Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DAN PEMBAGIAN WARISAN TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DAN WARGA NEGARA ASING Virginia Tarida Ronauli Tampubolon; Jesamine Margareth Kayla Sidabutar; Rizka Nurhanifa Amelia; Jessika Stefany Dyana; Surahmad, Surahmad
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i7.12209

Abstract

Perkawinan merupakan suatu ikatan batin yang sah menurut hukum antara pria dan wanita sebagai suami istri. Biasanya perkawinan dilakukan oleh seorang dengan lainnya dalam suatu negara, namun tak menutup kemungkinan adanya perkawinan yang mana pasangan kawin tersebut memiliki kewarganegaraan yang berbeda, maka perkawinan ini disebut sebagai perkawinan campuran. Dalam hukum perdata diatur pula mengenai perkawinan campuran, kedudukan harta bersama, serta hak waris bagi anak mereka. Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki dwi kewarganegaraan lalu berhak memilih kewarganegaraan mereka saat menginjak usia 18 tahun. Dalam menulis jurnal ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif. Dalam pembagian harta bersama, akan tunduk pada ketentuan yang mengatur harta bersama, yang umumnya mengacu pada hukum Indonesia, terutama jika suami atau istri yang WNA telah memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Namun jika suami atau istri WNA yang tidak berpindah kewarganegaraan menjadi WNI maka pengaturan harta bersama akan tunduk pada hukum negara asal WNA tersebut. Hukum perdata mengatur pula tentang hak waris anak sah hasil perkawinan campuran dan tidak sah yaitu anak luar kawin namun ayah dan ibu anak ini memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Dalam implementasinya sering terjadi konflik dalam pembagian harta bersama akibat adanya perbedaan sistem hukum yang dianut. Lalu adanya perbedaan pembagian waris antara anak sah hasil perkawinan campuran dan tidak sah yaitu anak luar kawin namun ayah dan ibu anak ini memiliki kewarganegaraan yang berbeda.
The Application Analysis of Article 1365-Civil Code Towards The Responsibility of E-Commerce Platforms for Products Sale with Changed Brandings Without Permission Monalisa, Angelia Carla; Surahmad, Surahmad
Law Development Journal Vol 7, No 2 (2025): June 2025
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.7.2.144-161

Abstract

The background of this research is based on the rapid development of e-commerce which has led to an increase in the circulation of branded products that have been altered without permission. This action has the potential to harm brand owners and create an unhealthy trading climate in the digital world. This study aims to analyze the application of Article 1365 of the Civil Code (KUHPer) to e-commerce platforms that facilitate the sale of branded products that have been altered without permission, as well as to examine the role of platforms in protecting intellectual property rights in the world of e-commerce. The method used is a normative legal approach that emphasizes the analysis of legal regulations and related literature. The results of the study indicate that e-commerce platforms can be held liable for unlawful acts related to the sale of branded products that have been altered without permission, especially if there is evidence of negligence or an active role in allowing the practice. This study also found that the protection of intellectual property rights in e-commerce still requires strengthening regulations and more effective supervision to prevent violations that are detrimental to the parties involved.
Legal Analysis of Default in Oral Lease Agreement (Case Study of Supreme Court Decision No. 2368 K/Pdt/2019) Dantjie, Angel Heraria; Surahmad, Surahmad
Jurnal Daulat Hukum Vol 8, No 2 (2025): June 2025
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v8i2.45526

Abstract

Agreements are one of the main sources of civil legal relations in Indonesia. In practice, agreements are not always stated in written form, but are often made orally. This raises legal issues when a breach of contract occurs and the injured party files a lawsuit in court. This journal discusses the Supreme Court Decision No. 2368 K/Pdt/2019 between Flavianus Fexa versus Cau Phen as a concrete example of the validity of oral agreements and their proof in civil procedural law. The analysis focuses on the application of Articles 1320, 1234, and 1238 of the Civil Code and the Supreme Court's considerations in declaring the defendant in breach of contract. Although the plaintiff's lawsuit was rejected at the District Court and High Court levels due to the absence of written evidence, the Supreme Court granted the cassation by emphasizing the importance of substantial justice and the validity of proof through other evidence such as witnesses and summons letters. This decision confirms that oral agreements remain valid as long as they meet the elements of an agreement, have a clear object, and can be proven. In addition, this decision can also be an important precedent in the practice of Indonesian civil law, considering that many people still make agreements verbally. The conclusion of this Journal emphasizes the importance of legal protection for oral agreements and the flexibility of judges in upholding substantive justice compared to mere procedural formalities.
Legal Risk Transformation: Loss of Creditors' Enforcement Rights of Third-Party Fiduciary Guarantees Objects Due to Lack of Registration Sulastri, Sulastri; Nugroho, Andrianto Adhi; Surahmad, Surahmad
Bacarita Law Journal Vol 6 No 1 (2025): August (2025) BACARITA Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/bacarita.v6i1.21098

