Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

Price Mechanisms in Islamic Economics Perspective of Yahya Bin Umar and Ibn Taymiyah Lina Pusvisasari; Yadi Janwari; Ahmad Hasan Ridwan
al-Afkar, Journal For Islamic Studies Vol. 6 No. 4 (2023)
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/afkarjournal.v6i4.822

Abstract

This study discusses the role of prices in Islamic economics from the perspective of Yahya bin Umar and Ibn Taymiyah. In the view of Yahya bin Umar, the price mechanism in Islamic economics must follow the principles of justice and transparency and avoid speculation that harms the community. Meanwhile, Ibn Taymiyah argues that the price of goods and services should be determined by market demand and supply, assuming that the market runs freely and there is no fraud. Through a qualitative approach using the literature study method, this article discusses the views of Yahya bin Umar and Ibn Taymiyah on the price mechanism in Islamic economics. The results show that both agree that the price mechanism must follow the principles of fairness and transparency. However, there are differences of opinion in terms of how to determine prices, where Yahya bin Umar emphasizes more on the need for government and community supervision of the price mechanism, while Ibn Taymiyah emphasizes more on market freedom.
The Urgency of Dinar and Dirham as a Usury-Free and Maysir-Free Currency Solution Muhammad Yunus; Yadi Janwari; Sofian Al-Hakim
AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking Vol. 6 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/al-arbah.2024.6.2.23555

Abstract

Money has an important role in human life, especially in economic activities. The history of money starts from the barter system to the use of gold and silver as a medium of exchange. In the Islamic perspective, money is seen as a medium of exchange and a measure of value, not as a commodity. Islam prohibits practices such as usury, gambling, and speculation that can cause injustice in the distribution of wealth. Islamic principles in terms of money include accountability, justice, simplicity, and the prohibition of the accumulation of wealth. Some people view the Dinar and Dirham currencies are Islamic currencies, so they forbid paper currency or fiat money from being used because the nominal value does not match the intrinsic value, unlike Dinar and Dirham currencies. The method of this research is qualitative research in the form of library research. The result of the discussion of this article is that the dinar and dirham currencies did not originate from Islam but from the Romans and Persians. There are 3 functions of money in Islam, namely: money as a means of unit price, money as a medium of exchange, and Money as a storage medium of value. Thus, the Islamic perspective on money aims to create a fair economic and financial system for all mankind. Keywords: Money; Dinar; Dirham
Teori Uang dalam Perspektif Imam Al-Ghazali Sumiati Sumiati; Yadi Janwari; Dedah Jubaedah
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 1 (2023): April
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v6i1.14197

Abstract

Penelitian ini di dasari atas pemahaman secara prinsip yang tidak dapat dipungkiri bahwa uang dibutuhkan dalam hidup manusia yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, salah seorang pakar Islam yang membahas analisis ekonomi mikro dan fungsi uang adalah Imam Al-ghazalî. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemikiran Al-ghazali mengenai konsep uang dan permasalahannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan metode studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa uang adalah nikmat Allah SWT yang telah diberikan kepada manusia dan mendorongnya untuk menikmati nikmat tuhan itu, menurut Al-ghazalî fungsi uang dipandang sebagai satuan hitung (qiwam al-Dunya), pengukur nilai barang (hâkim mutawasith) dan alat tukar/medium of exchange (al-mu’awwidlah). Berhubungan penimbunan uang Imam Al-ghazalî secara tegas melarang praktek tersebut, hal ini dikarenakan uang yang ditimbun akan dapat menyebabkan kelangkaan terhadap produktifitas dan menimbulkan lonjakan harga dan akan berkontribusi terhadap lumpuhnya roda perekonomian, begitupun dalam masalah uang yang dipalsukan, pencetakan dan pengedaran uang palsu yang dipandang berbahaya.
Stabilitas Ekonomi Islam: Telaah Teoritis Terhadap Mekanisme Pengendalian Inflasi Faiz Amin; Yadi Janwari; Sofyan Al Hakim
Ecopreneur : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 7 No. 1 (2026): Ecopreneur : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam
Publisher : Institute of Research and Community Service at Islamic University of Bunga Bangsa Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47453/ecopreneur.v7i1.4055

