Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search
Journal : Administrativa : Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik

Inovasi Pelayanan Kesehatan melalui Sistem Basis Data Kependudukan Jaminan Kesehatan (SIBADAKJASA) di Kota Bandar Lampung Angela Gabriela Situmorang; Devi Yulianti; Dodi Faedlulloh
Jurnal Administrativa Vol 3 No 3 (2021): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v3i3.97

Abstract

Menghadirkan inovasi pada pelaksanaan pelayanan publik merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh dalam mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan. Sebagai suatu kegiatan yang memuat nilai kebaharuan, inovasi dapat menjadi solusi untuk permasalahan maupun stagnansi yang ditemukan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis SIBADAKJASA yang merupakan inovasi lanjutan dalam pelaksanaan program pelayanan kesehatan gratis (P2KM) di Kota Bandar Lampung. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini yakni menganalisis SIBADAKJASA sebagai sebuah sistem yang terdiri dari tiga bagian dasar yakni input, proses dan output serta menentukan tipologi inovasi pada SIBADAKJASA. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder yang mana pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan inovasi yang dilakukan melalui SIBADAKJASA telah berhasil menjadi solusi atas permasalahan yang ditemukan pada pelaksanaan P2KM namun kegiatan inovasi yang dilaksanakan belum maksimal dibuktikan hingga saat ini belum terdapat perkembangan yang signifikan pada pelaksanaan dan pemanfaatan SIBADAKJASA sebagai sebuah inovasi, adapun tipologi atau kecenderungan klasifikasi inovasi pada SIBADAKJASA yakni inovasi manajemen
Implementasi Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi Sebagai Upaya Mewujudkan Pekerja Yang Berkualitas Tahun 2020 (Studi Pada Balai Latihan Kerja Kota Bandar Lampung) Fatimah Sepni; Eko Budi Sulistio; Dodi Faedlulloh
Jurnal Administrativa Vol 4 No 1 (2022): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v4i1.121

Abstract

Permasalahan yang dihadapi Indonesia sampai saat ini adalah masih banyaknya penduduk usia kerja (produktif) yang belum atau tidak memiliki pekerjaan.Pemerintah mengatur terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan kerja, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang dilakukan oleh Balai Latihan Kerja Kota Bandar Lampung serta faktor penghambat dan pendukung. Tipe penelitian adalah tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menggunakan analisis implementasi menurut teori Van Meter Van Horn bahwa implementasi program pelatihan kerja berbasis kompetensi terkait standar kebijakan sudah memenuhi kebutuhan kelompok sasaran, sumber daya manusia sudah memiliki kualifikasi yang bagus, adanya landasan pelaksanaan yaitu Peraturan Gubernur Nomor 27 tahun 2010, para pelaksana Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi memiliki pengetahuan yang cukup terkait kebutuhan para peserta pelatihan. Namun, komunikasi masih kurang terjalin antara pemerintah dengan pihak balai Latihan Kerja Bandar Lampung.
Strategi Kepolisian Resort Kota Besar Medan dan Upaya Masyarakat dalam Pembentukan Kawasan Bersih dari Narkoba (Studi Kasus di Kampung Kubur Kota Medan) Yuendi Satria Apratama; Intan Fitri Meutia; Dodi Faedlulloh
Jurnal Administrativa Vol 5 No 2 (2023): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v5i2.136

Abstract

The problem of drug abuse has a negative impact not only on users but also on the surrounding community. The increasingly widespread use of drugs has involved users from various circles, ranging from adults, teenagers and even children. Drug abuse requires special attention from various parties, both the community and the authorities. This is because drug abuse is a behavior that violates the law and can damage the nation's young generation. Kampung Kubur is one of the drug trafficking sites in North Sumatra. The existence of Kampung Kubur presents places such as prisons and mini discotheques which are used as places for prisoners and fun. This research approach is a qualitative research with descriptive type data sources obtained by interview, observation and documentation methods. The results of this study indicate that the police strategy and community efforts have succeeded in establishing a drug-free area.
Komparasi Tata Kelola Pariwisata di Kabupaten Tanggamus (Studi pada Destinasi Wisata Air Terjun Way Lalaan dan Bukit Idaman) Saputri, Diana; Kagungan, Dian; Faedlulloh, Dodi
Jurnal Administrativa Vol 7 No 2 (2025): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v7i2.222

