Garuda - Garba Rujukan Digital

LEGALITAS PERJANJIAN GANTI RUGI PEROLEHAN LAHAN PERKEBUNAN OLEH PERUSAHAAN BESAR SWASTA Yefri; Suriansyah Murhani; Novea Elysa Wardhani
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.797

Perolehan lahan untuk perkebunan besar swasta di Indonesia dilindungi oleh berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Undang-undang ini mengatur aspek perencanaan, penggunaan lahan, perbenihan, budi daya, pengolahan, pemasaran hasil perkebunan, serta penanaman modal. Mekanisme ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk perkebunan sawit mengikuti prosedur pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan beberapa penyesuaian khusus. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan dalam perolehan lahan bagi perkebunan besar swasta.

PERAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE PADA PERLINDUNGAN HUKUM HAK MEREK BISNIS COFFEE SHOP DALAM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Sophia Fidusia Bustan; Mulida Hayati; Novea Elysa Wardhani
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.802

Penelitian ini menganalisis peran kecerdasan buatan (AI) dalam sistem perlindungan hukum terhadap hak merek bisnis coffee shop, khususnya dalam menghadapi tantangan era Revolusi Industri 4.0. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, regulasi hukum harus mampu beradaptasi agar tetap relevan dan efektif dalam melindungi hak merek. AI memiliki potensi besar dalam mendukung proses pendaftaran, pengawasan, dan penegakan hukum merek dagang melalui teknologi pencarian fonetik, pencocokan gambar berbasis GPU, serta sistem identifikasi pelanggaran otomatis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menggabungkan data dari wawancara dan observasi lapangan serta analisis terhadap regulasi yang berlaku. Data dikumpulkan dari Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), serta pelaku UMKM coffee shop di Palangka Raya yang telah menggunakan sistem pendaftaran merek secara online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI telah diterapkan dalam pendaftaran merek melalui website DJKI, namun masih terdapat kendala dalam implementasinya. Tantangan utama meliputi kurangnya sosialisasi kepada pelaku UMKM, kendala teknis dalam penggunaan sistem online, serta regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan AI. Kesimpulannya, AI berpotensi meningkatkan efektivitas perlindungan hukum hak merek bagi UMKM coffee shop, tetapi pemanfaatannya masih terbatas akibat hambatan regulasi dan teknis. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi, peningkatan infrastruktur digital, serta edukasi bagi pelaku UMKM agar AI dapat digunakan secara optimal dalam sistem perlindungan merek.

LEGALITAS PERJANJIAN GANTI RUGI PEROLEHAN LAHAN PERKEBUNAN OLEH PERUSAHAAN BESAR SWASTA Yefri; Suriansyah Murhani; Novea Elysa Wardhani
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.797

Perolehan lahan untuk perkebunan besar swasta di Indonesia dilindungi oleh berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Undang-undang ini mengatur aspek perencanaan, penggunaan lahan, perbenihan, budi daya, pengolahan, pemasaran hasil perkebunan, serta penanaman modal. Mekanisme ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk perkebunan sawit mengikuti prosedur pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan beberapa penyesuaian khusus. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan dalam perolehan lahan bagi perkebunan besar swasta.

PERAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE PADA PERLINDUNGAN HUKUM HAK MEREK BISNIS COFFEE SHOP DALAM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Sophia Fidusia Bustan; Mulida Hayati; Novea Elysa Wardhani
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.802

