes often do not give satisfactory results or fail if they are carried out based on formal regulations. However, the advocacy model for workers in industrial relations disputes based on the local wisdom of the Mbojo Tribe, Bima, Nusa Tenggara, can be an alternative solution for both anticipating industrial relations disputes that cannot be resolved and for achieving social justice for workers without harming employers. The purpose of this study is to describe the substance and procedure for resolving industrial relations disputes based on the local wisdom of the Mbojo Tribe, Bima, Nusa Tenggara, which is based on Islamic sharia. This legal research uses a conceptual and historic legislative approach. The results of the research find that the local wisdom of the Mbojo tribe written in the BO book can be the basis for alternative solutions that can build an industrial relations dispute resolution system that is closer to the sense of community justice than the current system. Abstrak: Problem dalam penelitian ini, yaitu adanya ketidakmampuan pekerja dalam menyelesaikan sengketa hubungan industrial yang menghilangkan haknya. Tidak dapat terselesainya sengketa hubungan industrial, dapat mengakibatkan kerugian, terjadinya mogok, lock out, unjukrasa, demonstrasi, pencemaran nama baik, pengrusakan barang milik orang lain sampai dengan hilangnya nyawa seseorang. Dampak negatif ini, sangat mempengaruhi ketenangan dan kenyamanan kerja, keamanan dan stabilitas nasional. Problem ini diantaranya akan dapat diatasi melalui advokasi kepada pekerja dalam menghadapi sengketa hubungan industrial. Mekanisme upaya penyelesaian sengketa hubungan industrial, seringkali belum memberikan hasil yang memuaskan atau gagal apabila dilakukan berdasarkan kebenaran formal. Model advokasi pada pekerja dalam sengketa hubungan industrial berbasis kearifan lokal Suku Mbojo, Bima, Nusa Tenggara, akan dapat menjadi alternatif solusi atas antisipasi terjadinya sengketa hubungan industrial yang tidak dapat terselesaikan, serta untuk mencapai keadilan sosial bagi pekerja tanpa merugikan pemberi kerja. Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan substansi dan prosedur penyelesaian sengketa hubungan industrial berbasis kearifan lokal Suku Mbojo, Bima, Nusa Tenggara, berdasarkan syariah Islam. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan konseptual dan sejarah. Hasil penelitian yang diperoleh adalah kearifan lokal suku Mbojo yang tertulis dalam kitab BO dapat menjadi dasar alternatif solusi untuk membangun sistem penyelesaian sengketa hubungan hubungan industrial yang lebih dekat dengan rasa keadilan masyarakat. Kata Kunci: Sengketa Hubungan Industrial, Suku Mbojo, Kearifan Lokal, Kitab BO, Hukum Islam
PENYULUHAN HUKUM PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Mashendra Mashendra; Indah Kusuma Dewi; Masdiana Masdiana; Amrun Kahar; LaOde Muhammad Karim; Hadi Supriyanto; Richard Zeldi Putra
SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 4 (2022): SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Desember 2022
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/swarna.v1i4.164

Abstract

ekonomi tidak terpenuhi, tuntutan istri cukup tinggi, rasa cemburu, prasangka berlebihan, minim penyuluhan hukum pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan artikel ini untuk menjelaskan penyuluhan hukum pencegahan kekerasan dalam rumah tangga untuk mewujudkan keluarga harmoni di desa Galanti Kecamatan Wolowa Kabupaten Buton. Metode yang digunakan dalam program pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode pemberdayaan. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum pencegahan kekerasan dalam rumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang harmoni, dapat membantu masyarakat dalam memahami penyakit masyarakat terutama kekerasan fisik maupun kekerasan non fisik serta solusi menyelesaikan permasalahan hukum materi tersebut. Adapun isi materi yang disampaikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat yakni menjelaskan jenis kekerasan dalam rumah tangga dan solusi alternative penyelesaian kekerasan serta tips membangun keluarga harmoni. Tanggapan masyarakat adanya kegiatan tersebut sangat senang, terutama membahas pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, peserta juga sangat respon untuk kegiatan penyuluhan hukum ini untuk tetap dilakukan secara kesinambungan.
PELATIHAN PEMBUATAN MINYAK KELAPA MURNI (VCO) DENGAN CARA FERMENTASI UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR DI KELURAHAN MAWASANGKA KABUPATEN BUTON TENGAH La Aba; Hardin Hardin; Indah Kusuma Dewi; Yanti Yanti; Safrina Safrina; Wa Ode Hasdiana HS; Mita Andriani
Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2022): Agustus
Publisher : FKIP Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.813 KB) | DOI: 10.29303/jppm.v5i3.3873

