Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.286
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Surakarta Law and Society Journal Journal of Transcendental Law Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Rechstaat Nieuw : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Cakrawala Ilmiah Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Journal of Innovation Research and Knowledge Jurnal Pengabdian Mandiri Jurnal Madani Hukum - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum
Arie Purnomosidi
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
SOSIALISASI TENTANG PENTINGNYA LEGALITAS USAHA BAGI PARA PELAKU UMKM DI KOTA SURAKARTA Danang Catur Wahyu Wijayanto; Dara Pustika Sukma; Febri Atikawati Wiseno Putri; Desi Syamsiah; Aris Setyo Nugroho; Arie Purnomosidi
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 3 No. 2: Februari 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legalitas usaha merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap pelaku UMKM. Kepemilikan legalitas usaha memberikan manfaat bagi pelaku usaha dalam perluasan pembiayaan. Kemudahaan pembiayaan yang diberikan bagi pelaku UMKM selain dari akses pemerintah juga dari akses perbankan. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini merupakan tri dharma ke tiga dari tri dharma perguruan tinggi yang berupa penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah terkait Sosialisasi Tentang Pentingnya Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Para Pelaku UMKM di Kabupaten Karanganyar dan diikuti dengan tanya jawab dan diskusi. Dengan adanya legalitas usaha yang dimiliki oleh para pelaku UMKM maka memberikan kepastian hukum dan identitas usaha bagi para pelaku UMKM.
Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Di Polres Karangnyar) Musthofa Abdul Majiid; Putri Maha Dewi; Arie Purnomosidi; Adhy Nugraha
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 2 Nomor 1 Februari 2024
Publisher : BSP Publisher - CV. Bina Sarana Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang (narkoba) adalah zat atau obat yang diperlukan dan mempunyai manfaat dalam pengobatan penyakit-penyakit tertentu. Tetapi jika digunakan dengan tidak semestinya atau tidak dikonsumsi sesuai dengan standar medis maka akan menyebabkan efek negatif bagi individu atau masyarakat terutama pada generasi muda yang merupakan calon penerus bangsa. Peredaran ilegal narkoba beserta penyalahgunaannya akan melemahkan kehidupan dan nilai budaya bangsa serta akan melemahkan ketahanan secara nasional. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana narkotika, yaitu pada Pasal 73 sampai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Didalam setiap rangkaian penanganan kasus narkotika, proses penyidikan adalah proses yang paling utama dalam memberantas penyalahgunaan narkotika. Hal ini dikarenakan seperti apa yang tertulis sebelumnya bahwa penyidikan merupakan suatu proses pengumpulan bukti-bukti yang dapat menentukan siapa tersangkanya, pada proses penyidikanlah dapat dikumpulan barang bukti yang dapat digunakan dalam membuktikan kejahatan dalam penggunaan narkotika. Selain itu pada tahap ini pulalah dapat diketahui status tersangka sebagai pemakai atau pengedar. Proses penyidikan tindak pidana narkoba di Kepolisian Resor Karanganyar berlandaskan dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Penegakan Hukum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Upaya Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kabupaten Karanganyar Eka Nurhayati; Arie Purnomosidi
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 2 Nomor 2 Agustus 2024
Publisher : BSP Publisher - CV. Bina Sarana Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah Kabupaten Karanganyar. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, yang berfokus pada perilaku (behavior) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan menggunakan data primer yang berupa wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penegakan hukum yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar terkait dengan Pedagang Kaki Lima dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan preventif dan pendekatan represif. Tindakan Preventif berarti melakukan tindakan sebelum terjadinya suatu kejadian. Tindakan preventif tersebut berupa komunikasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pedagang kaki lima, selain itu tindak preventif juga dilakukan dengan cara patroli rutin. Sedangkan represif melakukan tindakan setelah terjadi kejadian yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima. Adapun tindak represif tersebut berupa pemberian sanksi administrative maupun penggusuran, bahkan bagi pihak PKL yang terus melakukan pelanggaran juga dituntut untuk bertanggungjawab di hadapan pengadilan.