Penelitian ini menganalisis peran kecerdasan buatan (AI) dalam sistem perlindungan hukum terhadap hak merek bisnis coffee shop, khususnya dalam menghadapi tantangan era Revolusi Industri 4.0. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, regulasi hukum harus mampu beradaptasi agar tetap relevan dan efektif dalam melindungi hak merek. AI memiliki potensi besar dalam mendukung proses pendaftaran, pengawasan, dan penegakan hukum merek dagang melalui teknologi pencarian fonetik, pencocokan gambar berbasis GPU, serta sistem identifikasi pelanggaran otomatis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menggabungkan data dari wawancara dan observasi lapangan serta analisis terhadap regulasi yang berlaku. Data dikumpulkan dari Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), serta pelaku UMKM coffee shop di Palangka Raya yang telah menggunakan sistem pendaftaran merek secara online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI telah diterapkan dalam pendaftaran merek melalui website DJKI, namun masih terdapat kendala dalam implementasinya. Tantangan utama meliputi kurangnya sosialisasi kepada pelaku UMKM, kendala teknis dalam penggunaan sistem online, serta regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan AI. Kesimpulannya, AI berpotensi meningkatkan efektivitas perlindungan hukum hak merek bagi UMKM coffee shop, tetapi pemanfaatannya masih terbatas akibat hambatan regulasi dan teknis. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi, peningkatan infrastruktur digital, serta edukasi bagi pelaku UMKM agar AI dapat digunakan secara optimal dalam sistem perlindungan merek.

The Role of Alternative Dispute Resolution Institutions in the Financial Services Sector in Resolving Insurance Disputes Arista, Tia; Wardhani, Novea Elysa; Evi, Evi
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 5 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i5.1999

The Alternative Dispute Resolution Institution in the Financial Services Sector (LAPS-SJK) is an institution that facilitates dispute resolution through non-litigation channels with the principles of justice and efficiency. The purpose of this study is to determine how to resolve insurance disputes through Mediation and Arbitration services at LAPS-SJK such as the Regulations and Procedural Process briefly. This study uses a normative legal research method with qualitative data analysis techniques, then the results of the study are presented in a scientific paper that describes the role and mechanism of LAPS-SJK in resolving insurance disputes. The research results show that although LAPS-SJK aims to provide affordable fees, until now there has been no transparency regarding the fee structure charged for various types of disputes which can be an obstacle for less fortunate parties. This study also shows that dispute resolution through Mediation and Arbitration can be an effective solution to reduce insurance disputes in Indonesia. It is important to increase socialization regarding this mechanism so that more parties use the existing alternative dispute resolution

COMPARATIVE STUDY OF INDONESIAN AND UNITED KINGDOM LAWS ON THE NEGLIGENCE OF PET DOG OWNERS Dwi Suparna, Brilian Albar; Wardhani, Novea Elysa; Fransisco
Hukum Responsif Vol 16 No 2 (2025): Vol 16 No 2 August 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v16i2.10664

This study aims to analyze and find out the differences and similarities between Articles 1368, 1371 of the Civil Code and the Jurisdiction of The Dangerous Dogs Act, as well as to find out the problems and also efforts to find out the problems. The research method used is comparative descriptive research and the type of research used is the Normative Juridical research type. The results of the study show that there are similarities between the rules related to pet dogs in Indonesia and the United Kingdom in the form of points in Articles 1365, 1368, 1368, 1371 and the Dangerous Dogs Act. These rules show the absolute responsibility that the dog owner or person responsible for the behavior of the pet dog has. When it comes to harm prevention, both emphasize the importance of animal surveillance can be dangerous to others

Edukasi Hukum Dampak Negatif Judi Online Bagi Siswa di Kota Palangka Raya: Legal Education on the Negative Impact of Online Gambling for Students in Palangka Raya City Fransisco, Fransisco; Wardhani, Novea Elysa; Evi, Evi; Sudiarti, Elin; Dewi, Yurika Fahliany
PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 10 No. 9 (2025): PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/pengabdianmu.v10i9.9824

