Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.168
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Veritas et Justitia Jurnal Konstitusi Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jurnal Ilmu Hukum The Juris BINAMULIA HUKUM Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Collegium Studiosum Journal Jurnal Konstitusi Jurnal Hukum Sehasen Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Bacarita Law Journal Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global KAMI MENGABDI Research Horizon Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum JURNAL HUKUM STAATRECHTS Binamulia Hukum Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Timbo Mangaranap Sirait
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Transportation Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
Menilik Akseptabilitas Perkawinan Sesama Jenis di dalam Konstitusi Indonesia Timbo Mangaranap Sirait
Jurnal Konstitusi Vol 14, No 3 (2017)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (526.648 KB) | DOI: 10.31078/jk1438

Abstract

Diskursus hubungan antara hukum dengan “moral” dan “fakta” selalu saja menarik untuk dibahas di kalangan sarjana hukum. Hukum kodrat irrasional adalah teori hukum besar yang pertama yang cara pandangnya theocentris mengakui bahwa hukum bersumber dari “moralitas” Tuhan YME. Derivasi nilai moral universal ternyata semakin bermetamorfosa dalam berbagai fenomena kehidupan kemudian dituntut agar diperlakukan setara di hadapan hukum. Di berbagai belahan dunia, Gerakan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) dengan perjuangan perkawinan sesama jenis berkembang semakin luas dan telah memfalsifikasi dominasi perkawinan kodrati heteroseksual. Untuk itu, perlu ditilik secara reflektif filosofis akseptabilitas Konstitusi Indonesia atas perkawinan sesama jenis ini. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif melalui cara berpikir deduktif dengan kriterium kebenaran koheren. Sehingga disimpulkan: pertama, kritikan hukum kodrat irrasional yang teosentris terhadap perkawinan sesama jenis, menganggap bahwa sumber hukum adalah “moral” bukan “fakta”, oleh karenanya aturan perundang-undangan dipositifkan dari/dan tidak boleh bertentangan dengan moral Ketuhanan. Oleh karena itu, menurut hukum kodrat irrasional perkawinan sesama jenis tidak mungkin dapat diterima dalam hukum karena bertentangan dengan moralitas Ketuhanan Y.M.E. Kedua, bahwa Konstitusi Indonesia menempatkan Pancasila sebagai grundnorm dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi fondasi dan bintang pemandu pada Undang-undang Perkawinan Indonesia, yang intinya perkawinan harus antara pria dan wanita (heteroseksual) dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga). Perkawinan sesama jenis juga tidak dapat diterima karena ketidakmampuan bentuk perkawinan ini untuk memenuhi unsur-unsur utama perkawinan, untuk terjaminnya keberlangsungan kemanusiaan secara berkelanjutan (sustainable).The discourse of relationships between law, moral and facts are always interesting to be discussed among legal scholars. Irrational natural law is the first major legal theory that which theocentris worldview admit that the law derived from the “morality” of the God. The derivation of universal moral values appear increasingly metamorphosed into various life phenomena then are required to be treated equally before the law. In different parts of the world the movement LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender) struggle for same-sex marriage has grown falsified domination of heterosexual marriage. Therefore it is necessary be a reflective philosophical divine the acceptability of the Constitution of Indonesia on same-sex marriage. This research was conducted by the method of normative juridical approach, in the frame of a coherent deductive acknowledgement. Concluded, Firstly, criticism Irrational natural law against same-sex marriage, assume that the source of the law is a “moral” rather than “facts”, therefore the rules of law are made of / and should not contradict with the morals of God. Therefore, according to irrational natural law that same-sex marriage may not be accepted in law as contrary to morality God. Secondly, That the Constitution of Indonesia puts Pancasila as the basic norms to please Almighty God be the foundation and a guiding star in the Indonesian Marriage Law, which is essentially a marriage should be between a man and a woman (heterosexual) with purpose of forming a family. Same-sex marriage is not acceptable also because of the inability to fulfill marriage form of the major elements of marriage, ensuring the sustainability of humanity in a sustainable manner.
Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Ke Depan Timbo Mangaranap Sirait
Jurnal Konstitusi Vol. 18 No. 2 (2021)
Publisher : Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (448.167 KB) | DOI: 10.31078/jk1820

