Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

ADANYA PERIKATAN YANG TIMBUL DAN MENGIKAT AKIBAT DARI PERJANJIAN KERJA Nadiyah Farhah Mashuri; Addina Sabyla Ahsanicka; Shafira El Zahra; Ruth Hanna Nainggolan; Surahmad, Surahmad
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i12.7184

Abstract

Perjanjian kerja merupakan salah satu landasan hubungan kerja, sehingga menimbulkan perikatan atau hubungan hukum antara para pihak sehingga menimbulkan hak dan kewajiban. Dengan adanya perikatan diharapkan hak dan kewajiban para pihak dapat dilaksanakan secara adil. Namun pada kenyataannya sering kali muncul permasalahan yang dapat merugikan salah satu pihak, khususnya pekerja. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan analisis mendalam mengenai dasar hukum mengenai perjanjian kerja dan mengapa perjanjian tersebut mengikat bagi pembuatnya. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi dan menganalisis mekanisme perlindungan hukum bagi pekerja ketika menghadapi permasalahan yang timbul akibat kontrak kerja. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih jelas mengenai pentingnya perlindungan hukum dalam hubungan kerja dan mendorong terciptanya praktik kerja yang adil dan berkelanjutan.
SENGKETA PERJANJIAN TIDAK BERNAMA : PENYELESAIAN DAN MEKANISME HUKUM NON-NAMED AGREEMENT DISPUTES: SETTLEMENT AND LEGAL MECHANISM Rizka Nurhanifa Amelia; Shaffa Nathaniela; Yasmeen Auliandini Arafah; Nirindah Daniella Sembiring; Surahmad, Surahmad
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i12.7933

Abstract

Unnamed agreement or innominaat agreement is an agreement that is not specifically regulated in law. This agreement was born from the principle of freedom of contract in society so that according to the needs of the community and the name of the agreement will be adjusted to the needs of the parties entering into the agreement. This has led to a lot of conflicts or disputes over unnamed agreements. Unnamed agreement disputes in contract law often pose complex legal challenges, given the lack of clarity regarding the specific arrangements in this unnamed agreement and the resolution of disputes that arise. Using a qualitative method, this article will discuss the validity of agreements, the principle of freedom of contract, identify the main sources of disputes related to non-named agreements and effective dispute resolution.
Mediation Agreement in A Contested Divorce Case in Cibinong District Court Permata, Cindy; Surahmad, Surahmad
Law Development Journal Vol 6, No 4 (2024): December 2024
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.6.4.514-524

Abstract

This research aims to analyze the consideration of amicable agreements in the mediation process in cases of contested divorce at the Cibinong District Court and identify the factors that influence the success and failure of mediation. As an alternative dispute resolution method, mediation has a strategic role in creating more humane and sustainable solutions. The results showed that amicable agreements in mediation are based on the principles of justice and benefit, which provide solutions more quickly, flexibly, and reduce emotional conflict compared to the litigation process. Mediation is an effective alternative for resolving disputes in divorce cases, especially regarding sensitive issues such as child custody and division of joint property. The success of mediation is influenced by several key factors, including the willingness of both parties to compromise, the competence of the mediator, and a conducive mediation atmosphere. The professionalism of the mediator is crucial to the success of this process, as they act as a neutral facilitator who helps the parties find a common solution. On the other hand, mediation failure is often caused by high emotional conflict, distrust, lack of commitment to resolve the dispute, and the absence of one of the parties. This study concludes that mediation can be an effective instrument in resolving divorce cases when supported by good communication, the commitment of the parties, and the support of a professional mediator. These findings make an important contribution to understanding the importance of strengthening the mediation process to improve the efficiency of the justice system and reduce the negative impact of divorce.
Legal Perspectives on Debtor's Responsibility in Fiduciary Guarantee Violations Under the Inbezitstelling Doctrine Azizah, Azizah; Surahmad, Surahmad
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 21 Nomor 1 Februari 2025
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.12102

Abstract

A fiduciary guarantee is a type of special guarantee based on article 1132 which is included in material guarantees interpreted as absolute rights. In Indonesia, there are cases of default committed by debtors against debtors on fiduciary guarantees. Among the incidents that took place in Indonesia is the case in Decision Number 27/Pdt.G.S/2022/PN SGN. In this case, default occurred because the debtor did not fulfill his obligation to pay installments 3 times and did not hand over the fiduciary guarantee object after defaulting in paying off his debt. The urgency of this research is related to the responsibility of the defaulting debtor and the handover of the fiduciary guarantee object based on the legal principle of guarantees, namely the principle of inbezitstelling. To analyze this case, a qualitative method and a normative juridical approach were used by applying the Case Approach, the Legislation Approach, and the Conceptual Approach. This is because this research is based on doctrine, library sources and analyzes real cases that are related to the law. The creditor's rights are not fulfilled by the debtor based on the principal agreement between the two parties, so that the debtor must fulfill the principal agreement in the form of handing over the fiduciary guarantee object.
Analisa Penggunaan Ampas Tebu Sebagai Bahan Bakar Alternatif Di Pabrik Gula Komering PT Lajuperdana Indah Surahmad, Surahmad; Ali, M.; King, Martin Luther
Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis Vol. 2 No. 1 (2024): Juli - Desember
Publisher : CV.ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jepag.v2i1.2180

