Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Putusan Pengadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xix/2021 Angelica Janwarin, Katarina Zein; Mulyati, Etty; Suryamah, Aam
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.491 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i2.11379

Abstract

Eksekusi Jaminan Fidusia dengan menggunakan title eksekutorial atau parate eksekusi masih menjadi permasalahan di kalangan masyarakat. Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 terdapat perubahan makna terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dalam praktiknya masih banyak kreditur yang tidak berpedoman pada putusan tersebut sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum eksekusi jaminan fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan secara paksa serta perlindungan hukum bagi debitur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan secara paksa tidak memiliki kepastian hukum sehingga dapat dinyatakan batal demi hukum dan salah satu cara dalam melindungi debitur yang mengalami kerugian akibat eksekusi secara paksa adalah dengan mengajukan gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri setempat.
Status Badan Hukum Bumdes Sebagai Perseroan Perorangan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Zulfa, Indani; Murwadji, Tarsisius; Mulyati, Etty
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.024 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i2.11380

Abstract

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan hukum yang didirikan oleh Desa. Pendirian oleh Desa sejalan dengan adanya Perseroan Perorangan dalam UU Cipta Kerja yang pendiriannya hanya dilakukan oleh satu orang saja, berkaitan dengan hal tersebut maka BUMDes dapat diklasifikasikan sebagai Perseroan Perorangan. Akan tetapi, banyak BUMDes yang belum melakukan pendaftaran sebagai Perseroan Peroranga, sehingga dipertanyakan status badan hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah BUMDes yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa sudah sah status badan hukumnya meskipun belum melakukan pendaftaran sebagai Perseroan Perorangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa BUMDes yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa telah sah sebagai badan hukum sehingga tidak perlu melaksanakan pendaftaran sebagai Perseroan Perorangan.
Kepastian Hukum Bagi Pembeli yang Dirugikan pada Perjanjian Titip Jual di Sosial Media Fakhri, Muhammad Ibnu; Mulyati, Etty; Trisnamansyah, Purnama
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i2.14989

Abstract

Perjanjian titip jual yang dilakukan melalui sosial media dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan dengan mulus, dimana pihak penjual dapat melakukan wanpretasi terhadap pembeli. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan kepastian hukum dalam perjanjian titip jual melalui sosial media dengan dikaitkan dengan hukum perjanjian serta untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi pada perjanjian titip jual di sosial media yang merugikan pembeli dikaitkan dengan asas kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menelaah kaidah hukum positif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini juga dilakukan dengan studi kepustakaan mengenai peraturan perundang-undangan terkait seperti KUH Perdata, buku-buku, dan literatur terkait lainnya serta melakukan studi lapangan dengan wawancara pihak makelar dan perjanjian titip jual dalam bentuk yang tersedia sebagai objek penelitian. Analisis terhadap studi kepustakaan tersebut dilakukan secara kualitatif untuk mengungkapkan kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian berupa deskripsi atau penjelasan terkait penyelesaian masalah dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian titip jual melalui sosial media ini belum dipenuhi dengan baik. Penyelesaian wanprestasi yang merugikan pembeli kemudian diselesaikan secara kekeluargaan yang menimbulkan wanprestasi kepada makelar, dimana makelar secara hukum memiliki hak menuntut penjual atas wanprestasi yang dilakukannya.