Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.616
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Panorama Hukum Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Hukum Sehasen JUDGE: Jurnal Hukum Madani: Multidisciplinary Scientific Journal JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Socius: Social Sciences Research Journal Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Journal of Contemporary Law Studies Journal of Innovative and Creativity Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan journal of social and economic research SIYASI: Jurnal Trias Politica Journal of Political and Governance Studies Nusantara: Journal Law and Islamic Law ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora NETIZEN (JOURNAL OF SOCIETY AND BUSSINESS)
Irwan Triadi
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 46 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PENERAPAN KEBIJAKAN PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DALAM PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 3/PUU-XXII/2024) Amalina Hasyyati; Fahri Erlangga; Faiz Aulia Rahman; Yemima Maharani Natassia; Irwan Triadi
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 2 (2025): JSER, December 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i2.1123

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 mengukuhkan pembebasan biaya pendidikan dasar dan menengah sebagai hak konstitusional warga negara yang harus dijamin secara cuma-cuma oleh negara. Penelitian hukum normatif ini menelaah norma hukum positif dalam Pasal 31 UUD 1945, Undang-Undang Sisdiknas, serta putusan tersebut untuk menjawab dua rumusan masalah: (1) apakah pembebasan biaya dalam program wajib belajar 12 tahun dapat dikategorikan sebagai hak konstitusional; dan (2) bagaimana peran negara memenuhi program itu pasca putusan. Dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, disimpulkan bahwa MK telah melakukan expansive interpretation terhadap “wajib belajar” sehingga mencakup kewajiban negara membiayai seluruh jenjang dasar-menengah tanpa kecuali. Kewajiban konkuren pemerintah pusat-daerah harus diwujudkan melalui alokasi anggaran, regulasi teknis, dan mekanisme akuntabilitas yang mencegah praktik penarikan biaya ilegal. Putusan ini sekaligus menjadi kompas untuk harmonisasi peraturan turunan agar pendidikan benar-benar gratis, inklusif, dan nondiskriminatif.
Peran Hakim Dalam Memberi Putusan Untuk Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian dan Kebermanfaatan Ismarini Della Purnama; Nur Raima Hafizhah; Muhammad Arya Azra; Irwan Triadi
Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol 11, No 2 (2025)
Publisher : Syekh Ali Hasan Ahmad Addary State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-qanuniy.v11i2.14113

Abstract

Peran hakim dalam memberikan putusan hukum sangat penting untuk menegakkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatan dalam sistem peradilan. Meskipun ketiga asas ini merupakan dasar dari hukum yang ideal, hakim sering dihadapkan pada dilema dalam menentukan prioritas antara ketiganya, tergantung pada konteks kasus yang ditangani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hakim di Indonesia menyeimbangkan ketiga asas tersebut dalam praktik, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengidentifikasi pentingnya interpretasi hukum yang mencakup aspek keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa hakim seringkali lebih mengutamakan keadilan substantif dalam menghadapi kasus yang melibatkan kepentingan masyarakat, sementara dalam kasus lainnya, kepastian hukum menjadi prioritas utama. Penelitian ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana pandangan para ahli hukum mengenai keseimbangan antara ketiga asas ini memengaruhi praktik peradilan di Indonesia.
Tantangan Penegakan Hukum pada Tindak Kejahatan Transnasional di Kawasan Perbatasan Laut Indonesia Retno Hariati; Irwan Triadi
Jurnal Panorama Hukum Vol 9 No 2 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional di kawasan perbatasan laut Indonesia dan kerjasama dan koordinasi antara lembaga penegakan hukum skala nasional dan internasional dalam mengatasi kejahatan transnasional di kawasan perbatasan laut Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dan metode pengumpulan data yang akan digunakan (Library Research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya kerjasama seperti Bantuan Hukum Timbal Balik masih ada hambatan, termasuk perselisihan batas laut yang belum terselesaikan. Selain itu, meskipun sejumlah negara ASEAN mengadopsi strategi khusus untuk mengatasi kejahatan transnasional, terutama dalam kasus peredaran narkotika, perbedaan persepsi mengenai bahaya narkoba dapat menjadi tantangan. Kerjasama regional di kawasan perbatasan laut Indonesia menjadi kunci dalam menangani masalah keamanan lintas batas. Melalui Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA), Indonesia telah menegaskan komitmennya untuk melindungi kedaulatan maritim dan memerangi kejahatan transnasional. Kerjasama antarnegara, seperti yang terjadi dalam Rapat Koordinasi antara BAKAMLA dan Delegasi TIM Perencana Operasi Maritim (TPOM) Malindo Malaysia, menjadi kunci dalam meningkatkan keamanan dan kerjasama maritim.
Legal Discoveries in the Digital Age: Challenges in Interpreting New Technology Regulations in Indonesia Khofifah Hasanah Pane; Daniel Lodewijk Peter; Febrian Rizky Akbar; Irwan Triadi
Journal of Political and Governance Studies Vol. 1 No. 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : Catalist Indo Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64670/jpgs.v1i2.47