Abstract

The disparity in the selection mechanism of the Constitutional Court Judge has led to a trifurcation to the selection of constitutional judges carried out by the President, the House of Representatives, and the Supreme Court. The trifurcation of the Constitutional Court judge selection can not be separated from the construction of norms in the Constitutional Court Law which regulates the constitutional judge selection that have a high degree of flexibility so that they can be interpreted freely and suit the tastes of each regime by the institutions that have the constitutional authority to propose constitutional judge. The problem in this research is show to implementation of the selectionsystem of constitutional judgesin Indonesiais currently and how the model of selection of constitutional judges will be the future. The analysis will be carried out normatively using a statutory, historical and conceptual approach. The results of the study show that the redesign of the constitutional Court Judge selection is an urgent matter to establish the standards of the Constitutional Court judge selection valuation in a transparent, participatory, objective, and accountable manner. The recruitment and selection model for Constitutional Court judges that using a selection panel either by the respective Constitutional Judges Proposing institutions or by the form of an agreement of the respective constitutional judge proposing institutions is a legal reform that have a main goal which is to produce the constitutional court judges who have ideal integrity as a true statesman. The recruitment process using a clear and standard selection panel is a fulfillment of the main principles of the constitutional judge position filling mandated by the Constitutional Court Law.
Sosialisasi dan Edukasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Warih Anjari. Timbo T Mangaranap
KAMI MENGABDI Vol 3, No 1 (2023): KAMI MENGABDI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/km.v3i1.6812

Abstract

ABSTRAKPasca pandemi Covid 19 yang melanda dunia dan Indonesia, anak rentan mengalami kejadian diluar  kebiasaan sehari-hari. Kebiasaan berkegiatan disegala bidang mengalami perubahan signifikan dimasa endemic Covid 19.  Fenomena kekerasan seksual yang memunculkan kejahatan seksual merupakan ancaman bagi perkembangan anak  Meningkatnya kejahatan seksual yang berbasis kekerasan seksual diindikasikan dengan banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi dimasyarakat. Tingginya tingkat kepadatan penduduk memicu kerentanan anak sebagai korban kejahatan seksual. Kelurahan Kalibaru merupakan salah satu dari 7 kelurahan di wilayah kecamatan Cilincing Jakarta Utara, yang kepadatana penduduknya tergolong tinggi, sehingga berpotensi untuk terjadi gesekan antar warga. Untuk  menjaga agar anak    warga Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara   mendapatkan perlindungan dari kemungkinan menjadi korban kekerasan seksual, maka dilakukan sosialisasi dan edukasi pelecehan seksual. Guna memperkuat pemahaman tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan tanggal 22 Juli 2022 pada  masyarakat RT. 008/RW. 004 dan RT. 009/RW. 004 Kelurahan Kalibaru kecamatan Cilincing Jakarta Utara. Metode pelaksanaan dengan penyuluhan, pretest, dan posttest.  Hasil kegiatan  diperoleh:  aspek kognitif  (pengetahuan pelecehan seksual) terjadi peningkatan dari memahami ke sangat memahami, peningkatan terjadi satu tingkat. Demikian juga untuk aspek affektif  (sikap terhadap pelecehan seksual)  terjadi kenaikan satu  tingkat yaitu dari memahami ke sangat memahami. Sarannya kelanjutan pelaksanaan pengabdian masyarakat tidak hanya bidang perlindungan anak tetapi pada bidang hukum lainnya. Hal ini bertujuan sebagai  tindakan preventif terhadap kejahatan yang mungkin akan menyerang warga kelurahan Kalibaru kecamatan Cilincing Jakarta Utara. 
Kesalahan Penerapan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Kasus Pencabulan Anak (Studi Kasus Putusan MA Nomor 195PK/Pid.Sus/2017) Winas Halim; Timbo Mangaranap Sirait
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 5, No 1 (2022): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v4i2.6095

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dasar penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pencabulan pada anak pada putusan MA perkara Nomor 195PK/Pid.Sus/2017. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan cara membaca dokumen putusan dan peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang berhubungan dengan tindak pidana pencabulan pada anak yang penulis lakukan dalam penelitian yang tertuang dalam skripsi. Setelah semua data terkumpul, selanjutnya data yang tersedia dipelajari dan dianalisa secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan sebagai berikut, (1) putusan MA Nomor 195PK/Pid.Sus/2017 telah salah menerapkan dakwaan pada Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (dakwaan ke 3) yang seharusnya menerapkan dakwaan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (dakwaan ke 1), karena Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan : ayat (1) jika suatu perbuatan pidana masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat; ayat (2) jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus itulah yang diterapkan. (2) Majelis Hakim dalam persidangan terlalu fokus ke Dakwaan Alternatif Ketiga (Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dengan mengabaikan dakwaan lainnya (Dakwaan Alternatif Kesatu / Lex Specialis) pada saat semua unsur pada dakwaan alternative ketiga terpenuhi, sehingga selain tidak menjalankan Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim juga mengabaikan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dibuat oleh Legislatif dan disahkan serta diundangkan oleh negara dengan tujuan memperberat sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan pada anak sekalian sebagai upaya untuk menekan angka tindak pidana pencabulan pada anak.Kata Kunci : Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak, Aturan Pidana
PERLINDUNGAN TERHADAP HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TERKAIT DISPARITAS PENERAPAN RESTITUSI OLEH PENGADILAN Rachmat Harijanto; Timbo Mangaranap Sirait
The Juris Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i2.959

