Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.613
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pembaharuan Hukum International Journal of Law Reconstruction Unes Law Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Darma Agung Jurnal Ilmiah METADATA Jurnal Al-Hikmah JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Bulletin of Community Engagement Jurnal Prointegrita Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas Innovative: Journal Of Social Science Research PKM Maju UDA JURNAL RETENTUM
Gomgom TP Siregar
Universitas Darma Agung
Religion Arts Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 62 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 62 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Pengembalian Aset (Aset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi Gomgom TP Siregar
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1212

Abstract

Corruption is a special crime with distinct characteristics that differentiate it from general crimes, including non-compliance with formal criminal or procedural laws. In Indonesia, corruption still reigns as the most prevalent form of criminal activity. This study is a descriptive analytical research, focused on the presentation of phenomena and circumstances related to the financial returns and/or state assets affected by acts of corruption. The research excludes subjective evaluations unless marked as such, and emphasizes clear, concise sentences and logical structure. Technical term abbreviations are defined upon first use. The paper adheres to conventional academic sections and formatting, including clear and factual titles. The language is objective, neutral and grammatically correct. The text maintains a formal register, avoiding contractions, colloquialisms, and unnecessary jargon. Causal connections between statements are made clear, while biased language is avoided. Precise, subject-specific vocabulary is employed when applicable. In addition, the document adheres to language-specific spellings, grammar, and style. Law Number 20 from 2001 addresses corruption as a criminal offence. Article 18 discusses additional crimes to recover state finances. Law Number 7 from 2006 ratifies the United Nations Convention Against Corruption of 2003 which details how assets seized from corrupt criminals can occur through both criminal and civil channels. Law Number 1 of 2006, governing mutual assistance in criminal matters, serves as the basis for the Indonesian government's provision of as well as requests for mutual assistance. It also provides guidelines for entering agreements in criminal matters with foreign countries. Several channels/instruments are available for reclaiming assets from corruption crimes, including criminal, civil, and administrative means.
PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT MEMBANGUN DI ATAS TANAH WAKAF (UNLAWFUL ACTIONS CAUSED BY BUILDING ON THE WAQF LAND) Siregar, Gomgom; Lubis, Mhd Ansori; Lubis, Muhammad Ridwan; Hartin Nst, Venny Fraya; Nasution, Lukman
PKM Maju UDA Vol 4 No 1 (2023): Edisi Bulan APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung (UDA) Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/pkmmajuuda.v4i1.4011

Abstract

Penguasaan tanah tanpa hak merupakan suatu penguasaan tanah yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk menikmati atau menggunakan tanah tersebut yang bukan tanah miliknya tanpa alas hak dan juga secara melawan hukum. Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar, beralih ke tangan pihak ketiga atau ke tangan ahli waris dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian, hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Hal itu juga karena sikap masyarakat yang kurang peduli atau memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf. Akibat hukum pemakaian hak atas tanah oleh pihak yang tidak berhak di atas tanah wakaf, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum.
PROSEDUR JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN WARISAN YANG DILAKUKAN DIHADAPAN PPAT(PROCEDURE FOR SALE AND PURCHASE OF HERITAGE LAND AND BUILDINGS CARRIED OUT BEFORE THE PPAT) Lubis, Muhammad Ansori; Siregar, Gomgom TP; Lubis, Muhammad Ridwan; Hartin Nst, Venny Fraya; Ichsan, Reza Nurul
PKM Maju UDA Vol 4 No 3 (2023): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung (UDA) Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/pkmmajuuda.v5i3.4012