Abstract

Background The rapid evolution of digital technology has generated new legal challenges that remain insufficiently addressed within Indonesia’s positive law. This regulatory lag creates normative gaps, making judicial legal discovery increasingly essential in resolving disputes related to digital innovation. This study aims to examine how judges interpret and apply the law when confronting cases involving electronic transactions, artificial intelligence, data protection, and digital assets. Methods Using a normative juridical method, the research analyzes relevant literature, legal doctrines, and court decisions to identify patterns of judicial reasoning in situations where statutory provisions are unclear or absent. Results The findings reveal that traditional interpretive techniques are often inadequate to address the complexity and technical nature of digital phenomena. Judges frequently struggle to align existing norms with emerging technologies, and limited technological literacy among legal actors contributes to inconsistent rulings and heightened legal uncertainty. Conclusion The study concludes that Indonesia requires more adaptive judicial methodologies and timely regulatory reforms to ensure legal certainty, fairness, and utility in the digital era. A progressive interpretive approach is vital to prevent the legal system.
Implementasi Sikap Bela Negara dalam Menyambut Pemilu 2024: Perspektif dan Tantangan bagi Warga Negara Indonesia: Implementing a Sense of National Duty in Preparation for the 2024 Elections: Perspectives and Challenges for Indonesian Citizens Tomi Khoyron Nasir; Ruli Agustin; Irwan Triadi
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol. 2 No. 1 (2024): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/sjtp.v2i1.37648

Abstract

  In relation to the ongoing stages of the 2024 General Election contestation in Indonesia, the level of national defense awareness among Indonesian citizens has begun to fade, resulting in negative fanaticism and fragmented community groups. The emergence of excessive fanaticism among the Indonesian people has led to many new conflicts, such as the proliferation of hoax news, divisive politics, fictitious campaigns, black campaigns, defamation, hate speech, and SARA-based politics (ethnicity, religion, race, and intergroup relations), which seriously disrupt the public order of Indonesian society. Therefore, this research will discuss the behavioral patterns of Indonesian citizens in facing the 2024 General Election, as well as examine the Indonesian government's efforts to address the declining spirit of national defense in confronting the 2024 General Election. The research method used by the author is a normative juridical method, which involves collecting various data information from secondary sources, such as books, legal products and legislation, e-books, scientific journals, and previous research. With the various efforts of the Indonesian government to enhance and maintain the spirit of national defense among the Indonesian people in participating in the 2024 General Election, it is expected that the 2024 General Election will produce elected leaders who demonstrate high national integrity and national defense behavior based on the satisfaction of the majority of their constituents.
Tinjauan Kritis Polri Sebagai Komponen Pendukung dalam Pertahanan Negara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XIX/2021: A Critical Review of the Indonesian National Police as a Supporting Component in National Defense Based on Constitutional Court Decision No. 27/PUU-XIX/2021 Raines Wadi; Ruli Agustin; Irwan Triadi
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol. 2 No. 1 (2024): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/sjtp.v2i1.37653

Abstract

The status of the National Police as a Supporting Component as stated in the National Resources Management Law for National Defense and confirmed in Constitutional Court Decision Number 27/PUU-XIX/2021 is problematic. This is because Article 30 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that the position of the National Police is to carry out efforts to protect and secure the state as the main component. So, the author wants to examine it thoroughly in relation to, firstly, the position of the National Police in protection and security efforts in terms of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Second, analyze the existence of the National Police in the Supporting Component of state protection and security efforts. There are two conclusions, namely: First, the position of the National Police in national defense and security efforts based on the initial intention of amending the 1945 Constitution is to synergize with the TNI, especially if a war or armed battle occurs. Second, placing the National Police as a Supporting Component has equalized their rights as citizens who have the principle of the right to refuse military service, while the National Police's protection and security efforts are a constitutional obligation while citizens in military service have a constitutional right.
Co-Authors Alisya Rahma Saebani Amalina Hasyyati Andre Rizaldy Annisa Aulia Rahma Arazid Arazid Aslihatin Zuliana Aslihatin Zuliana Astri Dewi Setyarini Atik Winanti Christloy Totota Karo Karo Daniel Daniel Lodewijk Peter Daya Nur Pratama Emaeve Nur Berliantari Emaeve Nur Berliantari Eriz Syawaldi Eriz Syawaldi Erva Yunita Erviyanti Rosmaida Fahri Erlangga Faiz Aulia Rahman Fakhrul Ardiyan Febrian Rizky Akbar Febrian Rizky Akbar Fendy Oktavianto Gema Permana Rahman Ghiska Fajari Ilham Firmansyah Isma Isyana Ismarini Della Purnama Isti Puspitasari Jesamine Margareth Kayla Sidabutar Jovansyah Ali Karina Hasiyanni Manurung Khofifah Hasanah Pane Made Wipra Pratistita Michael Giovanni Joseph Muhamad Afifullah Muhammad Abduh Muhammad Abduh Muhammad Anwar Ibrahim Muhammad Arya Azra Muhammad Fahrudin Muhammad Rafli Muhammad Yusuf Muda Azka Nefrisa Adlina Maaruf Nur Raima Hafizhah Nurwidya Kusma Wardhani Rachel Lubis Raines Wadi Rakhbir Singh Rangga Wira Syahputra Rasyid Tarmizi Ratu Wida Widyaningsih Suhandi Retno Hariati Revolusi Shandi Negara Reza Ferdiansyah Rio Priambodo Risca Selfeny Riski Ari Wibowo Riyanto Riyanto Rosi Wulandari Ruli Agustin Shavina Putri Ferdianty Slamet Tri Wahyudi Suryani Alawiyah Syabilal Ali Syabilal Ali Tomi Khoyron Nasir Tulus Mampetua Lumban Gaol Tulus Mampetua Lumban Gaol Vania Oktaviani Dewi Yemima Maharani Natassia Yosephine Fransisca Andriani Zahrah Rani'ah Delyananda