Abstract

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang ditandai dengan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan, hal ini menyebabkan penurunan daya beli masyarakat serta mengganggu stabilitas ekonomi dan keadilan sosial. Dalam perspektif ekonomi Islam, inflasi tidak sekadar masalah moneter, melainkan ancaman serius terhadap prinsip keadilan (ʿadl), kesejahteraan umat (maṣlaḥah), dan stabilitas sistem keuangan yang berlandaskan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali serta menganalisi startegi penanganinflasi dalam perspekstif ekonomi islam.Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metodeLibrary researchsebagai pendekatan penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyebab inflasi terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu natural inflation (faktor alamiah yang tidak dapat dikendalikan manusia) dan human error inflation (kesalahan manusia, seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang moneter, pencetakan uang berlebih berbasis riba, serta ekspektasi inflasi). Mekanisme pengendalian dalam sistem keuangan Islam dilakukan melalui kebijakan moneter bebas riba berbasis bagi hasil (profit-loss sharing) dengan instrumen zakat sebagai redistribusi kekayaan, larangan penimbunan harta (iḥtikār), serta pengembangan instrumen syariah seperti sukuk negara dan perbankan syariah yang berorientasi pada sektor riil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem keuangan Islam menawarkan kerangka pengendalian inflasi yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan dibandingkan sistem konvensional, karena mengintegrasikan nilai-nilai syariah yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan kesejahteraan bersama.
Kebijakan Fiskal di Indonesia: Analisis Hukum Keadilan Ekonomi dan Implikasi bagi Pembangunan Berkelanjutan Jefik Zulfikar Hafizd; Yadi Janwari; Sofian Al-Hakim
IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 2 (2024): Volume 3 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : STAI Al-Mas'udiyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69768/ji.v3i2.58

Abstract

Kebijakan fiskal merupakan instrumen vital dalam mencapai stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kebijakan ini tidak hanya mengatur penerimaan dan pengeluaran negara, tetapi juga mempengaruhi pembangunan ekonomi melalui pengelolaan anggaran secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dimensi konseptual, filosofis, dan hukum dalam pengaturan kebijakan fiskal di Indonesia, dengan fokus pada elemen dasar yang mendukung pengambilan keputusan kebijakan fiskal yang efektif. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-analitis, mengkaji literatur dan studi kasus terkait kebijakan fiskal dari perspektif historis dan teoretis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang tepat memainkan peran kunci dalam menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran negara, serta berperan penting dalam redistribusi kesejahteraan. Dari perspektif filosofis, kebijakan ini mencerminkan nilai keadilan sosial dan kesejahteraan, sedangkan dari perspektif hukum, kebijakan fiskal diatur oleh berbagai regulasi seperti Undang-Undang Dasar 1945, UU APBN, dan UU Pajak, yang memastikan bahwa penerimaan dan pengeluaran negara dikelola secara transparan dan akuntabel. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pengaturan kebijakan fiskal yang berbasis pada prinsip keadilan dan efisiensi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta berperan dalam pembangunan ekonomi jangka panjang.
The Concepts of Wa’ad and Aqad in Islamic Economic Policy and Their Implications for Sharia Compliance in The Modern Banking System Ika Atikah; Yadi Janwari; M. Hasanuddin
IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 1 (2025): Volume 4 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : STAI Al-Mas'udiyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69768/ji.v4i1.72

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi fungsi wa’ad dan aqad dalam konteks kebijakan ekonomi Islam, khususnya dalam operasional perbankan modern, serta dampaknya terhadap kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Wa’ad diposisikan sebagai alat awal yang menjamin kepastian dan komitmen dalam transaksi, sedangkan aqad merupakan landasan hukum yang mengikat berdasarkan nilai-nilai syariah. Kedua konsep ini berperan penting dalam menciptakan transparansi, keadilan, serta pemenuhan aturan hukum Islam dalam praktik moneter dan fiskal di perbankan syariah. Temuan studi ini mengindikasikan bahwa sinergi antara wa’ad dan aqad tidak hanya memperkokoh kepatuhan terhadap syariah, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap: Minimnya risiko spekulatif akibat adanya kejelasan dalam perjanjian kontrak; Tumbuhnya kepercayaan nasabah melalui praktik transaksi yang transparan dan etis; Terjaganya stabilitas sistem perbankan syariah karena keselarasan dengan kebijakan ekonomi Islam. Oleh karena itu, kajian ini menegaskan bahwa wa’ad dan aqad tidak hanya penting dalam skala transaksi individu, namun juga berperan strategis dalam memperkuat kebijakan moneter dan fiskal Islam yang berkelanjutan.
Analisis Uang, Bank dan Kebijakan Moneter Ustad Adil; Yadi Janwari; Sofian Al-Hakim
IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 2 (2025): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : STAI Al-Mas'udiyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69768/ji.v4i2.110