Abstract

Metode penelitian yang digunakan meliputi studi pustaka dan menghitung data secara langsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pada produksi gula di PG Komering PT Lajuperdana Indah dari perhitungan analisa di pabrik. diketahui nilai kalor paling rendah terdapat pada data ke 3 dengan perolehan 1.799,4 kCal/kg dibandingkan dengan data ke 2 yaitu 1.914,6 kCal/kg dan data ke 1 dengan perolehan nilai kalor paling tinggi dengan angka 2.147,5 kCal/kg. Dari nilai kalor tersebut bisa mengetahui konsumsi bahan bakar. Data 1 dengan konsumsi bahan bakar 62.090,6 data 2 dengan konsumsi bahan bakar 73.926,9 dan data 3 dengan konsumsi bahan bakar 80.497,6. Semakin rendah kadar kalor bahan bakar semakin rendah efesiensi boiler yang dibutuhkan. Semakin tinggi nilai karbon semakin tinggi massa udara yang dibutuhakanSemakin tinngi nilai karbon semakin tinggi data udara teoritis yang diperlukan.penggunaan bahan bakar ditentukan oleh efesiensi boiler semakin rendah efesiensi semakin tinggi konsumsi bahan bakar
KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DAN PEMBAGIAN WARISAN TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DAN WARGA NEGARA ASING Virginia Tarida Ronauli Tampubolon; Jesamine Margareth Kayla Sidabutar; Rizka Nurhanifa Amelia; Jessika Stefany Dyana; Surahmad, Surahmad
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i7.12209

Abstract

Perkawinan merupakan suatu ikatan batin yang sah menurut hukum antara pria dan wanita sebagai suami istri. Biasanya perkawinan dilakukan oleh seorang dengan lainnya dalam suatu negara, namun tak menutup kemungkinan adanya perkawinan yang mana pasangan kawin tersebut memiliki kewarganegaraan yang berbeda, maka perkawinan ini disebut sebagai perkawinan campuran. Dalam hukum perdata diatur pula mengenai perkawinan campuran, kedudukan harta bersama, serta hak waris bagi anak mereka. Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki dwi kewarganegaraan lalu berhak memilih kewarganegaraan mereka saat menginjak usia 18 tahun. Dalam menulis jurnal ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif. Dalam pembagian harta bersama, akan tunduk pada ketentuan yang mengatur harta bersama, yang umumnya mengacu pada hukum Indonesia, terutama jika suami atau istri yang WNA telah memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Namun jika suami atau istri WNA yang tidak berpindah kewarganegaraan menjadi WNI maka pengaturan harta bersama akan tunduk pada hukum negara asal WNA tersebut. Hukum perdata mengatur pula tentang hak waris anak sah hasil perkawinan campuran dan tidak sah yaitu anak luar kawin namun ayah dan ibu anak ini memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Dalam implementasinya sering terjadi konflik dalam pembagian harta bersama akibat adanya perbedaan sistem hukum yang dianut. Lalu adanya perbedaan pembagian waris antara anak sah hasil perkawinan campuran dan tidak sah yaitu anak luar kawin namun ayah dan ibu anak ini memiliki kewarganegaraan yang berbeda.
The Application Analysis of Article 1365-Civil Code Towards The Responsibility of E-Commerce Platforms for Products Sale with Changed Brandings Without Permission Monalisa, Angelia Carla; Surahmad, Surahmad
Law Development Journal Vol 7, No 2 (2025): June 2025
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.7.2.144-161

Abstract

The background of this research is based on the rapid development of e-commerce which has led to an increase in the circulation of branded products that have been altered without permission. This action has the potential to harm brand owners and create an unhealthy trading climate in the digital world. This study aims to analyze the application of Article 1365 of the Civil Code (KUHPer) to e-commerce platforms that facilitate the sale of branded products that have been altered without permission, as well as to examine the role of platforms in protecting intellectual property rights in the world of e-commerce. The method used is a normative legal approach that emphasizes the analysis of legal regulations and related literature. The results of the study indicate that e-commerce platforms can be held liable for unlawful acts related to the sale of branded products that have been altered without permission, especially if there is evidence of negligence or an active role in allowing the practice. This study also found that the protection of intellectual property rights in e-commerce still requires strengthening regulations and more effective supervision to prevent violations that are detrimental to the parties involved.
Legal Analysis of Default in Oral Lease Agreement (Case Study of Supreme Court Decision No. 2368 K/Pdt/2019) Dantjie, Angel Heraria; Surahmad, Surahmad
Jurnal Daulat Hukum Vol 8, No 2 (2025): June 2025
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v8i2.45526

