Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.832
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Yustisia Veritas et Justitia PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Journal of SouthEast Asian Human Rights Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) Jurnal Simbur Cahaya Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum Lex Generalis Indonesian Journal of Law and Society Jurnal Abdiraja Indonesian Journal of International Law Jurnal Dedikasi Hukum Indonesia Law Review (ILREV) Journal of Law, Poliitic and Humanities Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jurnal Hukum & Pembangunan Proceeding of the International Conference on Law and Human Rights Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Erna Dyah Kusumawati
Universitas Sebelas Maret
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
THE ROLE OF THE INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW REGIME IN ABATING ACIDIFICATION IN EUROPE Kusumawati, Erna Dyah
Yustisia Vol 2, No 1: April 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i1.11084

Abstract

AbstrakTulisan ini bertujuan menguji pengaturan hukum lingkungan internasional mengenai kebijakan pengurangan pengasaman (acidification) dan menganalisis peran rejim internasional dalam pengurangan pengasaman di Eropa. Hukum Lingkungan Internasional telah menetapkan Konvensi Internasional tentang Polusi Udara Jarak Jauh Lintas Batas Negara beserta beberapa Protokol. Protokol yang paling baru adalah protokol untuk mengurangi pengasaman eutrofikasi, dan ozone level dasar. Protokol ini menetapkan batasan emisi tahun 2010 bagi empat polutan, yaitu: belerang (sulphur), Nitrogen Oksida (NOx), Senyawa Organik Volatil (VOCs), dan Ammonia. Selain itu,  protokol ini juga menetapkan nilai batasan yang ketat untuk sumber emisi yang khusus serta mensyaratkan penggunaan teknologi terbaik yang tersedia. Pada level regional Eropa, Uni Eropa telah mengadopsi directives kebijakan-kebijakan udara dan secara terus menerus menginisiasi pengembangan strategi acidification untuk memberantas acidifikasi dan eutrofikasi. Kedua rejim, CLRTAP dan kebijakan udara Uni Eropa dapat digunakan untuk mengurangi proses acidifikasi di Eropa. Kedua rejim berfungsi secara timbal balik dan saling melengkapi dan terimplementasi dengan baik di Eropa. Hal ini terbukti bahwa proses acidifikasi dapat dikurangi. Konsekwensinya meningkatkan kualitas udara di wilayah Eropa. Jelas bahwa hukum lingkungan internasional dapat saling melengkapi hukum regional dan berperan dalam pengurangan acidifikasi di Eropa.Kata Kunci: Hukum Lingkungan Internasional, acidifikasi, Uni EropaAbstractThis article examines the international environmental governance regarding abating acidification policy and analyses the role of the international regime in abating the acidification in Europe. International environ- mental law has been established the Convention of Long Range Trans boundary Air Pollution (CLRTAP) as well as its protocols. The recent protocol is Protocol to Abate Acidification, Eutrophication and Ground- level Ozone which sets emission ceilings for 2010 for four pollutants; sulfur, NOx, volatile organic com- pounds (VOCs) and ammonia. In addition, it sets tight limit values for specific emission sources and requires best available technologies to be used. The European Union adopted Air policies Directives and simultaneously initiated the development of an Acidification Strategy for combating acidification and eutrophi- cation. Both of these regimes; CLRTAP and its protocols and the EU Air policy, might be used to abate the acidification in Europe. These regimes serve a reciprocal function and are well implemented in Europe. There is a proof that the acidification in lakes and streams is decreased. The consequence is the improve- ment of the air quality. It is clearly shown that the regimes play the major role in abating the acidification process in Europe.KEY WORDS: International Environmental Law, Acidification, European Union
THE CHALLENGES OF IMPLEMENTING PROHIBITION OF TORTURE IN TWO LEVELS: ASEAN AND INDONESIA Kusumawati, Erna Dyah
Yustisia Vol 1, No 2: August 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v1i2.10634

