Garuda - Garba Rujukan Digital

Peran TPQ dalam Pembentukan Karakter Keimanan dan Ketakwaan Anak di Desa Risa Uswatun Hasanah; Wira Setiawan; Muhammad Amin; Herlianti Herlianti
Jurnal Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2025): Jurnal Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (JP3M)
Publisher : Yayasan Assyifa Assyaka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71301/jp3m.v2i2.172

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji praktik mengajar ngaji di setiap Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) di Desa Risa, serta dampaknya terhadap perkembangan spiritual dan moral anak-anak di desa Risa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pengelola TPQ, guru ngaji, serta para anak-anak yang ada di Desa Risa, dan juga observasi langsung terhadap kegiatan belajar mengaji di beberapa TPQ yang ada di desa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan TPQ di Desa Risa memainkan peranan penting dalam membentuk karakter dan keimanan anak-anak, serta memberikan kontribusi positif terhadap keberagaman dan keharmonisan sosial masyarakat desa. Selain itu, ditemukan tantangan dalam hal keterbatasan fasilitas dan tenaga pengajar yang memadai, meskipun demikian, masyarakat desa aktif terlibat dalam mendukung kegiatan ini. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengembangan model pendidikan agama di pedesaan, khususnya dalam konteks pengajaran Al-Qur'an.

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH SECARA NON-LITIGASI OLEH KEPALA DESA PALAMA KABUPATEN BIMA Julkifli; Muhammad Amin; Taufiqurrahman
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 1 (2024): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2024
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v3i1.720

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan peran Kepala Desa dalam penyelesaian sengketa tanah serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan peran tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Lokasi penelitian berada di Desa Palama, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Penyelesaian sengketa tanah di Desa Palama, Kabupaten Bima, yang dilakukan melalui mediasi oleh Kepala Desa umumnya mendapat tanggapan positif, terutama dalam bentuk musyawarah, upaya mendamaikan para pihak yang bersengketa, serta penyusunan surat perjanjian atas sengketa tanah, 2)Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan peran Kepala Desa sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah meliputi: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

PERAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH (STUDI KASUS DI DESA KABORO, KECAMATAN LAMBITU, KABUPATEN BIMA) Erni Suryani; Jufrin; Muhammad Amin
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2025
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.811

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepala desa sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Kaboro, Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima. Sengketa tanah merupakan permasalahan yang sering terjadi di pedesaan, terutama karena minimnya dokumen resmi kepemilikan tanah dan sistem waris yang tidak tertata dengan baik. Kepala desa sebagai tokoh sentral dalam masyarakat memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa tersebut melalui pendekatan musyawarah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa menjalankan proses mediasi dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan perangkat desa, serta menghasilkan surat kesepakatan bersama sebagai bentuk penyelesaian konflik. Mediasi ini dinilai efektif karena mampu menyelesaikan masalah dengan cepat, biaya rendah, dan tetap menjaga hubungan sosial antarwarga. Namun, pelaksanaan mediasi juga menghadapi tantangan seperti keterbatasan kewenangan hukum kepala desa, kurangnya pelatihan teknis, serta minimnya dokumen pertanahan yang valid. Oleh karena itu, perlu ada upaya penguatan kapasitas kepala desa dan dukungan regulasi yang lebih baik agar hasil mediasi diakui secara hukum. Kesimpulannya, kepala desa memiliki peran strategis dalam menjaga harmoni sosial melalui penyelesaian sengketa tanah secara damai.

PEMBAGIAN WARIS ADAT DI LUAR PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM: (Studi pada Masyarakat Tarlawi Kabupaten Bima) Nursah sahidah; Arif Rohman; Muhammad Amin
NALAR: Journal Of Law and Sharia Vol 3 No 1 (2025): NALAR: Journal Of Law and Sharia
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Praktik pembagian warisan di luar pengadilan masih umum dilakukan di berbagai daerah Indonesia, termasuk oleh masyarakat adat Tarlawi di Bima. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan warisan dalam sistem hukum Indonesia serta model pembagian warisan menurut hukum adat Tarlawi. Penelitian menggunakan metode empiris dengan pendekatan sosiologis, didukung data primer melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi, serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum nasional mengatur warisan melalui sistem hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat, masyarakat Tarlawi lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat yang dipimpin oleh tokoh adat. Model ini mencerminkan kearifan lokal, menjunjung nilai keadilan, kebersamaan, dan keharmonisan sosial, serta dinilai lebih cepat, sederhana, murah, dan efektif. Temuan ini menegaskan eksistensi serta efektivitas hukum adat sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional Indonesia dalam penyelesaian sengketa warisan.

