Garuda - Garba Rujukan Digital

The Urgency of Legal Protection of Digital Work Copyright Simanjuntak, Rio Putra; Lamijan, Lamijan; Suryandari, Wieke Dewi
Interdiciplinary Journal and Hummanity (INJURITY) Vol. 3 No. 7 (2024): INJURITY: Journal of Interdisciplinary Studies.
Publisher : Pusat Publikasi Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58631/injurity.v3i7.213

With the development of the times, science and technology are developing very quickly, allowing traditional works which are usually in physical form to be transformed into digital format. This research aims to examine legal protection methods for intellectual works in a digital context and identify the role of the government in preventing piracy of digital works. This research uses a normative juridical approach, which views law from the perspective of texts in statutory regulations and norms or standards of behavior that are considered appropriate. Copyright Law Number 28 of 2014 Article 4 articulates that copyright is an exclusive right that includes moral rights and economic rights. Individuals who wish to use the Economic Rights of a work must obtain permission from the creator or copyright owner. The legal protection is confirmed by a firm and appropriate sanctions by law enforcers by existing legislation.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PEREMPUAN TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DI PT. SEMARANG GARMENT KABUPATEN SEMARANG Hutomo, Irfan Rizky; Warsito, Lilik; Farida, Any; Sejati, Hono; Susilowati, Tri; Lamijan, Lamijan; Marfu'atun, Dika Ratu
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 01 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i01.748

ABSTRAKKekerasan seksual di tempat kerja merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan masih menjadi masalah global, termasuk di Indonesia. Pekerja perempuan seringkali menjadi korban utama dari tindakan ini, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental, produktivitas kerja, dan kualitas hidup mereka. PT Semarang Garment, sebagai salah satu perusahaan garmen terkemuka di Kabupaten Semarang, memiliki tanggung jawab untuk melindungi pekerjanya, terutama pekerja perempuan, dari segala bentuk kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang ada bagi pekerja perempuan terhadap kekerasan seksual di PT Semarang Garment dan mengidentifikasi tantangan serta peluang untuk meningkatkan perlindungan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pekerja perempuan, manajemen perusahaan dan serikat pekerja. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif untuk mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan dari kekerasan seksual.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Perempuan, Kekerasan Seksual

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PEREMPUAN TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DI PT. SEMARANG GARMENT KABUPATEN SEMARANG Hutomo, Irfan Rizky; Warsito, Lilik; Farida, Any; Sejati, Hono; Susilowati, Tri; Lamijan, Lamijan; Marfu’atun, Dika Ratu; Umami, Anni Shanty
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 01 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i01.765

ABSTRAKKekerasan seksual di tempat kerja merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan masih menjadi masalah global, termasuk di Indonesia. Pekerja perempuan seringkali menjadi korban utama dari tindakan ini, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental, produktivitas kerja, dan kualitas hidup mereka. PT Semarang Garment, sebagai salah satu perusahaan garmen terkemuka di Kabupaten Semarang, memiliki tanggung jawab untuk melindungi pekerjanya, terutama pekerja perempuan, dari segala bentuk kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang ada bagi pekerja perempuan terhadap kekerasan seksual di PT Semarang Garment dan mengidentifikasi tantangan serta peluang untuk meningkatkan perlindungan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pekerja perempuan, manajemen perusahaan dan serikat pekerja. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif untuk mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan dari kekerasan seksual.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Perempuan, Kekerasan Seksual

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBURUAN SATWA YANG DILINDUNGI DI INDONESIA Khoirudin, Khoirudin; Ransanoi, Teep; Suryandari, Wieke Dewi; Lamijan, Lamijan; Hutomo, Irfan Rizky
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 01 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i01.781

ABSTRAKPerdagangan ilegal satwa, serta perubahan iklim. Oleh karena itu, upaya konservasi harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, akademisi, dan organisasi lingkungan, guna memastikan kelestarian ekosistem dan pemanfaatannya secara berkelanjutan. Satwa langka dan dilindungi merujuk pada jenis-jenis hewan yang jumlah populasinya sangat sedikit, sehingga terancam punah jika tidak ada upaya perlindungan yang serius. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, satwa yang tergolong langka adalah satwa yang keberadaannya sangat terancam akibat aktivitas manusia, seperti perburuan liar, perusakan habitat, serta perdagangan ilegal. Satwa langka ini seringkali memiliki nilai ekologis yang sangat tinggi karena mereka memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perburuan Satwa