Abstract

This study analyzes the shift in legal risk resulting from negligence in registering fiduciary guarantees and the superiority of protection for bona fide third parties. The primary objective is to examine how a creditor's failure to register a fiduciary guarantee transforms property rights into personal claims against the debtor, as well as to analyze how the protective principle of Article 1977 of the Civil Code nullifies the creditor's right of execution under a fiduciary guarantee deed. The research method used is normative legal analysis, employing a literature review approach to examine relevant legislation, legal doctrine, and case law pertaining to fiduciary collateral, property law, and third-party protection. Primary and secondary data are analyzed qualitatively to construct a coherent legal argument. The research findings indicate that the registration of fiduciary collateral is crucial in creating in rem property rights, providing executory power and enforceability against third parties. Failure to register results in the degradation of the creditor's rights to mere personal claims, which are vulnerable to legal risks. Furthermore, the existence of Article 1977 of the Civil Code effectively protects bona fide third parties who acquire movable property subject to fiduciary collateral. This protection nullifies the creditor's right to execute on the property, forcing the creditor to seek only personal compensation from the debtor. This underscores that without valid registration, creditors face significant risks, highlighting the importance of compliance with registration procedures for legal certainty
Pelaksanaan Program Sosialisasi Dan Pendampingan Santri Di Mts Al-Husna Depok Jawa Barat Dalam Rangka Antisipasi Terjadinya Diskriminasi Dan Kekerasan: Implementation of the Santri Socialization and Assistance Program at Mts Al-Husna Depok, West Java in Anticipation of the Occurrence Discrimination and Violence Satino, Satino; Suherman, Suherman; Wahyuningsih, Yuliana Yuli; Surahmad, Surahmad
Jurnal Abdimas Le Mujtamak Vol. 3 No. 2 (2023): Le MUJTAMAK 2023: Juli - Desember
Publisher : Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jal.v3i2.735

Abstract

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak adalah buah hati yang tak ternilai harganya bagi sebuah keluarga, maka dari itu saling menjaganya untuk tumbuh baik, dan berkembang sebagaimana yang diharapkan adalah merupakan kewajiban mutlak bagi kedua orang tua yaitu ayah dan ibu. Bagaimana memilih Pendidikan yang baik, pergaulan yang baik, lingkungan yang mendukkung sudah sepantasnya orang tua wajib mengarahkan anak, karena anak merupakan calon pemimpin masa depan bangsa, maka saat ini  program sosialisasi dan pendampingan untuk siswa di MTS Al-Husna Depok, dalam rangka mencegah diskriminasi dan kekerasan terhadap anak. Program ini mencakup berbagai kegiatan seperti konseling, pendampingan, dan workshop tentang pendidikan karakter, penyelesaian konflik, dan hak asasi manusia. Artikel ini menekankan pentingnya pencegahan dan intervensi dini dalam mengatasi kekerasan dan diskriminasi di MTS. Program ini telah berhasil meningkatkan kesadaran di antara siswa, guru, dan orang tua tentang pentingnya mencegah kekerasan dan diskriminasi, dan telah membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan inklusif. Artikel ini menyimpulkan bahwa program sosialisasi dan pendampingan dapat efektif dalam mengurangi kekerasan dan diskriminasi di MTS, dan merekomendasikan agar program serupa diimplementasikan di sekolah lain. Proses penelitian meliputi tahap persiapan, perizinan, perolehan dan pengumpulan data, pelaksanaan, pelaporan, dan publikasi dalam jurnal pengabdian masyarakat. Tahap pelaksanaan meliputi diskusi dengan mitra mengenai peran, diskusi dengan stakeholder dan psikolog, komunikasi dengan mitra mengenai kesulitan yang mungkin terjadi, koordinasi bersama orang tua dan anak sesuai dengan program yang disepakati, dan melaporkan kemajuan setelah koordinasi dengan mitra.
Pertanggungjawaban PT Birotika Semesta Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pengangkutan Barang Surahmad, Surahmad; Krisna, Mallyyas Muhamad
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v8i2.253

