Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.182
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Jurnal Populasi PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN Policy & Governance Review Journal of Government and Civil Society Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan JURNAL MANAJEMEN DAN PELAYANAN FARMASI (Journal of Management and Pharmacy Practice) Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Interdisciplinary Social Studies Jurnal Administrasi Publik JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Agus Heruanto Hadna Agus Heruanto Hadna
Department Of Public Policy And Management, Faculty Of Social And Political Sciences, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
PERMASALAHAN PENDIDIKAN DI DAERAH 3T (TERLUAR, TERTINGGAL, DAN TERDEPAN) DI INDONESIA DALAM PANDEMI Anta Ibnul Falah; Agus Heruanto Hadna
Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Vol. 7 No. 2 (2022)
Publisher : Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kemendikdasmen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24832/jpnk.v7i2.2997

Abstract

Pandemi Covid-19 berdampak tidak hanya pada bidang kesehatan, tetapi juga pada bidang-bidang lain termasuk pendidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan permasalahan formal/utama pendidikan yang dihadapi siswa yang berada di daerah 3-T di masa pandemik dan mendiskusikan alternatif solusi untuk mengatasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan basis utama penelitian terdahulu yang diperoleh dengan pendekatan semi-systematic literature review. Hasil analisis menunjukkan adanya enam metamasalah yang dihadapi pendidikan di daerah 3-T pada kondisi pandemi, yaitu 1) Sulitnya internet dan alat komunikasi untuk melakukan pembelajaran daring, 2) Keterbatasan ekonomi/pendapatan orang tua siswa, 3) Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, 4) Kurang memadainya kualitas pendidik yang tersedia, 5) Minimnya jumlah pendidik/tenaga kependidikan, dan 6) Sulitnya infrastruktur jalan dan jauhnya jarak tempuh sekolah. Berdasarkan enam metamasalah tersebut, hasil formulasi masalah formal yang dilakukan yakni belum meratanya sarana dan prasarana publik yang mendukung pendidikan di daerah 3-T. Alternatif solusi yang diusulkan yaitu akselerasi pembangunan infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Pelaksnaan Hak Asasi Manusia (HAM) di Dalam Birokrasi Pada Kasus Pembebasan Tanah Agus Heruanto Hadna
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 2, No 1 (1998): May
Publisher : Magister Ilmu Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkap.8496

Abstract

This research has an anxiety of a lot of human right delinquency cases. Some of those delinquents are bureacrats. Therefore, the research question is why bureaucracy commits to human right violations especially in land law-suit cases? Is there any condition that stimulates those violations? And what type of bureacrats who have high or low appreciation for human right? The research takes land law-suit cases because it is one of the biggest human right cases in Indonesia. Theoretically, bureaucrat commits to human right violation because they have bad attitude that is influenced by patrimonialism culture or profit oriented behavior for personal interests. Meanwhile, the structure of bureaucracy that are hierarchical and rigid stimulates bureaucrats to be more responsive to superior than community. The research has found that there are four conditions making bureaucrats ignore human right value. Those conditions are: emphasis on economic growth, lack of human resources capacity, profit takers, and ambiguity of land constitutions. The research has also found four types of bureaucrats who are categorized based on bureaucrats orientations to development and constitutions. They are: an adventurer type, a bureacrat who commits to human right violation on either political, economic, and culture aspects; an authocratic type, a bureaucrat who commits to human right violation on political and economic aspects; an developer type, a bureaucrat who commits to human right violation on political aspects; and, a humane type, a bureaucrat who gives high appreciation for human right values.
Perkembangan Pengelolaan Inovasi Daerah: Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2017-2022 Citra, Novie Panda; Agus Heruanto Hadna; Achmad Djunaedi
Jurnal Administrasi Publik Vol 20 No 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v20i1.252