Abstract

Pelaksanaan jual beli tanah dan bangunan warisan harus dilakukan dihadapan pejabat umum yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah akan tetapi dalam pembuatan akta jual beli tersebut terjadi masalah karena adanya bantahan dari ahli waris. Prosedur jual beli tanah dan bangunan warisan yang dilakukan dihadapan PPAT adalah pihak penjual membawa sertipikat asli hak atas tanah yang akan dijual, KTP (Kartu Tanda Penduduk), bukti pembayaran PBB (Pajak Bumi Bangunan), surat persetujuan suami/isteri, bagi yang sudah berkeluarga, KK (Kartu Keluarga) sedangkan pihak pihak pembeli membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), uang pembayaran atau surat perintah mengeluarkan uang kepada bank yang telah disepakati antara penjual dengan pembeli. Akibat hukum akta jual beli tanah dan bangunan warisan yang dibuat oleh PPAT menjadi sebuah akta yang otentik. Kekuatan hukum dari akta perjanjian tersebut sangat kuat, karena akta pengikatan jual beli tersebut telah menjadi akta notaril sehinga merupakan akta otentik.
PENYULUHAN BAHAYA PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Siregar, Gomgom T. P; Silaban, Rudolf; Sinaga, Lestari Victoria
PKM Maju UDA Vol 3 No 1 (2022): Edisi Bulan APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung (UDA) Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/pkmmajuuda.v3i1.4029

Abstract

Narcotics and narcotics addicts after Article 1 Paragraph 6 of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 2415/Kemenkes/Per/XII/2011 concerning Medical Rehabilitation of Drug Addicts, Abusers and Victims of Narcotics Abuse is someone who accidentally uses narcotics because they are persuaded, deceived, deceived, forced , and/or threatened to use narcotics. Rehabilitation is here to provide protection for addicts and victims of narcotics abuse by giving them the opportunity to recover and continue their lives in society, especially narcotics abuse. The Government has made various efforts to prevent narcotics in Indonesia. This is to prevent the circulation of narcotics and narcotics addicts from becoming more devastating. Based on this, we from the Group 3 KKN Team at Darma Agung University carried out community assistance activities in an effort to formulate narcotics education on the use of narcotics. The aim of implementing this service KKN is to provide knowledge and understanding to the public about the types and dangers of narcotics as well as rehabilitation of narcotics addicts. The expected target in this Community Service Community Service Program is to increase public knowledge about narcotics abuse rehabilitation and provide information to the public about the member institutions involved.
MEKANISME PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DALAM MASYARAKAT ACEH (MECHANISM FOR IMPLEMENTING CHILD ADOPTION IN THE ACEH COMMUNITY) Lubis, Muhammad Ridwan; Siregar, Gomgom TP; Ichsan, Reza Nurul; Lubis, Mhd Ansori; Nurita, Cut
PKM Maju UDA Vol 3 No 3 (2022): Edisi Bulan OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung (UDA) Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/pkmmajuuda.v3i3.4008

Abstract

Pengangkatan anak akan menimbulkan akibat hukum baik terhadap anak yang diangkat maupun bagi orang yang mengangkat. Salah satu akibat hukum itu adalah terhadap harta waris orangtua yang mengangkat anak tersebut jika meninggal dunia. Kedudukan anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung karena pengangkatan anak menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam tidak memutuskan hubungan darah/nasab anak angkat dengan keluarga kandung, namun hanya terjadi peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Pengangkatan anak tidak merubah hubungan hukum, nasab, dan mahram antara anak angkat dengan orang tua kandung ataupun orang tua angkat. prosedur pengangkatan anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah membuat surat permohonan pengangkatan anak yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Bagian harta warisan anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah tidak saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN DALAM MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Zalukhu, Persatuan Putra; Laia, Ivan Trimanjaya; Sinaga, Lestari Victoria; Siregar, Gomgom TP
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i1.4085

Abstract

Perkembangan teknologi memberi kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas demi memenuhi kebutuhannya dan melakukan interaksi dengan manusia lainnya dimana pun dia berada. Teknologi juga membawa keuntungan seperti memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Perkembangan teknologi juga merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan. Adapun bentuk-bentuk kejahatan yang ada saat ini semakin hari semakin bervariasi. Penghinaan merupakan tindakan komunikasi yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok lain dalam berbagai aspek. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Penghinaan di Media Sosial menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, untuk mengetahui dan menganalisis Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan di Media Sosial, untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam mengadili Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 98/Pid.Sus/2019/PN Mdn atas nama ZAHARA AS.
Efforts Of The Government's Cooperative And Small And Medium Enterprises Office Medan City In Saving Msmes In The Time Of The Covid 19 Pandemic Lubis, Muhammad Ridwan; Siregar, Gomgom TP; Ansori, Muhammad; Putra, Panca Sarjana; Nurita, Cut
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 4, No 4 (2023): Edisi Desember 2023
Publisher : universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v4i4.8547

