Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.145
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Hukum Volkgeist Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Interdisciplinary Social Studies Journal Philosophy of Law SIGn Journal of Social Science Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara
Ganis Vitayanty Noor
Lecturer At The Faculty Of Law University Of Pekalongan, Indonesia
Arts Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Cooperatives As Pillars Of A People-Centered Economy: A Constitutional Law Analysis Of Cooperative Regulation In Indonesia A. Saiful Aziz; Mahmutarom Harun Rasyid; Jawade Hafidz; Tri Handayani; Ganis Vitayanty Noor
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 2 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.7183

Abstract

Cooperatives in Indonesia hold a unique constitutional status, enshrined in Article 33 of the 1945 Constitution, as instruments to achieve economic democracy and collective welfare. However, the practical realization of these ideals remains hindered by outdated regulatory frameworks, particularly Law No. 25 of 1992, which fails to reflect the dynamics of digital transformation,inclusive development, and modern governance. This study adopts a normative juridical method to examine the alignment of cooperative law with constitutional principles, focusing on the philosophical foundations, doctrinal interpretations, and historical evolution of cooperative governance. Through analysis of primary legal sources, academic literature, and recent policyinitiatives such as the Koperasi Merah Putih movementthis research reveals significant normative gaps, legal fragmentation, and institutional constraints within the current regulatory regime. The study argues for a fundamental legal reconstruction that positions cooperatives not as peripheral economic actors but as constitutional agents of equitable and sustainable development. It proposes key legal reforms including the recognition of digital cooperatives, enhanced accountability mechanisms, and integration with national development platforms. The findings emphasize the urgent need for a responsive, inclusive, and constitutionally grounded legal framework to revitalize the cooperative sector in post-pandemic and digitalIndonesia.
Kewenangan Konstitusional Pemerintah dalam Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Hadamean, Join; Hardjomuljadi, Sarwono; Sami’an, Sami’an; Noor, Ganis Vitayanty
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 12 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i12.9065

Abstract

PSN merupakan instrumen percepatan pembangunan yang diatur melalui berbagai regulasi, termasuk UUD 1945, UU Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Presiden tentang PSN. Namun, perlu ditinjau sejauh mana kewenangan konstitusional pemerintah dapat digunakan tanpa melampaui prinsip checks and balances. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan konstitusional Pemerintah dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan meninjau dasar hukum, cakupan kewenangan eksekutif, serta implikasinya terhadap tata kelola pembangunan nasional. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan melalui analisis konstitusi, peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur akademik terkait kewenangan eksekutif dan hukum administrasi. Temuan menunjukkan bahwa pemerintah memiliki legitimasi konstitusional untuk menjalankan PSN berdasarkan fungsi eksekutif dan mandat pembangunan nasional. Namun, kewenangan tersebut dibatasi oleh prinsip otonomi daerah, akuntabilitas publik, dan pengawasan yudisial. Pelaksanaan PSN efektif ketika didukung koordinasi lintas lembaga dan penegakan prinsip good governance. Namun, potensi konflik kewenangan, sentralisasi keputusan, dan kurangnya partisipasi publik dapat menimbulkan persoalan implementatif. Studi ini menegaskan pentingnya harmonisasi kewenangan pusat-daerah, transparansi prosedural, serta penguatan mekanisme pengawasan agar pelaksanaan PSN tetap sejalan dengan prinsip negara hukum.
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Subkontrak dalam Proyek Konstruksi di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Accountability Gap dan Rekomendasi Penataan Ulang Tanggung Jawab Kontraktor Utama Syafi'udin, Achmad; Sami’an, Sami’an; Hardjomuljadi, Sarwono; Noor, Ganis Vitayanty
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 12 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i12.9232

