Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Politik Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Darwance, Darwance; Yokotani, Yokotani; Anggita, Wenni
Journal of Political Issues Vol 2 No 2 (2021): Journal of Political Issues (August - January)
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v2i2.40

Abstract

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahan dan teknologi, objek perlindungan hak kekayaan intelektual pun semakin berkembang dari waktu ke waktu. Objek-objek yang dimaksud tidak hanya ada di satu tempat saja, tetapi menyebar di berbagai daerah. Pada beberapa cabang HKI, salah satunya karena kepemilikan komunal atau penemunya tidak lagi diketahui, tidak dapat diberikan perlindungan perspektif HKI, misalnya pengetahuan atau obat-obatan tradisional. Beberapa kasus di antaranya adalah pembajakan keanekaragaman hayati dari pengetahun obat-obatan tradisional Indonesia, yakni dipatenkannya tanaman brotowali oleh perusahaan Jepang. Di sisi lain, peraturan perundang-undangan bidang HKI minim memberikan kewenangan secara langsung kepada pemerintah daerah berkaitan dengan perlindungan HKI. Oleh sebab itu, penelitian yang bersifat normatif dengan pendektan peraturan perundang-undangan ini mengkaji politik hukum tentang kewenangan pemerintah daerah dalam peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual. Hasilnya, dari seluruh peraturan perundang-undangan bidan HKI, kewenangan pemerintah daerah secara eksplisit hanya diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Selebihnya penyebutannya bersifat umum, misalnya penggunaan istilah “negara” dalam Undang-Undang Hak Cipta sebagai pemegang ekspresi budaya tradisional dan hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui. Padahal, dalam konteks negara hukum, wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sejalan dengan asas legalitas yang merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraa kenegaraan dan pemerintahan.
ANALISIS KESUKSESAN IMPLEMENTASI “SAKTI” DI LINGKUNGAN KORWIL PENGADILAN TINGGI BANGKA BELTUNG MENGGUNAKAN DELONE AND MCLEAN MODEL Septiani, Dina; Anggita, Wenni; Ridwan, Muhammad Qomaruddin
Jurnal Akuntansi dan Pajak Vol. 25 No. 1 (2024): JAP : Vol. 25, No. 1, Februari 2024 - Juli 2024
Publisher : ITB AAS INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to measure the success of SAKTI implementation in twelve work units within the Regional Coordination Committee of the Bangka Belitung High Court using the DeLone and McLean information system success model. By using a saturated sampling technique, this research used the population, namely all SAKTI users in the Regional Coordination Committee of the Bangka Belitung High Court, as the sample. The method used is quantitative through a survey approach. The research results show that system quality and service quality have a positive effect on user satisfaction. Likewise, user satisfaction has a positive effect on net benefits. Meanwhile, information quality does not have a significant effect on user satisfaction