Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.727
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Yustisia Veritas et Justitia PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Journal of SouthEast Asian Human Rights Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) Jurnal Simbur Cahaya Jurnal Hukum Lex Generalis Indonesian Journal of Law and Society Indonesian Journal of International Law Belli Ac Pacis (jurnal hukum internasional) Jurnal Dedikasi Hukum Indonesia Law Review (ILREV) Journal of Law, Poliitic and Humanities Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Hukum dan Pembangunan Proceeding of the International Conference on Law and Human Rights Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Erna Dyah Kusumawati
Universitas Sebelas Maret
Arts Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
QUO VADIS HAK ATAS KESEHATAN REPRODUKSI: ANALISIS REKONSTRUKSI PENGATURAN ABORSI DI INDONESIA (PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DENGAN PERANCIS) Putri, Dian Kencana; Kusumawati, Erna Dyah
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembatasan akses aborsi di Indonesia menyebabkan banyak perempuan dengan kehamilan tidak diinginkan terpaksa berhadapan dengan hukum. Pembatasan aborsi yang mengakibatkan kriminalisasi ini dapat menyebabkan dilema moral bagi banyak perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan. Padahal aborsi berpotensi terjadi pada setiap perempuan berusia produktif di Indonesia. Aborsi di Indonesia merupakan tindakan ilegal dan aborsi hanya dapat dilakukan dalam dua kondisi saja, yakni kedaruratan medis dan kehamilan yang disebabkan perkosaan. Artikel ini menganalisa bagaimana sebenarnya substansi aborsi dapat dimasukkan pada kategori hak kesehatan reproduksi perempuan dan mengapa negara Indonesia perlu mengubah kebijakan dan hukum mengenai aborsi. Untuk melihat seberapa pentingnya negara harus melakukan rekonstruksi terhadap aturan ini, penulis menggunakan metode perbandingan hukum. Perkembangan Kebijakan dan hukum negara Perancis akan menjadi lesson learned bagi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan, dekriminalisasi aborsi dapat menjadi jalan keluar terbaik yang dapat diberikan untuk membebaskan perempuan untuk menentukan kehamilanya. Instrumen hukum internasional, seperti CEDAW, menyatakan bahwa pelarangan atau pembatasan akses layanan kesehatan (termasuk layanan untuk aborsi) di saat layanan tersebut sangat dibutuhkan, dapat menjadi bukti adanya diskriminasi bagi perempuan, karena kenyataannya, baik melanjutkan atau menyudahi suatu kehamilan tidak diinginkan, perempuan akan tetap berada pada pihak yang paling terpengaruh dari keputusan tersebut. Kajian dari perspekstif pro-choice dalam jurnal ilmiah, apalagi dalam konteks ke-Indonesia-an masih sangat sedikit ditemui. Sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru bagi pihak-pihak terkait dalam memandang persoalan aborsi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA TEKNOLOGI BLOCKCHAIN PADA PENDAFTARAN MEREK DAGANG SUATU WARALABA DI INDONESIA Ningrum Sekartanjung Pratiwi; Albertus Sentot Sudharwanto; Erna Dyah Kusumawati
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 12 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i12.p14

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum serta peluang dan hambatan dalam penerapan teknologi blockchain pada pendaftaran merek dagang suatu waralaba. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan hukum kepada pengguna teknologi blockchain yang diberikan oleh pemerintah dapat merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam UU Cipta Kerja, UU Merek dan Indikasi Geografis, serta UU ITE. Penerapan blockchain dinilai dapat meningkatkan perlindungan atas kepemilikan merek dagang karena memiliki kelebihan dibandingkan dengan pendaftaran melalui laman DJKI. Teknologi blockchain dapat menyimpan data secara terdistribusi dengan memanfaatkan algoritma konsensus dan enkripsi data, sehingga memiliki akuntabilitas tinggi, aman, transparansi, serta setiap transaksi akan dicatat secara permanen dan tidak dapat diubah. Negara memberi peluang untuk menerapkan teknologi blockchain dalam pendaftaran hak atas merekmenyediakan atau mengoperasikan sistem elektronik dengan persyaratan tertentu. Adapula hambatan dalam penerapan teknologi blockchain yaitu belum adanya ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai teknologi blockchain baik regulasi secara umum atau khusus untuk kekayaan intelektual. Selain itu pemerintah harus memiliki infrastruktur teknologi yang memadai apabila ingin menerapkan teknologi blockchain, juga diperlukan sosialisasi mengenai cara kerja blockchain agar institusi atau instansi telah sepenuhnya memahami potensi dan cara kerja blockchain. ABSTRACT This study analyses legal protection, opportunities and obstacles in implementing blockchain technology for franchise trademark registration. This study uses a normative-empirical legal research method with a statutory approach. The results of the study indicate that legal protection for blockchain technology users provided by the government can refer to provisions contained in the Job Creation Law, Trademark and Geographical Indications Law, and Electronic Information and Transactions Law. The implementation of blockchain is considered to increase protection of trademark ownership because it has advantages compared to registration through the DJKI website. Blockchain technology can store data in a distributed manner by utilizing consensus algorithms and data encryption, thus achieving high accountability, security, transparency, and every transaction will be recorded permanently and cannot be changed. The state provides opportunities to implement blockchain technology in trademark registration, providing or operating electronic systems with certain requirements. There are also obstacles in the implementation of blockchain technology, namely the lack of legislation governing blockchain technology, either general regulations or specifically for intellectual property. Furthermore, the government must have adequate technological infrastructure if it wishes to implement blockchain technology, and socialization is also needed regarding how blockchain works so that institutions or agencies fully understand the potential and how blockchain works.
Implementasi Pembebasan Biaya Jasa Notaris bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Boyolali Agung Nugroho; Hari Purwadi; Erna Dyah Kusumawati
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 12 (2025): Tema Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i12.2255