Abstract

ABSTRAKArtikel ini menganalisis implementasi larangan penyiksaan level ASEAN dan Indonesia. Pembahasan diawali perkembangan pengaturan dan ratifikasi Konvensi PBB di tingkat ASEAN. Kemudian perkembangan dalam hukum nasional Indonesia. Selanjutnya analisis ditujukan kepada tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan larangan penyiksaan di kedua level, regional dan nasional. Hasil analisis menyatakan bahwa larangan penyiksaan termasuk sebagai hak asasi yang bersifat fundamental dan tidak dapat dicabut (non-derogable). Norma larangan penyiksaan juga termasuk sebagai ius cogen atau peremptory norm atau norma yang memaksa dan sudah dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional. Dengan demikian, meratifikasi atau tidak negara-negara anggota ASEAN dianggap terikat dan harus memenuhi kewajiban diatur dalam Konvensi Anti Penyiksaan. Terdapat kelemahan dalam tingkat ASEAN, yaitu dalam hal monitoring pemenuhan kewajiban-kewajiban Negara anggota. Badan HAM ASEAN tidak didesain sebagai pengawas yang independen, karena berada di bawah organisasi ASEAN. Pada level Indonesia, penyiksaan masih banyak ditemukan terutama untuk mendapatkan pengakuan tersangka dalam proses penyidikan dan penyiksaan dalam tahanan. Hukum di Indonesia belum berlaku maksimal. Konstitusi dan Hukum Hak Asasi Nasional sudah mengatur bahwa hak terbebas penyiksaan merupakan hak yang tidak dapat dicabut, namun demikian perlindungannya belum maksimal, mengingat KUHP tidak menjamin keseragaman pelaksanaan hukuman bagi pelaku penyiksaan. Demikian juga Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak mempunyai kewenangan memeriksa perkara penyiksaan. Sehingga masih banyak diperlukan koreksi dalam hukum nasional, termasuk wewenang investigasi KOMNAS HAM dalam hal terjadi penyiksaan.Kata Kunci : Implementasi, Anti Penyiksaan, Hak Asasi ManusiaABSTRACTThis article will address the issue regarding prohibition of torture and its challenges at two levels: ASEAN and Indonesia. The prohibition of torture is considered to be a rule of “jus cogens” or peremptory norm as well as customary law. In addition the prohibition of torture is absolute and non-derogable. Therefore, it entails some obligations for states whether or not they ratify the CAT. States have the universal obligations to prevent torture and inhuman degrading treatment in their jurisdiction under international customary law. Since many of ASEAN countries do not ratified ICCPR, the AICHR have to implement the prohibition of torture based on the customary international law. In addition, AICHR needs to monitor the national law regarding the prohibition of torture. However, the AICHR lacks of protection mandate and might not functioning well especially when dealing with the allegation of the prohibition of torture or other human rights’ allegations within ASEAN jurisdiction. In Indonesia, the use of torture to get the confession is widely used by the police. Not all the perpetrators are brought to the Court of Law and are given an equitable sentences; although, Indonesia does have a regulation on prohibition of torture; the Criminal Code, the Law No 39/1999 concerning Human Rights, and the Law No. 26/2000 concerning Human Rights Courts. There is lack of competence of the Indonesian Human Rights Court to hear the violation cases. Also, there is lack of competence of the Indonesian Commission on Human Rights to investigate cases concerning torture.Keywords: Implementation, Prohibition of Torture, Human Rights
Meningkatkan Daya Ikat Hukum Internasional: Kajian Filosofis Sasmini - -; Erna Dyah Kusumawati; Sri Lestari Rahayu; Emmy - Latifah; Anugrah Adiastuti
Simbur Cahaya Volume 29 Nomor 1, Juni 2022
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v29i1.1804

Abstract

Daya ikat hukum internasional banyak mendapatkan tantangan dengan berbagai pelanggaran atas hukum internasional yang penyelesaiannya masih sarat dengan kepentingan politik negara. Tulisan ini mengkaji dua pertanyaan fundamental dalam hukum internasional, yaitu apa dasar atau landasan filosofis daya ikat Hukum Internasional bagi negara?; dan bagaimana negara-negara terikat dan patuh pada norma-norma Hukum Internasional dalam praktek masyarakat internasional kontemporer?. Hasil analisis menyimpulkan bahwa walaupun hukum internasional sebagai suatu sistem hukum diakui dan dilaksanakan oleh masyarakat internasional, namun demikian masih terdapat kelemahan utamanya dalam hal kekuatan mengikatnya. Realitanya, hukum internasional tetap ada dan semakin diperlukan untuk mengatur hubungan-hubungan internasional yang semakin kompleks dan itulah yang menjadi dasar mengikat HI bagi masyarakat internasional. Dalam rangka meningkatkan lagi legitimasi hukum internasional, maka sistem hukum internasional harus memberikan lebih banyak kesempatan kepada negara-negara berkembang dan NGO untuk mengekspresikan sudut pandang mereka dalam negosiasi di tingkat internasional serta prosedur pengambilan keputusan dari organisasi internasional.
Mengkaji Kembali Pengaturan Kewajiban Kerja Sama Internasional Negara Anggota Statuta Roma 1998 Dalam Melaksanakan Surat Perintah Penangkapan Shamsa Malika; Sasmini; Erna Dyah Kusumawati
Simbur Cahaya Volume 32 Nomor 2, Desember 2025
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v32i2.4903