Abstract

Indonesia merupakan negara yang memiliki lahan tanaman kelapa terbesar di dunia dengan luas areal 3,88 juta hektar. Daging buah kelapa utamanya diolah sebagai minyak kelapa kasar, virgin Coconut Oil (VCO), dan gula kelapa. Minyak kelapa murni atau Virgin Coconut Oil (VCO) merupakan salah satu produk olahan dari buah kelapa yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengolah buah kelapa menjadi minyak kelapa murni (VCO) secara fermentasi menggunakan ragi roti dan untuk mengembangkan peluang wirausaha bagi ibu-ibu di Kelurahan Mawasangka Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi pemberian materi, cara pembuatan minyak secara fermentasi, analisis peluang usaha, pelatihan pembuatan VCO secara fermentasi dan proses pengemasan. Pelatihan pembuatan minyak kelapa murni (VCO) secara fermentasi berhasil dengan baik dan menghasilkan VCO yang memiliki warna bening seperti air dengan bau khas kelapa segar.
PEMELIHARAAN HUTAN PRODUKSI DENGAN CARA PENANAMAN TANAMAN PENYANGGA DI KELOMPOK TANI HUTAN BATU EJAE OLEH KKNT GEL. 108 UNIVERSITAS HASANUDDIN Faais Mufaasir Ramadhan; H a r d i n; Indah Kusuma Dewi; Y u r f i a h; Faradiba Tsani Arif; Fitrah Nur Akbar; Gilang Aprian; Dewi Purnamasakty; F a t m a w a t i; Fatkhatun Naimah; Farikha Aulia; S a m s i n a r; Gregorius Wahyu Gusti Tanditasik
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Vol 7 No 2 (2023): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pkm.v7i2.2492

Abstract

Desa Rappa merupakan salah satu Kawasan hutan produksi yang terletak di wilayah Kecamatan Tonra Kabupaten Bone dengan luas 32.50 km2, yang terdiri dari dua dusun, enam Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah penduduk keadaan terakhir Tahun 2021 sebanyak 1033 jiwa. Kegiatan pengabdian ini diawali dengan melakukan sosialisasi pada masyarakat Desa Rappa tentang tanaman penyangga serta pembuatan proposal pengajuan bibit kepada Kesatuan Pengelola Hutan (KPH), hingga melakukan penanaman bibit secara bersama-sama antara masyarakat, pemerintah desa dan mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata. Hasil pengabdian dari sosialisasi dan penanaman bersama ini untuk memperoleh hasil produksi hutan serta melindungi kawasan hutan terutama pemukiman di sekitar lereng. Peningkatan pengetahuan ini tidak hanya dapat memanfaatkan hasil produksi hutan, melainkan sebagai tanaman yang dapat melindungi hutan.
PENYULUHAN HUKUM PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Mashendra Mashendra; Indah Kusuma Dewi; Masdiana Masdiana; Amrun Kahar; LaOde Muhammad Karim; Hadi Supriyanto; Richard Zeldi Putra
SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 4 (2022): SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Desember 2022
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/swarna.v1i4.164

Abstract

ekonomi tidak terpenuhi, tuntutan istri cukup tinggi, rasa cemburu, prasangka berlebihan, minim penyuluhan hukum pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan artikel ini untuk menjelaskan penyuluhan hukum pencegahan kekerasan dalam rumah tangga untuk mewujudkan keluarga harmoni di desa Galanti Kecamatan Wolowa Kabupaten Buton. Metode yang digunakan dalam program pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode pemberdayaan. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum pencegahan kekerasan dalam rumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang harmoni, dapat membantu masyarakat dalam memahami penyakit masyarakat terutama kekerasan fisik maupun kekerasan non fisik serta solusi menyelesaikan permasalahan hukum materi tersebut. Adapun isi materi yang disampaikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat yakni menjelaskan jenis kekerasan dalam rumah tangga dan solusi alternative penyelesaian kekerasan serta tips membangun keluarga harmoni. Tanggapan masyarakat adanya kegiatan tersebut sangat senang, terutama membahas pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, peserta juga sangat respon untuk kegiatan penyuluhan hukum ini untuk tetap dilakukan secara kesinambungan.
PROSES PENGOLAHAN UBI KAYU MENJADI KAOPI DAN SOLUSI PEMASARANNYA PADA KELOMPOK WANITA TANI (KWT) BANGUN SEJAHTERA DI KABUPATEN BUTON SELATAN Hardin; Indah Kusuma Dewi; Yurfiah; Asriandi; Faais Mufaasir Ramadhan; Darojatun Andara
BAKTIMU : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 1 (2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37874/bm.v2i1.379