Abstract

Agreements are one of the main sources of civil legal relations in Indonesia. In practice, agreements are not always stated in written form, but are often made orally. This raises legal issues when a breach of contract occurs and the injured party files a lawsuit in court. This journal discusses the Supreme Court Decision No. 2368 K/Pdt/2019 between Flavianus Fexa versus Cau Phen as a concrete example of the validity of oral agreements and their proof in civil procedural law. The analysis focuses on the application of Articles 1320, 1234, and 1238 of the Civil Code and the Supreme Court's considerations in declaring the defendant in breach of contract. Although the plaintiff's lawsuit was rejected at the District Court and High Court levels due to the absence of written evidence, the Supreme Court granted the cassation by emphasizing the importance of substantial justice and the validity of proof through other evidence such as witnesses and summons letters. This decision confirms that oral agreements remain valid as long as they meet the elements of an agreement, have a clear object, and can be proven. In addition, this decision can also be an important precedent in the practice of Indonesian civil law, considering that many people still make agreements verbally. The conclusion of this Journal emphasizes the importance of legal protection for oral agreements and the flexibility of judges in upholding substantive justice compared to mere procedural formalities.
Legal Risk Transformation: Loss of Creditors' Enforcement Rights of Third-Party Fiduciary Guarantees Objects Due to Lack of Registration Sulastri, Sulastri; Nugroho, Andrianto Adhi; Surahmad, Surahmad
Bacarita Law Journal Vol 6 No 1 (2025): August (2025) BACARITA Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/bacarita.v6i1.21098

Abstract

This study analyzes the shift in legal risk resulting from negligence in registering fiduciary guarantees and the superiority of protection for bona fide third parties. The primary objective is to examine how a creditor's failure to register a fiduciary guarantee transforms property rights into personal claims against the debtor, as well as to analyze how the protective principle of Article 1977 of the Civil Code nullifies the creditor's right of execution under a fiduciary guarantee deed. The research method used is normative legal analysis, employing a literature review approach to examine relevant legislation, legal doctrine, and case law pertaining to fiduciary collateral, property law, and third-party protection. Primary and secondary data are analyzed qualitatively to construct a coherent legal argument. The research findings indicate that the registration of fiduciary collateral is crucial in creating in rem property rights, providing executory power and enforceability against third parties. Failure to register results in the degradation of the creditor's rights to mere personal claims, which are vulnerable to legal risks. Furthermore, the existence of Article 1977 of the Civil Code effectively protects bona fide third parties who acquire movable property subject to fiduciary collateral. This protection nullifies the creditor's right to execute on the property, forcing the creditor to seek only personal compensation from the debtor. This underscores that without valid registration, creditors face significant risks, highlighting the importance of compliance with registration procedures for legal certainty
Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan yang Dilaksanakan dengan Pemalsuan Identitas Sudarso, Mohammad Akbar; Surahmad, Surahmad
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.8971

Abstract

The purpose of this research was to explore the Indonesian legal perspective on identity falsification in marriage, especially in the context of the validity and legal consequences of this action. Marriage is a physical and mental bond between a man and a woman husband also wife, purposed to hold happiness and also create an eternal family (household) based on the Almighty God, regulated in Law Number 1 of 1974 concerning marriage. Falsification of identity in marriage, as evidenced in the Jambi District Court decision 265/pid.sus/2022/PN jmb, is a prevalent issue. This research employs a normative juridical research technical using a case approach also a statutory approach. The findings indicate that identity forgery in marriage can invalidate the marriage, as per the Jambi District Court decision 265/pid.sus/2022/PN jmb. However, this case highlights the lack of justice for the victim/witness, namely Nuar Aini Yuni Saputri. There are still material and immaterial losses that have not been fulfilled, including the victim's family not receiving back the money from the defendant's fraud. Moreover, the victim continues to face harassment due to her invalid marriage. This research emphasizes the urgency of addressing identity falsification in marriage within the Indonesian legal framework. It also underscores the need for justice to be served fully, ensuring that victims of identity falsification receive appropriate restitution and protection from further harm. Tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi perspektif hukum Indonesia terhadap pemalsuan identitas dalam perkawinan, khususnya dalam konteks keabsahan dan akibat hukum dari tindakan tersebut, khususnya tentang pemalsuan identitas dalam perkawinan dan konsekuensi hukum bagi pelaku pemalsuan identitas yang melakukan pelanggaran perkawinan yang diatur dalam UU No.  1 tahun 1974. Perkawinan merupakan ikatan fisik dan mental di antara pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri untuk meraih kebahagiaan dan mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang abadi berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa seperti yang diatur dalam UU No.  1/1974 tentang perkawinan. Pemalsuan identitas dalam perkawinan merupakan  isu yang sering terjadi di tanah air. Hal ini menjadi penting diangkat dalam penelitian ini untuk menemukan konsekuensi hukum bagi pelaku pelanggaran identitas pada perkawinan sesuai dengan UU Perkawinan no 1 tahun 1974. Penelitian ini  menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemalsuan identitas dan gelar yang dilakukan oleh terdakwa saat melakukan perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan identitas dan gelar dalam perkawinan dapat membatalkan suatu perkawinan. Namun demikian, pada putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 265/pid.sus/2022/PN jmb masih ada kerugian materiil dan imateriil yang yang dialami korban/saksi yang belum terbayarkan. Seharusnya korban pemalsuan identitas menerima restitusi yang sesuai dan perlindungan dari bahaya lebih lanjut.