Abstract

Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Ridwan Lubis, Muhammad; Siregar, Gomgom TP; Nurita, Cut; Fraya Hartin Nst, Venny; Lubis, Diana
Bulletin of Community Engagement Vol. 3 No. 2 (2023): Bulletin of Community Engagement
Publisher : CV. Creative Tugu Pena

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51278/bce.v3i2.900

Abstract

Embezzlement is the act of dishonestly hiding someone else's property without the owner's knowledge with the intention of transferring ownership, control or use for other purposes. This is considered a type of financial fraud and a violation of criminal law. The crime of fraud is broader than inclusion. Although embezzlement is limited to goods or money, fraud also includes granting debts or writing off receivables. Fraud and embezzlement are considered relative offenses and can be revoked. However, the case will continue to be examined at the investigation, prosecution and trial stages, even though compensation has been paid. Relative offenses are considered ordinary offenses related to the family. If the victim does not file a complaint, then the violation becomes a complaint offense and can only be prosecuted by complaint. Distinguishing between criminal acts of fraud and embezzlement can be determined by the elements of each. An act can be considered fraudulent if it meets the criteria as intended in Article 378 which contains elements of fraud. Conversely, fraud may involve debt or write-offs of receivables. This element is often carried out through repeated seduction or promises to deceive the victim. Fraud has a wider scope than participation which is limited to goods or money in accordance with Article 372 KUPIdana. Any individual or community making purchases must follow the correct payment methods and comply with legal guidelines. Keywords: Public Legal Awareness, Crimes of Fraud, Crime Embezzlement
PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Sihotang, Icha Juliana; Manalu, Sarih Naulina; Siregar, Gomgom TP; Devi, Ria Sintha
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 1 (2024): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i1.4243

Abstract

Tanda tangan yang di pergunakan dalam e-commerce tersebut bukanlah manuskrip tetapi merupakan digital signature (tanda tangan digital) bukanlah seperti bayangan orang yang atau mungkin berpikiran bahwa tanda tangan digital adalah tanda tangan asli seseorang yang di scan Ini bertujuan untuk menjelaskan keabsahan perjanjian jual beli melalui internet berdasarkan hukum positif di indonesia, pengaturan tentang digital signature sebagai alat bukti menurut UU ITE, dan tanggung jawab para pihak atas wanprestasi yang terjadi dalam transaksi elektronik. Peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah yang mengatur peraturan perjanjian bisnis perlu untuk tetap terus mengawasi para pelaku bisnis yang akan melakukan perjanjian elektronik, agar menghindari adanya kesalahpahaman, penipuan atau kerugian lain yang mungkin terjadi akibat ketidak jelasan atau ketidak patuhan terhadap undang-undang yang berlaku. Ini bertujuan untuk menjelaskan keabsahan perjanjian jual beli melalui internet berdasarkan hukum positif di indonesia, pengaturan tentang digital signature (tanda tangan digital) sebagai alat bukti menurut UU ITE, dan tanggung jawab para pihak atas wanprestasi yang terjadi dalam transaksi elektronik. Dalam penulisan ini data diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang merupakan penelitian hukum normatif untuk mendapatkan data sekunder. Peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah yang mengatur peraturan perjanjian bisnis perlu untuk tetap terus mengawasi para pelaku bisnis yang akan melakukan perjanjian elektronik, agar menghindari adanya kesalahpahaman, penipuan atau kerugian lain yang mungkin terjadi akibat ketidak jelasan atau ketidak patuhan terhadap undang-undang yang berlaku.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Rumapea, Edoly; Laia, Martinus; Siregar, Gomgom TP; Simbolon, Nancy Yosepin
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 1 (2024): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i1.4244