Abstract

There are implementation problems due to the regulation of victim restitution, but some weaknesses can cause implementation problems. The purpose of this research is to examine money laundering restitution agreements and measures to protect and fulfill victims' restitution requests in Decision 1/PID.SUS/2023/PT.BDG. This research was conducted using the normative legal method. This research uses a legal approach based on relevant laws and regulations, a conceptual approach based on recognized legal theories and concepts, and a case study approach on cases relevant to this research. From the study results, it is concluded that there is ambiguity in the law's reimbursement regime which raises doubts about its application among law enforcement officials. This may result in victims failing or claims for damages being rejected. Moreover, in Decision No. 1/PID.SUS/2023/PT.BDG, the role of the judge and prosecutor is very important so that the defendant is willing to pay compensation. Even if the victim is reluctant to ask for restitution, the judge or prosecutor can ask the defendant to pay the victim.
Perseroan Perorangan yang Melakukan Merger Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Undang-Undang Cipta Kerja M. Yogi Arie Dewanto; Timbo Mangaranap Sirait
Binamulia Hukum Vol. 11 No. 1 (2022): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v11i1.303

Abstract

Menyongsong disrupsi ekonomi dan Revolusi Industri 4.0 pemerintah mengantisipasi dengan lahirnya bentuk badan hukum baru Perseroan Perorangan melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang dapat dimiliki oleh satu orang pemegang saham. Tujuan penelitian mencari jawaban di mana dengan kepemilikan satu orang, bagaimana jika Perseroan Perorangan melakukan merger setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai unconstitutionally condition. Metode penelitian dilakukan dengan yuridis normatif, terdapat hasil pembahasan dan disimpulkan bahwa badan usaha yang dikenal dalam ketentuan sebelumnya adalah Perseroan Terbatas (sebagai badan usaha yang didirikan minimal 2 orang) karena itu Perseroan Perorangan merupakan bentuk badan usaha yang sangat baru di Indonesia, namun karena pemerintah ingin memberikan kemudahan berusaha sehingga dimungkinkan dibentuk PT Perorangan terutama bagi sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan kriteria tertentu yang harus dipenuhi termasuk ketika merger tetap berlaku walau telah terbit Putusan MK dengan syarat pemerintah sesegera mungkin melalukan perbaikan substansi materiil dan syarat formil pembentukan perundang-undangan atas Undang-Undang Cipta Kerja tersebut.
Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pasaribu, Abas Mei Julita; Sirait, Timbo Mangaranap
Bacarita Law Journal Vol 5 No 1 (2024): Agustus (2024) BACARITA Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/bacarita.v5i1.13987

Abstract

Children are considered valuable assets of the nation that must be protected, but their involvement in narcotics crimes is increasing, therefore it is necessary to continually study the implementation of criminal sanctions against children who commit narcotics crimes in the juvenile criminal justice system in Indonesia through case study number 6/Pid.Sus -Children/2021/Pn. Amb.. This research uses normative juridical methods to examine the application of legal rules to children involved in narcotics crimes. The results of the research show that the process of investigating and applying articles to child drug offenders needs to pay attention to the principles of restorative justice, which emphasizes rehabilitation and guidance rather than punishment alone. In addition, the implementation of the Juvenile Criminal Justice System Law aims to provide special protection for children in conflict with the law, ensure their rights are fulfilled, and minimize the negative impact of the judicial process. This research emphasizes the importance of a children's rights and restorative justice-based approach in handling narcotics cases involving children, so that they can become productive individuals in the future.
Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pencegahan Judi Online di Desa Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara Tahun 2024 Ririn Nurhidayanti; Fransiska Milenia Cesarianti; Samsuto Samsuto; Timbo Mangaranap Sirait
Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Vol. 3 No. 3 (2024): Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global
Publisher : Universitas 45 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30640/cakrawala.v3i3.3139

