Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.366
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akuntansi dan Pajak Jurnal EMT KITA IJBE (Integrated Journal of Business and Economics) PROGRESIF: Jurnal Hukum ACCOUNTHIK : Journal of Accounting and Finance Journal of Political Issues Jurnal Abdi Insani Jurnal Bina Akuntansi Jurnal Ekuilnomi Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti (JAICB) JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Innovative: Journal Of Social Science Research Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business Indonesian Journal of Accounting and Business Tematik
Wenni Anggita, Wenni
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Politik Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Darwance, Darwance; Yokotani, Yokotani; Anggita, Wenni
Journal of Political Issues Vol 2 No 2 (2021): Journal of Political Issues
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v2i2.40

Abstract

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahan dan teknologi, objek perlindungan hak kekayaan intelektual pun semakin berkembang dari waktu ke waktu. Objek-objek yang dimaksud tidak hanya ada di satu tempat saja, tetapi menyebar di berbagai daerah. Pada beberapa cabang HKI, salah satunya karena kepemilikan komunal atau penemunya tidak lagi diketahui, tidak dapat diberikan perlindungan perspektif HKI, misalnya pengetahuan atau obat-obatan tradisional. Beberapa kasus di antaranya adalah pembajakan keanekaragaman hayati dari pengetahun obat-obatan tradisional Indonesia, yakni dipatenkannya tanaman brotowali oleh perusahaan Jepang. Di sisi lain, peraturan perundang-undangan bidang HKI minim memberikan kewenangan secara langsung kepada pemerintah daerah berkaitan dengan perlindungan HKI. Oleh sebab itu, penelitian yang bersifat normatif dengan pendektan peraturan perundang-undangan ini mengkaji politik hukum tentang kewenangan pemerintah daerah dalam peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual. Hasilnya, dari seluruh peraturan perundang-undangan bidan HKI, kewenangan pemerintah daerah secara eksplisit hanya diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Selebihnya penyebutannya bersifat umum, misalnya penggunaan istilah “negara” dalam Undang-Undang Hak Cipta sebagai pemegang ekspresi budaya tradisional dan hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui. Padahal, dalam konteks negara hukum, wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sejalan dengan asas legalitas yang merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraa kenegaraan dan pemerintahan.
ANALISIS KESUKSESAN IMPLEMENTASI “SAKTI” DI LINGKUNGAN KORWIL PENGADILAN TINGGI BANGKA BELTUNG MENGGUNAKAN DELONE AND MCLEAN MODEL Septiani, Dina; Anggita, Wenni; Ridwan, Muhammad Qomaruddin
Jurnal Akuntansi dan Pajak Vol. 25 No. 1 (2024): JAP : Vol. 25, No. 1, Februari 2024 - Juli 2024
Publisher : ITB AAS INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to measure the success of SAKTI implementation in twelve work units within the Regional Coordination Committee of the Bangka Belitung High Court using the DeLone and McLean information system success model. By using a saturated sampling technique, this research used the population, namely all SAKTI users in the Regional Coordination Committee of the Bangka Belitung High Court, as the sample. The method used is quantitative through a survey approach. The research results show that system quality and service quality have a positive effect on user satisfaction. Likewise, user satisfaction has a positive effect on net benefits. Meanwhile, information quality does not have a significant effect on user satisfaction
SAFEGUARD : SOSIALISASI KEAMANAN TRANSAKSI ONLINE UNTUK MENANGGULANGI KEJAHATAN KEUANGAN PADA PELAKU UMKM KOTA PANGKALPINANG Zukhri, Nizwan; Anggita, Wenni; Manik, Jeanne Darc Noviayanti; Wahyudin, Nanang
Jurnal Abdi Insani Vol 12 No 11 (2025): Jurnal Abdi Insani
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/abdiinsani.v12i11.2947

Abstract

The advancement of digital technology has brought significant transformation to the business world, including for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). In Pangkalpinang City, MSMEs have begun utilizing digital platforms to expand their market reach and increase sales volume. However, on the other hand, the high activity of online transactions also opens opportunities for the emergence of digital financial crimes such as phishing, scams, and social engineering. According to data from the Pangkalpinang Resort Police, there has been a 25% increase in reported cases of digital fraud targeting MSME actors over the past year. The lack of understanding about digital security is a major factor making MSMEs vulnerable to becoming victims. Therefore, this community service activity is present as an effort to enhance the digital security literacy of MSME actors in Pangkalpinang City in facing the threats of online transaction crimes. This activity was designed with a participatory and collaborative approach, involving various stakeholders such as academics, local government, and digital security practitioners. The methods used include interactive outreach, simulation of digital fraud cases, technical training on platform security, and group-based mentoring. The participants consisted of 40 MSME actors from various sectors, including culinary, handicrafts, and services. Evaluation results showed a 78% improvement in participants' understanding based on pre-test and post-test assessments, with participants able to identify fraud modes such as phishing, scams, and social engineering. Furthermore, the formation of a WhatsApp group, the "Digital Safeguard MSME" application, and the Pangkalpinang MSME Digital Security Task Force serve as vehicles for program sustainability. This activity concludes that participatory and collaborative educational approaches with stakeholders are effective in enhancing the digital resilience of MSMEs. It is recommended to periodically expand training programs and integrate digital security policies into regional MSME development strategies.
PERAN AKUNTANSI PADA PENENTUAN GANTI RUGI PERDATA DALAM SENGKETA BISNIS Anggita, Wenni; Ulfa; Jeanne Darc Noviayanti Manik; Deswita, Nelsi
Indonesian Journal of Accounting and Business Vol 7 No 1 (2026): Indonesian Journal of Accounting and Business
Publisher : Jurusan Akuntansi, Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/gpvdnh90