SISTEM DAN PROSEDUR PERUBAHAN KONSTITUSI (Studi Perbandingan Perubahan Konstitusi Di Indonesia, Amerika Serikat Dan Belanda) Arie Purnomosidi
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 3 No. 12: Mei 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Basic Law or constitution for a country is the basis for carrying out or administering state life. In drafting a constitution, the basic values and norms that exist in society and the practice of state administration also influence the formulation of norms into a text of the Constitution. Over time, a constitution may become obsolete or be left behind by the dynamics in society and the influence of globalization. So, in order to keep up with changes in society and changes in globalization, the constitution inevitably has to be changed. Changes to this constitution can be made by way of change or amendment. In amendment constitution, there are many differences between one country and another. The differences in systems and processes can be seen from the arrangements in the ConstituC.tion itself. However, it does not rule out the possibility that there are also similarities in the model of amendment constitution
BENTUK BADAN HUKUM BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Arie Purnomosidi; Aries Setyo Nugroho; Danang Catur Wahyu Wijayanto
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 4 No. 5: Januari 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konsepsi Tradisi Berdesa merupakan salah satu gagasan fundamental yang mengiringi pendirian Badan Usaha Milik Desa. Tradisi Berdesa paralel dengan kekayaan modal sosial dan modal politik serta berpengaruh terhadap daya tahan dan keberlanjutan BUM Desa. Terkait dengan organisasi dari BUM Desa, BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum. Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat. Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa. Dengan mengacu pendapat diatas, dapat dianalogikan bahwa keberadaan BUM Desa tanpa badan hukum, namun justru unit-unit usaha dibawah BUM Desa yang berbadan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui format Badan hukum bagi Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor Tahun Tentang Desa. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan ketiga bentuk badan hukum diatas, maka BUM Desa secara spesifik merupakan badan hukum sendiri yang tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Hal tersebut dikarenakan BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam
KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI SISTEM KEADILAN RESTORATIF Aris Setyo Nugroho; Danang Catur Wahyu Wijayanto; Arie Purnomosidi
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 4 No. 1: Januari 2025 (In Press)
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberhasilan penerapan sistem keadilan restoratif ini sangat bergantung kepada keterbukaan dari masing-masing pihak dan juga pengaruh beberapa pihak terkait lainnya yang memahami prinsip-prinsip yang ada dalam keadilan restoratif. Tujuan program pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pengetahuan tentang proses penyelesaian perkara tindak pidana melalui restorative justice dengan melibatkan masyarakat. Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini merupakan tri darma ke tiga dari tri darma perguruan tinggi yang berupa penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah Sosialisasi Keterlibatan Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Sistem Keadilan Restoratif Di Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo dan di ikuti dengan tanya jawab dan diskusi. Dengan adanya sosialisasi ini maka tokoh masyarakat memiliki keyakinan serta dasar landasan hukum untuk berperan aktif dalam penyelesaian permasalahan hukum pidana yang melibatkan warga di lingkungannya
Peran Satreskrim Polres Sukoharjo Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan di Sukoharjo Yucafa Musiansyah; Arie Purnomosidi
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 3 Nomor 1 Februari 2025
Publisher : BSP Publisher - CV. Bina Sarana Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran satreskrim terhadap penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Sukoharjo serta hambatan yang dialami dan solusinya. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode empiris, dengan teknik pengumpulan data yaitu studi wawancara dan studi kepustakaan. Data dilengkapi dengan data primer dari hasil wawacara di lapangan, dan data sekunder dari referensi-referensi seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan metode analisis kualitatif secara deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Sukoharho. Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa peran Reserse dalam menangani tindak pidana pembunuhan sangat penting untuk memastikan terungkapnya kasus dan penegakan keadilan. Reskrim bertanggung jawab dalam berbagai tahap penanganan kasus, termasuk olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) secara cermat, pengumpulan bukti dan informasi, penyelidikan dan penyidikan yang menyeluruh, serta penangkapan tersangka dengan mematuhi protokol keamanan. Selain itu, kehadiran Reskrim dalam sidang pengadilan sebagai saksi juga diperlukan untuk memberikan keterangan yang akurat dan memperkuat bukti-bukti yang diperoleh selama proses penyidikan. Namun, Polres Sukoharjo mengidentifikasi beberapa hambatan yang menghambat proses penyidikan, seperti kehilangan identitas korban, batas waktu yang ketat, minimnya jumlah saksi atau kesulitan menemukan saksi yang bersedia, serta kekurangan barang bukti atau kesulitan dalam menemukannya. Kerusakan pada TKP, keterangan tersangka yang ambigu, dan kurangnya pelatihan bagi anggota Satreskrim juga menjadi kendala. Satreskrim dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk kurangnya bukti, keterbatasan sumber daya, tekanan politik dan media, kejahatan terorganisir, dan kejahatan lintas batas. Untuk mengatasi kendala tersebut, Satreskrim mengambil berbagai langkah, termasuk respons cepat terhadap laporan, kesabaran dalam pencarian bukti, keterampilan dalam memeriksa tersangka, profesionalisme dalam olah TKP, upaya maksimal dalam mencari saksi, pemahaman hukum yang baik, pencarian bukti tambahan, dan memperkuat kasus dengan keterampilan ahli toksin dan teknologi.
Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Sragen dalam Pembinaan Narapidana Catur Abdul Prakoso; Arie Purnomosidi
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 3 Nomor 1 Februari 2025
Publisher : BSP Publisher - CV. Bina Sarana Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen dalam pembinaan narapidana. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, yang berfokus pada perilaku (behavior) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Data yang digunakan menggunakan data primer yang berupa wawancara dengan pihak Lapas Kelas IIA Sragen dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen dilakukan bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan setelah usai menjalani masa pidananya tidak kembali mengulangi perbuatannya (kejahatan di masa lalu). Pembinaan ini diharapkan dapat membentuk kepribadian warga binaan pemasyarakat untuk siap hidup bermasyarakat secara baik, wajar, dan berpartisipasi aktif di dalam pembangunan lingkungannya. Setiap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen dibina dan dididik agar dapat menyesali perbuatannya dan mengembangkan setiap warga binaan menjadi insan yang lebih baik dan taat kepada hukum. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen dilaksanakan agar warga binaan pemasyarakatan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai moral serta mandiri dalam kemandiriannya sebagai bekal kemampuan dan skill di kemudian hari apabila sudah bebas dari lembaga pemasyarakatan
Co-Authors Adhy Nugraha Andik Cahyo Wahyu Putra Pratama Aries Setyo Nugroho Aris Setyo Nugroho Aris Setyo Nugroho Asri Agustiwi Aziz Taufik Rohman Catur Abdul Prakoso Danang Catur Wahyu Wijayanto Danang Catur Wahyu Wijayanto DARA PUSTIKA SUKMA Desi Syamsiah Donny Mias Prasetyo Eka Nurhayati Febri Atikawati Wiseno Putri Haryanto Haryanto Musthofa Abdul Majiid Putri Maha Dewi Putri Maha Dewi Sumarwoto Sumarwoto Suprayitno Suprayitno Taryono Taryono Yucafa Musiansyah