Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.332
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Daulat Hukum JOURNAL SCIENTIFIC OF MANDALIKA (JSM) ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities Arus Jurnal Sosial dan Humaniora International Journal of Science and Society (IJSOC) Journal Of Law Sciences (Legisci) Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Cinta Nusantara
Malemna Sura Anabertha Sembiring
Universitas Esa Unggul
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Analisis Unsur Wanprestasi Dalam Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran Cod Pada Toko Kopiink[ Sihotang, Timbul Harapan Nauli; Sembiring , Malemna Sura Anabertha; Makoni; Kantikha, I Made
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: November (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i3.558

Abstract

Pencemaran limbah industri yang dilakukan oleh PT. TSA karena tidak mematuhi ketentuan pengelolaan lingkungan, berdampak serius terhadap kualitas lingkungan hidup serta menimbulkan risiko bagi ekosistem dan masyarakat sekitar. Tujuan penelitian ini untuk penegakan hukum PT.TSA yang telah melakakuan pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun. Penelitian ini menggunakan teori pengelolaan limbah serta teori penegakan hukum. Metode penelitian bersifat normatif-yuridis dengan pendekatan perundang-undangan, analisis putusan pengadilan, dan kajian doktrin hukum lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. TSA terbukti bersalah melakukan pencemaran lingkungan, dengan putusan PN Cikarang menjatuhkan pidana denda, kewajiban remediasi limbah B3, pengurusan izin IPLC, dan optimalisasi IPAL. Penegakan hukum formal telah berjalan, tetapi sanksi relatif ringan dan belum optimal dalam memulihkan lingkungan serta mencegah pelanggaran berulang. Analisis berdasarkan teori Rahardjo dan Soekanto menunjukkan putusan belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan substantif dan efektivitas hukum. Kesimpulannya, penegakan hukum terhadap PT. TSA telah berjalan prosedural, tetapi perlu pendekatan lebih komprehensif yang menggabungkan sanksi pidana, administratif, remediasi menyeluruh, serta partisipasi masyarakat.
Asas Legalitas dalam Perkembangan Politik Hukum Pidana di Indonesia Wirawan, Ardy; Sembiring, Malemna Sura Anabertha; Helvis; Saragih, Horadin
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: November (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i3.564

Abstract

Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang berfungsi menjamin kepastian hukum dan membatasi penggunaan kewenangan pemidanaan oleh negara. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, asas ini secara normatif diakui sebagai pilar negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, perkembangan politik hukum pidana menunjukkan adanya dinamika dalam pemaknaan dan penerapan asas legalitas, terutama seiring dengan pembaruan hukum pidana nasional dan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Artikel ini mengkaji penerapan asas legalitas dalam sistem hukum pidana Indonesia serta menganalisis pengaruh perkembangan politik hukum pidana terhadap keberlakuan dan konsistensi asas tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, melalui kajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perkembangan politik hukum pidana di Indonesia tidak mengarah pada pengabaian asas legalitas, melainkan pada pengembangan yang bersifat sistematis dan terkendali. Pengakuan terhadap living law dalam KUHP Baru ditempatkan dalam kerangka legalitas melalui mekanisme formalisasi dan pengawasan yang ketat, sehingga asas legalitas tetap dipertahankan sebagai prinsip fundamental dalam hukum pidana nasional.
Legal Analysis of the Principle of Legal Certainty in Tax Collection and Settlement in Indonesia Hendy; Kanthika, I Made; Saragih, Horadin; Sembiring, Malemna Sura Anabertha
International Journal of Science and Society Vol 8 No 1 (2026): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v8i1.1606