Abstract

Korupsi yang menjadi permasalahan kompleks dan memiliki pergerakan yang terorganisir dari para pelaku yang merupakan kalangan penguasa menjadikan suatu kasus Korupsi sulit diungkapPada tahun 2022, Indonesia mendapat nilai 34 dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK), yang diukur pada skala 0 hingga 100. Dengan skor tersebut, Indonesia berada dalam posisi sebagai salah satu negara paling korupsi di Asia Tenggara, setelah negara-negara seperti Myanmar, Kamboja, Laos, dan Filipina, peran aparat penegak hukum belum cukup untuk membuat suatu kasus korupsi di Indonesia cepat terungkap, statusi Justice Collaboratori yang diberikani kepadai seorangi tersangkai, terdakwaI bahkan terpidanai dengan itikad baik untuk bekerjasama menemukan pelaku utama yang menjadi dalang dibalik kasus korupsi, ini berdampak besar baik pada dirinya sendiri maupun dalam pengungkapan kasus korupsi itu sendiri, kesaksian yang diberikan secara sadar oleh Justice Collaborator sebagai langkah yang inovatif dalam membuat terang suatu kasus korupsi, tapi tak jarang sering mendapat intervensi dari berbagai pihak yang merasa kedudukannya terancam, perlindungan hukum terhadap IJustice Collaborator pada kasus korupsi di Negara Indonesia mutlak diberikan sebagai reward atas kerjasama dengan aparat penegak hukum dan implementasinya tetap memperhatikan peraturan yang berlaku mengenai saksi dan korban dan rasa keadilan.
Co-Authors Ade Namora Siregar Albertus Otomosi Laia Alex Al Fadlani Ritonga Alusianto Hamonangan Amri Powaster Samosir Andi Sepima Andrie Ghaivany Purba Anita Anita Anri Manullang Ardiyanus Halawa Ari Pratama Arigo, Muhammad Arowamati Laia Asnan Nasution Berliana Devi Siregar Betty Berliana Bima Raksa Prasetyo Cut Nurita Darius Tafonao Diana Lubis Grace Theresia Hutahaean Gulo, Teringat Terserah Gunaldi Terarianto Halawa, Ardiyanus Halawa, Desta Forlius Halawa, Priono Indra Purnanto S. Sihite Irma Cesilia Syarifah Sihombing Jama, Ahmed Osman Jonathan Tamba Ladeta Simanjuntak Laia, Arowamati Laia, Ivan Trimanjaya Laia, Martinus Laurensius Bancin Lestari Victoria Sinaga Lestari Victoria Sinaga, Lestari Victoria Lubis, Diana Lubis, Mhd Ansori Lubis, Mhd. Ansori Lukman Nasution Manalu, Sarih Naulina Marnasar Tambunan Martha Romauli Mhd. Yasid Nasution Mourice Rogers Muhammad Abdul Basir Lubis Muhammad Ansori Muhammad Arigo Muhammad Ikhsan Muhammad Ikhsan Muhammad Ridwan Lubis Nanci Yosepin Simbolon Naziria Tambunan Ndraha, Epianus Nur Azijah Siregar Nurita, Cut Parlin Azhar Harahap Peri Gustiranda Putra, Panca Sarjana Ramadhansyah Putra Matondang Reza Novrian Harahap Reza Nurul Ichsan Ria Sintha Devi Rini Novita Rumapea, Edoly Samuel Panjaitan Sibarani, Lestari Sihotang, Icha Juliana Silaban, Rudolf Simbolon, Nancy Yosepin SINAGA, BRIAN Sinaga, Sarman Siregar, Syawal Amry Sylvia Fransisca Hutabarat Tafonao, Darius Tamba, Jonathan Tambunan, Marnasar Tambunan, Naziria Taufiqurrahman, Mhd. Venny Fraya Hartin Nst Wahila N Sianturi Welman Harico Sitompul Zalukhu, Persatuan Putra Zen Dinata Sembiring Zulkarnain W. Harahap