Abstract

Kelompok Wanita Tani Bangun Sejahtera Desa Bola Kecamatan Batauga, mampu untuk menerapkan dan memanfaatkan hasil olahan sesuai dengan tahapan dalam manajemen di mana tahapan tersebut dimulai dari pemilihan bahan baku, pengelolaan atau pengolahan produk, pengemasan hingga memasarkan produk di dukung dengan ketersediaan bahan baku Ubi kayu yang cukup mudah untuk didapatkan merupakan factor penentu lancarnya proses produksi Kaopiku. Produk tersebut berbahan dasar ubi kayu yang merupakan komoditas unggul di Desa Bola Kecamatan Batauga. Melalui kegiatan pengabdian ini, maka usaha Kaopiku bangkit kembali terutama dalam hal pemasaran yaitu secara offline, karena telah dipasarkan ke beberapa minimarket yang ada di Kota Baubau dan juga melalui promosi secara online. Selain itu juga ada produk turunan yang ikut diproduksi yaitu Brownies Kaopiku, Nastar Kaopiku, Bolu Gulung Kaopiku dan Bolu Mentega Kaopiku Untuk produk turunan Kaopiku, diproduksi sesuai pesanan konsumen sehingga produk turunan yang diperoleh setiap harinya berbeda-beda  Untuk UMKM Kaopiku diharapkan kedepannya dapat memperluas jaringan pemasaran baik offline maupun online agar lebih di kenal lagi oleh orang banyak, sehingga mampu meningkatkan permintaan produk dan pendapatan usaha.
ANALISIS HUKUM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS LOCAL WISDOM DALAM MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI DI KABUPATEN KULON PROGO Dewi, Indah Kusuma; Sapardiyono, Sapardiyono; Hardin, Hardin; Ramadhan, Faais Mufaasir; Andara, Darojatun
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2024): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/rj.v4i1.115

Abstract

The general principles of good governance were originally part of unwritten law and constitute ethical values that must be adhered to by state administrators both at the center and in the regions. These principles come from ethical values that have developed in society and have long been practiced by local people. Therefore, it can be said that these values were developed based on local wisdom and developed in society. These values were developed in the Regional Government System with the aim of improving public services in the context of Bureaucratic Reform. The aim of this research is to find out the Local Wisdom-based Regional Government System in the Kulon Progo Regency Government, to find out the General Principles of Good Governance (AAUPB) which can be the basis for Bureaucratic Reform of the Local Wisdom-based Regional Government System in the Kulon Progo Regency Government. The research methods used are normative juridical and empirical juridical The results of the research show that the Government System in the Regional Government of Kulon Progo Regency is based on the Specialty of the Special Region of Yogyakarta as contained in Article 7 paragraph (2) of Law Number 13 of 2012 concerning the Specialty of the Special Region of Yogyakarta. However, implementation in Kulon Progo Regency only consists of 4 (pillars), namely DIY Regional Government institutions, culture, land and spatial planning. Regarding the pillars of procedures for filling positions, positions, duties and authority of the Governor and Deputy Governor, they are only implemented in the Yogyakarta Special Region Province. The Satriya Government Culture which was prepared based on the Regulation of the Governor of the Special Region of Yogyakarta Number 53 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Government Culture and which is an implementation of the Javanese Hamemayu Hayuning Bawana philosophy so that government cultural values can be implemented in the personal selves of officials within the Kulon Progo Regency Government is an actualization General Principles of Good Government (AUPB)
Law enforcement over illegal fishing to protect coral reefs during the Covid-19 pandemic in Buton Dewi, Indah Kusuma; Hardin, Hardin; Asdin, Asdin
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 30 No. 1 (2022): March
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/ljih.v30i1.18127

Abstract

The purpose of this study was to determine the role and obstacles faced by Fishery Civil Servant Investigators (FCSI) in the prevention and handling of Fisheries Crimes in the Buton Regency. With empirical legal methods, research data were obtained from direct interviews, showing that in 2018 there were two cases of destructive fishing using the fish bombing method, three cases in 2019, namely one case of fish bombing and two cases of exploitation of protected marine habitats, while in 2020 and 2021, there were two cases of fish bombing each. The results showed that Fisheries FCSI’s role constitutes prevention and prosecution for fisheries crime involving the destruction of ships that do not have permits for fishing vessels with sizes above 5 GT, exploitation of protected fish habitats, and fishing vessels failing to demonstrate proper seaworthiness. Fisheries crime cases that occur are fishing practices that involve the destruction of fish resources and aquatic habitats such as fish bombing, fish anesthesia, and the use of cyanide poison. Law enforcement during the covid-19 pandemic over these cases is carried out online at the witness examination stage or at a stage that involves the investigation of the suspect through a video conference interview. Provided that there is a Summoning Letter, based on Article 112 of the Criminal Procedure Code, the obstacles experienced by the Fisheries FCSI are influenced by internal factors in the form of lack of quality and quantity of supervision facilities and infrastructure, human resources, budget, and poor handling of evidence. Meanwhile, external factors involve the lack of public awareness to prevent the occurrence of fisheries crime, the lack of supporting facilities and infrastructure for the Supervisory Community Group, and weak coordination between law enforcement institutions.