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara mendalam celah perlindungan hukum (accountability gap) yang dialami pekerja subkontrak dalam proyek konstruksi di Indonesia, khususnya akibat lemahnya pertanggungjawaban kontraktor utama terhadap pemenuhan hak-hak normatif pekerja. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menganalisis ketidakselarasan pengaturan antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dalam praktiknya membuka ruang bagi kontraktor utama untuk melepaskan tanggung jawab hukum atas upah, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta jaminan sosial pekerja subkontrak. Kondisi ini menjadi semakin krusial mengingat sektor konstruksi tercatat menyumbang sekitar 32% dari total kecelakaan kerja nasional, dengan ribuan kasus terjadi setiap tahun dan sebagian besar melibatkan pekerja dengan status hubungan kerja tidak langsung. Studi kasus kegagalan PT Istaka Karya (Persero) menunjukkan dampak sistemik dari accountability gap tersebut, berupa tunggakan upah yang berkepanjangan, kerugian finansial massal bagi subkontraktor, serta penderitaan berantai yang dialami pekerja dan keluarganya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerangka hukum yang ada masih bersifat formalistik dan belum responsif terhadap karakter hubungan kerja triangular dalam industri konstruksi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan prinsip tanggung jawab solidaritas (solidary liability) kontraktor utama melalui amandemen Undang-Undang Jasa Konstruksi, integrasi basis data ketenagakerjaan lintas sektor, serta pembentukan mekanisme retensi khusus untuk perlindungan pekerja, guna mendorong pergeseran paradigma dari perlindungan administratif menuju perlindungan substantif yang berkeadilan.
Telaah Yuridis Kontrak Konstruksi pada Proyek Investasi dengan Porsi Kepemilikan Kontraktor dalam Porsi Investasi Non-Mayoritas Akas, Martika Setyo; Hardjomuljadi, Sarwono; Wibowo, Dwi Edi; Noor, Ganis Vitayanty
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 12 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i12.9273

Abstract

Penelitian ini menganalisis konstruksi yuridis kontrak konstruksi pada proyek investasi dengan porsi kepemilikan kontraktor dalam posisi investasi non-mayoritas. Dualitas peran kontraktor sebagai pelaksana konstruksi dan pemegang saham minoritas menimbulkan kompleksitas hukum yang memerlukan pendekatan integratif antara hukum kontrak dan hukum perseroan. Permasalahan yang dikaji meliputi konstruksi yuridis kontrak konstruksi yang tepat, mekanisme penyelesaian konflik kepentingan, serta perlindungan hukum bagi kontraktor-investor minoritas dalam menghadapi keputusan sepihak pemegang saham mayoritas. Penelitian yuridis normatif ini mengkaji Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi khususnya Pasal 22 sampai Pasal 30, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terutama Pasal 52, Pasal 61, Pasal 97, Pasal 114, dan Pasal 138, serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi yuridis yang tepat memerlukan sinkronisasi antara kontrak konstruksi dengan perjanjian pemegang saham, mekanisme penyelesaian konflik kepentingan melalui pendekatan preventif berupa pembentukan komite independen dan klausul deadlock resolution, serta pendekatan represif melalui mediasi dan arbitrase. Perlindungan hukum komprehensif bagi kontraktor-investor minoritas mencakup hak mengusulkan Rapat Umum Pemegang Saham, menggugat direksi dan komisaris, mengajukan pemeriksaan perseroan, serta penetapan hak veto dalam keputusan strategis. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi khusus yang mengatur dualitas peran kontraktor dalam skema investasi campuran untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam proyek infrastruktur.
Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Penjatuhan Denda Keterlambatan Proyek Sutardi, Husni Munawar; Sami’an, Sami’an; Hadjomuldjadi, Sarwono; Noor, Ganis Vitayanty
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v11i1.63599