Abstract

The issueiof tourismigovernance in touristiattractions in Tanggamus Regency still needsimore attention. Soithat improvementsiand additional insightsiare needed for tourist attraction managers in organizing and managing tourist attractions. There are severalitourist attractions iniTanggamus Regencyithat areimanaged by the governmentiand privateisuch as theiWay Lalaan Waterfall tourist attraction managed by the Tourism Office and the Bukit Idamanitourist attraction managed by the private sector. Good governance can be measured through several factors namely, Positive culture Constructive communication and engaged communities, transparency and accountability, vision and leadership, acceptance in diversity (tolerance), developing knowledge, learning and sharing expertise, clear participant roles and responsibilities, clear operational structures and out-of-network processes This study aims to describe and analyze how tourism governance in two tourist attractions, namely Way Lalaan Waterfall and Bukit Idaman tourist attraction in Tanggamus Regency by comparing governance in two tourist attractions. The method used is a descriptive qualitative research method from data collection with interviews, observations, and documentation. The results of this study after comparing the two governances of the two tourist attractions were found that the results of tourism governance at the Way Lalaan Waterfall tourist attraction were better than the Bukit Idaman tourist attraction by referring to the 7 indicators used in this study. This is supported by stakeholders in the governance of the Way Lalaan Waterfall tourist attraction which is very complex because it consists of local governments, the private sector and also community elements. However, there is a shortcoming in one indicator in the tourism governance of Way Lalaan Waterfall, which is Transparent and accountable, namely in terms of budgeting funds must pass through many stakeholders.
RESPONSIVITAS OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI LAMPUNG DALAM PENYELESAIAN LAPORAN MASYARAKAT Marlina, Sherly; Hermawan, Dedy; Faedlulloh, Dodi
Jurnal Administrativa Vol 7 No 2 (2025): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v7i2.268

Abstract

Masyarakat masih belum mendapatkan hasil yang memuaskan dari kualitas pelayanan yang telah diselenggarakan oleh pemerintah, terutama pada substansi pendidikan dengan permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Provinsi Lampung yang dinilai kurang maksimal. Dalam hal ini Respon Cepat Ombudsman (RCO) sangat dibutuhkan mengingat cukup singkatnya durasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Respon Cepat Ombudsman (RCO) dan kendala Ombudsman Provinsi Lampung dalam penanganan kasus PPDB di SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Pengelolaan Food Loss dan Food Waste Melalui Kemitraan Berbasis Komunitas Di Provinsi Lampung (Studi Kasus Komunitas Ruang Pangan) Purwadi, Yustina; Tresiana, Novita; Faedlulloh, Dodi
Jurnal Administrativa Vol 7 No 1 (2025): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v7i1.309

Abstract

Food Loss and Waste (FLW) is a significant global issue, contributing approximately 8-10% of global greenhouse gas emissions. The lack of well-structured and effective waste management systems is one of the causes of high waste generation, particularly in Lampung Province. This study aims to analyze the governance practices of the Ruang Pangan Community in managing FLW in Lampung Province, as well as the obstacles encountered in the process. This research employs a descriptive qualitative method using Ansell and Gash’s collaborative governance theory approach. The results indicate that the governance of the Ruang Pangan Community, when examined through the lens of Thomson and Perry’s collaborative approach, remains at the cooperation stage. Although the elements of collaboration are fulfilled, the process is still autonomous, where each actor operates within their respective roles without deep structural integration, and there are still dominant actors in the FLW management process. The primary obstacles faced by the Ruang Pangan Community include low public awareness regarding the importance of FLW management, despite its critical impacts. Therefore, appropriate regulations and programs are urgently needed to address this issue effectively.
ANALISIS SISTEM PENANGANAN PENGADUAN PADA PELAYANAN PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG Elfiansyah, M Nur; Mulyana, Nana; Faedlulloh, Dodi
Jurnal Administrativa Vol 7 No 1 (2025): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v7i1.316

Abstract

This study aims to analyze the complaint handling system in licensing services at the Capital Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP) of Lampung Province. The research method used is descriptive qualitative, with data collected through interviews, observation, and documentation. The theory used in this research is Davidow's (2003) complaint management theory, which includes six indicators: timeliness, facilitation, redress, apology, credibility, and attentiveness. The results show that DPMPTSP Lampung has implemented an effective complaint handling system. Timeliness is demonstrated through officers' fast responses, facilitation is ensured via accessible channels, and there are compensation and apology mechanisms. Credibility and attentiveness are reflected in transparent information sharing and responsive communication. In conclusion, the complaint handling system is effective and serves as a good public service practice.
Implementasi Penghapusan Aset Daerah Tanah dan Gedung di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung Rizani, Agnessa Shalsabila; Utoyo, Bambang; Faedlulloh, Dodi
Jurnal Administrativa Vol 7 No 2 (2025): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v7i2.317

Abstract

This study aims to analyze the implementation of asset deletion policies for land and buildings owned by the local government at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Bandar Lampung City. The analysis uses the Van Meter and Van Horn policy implementation model, which includes six key variables: policy standards and objectives, resources, inter-organizational communication, characteristics of implementing agents, external environment, and the disposition of implementers. The findings indicate that the policy implementation has not been optimal. Major obstacles include limited human and financial resources, weak inter-agency coordination, uncertified assets, and passive attitudes of implementers. To address these challenges, it is recommended to improve HR capacity and budget allocation, strengthen inter-agency coordination, and accelerate the certification of land assets.