Abstract

This research aims to analyze the concepts of money, banking and monetary policy from an Islamic perspective, which is based on the principles of justice and the prohibition of usury. The main focus is how the Islamic financial system contributes to economic stability. The research method used is a qualitative approach by reviewing literature or sources related to the research. The results of this research show that an Islamic monetary system that is free of usury and speculation has the potential to create more sustainable economic stability, as well as the role of Islamic banks in supporting fair monetary policy. These results indicate that Islamic monetary policy is capable of contributing to global financial stability if it is effectively integrated into the modern economic system, although implementation challenges remain.
Konsep Uang Perspektif Al-Ghazali Mohammad Syarifuddin Amarullah; Yadi Janwari; Dedah Jubaedah
IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 2 (2025): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : STAI Al-Mas'udiyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69768/ji.v4i2.166

Abstract

This research explores the concept of money according to Al Gazhali. Using a hermeneutic qualitative approach, this study interprets al Ghazālī's ideas on the function of النقد (money) as a medium of exchange (وسيلة التبادل), a store of value (حافظ للقيمة), and a measure of justice (ميزان العدل) that safeguards maqāṣid al sharīʿah (مقاصد الشريعة). The main findings show that al Ghazālī saw money دينار and درهم as the “spirit” of the market that must be sterile from manipulation, so violations such as hoarding (كنز) and reducing the metal's grade were considered threats to the public good (مصلحة). The discussion captures the relevance of these classical arguments to contemporary monetary issues, ranging from inflation to digital currencies. The conclusion asserts that al Ghazālī's normative humanism offers an ethical foundation for modern equitable monetary policy.
Sistem Ekonomi Makro menurut Abu Yusuf Musaiyana Musaiyana; Yadi Janwari; Dedah Jubaedah
IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 2 (2025): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : STAI Al-Mas'udiyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69768/ji.v4i2.175

Abstract

Abu Yusuf's thoughts on the macroeconomic system are examined in this study. The problem raised is how Abu Yusuf provides ideas and contributions of thought in the macroeconomic system through several approaches. The methodology uses a qualitative approach that involves a descriptive-analytical analysis of Abu Yusuf's works, especially his work entitled Kitab "al-kharaj" as well as related literature that discusses his contribution to Islamic economics. The findings of this study show that Abu Yusuf emphasizes aspects of income distribution, fiscal justice, efficiency in the use of public power, as well as the role of the state as a regulator and supervision, these ideas are relevant in answering the challenges of economic inequality and fiscal crisis.
Microeconomic Thought in Islamic Scholarship: A Comparative Study of Abu Ubayd and al-Shaybani R. Ira Laksana Dewi; Yadi Janwari; Dedah Jubaedah
IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1 (2026): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : STAI Al-Mas'udiyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69768/ji.v5i1.178

Abstract

This research examines the microeconomic theories of two influential Islamic scholars, Abu Ubayd and Al-Syaibani, as reflected in Kitab al-Amwal, Kitab al-Kasb, and al-Iktisab. The research addresses the limited comprehensive studies linking classical Islamic economic thought with its relevance to contemporary microeconomics. The objective is to examine their principles in the historical context, grounded in Sharia values, and assess their applicability to modern economic issues. Employing a qualitative-descriptive approach through library research, the study draws from primary and secondary sources with descriptive-analytical methods. The findings show that Abu Ubayd, while focusing on public finance, contributes micro-level concepts such as justice in wealth distribution, equitable taxation, public resource management, and the state’s role in societal welfare. In contrast, Al-Syaibani emphasizes the obligation to work (kasb) as an act of worship, classification of economic activities, fulfillment of basic needs, labor specialization, and ethical production and consumption aligned with maqasid al-shariah. Despite differing emphases, both scholars share the vision of establishing a just economic system rooted in Islamic values, offering insights for enriching contemporary Islamic microeconomic theory and guiding public policy and household economic behavior