Abstract

Sengketa bisnis yang berujung pada tuntutan ganti rugi perdata sering kali memerlukan dasar perhitungan yang kuat dan objektif. Dalam hal ini, akuntansi berperan penting dalam menyajikan data keuangan yang dapat dijadikan bukti untuk menentukan jumlah kerugian secara akurat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana akuntansi, terutama dalam aspek pelaporan dan audit keuangan, menjadi instrumen utama dalam pembuktian kerugian dalam kasus perdata. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus. Melalui studi kasus PT Mandiri Tunas Finance vs. CV Bumi Tunas Mineral dan PT Indofarma Tbk vs. PT Kimia Farma Tbk, ditemukan bahwa dokumen akuntansi seperti laporan laba rugi, neraca, catatan piutang, dan biaya operasional memainkan peran penting dalam membuktikan hubungan sebab-akibat antara wanprestasi dan kerugian yang ditimbulkan. Akuntansi forensik berfungsi sebagai alat validasi yang membantu menyusun bukti kuantitatif yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Namun, tantangan seperti keterbatasan akses data, perbedaan interpretasi kerugian, dan kurangnya pemahaman hakim terhadap bukti keuangan menghambat efektivitasnya. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara akuntan, praktisi hukum, dan sistem peradilan, serta edukasi kepada pelaku usaha untuk memperkuat dokumentasi keuangan. Penguatan regulasi teknis dan kapasitas profesional menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pembuktian hukum berbasis akuntansi di ranah litigasi bisnis perdata.Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan, estimasi nilai wajar, dan teknik akuntansi forensik merupakan komponen kunci dalam penetapan nominal ganti rugi yang adil dan rasional oleh pengadilan
Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Intellectual Capital Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bei Periode 2019 - 2023 Apriyani, Mishael; Huda, Syamsul; Anggita, Wenni
Jurnal Ekuilnomi Vol. 8 No. 1 (2026): Ekuilnomi Vol 8(1), Feb 2026
Publisher : Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekononomi Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/y4a4hy25

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh good corporate governance, yang diproyeksikan melalui variabel dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional, terhadap nilai perusahaan, serta menguji peran modal intelektual sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2023. Sampel penelitian terdiri dari 25 perusahaan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dan pengujian hipotesis dilakukan dengan regresi linear berganda serta Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan, komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan, modal intelektual tidak dapat memoderasi hubungan antara dewan komisaris independen dan nilai perusahaan, modal intelektual tidak dapat memoderasi hubungan antara komite audit dan nilai perusahaan, modal intelektual dapat memoderasi hubungan antara kepemilikan manajerial dan nilai perusahaan, serta modal intelektual tidak dapat memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional dan nilai perusahaan
Co-Authors Abu Nizarudin Agli, Jestin Prima Anggraeni Yunita Apriyani, Mishael Ari Agung Nugroho, Ari Agung Buana, David Imam Darwance, Darwance Delia, Amara Deswita, Nelsi Fachry Abda El Rahman Fadhilah, Fitriatul Hakim Prasasti Lubis Imainul Aprilian, Rahil Ineu Sulistiana, Ineu Iski Zaliman Ivan Chandra Jeanne Darc Noviayanti Manik JULIANSYAH, RYAN Karmawan karmawan karmawan Kisma, Lara MANIK, JEANNE DARC NOVIAYANTI Meickel Nanang Wahyudin Ningsih, Sherly Rahma Nizwan Zukhri Nur Ahmad Ricky Rudianto Puspita Sari, Dea Rulyanti Susi Wardhani S, M Afdal Saiwa Azmy, Muhammad Adji Sania, Siti Azizah Sari, Tara Purnama Septiani, Dina Sigit Nugroho Suhaidar Suhaidar Syadzwah, Dzarra Syamsul Huda Ulfa Yamsyah, Annisa Zhafira YANTO YANTO Yokotani Yokotani