Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Gorontalo Law Review

Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Al-Ghony, Mishbahul Ummah; Wijaya, Andy Usmina; Hadi, Fikri
Gorontalo Law Review Vol 7, No 1 (2024): Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v7i1.3294

Abstract

Penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melalui pelaksanaan diversi dilakukan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, yang mensyaratkan adanya persetujuan korban dan atau keluarga anak korban serta kesediaan anak. Dengan demikian dapat dipahami bahwa penyelesaian perkara ABH tidak selamanya dapat dilaksanakan melalui diversi. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai, penerapan restorative justice dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengenai konsep keadilan restoratif justice. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif. Konsep restorative justice  dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dilaksanakan melalui penerapan diversi pada setiap tingkat proses peradilan pidana anak. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dari proses formal (proses dalam pengadilan)  ke proses informal, dengan cara musyawarah mufakat yang mengedepankan keadilan restoratif. Restorative justice memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, karena melalui penerapan diversi anak akan dijauhkan dari proses peradilan formal yang dimungkinkan dapat terabaikannya hak-hak anak dan menimbulkan trauma bagi anak. Tujuan penelitian ini diharapkan keadilan restorative justice dapat memberikan rasa tanggung jawab sosial pada pelaku dan mencegah stigmatisasi pelaku di masa yang akan datang serta diharapkan dalam konsep seperti ini dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan dan bisa dijadikan solusi dalam pencegahan tindak kejahatan. Konsep restorative justice merupakan keadilan bagi anak dengan mengganti kerugian akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan meningkatkan kepentingan terbaik bagi anak.
Ketentuan Hukum Terhadap Pengelolaan Limbah Pada Pembangunan Ibu Kota Negara Baru (IKN) di Kalimantan Timur Alamuddin, Imam; Wijaya, Andy Usmina
Gorontalo Law Review Vol. 8 No. 1 April 2025, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v8i1.3854

Abstract

Until now, development activities are still ongoing in the New State Capital of IKN in East Kalimantan, the government has the responsibility to treat waste generated from IKN development processors. Construction waste consists of various types of materials produced by the development of the IKN such as wood, metal, concrete, plastic, air, pieces of iron, noise and also dangerous liquids with a large scale of development projects. Provisions regarding waste itself are regulated in several Laws and Regional Regulations, for example, regulated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, and Regional Regulation No. 2 of 2016 concerning Waste Management. The purpose of this study is to find out and analyze the impact of waste in the IKN by incorporating it into the applicable Regional Laws and Regulations in Indonesia. The research method used is normative juridical research with a legislative approach and a conceptual approach. The technique of collecting legal data using primary and secondary materials used in this study is a literature study. The results of the analysis are waste management by reducing, moving, recycling and final disposal of waste, making wastewater treatment plants using environmentally friendly sanitation technology, and making disposal sites and processing waste produced by placing several points in IKN. The implementation of waste management in the development of the IKN is important to ensure that the development does not harm the environment and society. By implementing proper waste management in the development of IKN.Until now, development activities are still ongoing in the New State Capital of IKN in East Kalimantan, the government has the responsibility to treat waste generated from IKN development processors. Construction waste consists of various types of materials produced by the development of the IKN such as wood, metal, concrete, plastic, air, pieces of iron, noise and also dangerous liquids with a large scale of development projects. Provisions regarding waste itself are regulated in several Laws and Regional Regulations, for example, regulated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, and Regional Regulation No. 2 of 2016 concerning Waste Management. The purpose of this study is to find out and analyze the impact of waste in the IKN by incorporating it into the applicable Regional Laws and Regulations in Indonesia. The research method used is normative juridical research with a legislative approach and a conceptual approach. The technique of collecting legal data using primary and secondary materials used in this study is a literature study. The results of the analysis are waste management by reducing, moving, recycling and final disposal of waste, making wastewater treatment plants using environmentally friendly sanitation technology, and making disposal sites and processing waste produced by placing several points in IKN. The implementation of waste management in the development of the IKN is important to ensure that the development does not harm the environment and society. By implementing proper waste management in the development of IKN.
TEORI OPENED LEGAL POLICY DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 Darmawan, Dwiky Arief; Wijaya, Andy Usmina
Gorontalo Law Review Vol 7, No 1 (2024): Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v7i1.3355

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 yang mengabulkan sebagian dalam  penentuan batas syarat usia capres dan cawapres  menjadi  topik  yang ramai diperdebatkan. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi harus berani mengambil kepastian hukum, sebagaimana Mahkamah Konstitusi disebut sebagai penjaga konstitusi UUD 1945. Namun, Hakim Mahkamah  Konstitusi memberikan putusan dengan penambahan pemaknaan norma yang berbeda, yang justru menjadi perdebatan dalam pandangan Masyarakat. artikel  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  lebih  jauh  argumentasi  hukum  (ratio  decidendi)  putusan  Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 yang bersifat open legal policy dan bagaimana wewenang Mahkamah Konstitusi terhadap penambahan norma dengan teori open legal policy, dengan konsepsi open legal policy yang menjadi Batasan dalam putusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi.