Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.024
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Arena Hukum Masyarakat, Kebudayaan dan Politik UIR LAW REVIEW Jurnal Akta Jurnal Selat JURNAL MERCATORIA Jurnal Abdi Insani jurnal hukum das sollen JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Journal of Community Service and Society Empowerment
Marnia, Rani
Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP TINDAK PIDANA BULLYING DI SMP DESA NUMBING Efritadewi, Ayu; Haryanti, Dewi; Endri; Syahputra, Irwandi; Nuraini, Lia; Hidayat, Muhammad Fajar; Rani, Marnia; Harmain, Irfan; Kaloko, Ilhamda Fattah; Hanum, Atiikah; Gulo, Septi Puspitaria; Sari, Nila Permata; Tammardhia, Rodhia; Situmeang, Nova; Nahusona, Erick Suprianto
Jurnal Abdi Insani Vol 12 No 1 (2025): Jurnal Abdi Insani
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/abdiinsani.v12i1.2227

Abstract

Perlindungan anak adalah segala usaha agar setiap anak dapat mewujudkan hak dan tanggung jawabnya terhadap tumbuh kembang anak, baik secara alamiah, jasmani, rohani, dan sosial. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian dengan model siklus deming yang terdiri dari empat tahapan, yakni perencaraan, melakukan, pemeriksaan dan tindak lanjut. Diagram tersebut menunjukkan hasil pemahaman siswa SMP Numbing setelah menerima pemaparan materi terkait bullying. Berdasarkan diagram tersebut, mayoritas siswa, yaitu 66%, setuju bahwa mereka mengerti bullying dapat berupa fisik, verbal, dan sosial. Sebanyak 26% siswa sangat setuju dengan pernyataan tersebut, sementara 8% sisanya menyatakan tidak setuju. Ini menunjukkan bahwa setelah menerima materi, sebagian besar siswa mengalami peningkatan pengetahuan terkait bentuk-bentuk bullying, dan menunjukkan pemahaman yang cukup baik. Pengabdian perlindungan anak terhadap tindak pidana bullying dilaksanakan agar siswa-siswa di SMP Numbing mendapatkan pengetahuan dan bimbingan terkait segala jenis bullying, sehingga mereka dapat mencegah dan meminimalisir tindakan bullying yang kerap terjadi dilingkungan sekolah. Berdasarkan hasil dari kuesioner sebelum dan sesudah pemaparan, menunjukan bahwa siswa-siswa tersebut mengalami peningkatan.
URGENSI PENGATURAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN SEBAGAI CACAT KEHENDAK Muhammad Fajar Hidayat; Suryadi; Lia Nuraini; Marnia Rani; Hanrizal; Elvira Clarista Faiqah
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 11 No 2 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v11i2.4836

Abstract

Salah satu syarat untuk sahnya suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Walaupun terjadi kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian, terdapat kemungkinan bahwa kesepakatan yang telah dicapai tersebut mengalami kecacatan atau yang biasa disebut cacat kehendak (wilsgebreke). Cacat kehendak yang dikenal dalam Pasal 1321 KUHPerdata hanya terbatas pada kekhilafan, paksaan, & penipuan. Dalam prakteknya, terdapat cacat kehendak lainnya berupa penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) yang bersumber dari doktrin (ajaran) & eksistensinya baru sebatas pada Yurisprudensi sehingga isu hukum dalam penelitian ini yaitu terjadi ketidaklengkapan norma (incomplete of norm). Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa urgensi pengaturan penyalahgunaan keadaan sebagai cacat kehendak. Penulis menggunakan metode penelitian hukum (legal research), analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), & pendekatan komparatif (comparative approach). Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu.urgensi pengaturan penyalahgunaan keadaan sebagai cacat kehendak untuk melindungi pihak yang lemah dalam suatu perjanjian agar tidak ada lagi pihak yang menyalahgunakan keunggulan ekonomi dan psikologis dalam pembuatan perjanjian.
Edukasi Hukum Dan Literasi Keuangan Digital Untuk Perlindungan Konsumen Pinjaman Online Legal Di Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung Kota Batam Hidayat, M Fajar; Suryadi, Suryadi; Nuraini, Lia; Rani, Marnia; Handrisal, Handrisal; Nainggolan, Ario Ardanis
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Vol. 4 No. 3 (2026): Bulan Februari
Publisher : Bhinneka Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58266/jpmb.v4i3.921

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong hadirnya layanan pinjaman online sebagai bagian dari inovasi financial technology (fintech) yang menawarkan kemudahan akses pembiayaan. Namun, kemudahan tersebut sering kali diikuti dengan berbagai permasalahan, terutama maraknya praktik pinjaman online ilegal yang merugikan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya literasi hukum dan keuangan digital di tingkat masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, terhadap aspek hukum dan perlindungan konsumen dalam penggunaan layanan pinjaman online legal. Metode yang digunakan meliputi edukasi hukum melalui ceramah interaktif, pelatihan literasi keuangan digital, serta simulasi mekanisme pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bagi konsumen yang dirugikan. Kegiatan diikuti oleh 40 orang peserta yang terdiri atas masyarakat umum, pelaku UMKM, dan ibu rumah tangga. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan peserta terkait perbedaan pinjaman online legal dan ilegal, hak serta kewajiban konsumen, serta prosedur pengaduan hukum yang benar. Peserta juga menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengikuti simulasi pelaporan kasus ke OJK dan pembentukan komunitas literasi keuangan digital tingkat kelurahan. Dengan demikian, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus mendorong terciptanya perilaku finansial yang lebih bijak dan aman di era digital.
From Sacred to Marketed: How Economic Value Has Diminished the Meaning of Traditional Cultural Expressions Marnia Rani; Hos Arie Rhamadhan Sibarani; Anastasia Wiwik Swastiwi; Lia Nuraini; Muhammad Fajar Hidayat
JURNAL AKTA Vol 13, No 1 (2026): March 2026
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v13i1.47367

Abstract

This study examines the challenges in the process of recording Traditional Cultural Expressions (TCEs). TCE recording requires economic value to obtain protection as communal intellectual property. The rejection of the recording of Talam Sehidang (Makan Sehidang Berlima) as a TCE from the Kepulauan Riau Province. This study uses a normative legal research method that analyzes data qualitatively. The study finds that policymakers frequently exclude SWES traditions rich in moral and spiritual significance from legal protection because they perceive such traditions as lacking direct economic value. However, communities and local governments can generate economic value through active cultural preservation after recording. The requirement of economic value hampers the recording of TCEs. This paper proposes an inclusive TCE recording procedure for communal intellectual property. So that TCEs can be legally recognized and then developed by the host community to be economically valuable. It also provides procedural guidance for local communities to protect culturally meaningful expressions through preservation-based approaches. Economic formalism in cultural recording risks disempowering Indigenous communities and reducing heritage to market logic. By restoring philosophical and moral dimensions to legal recognition, cultural policy can promote equity and protect identity. The lack of documentation for ancient TCE and the economic value requirement for TCE recording led to the failure of the recording process. Thus, this research proposes changes to the requirements in the traditional cultural expression recording policy to prioritize philosophical values alongside economic values. The novelty of this study lies in its critique of the TCE recording process, which requires economic value, making it difficult for cultural actors to obtain protection for TCE as communal intellectual property. However, recording can potentially create income for cultural actors by creating activities such as tourism based on traditional cultural expressions.
Perlindungan Asuransi Terhadap Kapal Pompong Sebagai Alat Pengangkutan Niaga Di Kota Tanjungpinang: Perlindungan Asuransi Terhadap Kapal Pompong Sebagai Alat Pengangkutan Niaga di Kota Tanjungpinang Rani, Marnia; Sucipta, Pery Rehendra
UIR Law Review Vol. 3 No. 1 (2019): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2019.vol3(01).2868

Abstract

Kecelakaan akibat tubrukan kapal pompong tujuan Pelantar-Kampung Bugis dengan kapal barang KM Trisakti tujuan Tanjung Batu-Tanjung Unggat yang pernah terjadi pada Agustus 2014, telah berakibat kapal pompong tenggelam. Serta terjadinya angin puting beliung yang berakibat terhadap tenggelamnya kapal pompong tujuan Tanjungpinang-Pulau Penyengat pada Agustus 2016, telah menewaskan hampir seluruh penumpang juga menyebabkan kapal tenggelam dan hancur. Peristiwa terjadinya tubrukan kapal serta cuaca buruk tersebut merupakan risiko yang sangat mungkin dihadapi setiap saat oleh pemilik kapal pompong. Untuk mengatasi risiko tersebut, harus ada bentuk perlindungan terhadap segala risiko yang mungkin terjadi terhadap kapal Pompong sebagai aset dan sumber penghasilan bagi pemiliknya. Salah satu bentuk pengalihan risiko kerugian yang mungkin terjadi adalah dengan menggunakan mekanisme asuransi. Hasil penelitian ini bertujuan untuk menelaah tentang kapal pompong sebagai objek asuransi dan skema perlindungan asuransi yang tepat bagi kapal pompong. Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif-empiris/terapan (applied normative law) dengan menggunakan data primer dan sekunder. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif analitis substansi hukum (approach of legal content analisys). Langkah-langkah yang ditempuh adalah dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi ketentuan-ketentuan hukum normatif yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berdasarkan perumusan masalah, kemudian hasil analisis diuraikan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai jawaban dari rumusan masaah dalam penelitian ini.
Co-Authors Ahsan, Zikri Raudhatul Anastasia Wiwik Swastiwi Anastasia Wiwik Swastiwi Astriyanti, Mery Pemilia Ayu Efritadewi Dewi Haryanti Elvira Clarista Faiqah ENDRI ENDRI Fadilla, Titik Nur Farida Arianti Gulo, Septi Puspitaria Handrisal Hanrizal Hanum, Atiikah Hidayat, M Fajar Hos Arie Rhamadhan Sibarani Irfan Harmain Irwandi Syahputra, Irwandi Kaloko, Ilhamda Fattah Kustiawan, Kustiawan Masum, Ahmad Muhammad Fajar Hidayat Muhammad Fajar Hidayat, Muhammad Fajar Muhammad, Pauzi Nahusona, Erick Suprianto Nainggolan, Ario Ardanis Nikodemus Niko, Nikodemus Nuraini, Lia Pery Rehendra Sucipta Pratiwy, Devi Pusfita, Dela Putri, Rizqi Apriani Sakti, Tiara Sari, Nila Permata Sibarani, Hos Arie Rhamadhan Situmeang, Nova Suryadi Suryadi Suryadi Tammardhia, Rodhia Yahya, Glory Yolanda Zulha, Mimi Audia