Law Enforcement Of Digital Asset Confiscation In Money Laundering Crimes SD, Tb. Soenmandjaja; Sejati, Hono; Lamijan, Lamijan
Jurnal Ekonomi Teknologi dan Bisnis (JETBIS) Vol. 3 No. 8 (2024): JETBIS : Journal Of Economics, Technology and Business
Publisher : Al-Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/jetbis.v3i8.129

Money laundering is a serious crime that harms the interests of society, causes economic instability in a country, and is more dangerous than corruption because tracking the flow of money from money laundering will be more difficult. Due to this complexity, asset forfeiture becomes crucial because the approach method used is known as "follow the money." This research reviews asset forfeiture in money laundering from a law enforcement perspective. This research evaluates asset confiscation methods in money laundering cases from a law enforcement perspective, aiming to better protect societal interests and prevent criminals from gaining illicit profits. This research is normative or doctrinal, also known as dogmatic research with a conceptual and legislative approach. The findings indicate that, although asset forfeiture has been regulated through criminal prevention actions based on the Criminal Code and the Criminal Procedure Code, as well as civil and administrative actions based on the Anti-Money Laundering Act, there are still shortcomings in regulations that allow criminals to hide their illegal gains. It has not achieved justice and harms both the country and the victims of money laundering. To ensure crime doesn't benefit perpetrators, it's essential to expand asset seizure regulations by revising the Anti-Money Laundering Act to include civil seizures and cover all crime-related assets. Strengthening protections for innocent third parties is also necessary to uphold justice.

Law Enforcement Of Digital Asset Confiscation In Money Laundering Crimes SD, Tb. Soenmandjaja; Sejati, Hono; Lamijan, Lamijan
Jurnal Ekonomi Teknologi dan Bisnis (JETBIS) Vol. 3 No. 8 (2024): Jurnal Ekonomi, Teknologi dan Bisnis
Publisher : Al-Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/jetbis.v3i8.129

Money laundering is a serious crime that harms the interests of society, causes economic instability in a country, and is more dangerous than corruption because tracking the flow of money from money laundering will be more difficult. Due to this complexity, asset forfeiture becomes crucial because the approach method used is known as "follow the money." This research reviews asset forfeiture in money laundering from a law enforcement perspective. This research evaluates asset confiscation methods in money laundering cases from a law enforcement perspective, aiming to better protect societal interests and prevent criminals from gaining illicit profits. This research is normative or doctrinal, also known as dogmatic research with a conceptual and legislative approach. The findings indicate that, although asset forfeiture has been regulated through criminal prevention actions based on the Criminal Code and the Criminal Procedure Code, as well as civil and administrative actions based on the Anti-Money Laundering Act, there are still shortcomings in regulations that allow criminals to hide their illegal gains. It has not achieved justice and harms both the country and the victims of money laundering. To ensure crime doesn't benefit perpetrators, it's essential to expand asset seizure regulations by revising the Anti-Money Laundering Act to include civil seizures and cover all crime-related assets. Strengthening protections for innocent third parties is also necessary to uphold justice.

Legal Protection for Consumers for Providing Digital Electronic Transaction Services Tawakal, Ikbal; Tohari, Mohamad; Lamijan, Lamijan
Return : Study of Management, Economic and Bussines Vol. 3 No. 8 (2024): Return : Study of Management, Economic And Bussines
Publisher : PT. Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/return.v3i8.265

In this increasingly advanced era of globalization, all human activities are aimed at being carried out efficiently and easily. With the growing use of the internet in the trade sector, there has been a shift in the relationship between sellers and buyers; they are becoming increasingly separated as they only interact through the internet without direct meetings. It also raises several legal issues related to the protection of transactions conducted on e-commerce platforms in Indonesia. However, the Consumer Protection Law (UUPK) and the Electronic Information and Transactions Law (UUITE) have provided a sufficient legal framework to protect consumers in e-commerce transactions, as outlined in various provisions in both laws.