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi ketentuan mengenai kerja sama internasional dalam Statuta Roma 1998, khususnya terkait pelaksanaan surat perintah penangkapan oleh negara-negara anggota. Artikel ini membahas dua permasalahan utama, yaitu kelemahan dalam Bagian 9 Statuta Roma 1998 mengenai kerja sama internasional dan bantuan hukum, khususnya dalam pelaksanaan surat perintah penangkapan; dan bagaimana seharusnya ketentuan tersebut dioptimalkan agar pelaksanaan surat perintah penangkapan dapat dilaksanakan secara efektif. Dalam rangka menjawab kedua permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu Statuta Roma 1998; dan pendekatan kasus, yaitu kasus Omar Al-Bashir dan Vladimir Putin. Penelitian ini juga menggunakan teknik penalaran retorika dengan cara memberikan argumentasi-argumentasi yang meyakinkan dalam menjawab permasalahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan struktural dan politis dalam pengaturan kerja sama internasional telah mengurangi efektifitas surat perintah penangkapan. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan tiga strategi penguatan: yaitu memperluas yurisdiksi OTP melalui prinsip yurisdiksi universal, memperkuat peran Assembly of States Parties (ASP), serta mengoptimalkan keterlibatan Dewan Keamanan Perserikan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Penelitian ini juga merekomendasikan bahwa penting bagi International Criminal Court (ICC) untuk melakukan pembaharuan hukum terhadap ketentuan kerja sama internasional dalam Bagian 9 Statuta Roma 1998, baik melalui amandemen, pedoman pelaksanaan yang lebih jelas, maupun bentuk pengaturan lain yang mengikat, guna meningkatkan efektivitas surat perintah penangkapan dan memperkuat komitmen negara anggota.
Human Rights in the Prospect of Implementing Non-Conviction Based Asset Forfeiture in Corruption Cases in Indonesia Vincentius Patria Setyawan; Hartiwiningsih; Erna Dyah Kusumawati
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 4 No. 3 MEI 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB AF) is an alternative legal mechanism that allows the state to recover assets derived from corruption without requiring a prior criminal conviction. This mechanism has gained global relevance as corruption often involves complex transactions, shell companies, and transnational financial flows that hinder criminal prosecution. However, the application of NCB AF raises significant human rights concerns, particularly regarding the presumption of innocence and the right to property. This study examines the human rights implications of implementing NCB AF in corruption cases within Indonesia’s legal system using a normative juridical and comparative approach. The comparative analysis draws insights from the United Kingdom, the United States, and the Philippines jurisdictions that have successfully balanced asset recovery objectives with fundamental rights protections. The findings indicate that while NCB AF strengthens Indonesia’s anti-corruption strategy, its implementation must incorporate strict procedural safeguards and judicial supervision to prevent arbitrary deprivation of property. The study concludes that a balanced legal framework integrating effective asset recovery with human rights protection is essential to ensure justice, accountability, and the legitimacy of the state’s anti-corruption efforts.
Analisis Pelaksanaan Putusan dan Mekanisme Pengawasan Putusan Citizen Lawsuit (Studi Kasus Gugatan Citizen Lawsuit 374/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt.Pst) Virgo Sulianto Gohardi; Erna Dyah Kusumawati
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v13i1.101923

Abstract

Artikel ini bertujuan menganalisis mekanisme pengawasan pelaksanaan putusan citizen lawsuit dalam kasus gugatan atas pencemaran udara di Jakarta. Menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun citizen lawsuit merupakan alat yang efektif untuk menegakkan hak atas lingkungan hidup yang sehat, pelaksanaan putusan seringkali terkendala oleh kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif dan independen. Ombudsman Republik Indonesia memiliki potensi besar dalam mengawasi pelaksanaan putusan tersebut, namun perlu adanya penguatan regulasi dan koordinasi antar lembaga. Artikel ini menyimpulkan bahwa perlu adanya mekanisme pengawasan yang lebih kuat untuk memastikan pemerintah melaksanakan putusan pengadilan dan memenuhi kewajiban konstitusionalnya dalam melindungi hak atas lingkungan hidup yang sehat. Pengawasan tersebut dapat melibatkan Ombudsman RI dengan memperkuat perannya sebagai pengawas independen untuk memastikan putusan pengadilan dilaksanakan dengan baik.
PELATIHAN PENANGGULANGAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE (KBGO) DI SMA NEGERI 8 SURAKARTA Kusumawati, Erna Dyah; Listyaningrum, Arifah Naura; Aji, Jonathan Eric Krisna; Satyalalita, Skolastika Pradnya; Mesyca, M; Elvina, Talitha Danti
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 9, No 2 (2026): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v9i2.57407