Gambling is a game requiring players to have money or objects used as bets. Along with its development in the current digital era, gambling has also undergone development. The phenomenon of online gambling today also penetrates teenagers, especially students. The phenomenon of online gambling is one of the deviant behaviors that hurts students' psychological conditions, academic achievements, and social conditions. Therefore, the community service activities at Nurul Ihsan Islamic High School, Palangka Raya, are very relevant to online gambling, which is currently developing among teenagers, especially students. This activity was carried out to provide education about the negative impact of online gambling that can affect the psychological condition of students. Various aspects related to online gambling were explained, such as the form of online gambling, the negative impact of online gambling, and the legal consequences for online gambling perpetrators. This activity also provides prevention strategies that can be done to avoid online gambling practices for students, as well as handling strategies for students who have fallen into online gambling. A total of 50 Nurul Ihsan Islamic High School students were followed by receiving material related to the negative impact of online gambling from a legal perspective. Furthermore, the activity was closed with an evaluation, namely questions and answers, and the provision of post-tests. The results of the activity provided information to increase knowledge and understanding of the negative impact of online gambling for students from a legal perspective, as well as efforts to prevent online gambling practices among students.

Dayak Ngaju Customary Law's Criminal Sanctions Agains Adultery in Palangka Raya Wardhani, Novea Elysa; Kirstanto, Kiki; Januardy, Ivans; Putri, Anggelia Widya
Media Syari'ah Vol 26 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v26i1.19603

The law in each society has its own style and nature. Customary law is a law that always grows from a real need for life and a way of life in society, which is the whole culture of the community where customary law applies. Customary law if violated will certainly be subject to sanctions. Customary law in Palangka Raya against perpetrators of adultery will be punished in the form of sanctions, namely by paying a singer or jipen fine to complete peace according to Dayak Ngaju custom. Based on the facts in the field, if a criminal act of adultery is committed by a wife with an unmarried man against her husband, it certainly raises questions about Damang's authority as Dayak Traditional Chairman so that it can be known and understood that what are the legal acts in the settlement of adultery committed by the perpetrator.

A Legal Analysis of Gambling Practices within the Wara Ritual in North Barito Regency Alzahra, Syezha Nayla Mutia; Wardhani, Novea Elysa; Pramita, Claudia Yuni
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 6 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i6.2293

This research aims to analyze the practice of gambling that occurs during the Wara Traditional Ceremony in Barito Utara Regency, as well as the law enforcement efforts made by the police regarding this issue. The Wara ceremony is part of the religious tradition of the Dayak Lawangan Hindu Kaharingan community, which aims to guide the souls of the deceased to the afterlife. However, the practice of gambling during this ceremony has deviated from its spiritual purpose, becoming a form of entertainment involving monetary bets. This conflicts with Indonesian positive law, particularly Article 303 of the Criminal Code (KUHP), which prohibits gambling. This study uses an empirical approach to explore how gambling practices take place in the ceremony and the challenges faced by the police in addressing it. The findings indicate that while gambling is considered part of a long-standing tradition, it cannot be justified under national law. Therefore, preventive efforts involving law enforcement, local government, and traditional leaders are necessary to address this issue. Legal education and the establishment of clear regulations are essential to maintain the balance between cultural preservation and law enforcement.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tentang Perceraian dengan Alasan Pisah Rumah Singkat (Studi Putusan Nomor 375 Pdt.G/2024/PA.Plk) Tambun, Putri Cicilia; Wardhani, Novea Elysa; Noor, Syamhudian
Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan Vol. 22 No. 1 (2025): Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan (AJAIP)
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/ajaip.2025.vol22(1).21698

The inequality of divorce procedures in KHI and Law No. 1 of 1974 prompted the issuance of SEMA No. 3 of 2023 as a refinement of the formulation of SEMA No. 1 of 2022. This SEMA provides strict guidelines on the minimum separation requirement of six months to grant a divorce, except for the element of domestic violence. Using a qualitative approach with normative legal interpretation, this research examines the legal construction and legal considerations of judges in resolving divorce cases. First, SEMA Number 3 Year 2023 has proven to be an effective tool in realising a legal system that is reliable, fair, and able to provide substantive legal protection to litigants in religious courts. Second, although SEMA No. 3 of 2023 regulates a minimum separation of six months, judges can still grant divorce in cases with a shorter separation time if there is evidence of verbal domestic violence.

Title

Found 23 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 23 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 23 Documents
Search