Abstract

Taxation is a fundamental source of state revenue and plays a crucial role in supporting national development. Consequently, tax collection must be based on legal principles that ensure justice, efficiency, and legal certainty. In practice, tax disputes frequently arise due to differences in the interpretation and application of tax regulations, as well as issues related to dispute resolution mechanisms. This study examines the implementation of the principle of legal certainty within Indonesia’s tax collection system and tax dispute resolution framework, and evaluates the extent to which tax legislation provides legal protection for both taxpayers and tax authorities. The research focuses on a tax dispute between PT MSJ (Mitra Sinar Sejahtera) and the Directorate General of Taxes concerning the issuance of a Tax Collection Letter. Using a normative juridical research method, this study analyzes relevant tax laws and regulations, legal doctrines, and court decisions. The findings indicate that Indonesia’s tax collection and dispute resolution systems are formally grounded in the principle of legal certainty. Practical challenges persist, particularly inconsistencies in legal interpretation and discrepancies between statutory provisions and administrative practices, which may lead to tax disputes and weaken taxpayer confidence in the national tax system. Strengthening legal certainty in taxation requires regulatory harmonization, improved transparency in tax governance, and consistent law enforcement to ensure a fair and predictable tax system.
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH DKI JAKARTA rachmat; Malemna Sura Anabertha Sembiring; I madekathika
Jurnal Cinta Nusantara (JCN) Vol. 2 No. 3 (2024): JURNAL CINTA NUSANTARA
Publisher : CV. Bunda Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63754/jcn.v2i3.49

Abstract

Pelaksanaan vaksinasi covid-19 sebagai upaya pemerintah untuk menekan penyebaran virus Covid-19 maka kewajiban vaksinasi tercantum dalam Perpres Nomor 14 tahun 2021 dan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penaggulangan Covid-19 di DKI Jakarta sekaligus memuat sanksi administratif dan pidana bagi yang menolak vaksinasi, alasan penolakan vaksinasi karena ketekuatan terhadap efek samping serius yang mengancam keselamatan jiwa, sehingga tidak tepat sanksi pidana diberikan pada orang yang menolak vaksin namun taat menerapkan protokol kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan vaksinasi covid-19 terhadap masyarakat dalam perspektif hak asasi manusia di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan yuridis empiris normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan lalu dianalisis secara kualitatif. Pelaksanaan vaksinasi covid-19 merupakan bentuk pembatasan HAM pada keadaan darurat kesehatan namun penerapan sanksi pidana bagi penolakan vaksinasi sarat akan kesulitan dan kerumitan walaupun dapat berfungsi sebagai upaya kepatuhan masyarakat, dan akibat hukumannya penerima vaksin mendapat sertifikat vaksinasi internasional, bagi penolak vaksin dikenakan sanksi administratif dan pidana. Maka diperlukan peraturan perundangan vaksinasi untuk menjamin kepastian hukum melalui pendekatan sosial dan restorative justice dalam mensukseskan vaksinasi.
Criminal Liability of a Juvenile Offender in Sexual Violence Resulting in Reproductive Organ Injury to the Victim Berliansari, Novia Safitri; Kantikha, I Made; Markoni; Sembiring, Malemna Sura Anabertha
International Journal of Science and Society Vol 8 No 1 (2026): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v8i1.1626

Abstract

This study examines juvenile criminal liability and judicial reasoning in Decision No. 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbw through the lens of proportional justice. Employing normative (doctrinal) legal research, the study applies statutory, conceptual, and case approaches by analyzing the applicable legal framework on juvenile justice and sexual violence, relevant criminal law doctrines on liability and causation, and the structure of the court’s reasoning. The findings show that the elements of criminal liability were established covering the actus reus, mens rea, accountability, and the causal nexus between the conduct and the victim’s injury, and yet the sentencing rationale largely centered on the offender’s status as a child under the Juvenile Criminal Justice System Act. As a result, the judgment did not sufficiently articulate the victim’s severe reproductive harm as a decisive aggravating factor for proportional sentencing. This study argues for more robust and transparent judicial reasoning that integrates juvenile justice principles with victim-protection mandates, including a harmonized reading of the juvenile justice regime and the sexual violence legal framework, to secure a substantively fair balance between child protection and victims’ rights.
Co-Authors Annisa Fitria Berliansari, Novia Safitri ega shintia putri Helvis, Helvis Hendy Horadin Saragih I Made Kanthika I Made Kantika I Made Kantikha I madekathika Kantika, I Made Kantikha, I Made Kusmiharsono, Didik Makoni Mario Marco Leaniel Markoni Markoni Markoni Murtantyo Hutomo, Hery Nardiman, Nardiman Nazah, Farida Nurun Rachman, Novita Ayu Nafisa Rachmat Septiana Agri, Siska Setijono, Hans Prayoga Sibarani, Paulus Ramotan Sihotang, Timbul Harapan Nauli Sukarman Wirawan, Ardy Yofferson, Yofferson