Settlement of Inheritance Disputes by A Mediator Through Mediation at The Bima Religious Court Andi Muhammad Galib; Zuhrah Zuhrah; Muhammad Amin
Jurnal Ilmiah Teunuleh Vol. 7 No. 2 (2026): Jurnal Ilmiah Teunuleh
Publisher : Teunuleh Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51612/teunuleh.v7i2.260

This study examines the mediation of inheritance disputes by mediators at the Bima Religious Court. Inheritance disputes often lead to ongoing debates due to differences in interests, understanding of Islamic inheritance law, and the influence of customs and family relationships. Therefore, mediation is considered a solution that can foster harmony and maintain relationships between heirs. This study aims to analyze how mediation is conducted, the factors that contribute to its success, and the factors that cause its failure in resolving inheritance disputes at the Bima Religious Court. This study uses empirical methods. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving judge mediators, non-judge mediators, and other related individuals. The results show that the mediation process occurs in several stages: pre-mediation steps, mediation, and implementation of mediation results in accordance with PERMA Number 1 of 2016. The success of mediation is influenced by the mediator's neutrality, ability to facilitate communication, and the sincere intentions of the participants. However, mediation may be unsuccessful due to a lack of participants or the mediator's lack of understanding of the issues at hand. Therefore, increasing the effectiveness of mediation requires strengthening the role of the mediator and increasing the parties' recognition of the value of achieving a peaceful resolution.

Perlindungan Hukum Hak Waris bagi Istri Tanpa Anak yang di Tinggal Mati Suami: Studi Kasus Kecamatan Lambu Uswatun Hasanah; Muhamad Amin; Nasrullah
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 6 (2026): Tema Hukum Keluarga
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i6.3704

This study examines the legal protection of inheritance rights for childless wives whose husbands have passed away in Lambu Subdistrict. This study was conducted because there remains a discrepancy between the provisions of Islamic inheritance law and the actual practice of inheritance distribution in the community. The methods used were empirical legal research with a sociological approach and a case study approach. The results of the study indicate that the distribution of inheritance is still influenced by customs, family traditions and the dominance of the husband’s family, resulting in the wife’s rights often not being fulfilled fairly. Legal protection for the wife has not been optimally implemented due to the community’s limited understanding of the law and the weak enforcement of legal provisions in the practice of inheritance distribution within the community.

Legal Strategy for Sustainable Sargassum Management to Improve the Maritime Economic of Bima Didik Irawansah; Kasmar Kasmar; Muhamad Amin; Absori Absori
JUSTISI Vol. 12 No. 3 (2026): JUSTISI Inpress
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v12i3.5503

The aim of this study is to describe the economic potential of Sargassum in supporting the maritime economy of coastal communities in Bima Regency and to conceptualize strategic legal policies for the sustainable management of Sargassum to enhance the economic competitiveness of coastal villages in Bima. The method used is an empirical legal study employing a mixed-methods approach, combining qualitative and quantitative methods. The study was conducted in the coastal village of Teluk Waworada, Bima Regency, using purposive sampling of relevant stakeholders. Data were collected through observation, interviews, questionnaires, and documentation. Analysis was conducted qualitatively through data reduction, presentation, and drawing of conclusions. The novelty of this study lies in the formulation of a legal governance policy model for Sargassum that has not been previously researched, integrating environmental protection, the empowerment of coastal communities, and the enhancement of maritime economic competitiveness in Bima Regency. The results of the study indicate that Sargassum makes a tangible contribution to the income and economic resilience of coastal households; however, its utilization remains traditional, lacking downstream processing and legal certainty. The conclusion is that comprehensive local regulations are needed to ensure sustainability, added value, and the competitiveness of the Sargassum-based maritime economy.

Forest Destruction on Sumbawa Island West Nusa Tenggara in An Ecological Justice Perspective M. Yahya; Taufik Firmanto; G Gufran; S Sukirman; A Adnan; Muhamad Amin
Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law Vol. 2 No. 2 (2023): Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This article is the result of legal research that analyzes forest management policies by the regional government of West Nusa Tenggara (NTB), especially on the island of Sumbawa, in relation to increased production of corn planting which has resulted in an environmental crisis in the form of forest destruction. The purpose of this study was to analyze forest destruction on Sumbawa Island, West Nusa Tenggara Province from the perspective of Ecological Justice, by conducting an analysis of forest management policies on Sumbawa Island. The method used in this study is a normative research method with a conceptual approach, statutory approach, and analytical approach. The results of this study indicate that there has been massive forest destruction, many of the forests on the island of Sumbawa have been denuded by the expansion of community farming land. This is the cause the occurrence of floods in the rainy season and drought in the dry season which often occur every year, especially in the districts of Sumbawa, Dompu, Bima Regency and Bima City. Government policies that are more progressive and environmentally friendly are needed in cope damage forests, with a priority on economic growth as well as taking into account the conditions of the community and environmental conditions with an outlook on ecological justice.