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of online gambling prevention socialization activities and their impact as well as the establishment of a village corner library in Kalibaru Village, Cilincing District, North Jakarta. Through a participatory method, this research involves the public directly in socialization that discusses the dangers and negative impacts of online gambling, including legal, mental health, and social aspects. In addition, the village corner library was established as a learning center that provides access to related literature to increase public awareness. The results of the study show that socialization and the establishment of libraries significantly increase public knowledge and awareness about the risks of online gambling. The active participation of the community in the socialization and utilization of libraries indicates the success of this intervention. The conclusion of this study is that a community-based approach, through education and literacy improvement, is an effective strategy in preventing online gambling and strengthening people's capacity to face social challenges.
Electronic and Information Technology Law as a Control Tool and Legal Umbrella for Communities and Business Actors in Facing the Demographic Bonus 2030 Dave Advitama; Tuti Widyaningrum; Rio Christiawan; Timbo Mangaranap Sirait
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 10 No 2 (2024): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v10i2.6536

Abstract

In the year 2030, the number of productive age groups will double, and this demographic bonus presents an opportunity for Indonesia to enhance productivity as it enters the digital transformation era. In its implementation, the demographic bonus in the era of digitalization and information technology, while offering positive effects on productivity, also carries negative consequences. These include an increase in criminal activities facilitated by the use of information and electronic transaction technologies, and due to the ease and sophistication of available technology, these crimes can transcend national boundaries. To address these challenges, efforts in enforcement and prevention, particularly in criminal law, need to be undertaken while still considering the norms prevailing in society. The existence of Law No. 11 of 2008 Concerning Electronic Information and Transactions and Republic of Indonesia Law No. 19 of 2016 Concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 Concerning Electronic Information and Transactions ('UU ITE') is expected to serve as a legal framework for society and business actors, thereby maximizing the productivity of the demographic bonus and achieving societal well-being.
Terrorism Law Enforcement in Indonesia: Integrating Pancasila in The Fight Against Modern Threats Muhamad Zarkasih; Sri G M Hatta; Timbo Mangaranap Sirait; Wagiman Wagiman
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 1 (2025): Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v2i1.767

Abstract

The evolving threat of terrorism in Indonesia has led to the development of counterterrorism laws aimed at combating both domestic and international terrorist activities. Since the Bali bombings in 2002, Indonesia has enacted a series of legal frameworks, such as Law No. 15 of 2003 and its amendments through Law No. 5 of 2018. However, these laws have raised significant concerns about human rights violations, especially regarding the treatment of detainees, preventive detention, and arbitrary arrests. This study adopts a qualitative research methodology, combining doctrinal legal analysis and empirical data gathered from interviews with legal experts, policymakers, and practitioners. It critically examines the compatibility of Indonesia’s counterterrorism laws with international human rights standards, focusing on their implementation, particularly in relation to the fundamental values of Pancasila—the state ideology of Indonesia, which emphasizes social justice, unity, and human dignity. The results highlight several key challenges, such as the need for stronger oversight mechanisms, more effective deradicalization programs, and a comprehensive approach to online radicalization. The study concludes with recommendations for integrating Pancasila principles more thoroughly into counterterrorism strategies, strengthening international cooperation, and ensuring that security measures do not infringe upon individual rights. By addressing these issues, Indonesia can enhance the effectiveness of its counterterrorism efforts while adhering to its commitment to human rights and social justice.
Co-Authors Achmad, Helmy Adriansyah Halim Advitama, Dave Christiawan, Rio Dave Advitama Enna Budiman Fransiska Milenia Cesarianti Halim, Adriasnyah Harijanto, Rachmat Hatta, Ignatius Bambang Sukarno Khalimi M. Yogi Arie Dewanto Muhamad Zarkasih Naiborhu, Mesa Indra Nurhidayanti, Ririn Pasaribu, Abas Mei Julita Rachmat Harijanto Ririn Nurhidayanti Samsuto Samsuto Sendias, Nungky Setiawan, Lisno Slamet, Asep Sri G M Hatta Sriwahyuni, Dwi Bali Sudrajat, Maman Tuti Widyaningrum Wagiman Wagiman Wibowo, Basuki Rekso Widjaja, Liza Widyaningrum, Tuti Wijaya, Didit Wijayanto Winas Halim