Abstract

Penjatuhan denda keterlambatan (liquidated damages) merupakan mekanisme hukum yang lazim digunakan dalam kontrak konstruksi di Indonesia untuk memastikan kepatuhan terhadap jadwal pelaksanaan pekerjaan. Namun dalam praktiknya, denda sering diterapkan secara otomatis tanpa mempertimbangkan asas proporsionalitas, yaitu prinsip yang mewajibkan adanya keseimbangan antara pelanggaran, tingkat kesalahan, dan beban sanksi yang dijatuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara teori asas proporsionalitas dan praktik penjatuhan denda di Indonesia, serta merumuskan kerangka evaluasi yang lebih adil dan selaras dengan prinsip keadilan kontraktual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis penerapan asas proporsionalitas dalam penjatuhan denda keterlambatan proyek berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, standar kontrak internasional FIDIC, serta putusan penyelesaian sengketa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan denda di Indonesia cenderung bersifat rigid dan formalistik, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama dalam kasus keterlambatan yang terjadi secara bersamaan (concurrent delay) atau yang dipicu oleh pengguna jasa. Dengan mengadopsi penerapan asas proporsionalitas, penjatuhan denda dapat dilakukan secara lebih adil, rasional, serta selaras dengan tujuan kontrak sebagai instrumen keseimbangan kepentingan para pihak.
Dialectics of the Business Judgment Rule and General Principles of Good Administration in Land Acquisition and Permitting for Electricity Sector Infrastructure Wiraantaka, Jaka Adiprasetya; Qadri, Qadri; Aprisaputra, Ronny; Widiatmoko, Ndaru Seto; Noor, Ganis Vitayanty
SIGn Journal of Social Science Vol 6 No 2: Desember 2025 - Mei 2026
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjss.v6i2.588

Abstract

This study examines the legal issues arising from the State Administrative Court’s overlapping jurisdiction over actions by Electricity SOE Directors that possess hybrid characteristics as both private and public entities. The core issue lies in the legal uncertainty surrounding the boundaries of the administrative court’s absolute competence in determining the business discretion of Directors in national strategic projects. Such actions are frequently drawn into the realm of administrative disputes through the expansion of the meaning of the State Administrative Decision. This study aims to analyze the legal standing of SOE Directors, dissect the dialectics between the BJR doctrine and the General Principles of Good Administration in land acquisition and permitting, and formulate norm reconstruction through internal procedural standardization. The research method employed is normative legal research, using the statute and conceptual approaches through prescriptive analysis of nine primary legal instruments and twenty-eight secondary legal materials. The results indicate that integrating BJR into the General Principles of Good Administration is imperative to protect managerial discretion from excessive judicial intervention. A crucial finding in this study emphasizes that the identification of the source of power, whether contractual or regulatory, is the key to determining the qualification of a decision as a private legal act to activate the exception in Article 2 point a of Law Number 9 of 2004. The implications of this study recommend standardizing SOE internal procedures in line with Supreme Court Circular Number 2 of 2019. This is essential to ensure that disputes arising from a breach of contract by the authority remain within the exclusive competence of the civil court. This effort is undertaken to achieve legal certainty in accelerating national energy infrastructure.
Co-Authors A. Saiful Aziz Adelia Adelia Adinda Sawitri Ahmad, Ridho Sa’dillah Akas, Martika Setyo Aprisaputra, Ronny Diva Catur Widiyanto Dwi Edi Wibowo Faisal Afda’u Febriana, Dinda Putri Hadamean, Join Hadjomuldjadi, Sarwono Husnia Hilmi Wahyuni Indra Retnowati Ismi Korifah Jawade Hafidz Loso loso M. Oktariansyah Mahmutarom Harun Rasyid Mohammad Orlin Parusa Muchammad Fadhil Nealam Callista Nuroh Pesona Bias Pelangi Karina Putri Putri Rahmawati Qadri Qadri, Qadri Restu Gesang Maulana Ridho Sa’dillah Ahmad Risma Alya Roshanti Rizqika Ayu Amalia Sami’an Sami’an Sami’an, Sami’an Sarwono Hadjomuldjadi Sarwono Hardjomuljadi Sutardi, Husni Munawar Syafi'udin, Achmad Tri Handayani Widiatmoko, Ndaru Seto Wijayanti, Siti Nur Wiraantaka, Jaka Adiprasetya