Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.165
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Daulat Hukum KRTHA BHAYANGKARA JOURNAL SCIENTIFIC OF MANDALIKA (JSM) ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Journal Of Law Sciences (Legisci) Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Cinta Nusantara
Malemna Sura Anabertha Sembiring
Universitas Esa Unggul
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Pemberhentian tidak dengan Hormat Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana tanpa Menunggu Proses Pengadilan Hans Prayoga Setijono; I Made Kantikha; Helvis; Malemna Sura Anabertha Sembiring
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: November (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i3.552

Abstract

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang melakukan tindak pidana kerap dijatuhkan tanpa menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Praktik ini menimbulkan perdebatan yuridis dan etis karena berpotensi bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan prinsip keadilan, meskipun di sisi lain Polri dituntut menjaga disiplin internal dan citra institusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur PTDH terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana tanpa menunggu proses pengadilan serta menilai penerapan nilai keadilan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, dan literatur hukum administrasi. Analisis didasarkan pada teori kode etik, teori tindakan administrasi, dan teori keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTDH dapat dilaksanakan melalui mekanisme internal, seperti sidang kode etik profesi, tanpa menunggu putusan pengadilan, sepanjang didukung bukti yang cukup mengenai keterlibatan anggota dalam tindak pidana. Namun, penerapan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila tidak disertai jaminan perlindungan hak anggota, khususnya hak pembelaan diri dan kepastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PTDH tanpa menunggu proses pengadilan hanya dapat dibenarkan apabila dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan proporsional, dengan tetap menghormati prinsip keadilan dan hak asasi anggota.
Analisis Unsur Wanprestasi Dalam Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran Cod Pada Toko Kopiink[ Timbul Harapan Nauli Sihotang; Malemna Sura Anabertha Sembiring; Makoni; I Made Kantikha
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: November (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i3.558

Abstract

Pencemaran limbah industri yang dilakukan oleh PT. TSA karena tidak mematuhi ketentuan pengelolaan lingkungan, berdampak serius terhadap kualitas lingkungan hidup serta menimbulkan risiko bagi ekosistem dan masyarakat sekitar. Tujuan penelitian ini untuk penegakan hukum PT.TSA yang telah melakakuan pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun. Penelitian ini menggunakan teori pengelolaan limbah serta teori penegakan hukum. Metode penelitian bersifat normatif-yuridis dengan pendekatan perundang-undangan, analisis putusan pengadilan, dan kajian doktrin hukum lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. TSA terbukti bersalah melakukan pencemaran lingkungan, dengan putusan PN Cikarang menjatuhkan pidana denda, kewajiban remediasi limbah B3, pengurusan izin IPLC, dan optimalisasi IPAL. Penegakan hukum formal telah berjalan, tetapi sanksi relatif ringan dan belum optimal dalam memulihkan lingkungan serta mencegah pelanggaran berulang. Analisis berdasarkan teori Rahardjo dan Soekanto menunjukkan putusan belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan substantif dan efektivitas hukum. Kesimpulannya, penegakan hukum terhadap PT. TSA telah berjalan prosedural, tetapi perlu pendekatan lebih komprehensif yang menggabungkan sanksi pidana, administratif, remediasi menyeluruh, serta partisipasi masyarakat.
Asas Legalitas dalam Perkembangan Politik Hukum Pidana di Indonesia Ardy Wirawan; Malemna Sura Anabertha Sembiring; Helvis; Horadin Saragih
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: November (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i3.564

Abstract

Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang berfungsi menjamin kepastian hukum dan membatasi penggunaan kewenangan pemidanaan oleh negara. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, asas ini secara normatif diakui sebagai pilar negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, perkembangan politik hukum pidana menunjukkan adanya dinamika dalam pemaknaan dan penerapan asas legalitas, terutama seiring dengan pembaruan hukum pidana nasional dan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Artikel ini mengkaji penerapan asas legalitas dalam sistem hukum pidana Indonesia serta menganalisis pengaruh perkembangan politik hukum pidana terhadap keberlakuan dan konsistensi asas tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, melalui kajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perkembangan politik hukum pidana di Indonesia tidak mengarah pada pengabaian asas legalitas, melainkan pada pengembangan yang bersifat sistematis dan terkendali. Pengakuan terhadap living law dalam KUHP Baru ditempatkan dalam kerangka legalitas melalui mekanisme formalisasi dan pengawasan yang ketat, sehingga asas legalitas tetap dipertahankan sebagai prinsip fundamental dalam hukum pidana nasional.
Redesign of The Concept of Money in Substitution For Criminal Acts of Corruption in Returning State Losses in Criminal Acts of Corruption Ricka Debby Indah Sari; Ludfie Jatmiko Setyo Poerwoko; Helvis; Malemna Sura Anabertha Sembiring
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 20 No. 2 (2026): KRTHA BHAYANGKARA: AUGUST 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v20i2.5382

Abstract

Corruption in the natural resources sector constitutes an extraordinary crime that causes significant financial losses to the state as well as extensive ecological and social impacts. Within the Indonesian positive legal system, the recovery of state losses is accommodated through an additional criminal sanction in the form of substitute money, as regulated under the Anti-Corruption Law. This study aims to analyze the normative construction of substitute money sanctions, judicial considerations in corruption cases involving tin mining and Harvey Moeis, and their effectiveness within the framework of asset recovery. This research employs a normative legal method using statutory and case approaches. The findings indicate that, normatively, substitute money serves as an imperative instrument for restoring state losses. However, in practice, it remains positioned as a subordinate sanction to imprison. The existence of subsidiary imprisonment and limitations in asset tracing have reduced the effectiveness of recovery efforts. The novelty of this research lies in its conceptual reconstruction that positions substitute money as a primary sanction in corruption sentencing based on asset recovery, rather than merely an accessory punishment. This approach emphasizes the follow the money principle and value-based configuration as the central orientation for restoring state financial losses.
Co-Authors Annisa Fitria Ardy Wirawan ega shintia putri Hans Prayoga Setijono Helvis Helvis, Helvis Horadin Saragih I Made Kanthika I Made Kantika I Made Kantikha I Made Kantikha I madekathika Kantika, I Made Kusmiharsono, Didik Ludfie Jatmiko Setyo Poerwoko Makoni Mario Marco Leaniel Markoni Markoni Markoni Murtantyo Hutomo, Hery Nardiman, Nardiman Nazah, Farida Nurun Rachman, Novita Ayu Nafisa rachmat Ricka Debby Indah Sari Septiana Agri, Siska Sibarani, Paulus Ramotan Sukarman Timbul Harapan Nauli Sihotang Yofferson, Yofferson