Abstract

Pertumbuhan dan perkembangan sebuah daerah tidak dapat dipisahkan dari pentingnya penerapan inovasi daerah. Inovasi tidak hanya menjadi tren di lingkup pemerintah pusat, namun inovasi juga perlu dikembangkan di lingkup pemerintah daerah dikarenakan pembangunan negara bermuara ke daerah. Inovasi menjadi suatu alat yang mumpuni dalam meningkatkan daya saing daerah, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan inovasi Kota Bekasi dimulai sejak tahun 2017. Sesuai dengan perundangan, pengelolaan inovasi daerah menjadi tanggung jawab Bidang Litbang selaku pembina inovasi dalam penyelenggaraan inovasi daerah. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan metode studi kasus abduktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati proses perkembangan pengelolaan Inovasi daerah yang dilakukan oleh Bidang Litbang Pemerintah Kota Bekasi. Periode amatan mulai dari inovasi daerah diimplementasikan di Kota Bekasi yaitu tahun 2017 hingga tahun 2022. Analisa data menggunakan analisis penjodohan pola, pembuatan eksplanasi dan analisis deret waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga periode perkembangan pengelolaan inovasi selama kurun waktu enam tahun. Periode ke 1 Tahun 2017 merupakan periode awal terbentuknya Balitbang. Tahun 2017 Balitbang masih berfokus pada penguatan kelembagaan secara internal serta proses pendataan dan pelaporan inovasi masih manual. Periode ke 2 Tahun 2018-2019 merupakan periode implementasi rangkaian program dan kegiatan inovasi dalam rangka penguatan inovasi daerah bagi organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian di bidang inovasi. Periode ke 3 Tahun 2020-2022 merupakan periode penggabungan kelembagaan Balitbang dan Bapeda menjadi Bappelitbangda. Pendataan dan pelaporan inovasi sudah menggunakan TIK. Rangkaian tahapan perkembangan pengelolaan inovasi daerah yang dilakukan adalah eksplorasi ide dan gagasan, replikasi inovasi, inkubasi inovasi, diseminasi inovasi dan aktualisasi inovasi.
Analisis Efektivitas Kamera Thermal Dalam Mendukung Militer Dalam Pertempuran Hutan Rizal Mutaqin; Umi Listyaningsih; Agus Heruanto Hadna
EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol. 3 No. 4: Mei 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/ekoma.v3i4.3603

Abstract

Pertempuran hutan merupakan lingkungan yang penuh tantangan bagi operasi militer, dengan medan yang rindang dan kondisi cuaca yang berubah-ubah. Kamera thermal menjadi teknologi penting dalam mendukung operasi ini. Penelitian ini menganalisis efektivitas kamera thermal dalam pertempuran hutan melalui evaluasi kinerja teknis, pengujian lapangan, dan perbandingan dengan teknologi lain. Hasil menunjukkan kamera thermal efektif dalam mendeteksi perbedaan suhu, mengidentifikasi musuh, dan navigasi di medan hutan. Namun, kendala seperti jangkauan terbatas dan sensitivitas terhadap cuaca ekstrem juga ditemukan. Dibandingkan dengan penglihatan malam dan radar, kamera thermal memiliki keunggulan dalam situasi tertentu. Penggunaan kamera thermal dalam operasi militer di hutan harus dipertimbangkan dengan cermat, memperhatikan manfaat signifikan dalam situasi yang tepat. Meskipun memiliki kendala, teknologi ini memberikan kontribusi besar terhadap kesuksesan operasi militer di lingkungan hutan yang penuh ketidakpastian, menjadikannya investasi berharga dalam meningkatkan kemampuan militer
Strategic learning leadership: Unravelling the relationship between talent management and organizational leadership competencies Tonda Priyanto; Agus Heruanto Hadna; Indrayanti Indrayanti; Muhadjir Darwin
Interdisciplinary Social Studies Vol. 3 No. 4 (2024): Regular Issue: July-September 2024
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/iss.v3i4.724