Abstract

Abstrak Penelitian yang dibahas ini membahas mengenai permasalah yang terjadi pada perusahaan jasa pengiriman atau jasa kurir di Indonesia. Dimana barang yang dikrim melaui jasa pengriman hilang baik karena kesengajaan ataupun kelalaian perusahaan jasa pengiriman dan pertangungjawaban yang harus dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literasi yang berkaitan dengan materi yang sedang diteliti. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia kehilangan yang akhirnya menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka perusahaan pengiriman diwajibkan untuk melakukan penggantian kerugian. Dalam perlindungan konsumen jika kehilangan barang tersebut terjadi tanpa perjanjian diawal maka jumlah ganti kerugian ditentukan oleh majelis hakim dan dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan jika menggunakan perjanjian diawal, maka jumlah ganti kerugian yang dapat dilakukan adalah berdasarkan perjanjian tersebut dan dapat diajukan gugatan Wanprestasi Kata Kunci: Perusahaan Pengiriman, ganti rugi, perlindungan konsumen Abstract The research discussed discusses the problems that occur in shipping service companies or courier services in Indonesia. Where goods shipped through shipping services are lost either because of deliberate or negligent shipping service companies and the responsibility that must be done by the shipping service company. This research uses the Normative Juridical research method, which is research based on laws and regulations, books, and literacy related to the material being studied. In the laws and regulations in Indonesia, losses which ultimately cause harm to consumers, the shipping company is required to make compensation. In consumer protection if the loss of goods occurs without an initial agreement, the amount of compensation is determined by the panel of judges and can file a lawsuit against the law, whereas if using an initial agreement, then the amount of compensation that can be done is based on the agreement and a lawsuit can be submitted.
Meningkatkan kinerja usaha kecil menengah dengan pendekatan value engineering Ilham, M. Muslimin; Suzantho, Ferry; Surahmad, Surahmad; Achmadi, Fuad
Jurnal Mesin Nusantara Vol 1 No 1 (2018): Jurnal Mesin Nusantara
Publisher : Universitas Nusantara PGRI Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29407/jmn.v1i1.12294

Abstract

Saat ini, penggunaan value engineering sudah dilakukan diberbagai bidang usaha. Tidak hanya perusahaan yang besar, tetapi UKM yang berada di daerah juga sudah mulai mengenal metode pengelolaan usaha dengan value engineering. Penelitian ini berupaya menjawab masalah tentang bagaimana cara agar UKM dapat meningkatkan kinerjanya berdasarkan pendekatan Value Engineering. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dari kegiatan penelitian, diperoleh simpulan sebagai berikut. (1) Penerapan metode Rekayasa Nilai pada UKM Pagar Besi dapat menyelesaikan solusi yang lebih baik dalam rangka peningkatan kinerja perusahaan. (2) Berdasarkan alternative kombinasi metode kerja yang dibuat maka, alternatif penerapan rekayasa nilai yang terpilih. Karena penerapan rekayasa nilai ini mempunyai keuntungan-keuntungan antara lain: (a) Proses produksi cepat, (b) Pengerjaan rapi, (c) Harga jual lebih tinggi. Sedangkan spesifikasi teknik yang dimiliki oleh alternatif Value Engineering yang akan dijalankan adalah sebagai berikut : (a) Proses kerjanya tidak membutuhkan waktu lama untuk pembuatan 1 unit pagar besi minimalis. Untuk ukuran 8m2 hanya dibutuhkan waktu 2 hari. (b) Mutu dan kwalitas yang disyaratkan mempunyai bentuk yang sempurna dan tidak cacat. (c) Sambungan bagian pengelasan tidak mudah patah oleh benturan/pukulan. (3) Pengurangan biaya dapat dilakukan pada metode Value Engineering, karena perubahan metode baru pada proses produksi pembuatan pagar besi minimalis mempengaruhi pengurangan biaya-biaya tenaga kerja. Pengurangan biaya tersebut akan mempengaruhi naiknya peningkatan performance yang lebih tinggi dari produk, sehingga nilai dari produk menjadi naik, maka mempengaruhi harga jual menjadi tinggi.
The Efforts of the Indonesian Competition Commission to Seek Judicial Review of the Tender Case Decision for the Revitalization of Taman Ismail Marzuki III Nurulhuda, Nada Syifa; Surahmad, Surahmad
PALAR (Pakuan Law review) Vol 11, No 4 (2025): Volume 11, Number 4 October-Desember 2025
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v11i4.12823

Abstract

Abstract              The case of the Revitalization of Taman Ismail Marzuki III with KPPU Decision No. 17/KPPU-L/2022 has given rise to legal uncertainty due to the dualism of Supreme Court cassation decisions: Decision No. 523K/Pdt.Sus-KPPU/2024, which annulled, and Decision No. 745K/Pdt.Sus-KPPU/2024, which upheld the ruling. This dualism not only obstructs execution but also undermines the authority of KPPU in enforcing competition law. This study aims to examine the legitimacy of KPPU in filing a Judicial Review (PK) and its implications for legal certainty and justice. The method applied is normative juridical with a statutory approach and judicial decision analysis. The findings show that Article 16 paragraph (2) of Supreme Court Regulation (Perma) No. 3 of 2021 bars KPPU from filing a Judicial Review, thereby depriving KPPU of legal certainty in executing its decisions, as the two rulings reflect a dualism. This study recommends the issuance of a new Supreme Court Regulation granting KPPU the authority to seek a Judicial Review to ensure justice and legal certainty in this case and in future cases. Keywords: KPPU, Judicial Review, Legal Certainty