Abstract

The notary’s obligation to provide free services for underprivileged citizens is a normative mandate of the Notary Office Law, emphasizing the notary’s social function as a public official and promoting access to justice for vulnerable groups. This study examines the implementation of pro bono notary services in Boyolali Regency using an empirical juridical approach that combines normative legal analysis with field interviews. Findings show that most notaries understand this obligation, yet verification mechanisms for determining low-income status vary. Such inconsistencies risk inequality. The Regional Supervisory Council must strengthen oversight through standardized procedures, institutional support, and accountability improvements to ensure consistent pro bono service delivery.
Mengkaji Kembali Pengaturan Kewajiban Kerja Sama Internasional Negara Anggota Statuta Roma 1998 Dalam Melaksanakan Surat Perintah Penangkapan Shamsa Malika; Sasmini; Kusumawati, Erna Dyah
Simbur Cahaya Volume 32 Nomor 2, Desember 2025
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v32i2.4903

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi ketentuan mengenai kerja sama internasional dalam Statuta Roma 1998, khususnya terkait pelaksanaan surat perintah penangkapan oleh negara-negara anggota. Artikel ini membahas dua permasalahan utama, yaitu kelemahan dalam Bagian 9 Statuta Roma 1998 mengenai kerja sama internasional dan bantuan hukum, khususnya dalam pelaksanaan surat perintah penangkapan; dan bagaimana seharusnya ketentuan tersebut dioptimalkan agar pelaksanaan surat perintah penangkapan dapat dilaksanakan secara efektif. Dalam rangka menjawab kedua permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu Statuta Roma 1998; dan pendekatan kasus, yaitu kasus Omar Al-Bashir dan Vladimir Putin. Penelitian ini juga menggunakan teknik penalaran retorika dengan cara memberikan argumentasi-argumentasi yang meyakinkan dalam menjawab permasalahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan struktural dan politis dalam pengaturan kerja sama internasional telah mengurangi efektifitas surat perintah penangkapan. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan tiga strategi penguatan: yaitu memperluas yurisdiksi OTP melalui prinsip yurisdiksi universal, memperkuat peran Assembly of States Parties (ASP), serta mengoptimalkan keterlibatan Dewan Keamanan Perserikan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Penelitian ini juga merekomendasikan bahwa penting bagi International Criminal Court (ICC) untuk melakukan pembaharuan hukum terhadap ketentuan kerja sama internasional dalam Bagian 9 Statuta Roma 1998, baik melalui amandemen, pedoman pelaksanaan yang lebih jelas, maupun bentuk pengaturan lain yang mengikat, guna meningkatkan efektivitas surat perintah penangkapan dan memperkuat komitmen negara anggota.
Co-Authors -, Sasmini - Adriana Grahani Firdausy Adriana Grahani Firdausy Agung Nugroho Albertus Sentot Sudharwanto Aminuddin, Nur Afifah Anang Setiyawan Anugrah Adiastuti Anugrah Adiastuti Ayub Torry Satriyo Kusumo Diah Apriani Atika Sari Emmy Latifah Ginanjar Ismu Solikhin Hari Purwadi Lalu Guna Nugraha Latifah, Emmy - Nadia Salsabila Naila, Anindita Radya Ningrum Sekartanjung Pratiwi Pangastuti, Dimas Putri, Dian Kencana Rachma Indriyani Sasmini Sasmini Sasmini Sasmini Shamsa Malika Siti Muslimah sri lestari rahayu Sri Lestari Rahayu Supanto Supanto