Abstract

The ease of using internet technology allows people to upload videos, photos, content, and comments quickly, which can spread widely across platforms and become a source of new problems and crimes. One of the new forms of these problems and crimes is Online Gender-Based Violence (KBGO). KBGO is similar to gender-based violence committed in the real world, where the perpetrator has the intention to harass the victim based on gender, both physically and non-physically. The city of Surakarta is one of the cities affected by KBGO, where violence, especially against women in Soloraya, has increased, particularly after social media became widely used following the COVID-19 pandemic. To combat KBGO in the city of Solo, the UNS KKN team provided KBGO training for students at SMA Negeri 8 Surakarta. This activity uses the service-learning (SL) method, a teaching strategy that provides opportunities for community members to be actively involved and apply knowledge while learning. This strategy allows the community to directly influence the harmony of experiences and activities by utilising university resources. The training successfully increased the participants' knowledge about KBGO and its legislation. This is also evidenced by the post-test results, which showed that the scores increased compared to the pre-test results. Participants were also provided with socialisation on the procedures for filing KBGO complaints through several mechanisms, including digital and web-based applications provided by the Indonesian government. Kemudahan penggunaan teknologi internet membuat masyarakat dapat dengan mudah mengunggah video, foto, konten, hingga berkomentar dalam waktu yang singkat dan langsung tersebar luas di platform yang digunakan, yang dapat menjadi sumber permasalahan dan kejahatan baru. Salah satu bentuk baru dari permasalahan dan kejahatan tersebut adalah Kekerasan Berbasis Gender Online (KGBO).  KBGO serupa dengan kekerasan berbasis gender yang dilakukan di dunia nyata, yang mana pelaku memiliki niat untuk melakukan pelecehan pada korban berdasarkan gender baik secara fisik maupun non-fisik. Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang terdampak akan adanya KBGO, yang mana kekerasan khususnya terhadap perempuan di Soloraya meningkat terutama setelah media sosial marak digunakan pasca adanya pandemi Covid-19. Dalam upaya memerangi KBGO di kota Solo, tim KKN UNS memberikan pelatihan mengenai KBGO bagi siswa-siswi di SMA Negeri 8 Surakarta. Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan metode Service-Learning, yaitu strategi pengajaran yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat aktif dan menerapkan pengetahuan sambil belajar, sehingga memungkinkan masyarakat untuk secara langsung mempengaruhi keselarasan pengalaman dan aktivitas dengan memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh perguruan tinggi. Pelatihan ini berhasil dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2024. Hasilnya,  pengetahuan peserta mengenai KBGO beserta payung hukumnya telah bertambah, terbukti dari peserta yang berhasil menjawab pertanyaan dari para pemateri di penghujung acara. Hal ini juga dibuktikan dengan hasil nilai post-test yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasil nilai pre-test. Peserta juga diberikan sosialisasi terkait langkah-langkah pengaduan KGBO melalui beberapa metode, seperti melalui aplikasi digital dan web yang telah disediakan oleh pemerintah Indonesia.
Co-Authors Adriana Grahani Firdausy Adriana Grahani Firdausy Agung Nugroho Aji, Jonathan Eric Krisna Albertus Sentot Sudharwanto Aminuddin, Nur Afifah Anang Setiyawan Anugrah Adiastuti Ayub Torry Satriyo Kusumo Ayub Torry Satriyo Kusumo Diah Apriani Atika Sari Diah Apriani Atika Sari, Diah Apriani Atika Elvina, Talitha Danti Emmy - Latifah Emmy Latifah Emmy Latifah Ginanjar Ismu Solikhin Hari Purwadi Hartiwiningsih Lalu Guna Nugraha Latifah, Emmy - Listyaningrum, Arifah Naura Mesyca, M Nadia Salsabila Naila, Anindita Radya Ningrum Sekartanjung Pratiwi Pangastuti, Dimas Putri, Dian Kencana Rachma Indriyani Sasmini Sasmini Sasmini - - Satyalalita, Skolastika Pradnya Shamsa Malika Siti Muslimah Siti Muslimah Sri Lestari Rahayu sri lestari rahayu Sri Lestari Rahayu Supanto Supanto Vincentius Patria Setyawan Virgo Sulianto Gohardi