Juridical Review Of The People's Representative Council In Making Public Policies Through The Perspective Of Law Number 17 Of 2014 Rinduwan, Rinduwan; Lamijan, Lamijan
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 4 No. 06 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v4i06.827

Legislation is one of the legal products of the number of existing legal products. The legislation contains general and abstract legal norms. It is general because existing legal norms apply to every legal subject in general. While being called abstract lies like legal norms which are not concrete in regulating legal events and are the object of regulation. Thus, a good law which incidentally is a type of legislation must have a philosophical basis, a sociological basis, and a juridical basis. Based on the principle of a rule of law, namely that government is organized based on laws, then in running a government it must refer to statutory regulations which become guidelines for the administration of a country based on the will of the people. The constitution is the guideline in the state and then elaborated in laws and regulations. This type of research is normative research. The approach used is a statutory approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). The source of data used is secondary data. Data analysis was carried out in a qualitative descriptive manner. The conclusion is carried out using the deductive method, namely from general to specific, especially those related to the research topic, namely the Juridical Review of the House of Representatives in Making Public Policy in the Perspective of Law No. 17 of 2014. The result found community is concerned that in implementing or enforcing the law, justice is considered. In upholding the law, there must be a compromise between legal certainty, benefit, and justice, the three elements must receive proportional and balanced attention. Thus, legislation is a political product from which legislators turn into legal products when their preparation meets the elements of legal certainty, benefit, and justice in a proportional and balanced manner. There is a paradigm that the law governing representative institutions is part of a package of laws in the political field that needs to be changed. Laws governing representative institutions need to be seen as laws in the institutional context of the constitutional system. As previously stated, one of the problems that arise as a result of this law being considered as part of a package of regulations in the political field is institutional arrangements.

Legal Protection For Businesses Against Sustainable Innovation In The Digital Realm Hendro, Hendro; Wieke Dewi Suryandari; Lamijan, Lamijan
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2155

The buying and selling process can now be through non-physical transactions or employing digital media. Physical transactions require buyers and sellers to meet to exchange goods or services directly. However, problems arise when sellers are located outside the area, making it difficult for buyers to access them. Technological advances provide solutions for buyers and sellers who are separated by distance through E-Commerce. E-commerce offers many conveniences in marketing goods or services. Sellers can market their products widely by providing various variants. Marketing via e-commerce does not require a physical store to display products, thereby reducing costs. Meanwhile, buyers can also easily choose the products they want. However, the facts in the buying and selling process via social media generate a risk of loss for consumers and business actors due to the possibility for fraud that could be performed by one of the parties. Losses experienced by business actors are caused by failure to fulfill the achievements that should be carried out by the consumer. It is because numerous people do not understand the principles of security in online transactions, such as verifying the identity of the merchant or customer, security in payment procedures, and other factors that can help deter crime. As a result, criminal cases often occur which cause losses in the digital market, as if cyberspace has no legal rules. The presence of Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection is a solution to protect actors who transact in E-Commerce.

Legal Construction of the Use of Big Data to Support Sustainable Innovation in the Digital Era Sua Fauzan; Tri Susilowati; Lamijan, Lamijan
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2160

The legal framework governing the use of big data has become a crucial issue in this digital era. One notable advantage of Big Data and Computational Technology is the enhanced ease of storing and retrieving records. With platforms such as social media, individuals are storing a greater volume of data than ever before. The likelihood of having physical copies of old photographs has diminished or they have been discarded, yet numerous individuals have already shared them on social media platforms. This research employs qualitative methods with data collection techniques using library research. In Indonesia, there are currently no specific regulations governing the use of Big Data. However, the Principles of the Indonesian Digital Economy have recognized the need for data protection as a crucial asset. It indicates that the legal construction regarding Big Data usage is an urgent issue. In the case of Big Data, platforms or infrastructures that store, manage, and provide access to large data can be considered Essential Facilities. The main challenge in regulating Big Data lies in the technical complexity and cross-border nature of the data. Limitations of national jurisdiction and the lack of a comprehensive international framework make it difficult to regulate data ownership and access effectively.

Title

Found 22 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 22 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 22 Documents
Search