Perlawanan Kultural Dalam Lagu Sawf Nabqa Hona: Identitas Palestina dalam Perspektif Dekolonisasi Poskolonial Frantz Fanon Bima Sakti; Muhamad Amin; Gufron Gufron; Muhammad Nur; Muhammad Syarif Hidayatullah
Jurnal Kawistara Vol 16, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/kawistara.114993

Musik telah menjadi instrumen penting yang tidak hanya mendukung narasi alternatif dalam melawan upaya sistematis terhadap resistensi kebudayaan. Fenomena ini dapat ditemukan dalam gerakan melawan kolonialisme Zionis yang bertujuan menghapus identitas budaya Palestina. Gerakan tersebut juga berkontribusi dalam memperkuat solidaritas kolektif dan menyuarakan harapan akan pembebasan. Penelitian ini membahas resistensi budaya yang tertanam dalam konflik Palestina-Israel, dengan fokus pada lagu Sawf Nabqa Huna sebagai medium perlawanan simbolis dan identitas. Penelitian ini enggunakan metode kualitatif melalui kerangka analisis wacana kritis untuk mengkaji lirik lagu Sawf Nabqa Huna dalam konteks kondisi sosial�politik Palestina. Data primer meliputi: lirik lagu beserta terjemahannya, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur akademik mengenai teori pascakolonial dan pemikiran Fanon. Analisis data dilakukan melalui model Miles dan Huberman yang mencakup seluruh tahapan, meliputi: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lagu tidak hanya bernilai estetis, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen dekolonisasi yang menegaskan identitas, martabat, dan pengalaman kolektif rakyat Palestina. Lebih lanjut, ekspresi musik dipahami sebagai ranah perjuangan multidimensional yang bersifat politis, epistemologis, kultural, dan spiritual, yang melampaui ranah militer. Oleh karena itu, musik memainkan peran strategis yang penting dalam menyuarakan narasi alternatif, memperkuat ketahanan kolektif, dan merekonstruksi identitas autentik masyarakat Palestina di bawah pendudukan saat ini.

Perlawanan Kultural Dalam Lagu Sawf Nabqa Hona: Identitas Palestina dalam Perspektif Dekolonisasi Poskolonial Frantz Fanon Bima Sakti; Muhamad Amin; Gufron Gufron; Muhammad Nur; Muhammad Syarif Hidayatullah
Jurnal Kawistara Vol 16, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/kawistara.114993

Musik telah menjadi instrumen penting yang tidak hanya mendukung narasi alternatif dalam melawan upaya sistematis terhadap resistensi kebudayaan. Fenomena ini dapat ditemukan dalam gerakan melawan kolonialisme Zionis yang bertujuan menghapus identitas budaya Palestina. Gerakan tersebut juga berkontribusi dalam memperkuat solidaritas kolektif dan menyuarakan harapan akan pembebasan. Penelitian ini membahas resistensi budaya yang tertanam dalam konflik Palestina-Israel, dengan fokus pada lagu Sawf Nabqa Huna sebagai medium perlawanan simbolis dan identitas. Penelitian ini enggunakan metode kualitatif melalui kerangka analisis wacana kritis untuk mengkaji lirik lagu Sawf Nabqa Huna dalam konteks kondisi sosial�politik Palestina. Data primer meliputi: lirik lagu beserta terjemahannya, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur akademik mengenai teori pascakolonial dan pemikiran Fanon. Analisis data dilakukan melalui model Miles dan Huberman yang mencakup seluruh tahapan, meliputi: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lagu tidak hanya bernilai estetis, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen dekolonisasi yang menegaskan identitas, martabat, dan pengalaman kolektif rakyat Palestina. Lebih lanjut, ekspresi musik dipahami sebagai ranah perjuangan multidimensional yang bersifat politis, epistemologis, kultural, dan spiritual, yang melampaui ranah militer. Oleh karena itu, musik memainkan peran strategis yang penting dalam menyuarakan narasi alternatif, memperkuat ketahanan kolektif, dan merekonstruksi identitas autentik masyarakat Palestina di bawah pendudukan saat ini.

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search