Abstract

In today's dynamic economic environment, developing leadership competencies is vital for organizational success. Despite the growing recognition of the importance of leadership development, there is a notable research gap in understanding how specific talent management strategies impact the enhancement of leadership competencies. This study investigates how talent management (TM) and strategic learning leadership (SLL) contribute to cultivating organizational leadership competencies (OLCs) in Indonesian state-owned companies. The study utilised a quantitative study with a random convenient sampling method using Google Forms in Indonesian state-owned companies. Data were collected from across 25 state-owned companies, with a total of 605 respondents participating. Statistical analysis was conducted using Structural Equation Modeling with Partial Least Squares (SEM-PLS) to test the hypotheses. The findings indicate that SLL significantly mediates the relationship between TM and OLCs, enhancing the impact from 17.2% to 58.5%, with SLL showing a stronger influence on OLCs compared to TM. Overall, these factors account for 55.2% of the impact on OLCs. This study contributes to the existing literature by highlighting the critical role of strategic learning leadership in enhancing leadership competencies, offering valuable insights for organizations aiming to develop effective leadership through strategic approaches.
The science openness movement in Indonesia: An introduction for re-reading civil society in policy discourse Cahyo Seftyono; Purwo Santoso; Muhadjir Muhammad Darwin; Agus Heruanto Hadna
Journal of Government and Civil Society Vol 4 No 1 (2020): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v4i1.2325

Abstract

Today, civil society is identical to non-government organization (NGO) or Civil Society Organization. Institutional perspective causes the society to always be seen as an organizational entity: as a complete organization with its structure. Consequently, analysis on society will always be nuanced with relation to other institutions: coordination, subordination, opposition, or being attached to each other. This article proposes a new idea on civil society, which is suspected not always working within the institution framework, but instead with a more basic foundation that is ideational thrust. This situation is traceable through Vosviewer tools with Scopus data and Google Scholar database, by selecting one community as a representation. Activities that civil society does are, substantially, ideational discourse from inter-institution actors. Civil society movement is based on ideas, not on institutional administration coordination. This research analyzes Indonesia Open Science Epistemic Community, a community that actively promotes science openness and publication in fulfilling the academic and policy needs. This community transcends institutional division because it involves governmental actors by focusing on ideas. Therefore, this community’s existence could be the new alternative in reading civil society activity.Saat ini, masyarakat sipil sangat identik dengan Non-Government Organisation (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pendekatan institusional menyebabkan masyarakat selalu dilihat secara organisatoris: sebagai sebuah organisasi lengkap dengan struktur. Sehingga amatan atasnya juga diwarnai dengan relasi dengan institusi lainnya: koordinatif, subordinatif, oposan atau juga melekat satu sama lain. Artikel ini hendak mengajukan gagasan baru terkait masyarakat sipil, yang ditengarai tidak melulu bekerja dengan kerangka institusi, melainkan yang lebih mendasar adalah dorongan ide. Hal yang terlacak melalui tools Vosviewer dengan data Scopus dan database Google Scholar, dengan mengambil satu komunitas sebagai representasi. Aktivitas yang dilaksanakan oleh masyarakat sipil sesungguhnya merupakan diskursus ide dari aktor lintas lembaga. Masyarakat sipil yang geraknya berbasis pada ide, bukan pada koordinasi administrasi institusional. Penelitian ini mengambil amatan pada Komunitas Epistemik Sains Terbuka Indonesia, yang aktif mempromosikan keterbukaan sains dan publikasi dalam kebutuhan akademik dan juga kebijakan. Komunitas ini melampaui sekat kelembagaan karena juga melibatkan aktor dari pemerintahan dengan fokus pada gagasan. Oleh karenanya, keberadaan komunitas ini bisa menjadi alternatif baru dalam membaca aktivitas masyarakat sipil.
Co-Authors Achmad Djunaedi Anta Ibnul Falah Asmarawati Handoyo Cahyo Seftyono Cahyo Seftyono Citra, Novie Panda Dewi H. Susilastuti Dewi Haryani Susilastuti Indrayanti, Indrayanti Iwan Tanjung Sutarna Mohammad Uswanas Muhadjir Darwin Muhadjir Darwin Muhadjir Darwin Muhadjir Muhammad Darwin Muhamad Saleh Muhammad Zaenuddin Nasrulhaq Nasrulhaq Pande Made Kutanegara RATMINTO, RATMINTO Rizal Mutaqin Rohdhiana Sumariati Samsubar Saleh Santoso, Purwo Subando Agus Margono Sukamdi Tonda Priyanto Umi Listyaningsih Wahyudi Kumorotomo Yeremias T. Keban Yuni Hastuti