Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

0.92

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Pandecta JURNAL LITIGASI (e-Journal) FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Al-Ahkam Wawasan : Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya Jurnal Media Hukum Tadulako Law Review Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Sriwijaya Law Review Jurnal Ilmiah Peuradeun Jurnal Penelitian Hukum De Jure PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Geuthee

Sulaiman, Sulaiman

Universitas Syiah Kuala

Author-ID : 663784

Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

STUDY OF COMMUNITY PARTICIPATION IN THE ESTABLISHMENT OF QANUN OF VILLAGE LAW IN ACEH BESAR DISTRICT Sulaiman Sulaiman; Hasbi Ali; Susiana Susiana
Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 5, No 3 (2022): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin
Publisher : Geuthèë Institute, Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52626/jg.v5i3.207

This article wants to analyze community participation in the process of drafting qanun of village in Aceh Besar District. Community participation is very important in drafting qanun because good law is based on efforts to ensure that the principle of participation runs well. This research was conducted by examining legal materials related to the formation of good law, especially qanun. Based on these provisions, then the process of community involvement in each stage of the formation of the qanun of village is explored. This study finds that public participation in the formation of qanun of village is still limited. This limitation is caused by a number of factors, including socialization that has not been carried out optimally by the village leadership. In addition, there is the problem of the availability of a very small budget for the process of forming the qanun. It is recommended to the Aceh Besar District Government to prepare guidelines for the drafting of the village qanun, in which the public involvement process is well regulated.

Reposisi Hukom Suloh Terkait Mitigasi Bencana Sosial di Aceh Sulaiman Sulaiman
LAW REFORM Vol 13, No 2 (2017)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Kehidupan manusia tidak mungkin dilepaskan dari masalah. Sebagai makhluk yang bersosialisasi, manusia harus saling berhubungan. Dalam berhubungan demikian tidak jarang muncul masalah di antara mereka. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, manusia juga menyiapkan mekanismenya. Salah satu wujudnya adalah penyelesaian secara adat. Wujud penyelesaian secara adat di Aceh dikenal dengan hukom suloh. Konsep hukom suloh berkaitan dengan kepentingan perdamaian dalam masyarakat. proses perdamaian ini dimulai dari penerimaan kasus, mengkomunikasikan dengan fungsionaris adat, memutuskan kasus, serta menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat disertai ritual saling maaf-memaafkan. Adanya cara menyelesaikan masalah demikian, akan membuat konflik semakin kecil dalam masyarakat. Kondisi demikian strategis bagi pengurangan risiko bencana sosial di Aceh. Atas dasar itu, hukom suloh harus direposisi, tidak hanya dipandang sebagai hukum adat semata, melainkan sarana strategi dalam penyelesaian masalah dalam masyarakat.

KETIDAKTERATURAN HUKUM PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA Sulaiman Sulaiman; Muhammad Adli; Teuku Muttaqin Mansur
LAW REFORM Vol 15, No 1 (2019)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Peraturan perundang-undangan terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat (MHA) sudah banyak dilahirkan tapi masyarakat hukum adat justru merasakan ketidakteraturan hukum. Tulisan ini membahas apa yang menyebabkan ketidakteraturan dalam pengakuan dan perlindungan MHA, bagaimana menjaga orientasi pembaruan hukum terkait MHA, dan tata pikir yang seperti apa perlu dibangun dalam rangka pengakuan dan perlindungan MHA di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa ketidakteraturan dalam pengakuan dan perlindungan hukum MHA terjadi karena banyak sebab, antara lain ragam istilah dan banyaknya dimensi serta lembaga yang menangani MHA itu sendiri. Orientasi pembaruan hukum terkait MHA terlihat adanya pengajuan yudicial review terhadap UU yang tidak sejalan dengan UUD 1945. Ada empat putusan MK yang sangat penting terkait dengan keberadaan MHA, yakni Putusan MK No. 001-21-22/PUU-I/2003 dan No. 3/PUU-VIII/2010 (memperjelas tolak ukur frasa “sebesar-besar kemakmuran rakyat”), Putusan MK No. 10/PUU-I/2003 (memperjelas empat syarat MHA), Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 (membedakan hutan adat dan hutan negara), dan Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan 11/PUU-V/2007 (dasar kerugian konstitusional).

Co-Authors Adli Abdullah, Muhammad Aufa Miranti Derita Prapti Rahayu Dyah Wijaningsih Erlin Ritonga Esmi Warassih Esmi Warassih Pujirahayu Faridah Jalil Feliatra Firmansyah, Ade Arif Harry Arfhan Hasbi Ali Hasbi Ali, Hasbi Ilyas Ismail Insa Ansari, Insa Lia Sautunnida Lisa Novita Akadir M Adli M Adli M Adli Abdullah M Jafar M. Adli Abdullah Mochammad Imron Awalludin Mohd. Din Mohd. Din Muazzin Muazzin Muhammad Adli Muhammad Adli Muttaqin Mansur, Teuku Nellyana Roesa Nellyana Roesa Prof. Dr. Adwani, M.Hum Susiana Susiana T. Muttaqin Mansur Teuku Ahmad Yani Teuku Muttaqin Mansur Teuku Muttaqin Mansur Teuku Muttaqin Mansur Teuku Muttaqin Mansur Teuku Muttaqin Mansur Teuku Muttaqin Mansur Untoro Untoro Yunita Yunita

Title

Found 23 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 23 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 23 Documents
Search