Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.437
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ilmu Administrasi Publik Dia: Jurnal Administrasi Publik Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Al-'Adl Dinasti International Journal of Education Management and Social Science Journal of Social Science Teknika Jurnal Independent Jurnal Pengabdian Ilung (Inovasi Lahan Basah Unggul) Journal of Social Science Riwayat: Educational Journal of History and Humanities
Budi Kristanto
Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
The Paradox of the Sovereignty of the Constitutional Court in the Context of Protecting Democracy and the Constitution in Indonesia Mutiasi, Novia; Kristanto, Budi
Al-'Adl Vol 18, No 1 (2025): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v18i1.8475

Abstract

The Constitutional Court is a state institution that was born after the Constitutional Court reform in 1999. Through amendments to the 1945 Constitution, the Constitutional Court is authorized to test laws (statutes) against the Constitution. In addition, there are other powers to protect human rights relating to the constitutional rights of citizens. As a state institution that has the authority, among others, of the Constitutional Court, as the highest interpreter of the constitution in addition to realizing democratic government, the Constitutional Court acts as a guardian of democracy, protection of citizens' constitutional rights and protection of human rights, this research uses a mapping tool in the form of a VOSViewer application that can present and present specific information about the research conducted.
The Paradox of the Sovereignty of the Constitutional Court in the Context of Protecting Democracy and the Constitution in Indonesia Mutiasi, Novia; Kristanto, Budi
Al-'Adl Vol. 18 No. 1 (2025): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v18i1.8475

Abstract

This research aims to examine the position and authority of constitutional institutions in maintaining democratic stability and constitutional supremacy in Indonesia, especially in the context of the potential paradox of sovereignty that can arise from the role of law testing. In particular, the study highlights how the judiciary functions as a guardian of constitutional values, but at the same time risks exceeding the limits of authority that could disrupt the principle of checks and balances and government stability. This study uses normative legal methods with a doctrinal approach combined with bibliometric analysis through the VOSViewer application to map the trends of literature and related legal references. The results of the study show that the institution plays a crucial role in correcting policies that are not in line with the 1945 Constitution. However, its final and binding authority has the potential to create tensions with the executive and legislative institutions and create far-reaching legal uncertainty. Therefore, it is necessary to strengthen supervisory mechanisms, increase transparency, and develop cross-institutional constitutional dialogue to ensure the balance of power in a democratic constitutional system.
Perlindungan Identitas terhadap Konstitusi dalam Negara Indonesia Eriani, Erma; Kristanto, Budi
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 3 (2025): July, Social Studies, Educational Research and Humanities Research.
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i3.48445

Abstract

Penelitian ini mengangkat tentang pentingnya identitas nasional dan konstitusi dalam suatu negara. Dinyatakan bahwa suatu negara dapat dikatakan suatu bangsa apabila mempunyai identitas nasional atau rasa kebangsaan. Mengidentifikasi identitas nasional Indonesia merupakan sebuah tantangan jika hanya didasarkan pada ciri fisik. Namun karena perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang melekat dalam sejarah suatu bangsa dan tidak dapat dipisahkan dari konteks global, maka suatu negara memerlukan identitas nasional untuk memperkenalkan dan menjelaskan kepribadiannya kepada bangsa lain. Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka dengan wilayah yang luas memerlukan jati diri bangsa agar dapat diakui dan dibedakan dengan bangsa lain. Identitas nasional ini didasarkan pada konstitusi yang merupakan syarat mendasar bagi suatu negara hukum.
Sejarah Reformasi Konstitusi Negara Indonesia Yusfiah, Daniala Yusuf; Kristanto, Budi
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 3 (2025): July, Social Studies, Educational Research and Humanities Research.
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i3.48444

Abstract

Sejarah perkembangan negara hukum dan mengeksplorasi prinsip-prinsip yang mengatur pelaksanaan kekuasaan pemerintah. Pentingnya konstitusi dalam menentukan batas-batas dan batasan tindakan pemerintah, serta menjadi tolak ukur dalam mempelajari hukum suatu negara. Konstitusi yang ideal harus menciptakan keseimbangan kekuasaan antara berbagai cabang pemerintahan. Istilah konstitusi dapat merujuk pada keseluruhan sistem pemerintahan suatu negara atau kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur pemerintahan. Hal ini menyoroti bahwa konstitusi suatu negara berkembang sejalan dengan perkembangan politiknya, dan Indonesia telah mengalami perubahan konstitusi sejak memperoleh kemerdekaan. Konstitusi tidak dipatuhi secara ketat dan konsisten pada masa kepemimpinan Hatta yang pertama, dan terdapat perubahan dalam sistem ketatanegaraan, terutama ketika dikeluarkannya Keputusan Wakil Presiden. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian ahli memandang Konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar, sama seperti semua undang-undang. peraturan hukum harus tertulis, dan UUD yang tertulis adalah Undang-Undang Dasar. Konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia. Jimly Assidiqie (2007: 73) ditinjau dari perkembangan teks dasar hukum, sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga saat ini, tahapan sejarah ketatanegaraan Indonesia dapat dikatakan melalui enam tahap perkembangan, yaitu: 1 ) Periode 18 Agustus 1945 27 Desember 1949; 2) Periode 27 Desember 1949 17 Agustus 1950; 3) Periode 17 Agustus 1950 5 Juli 1959; 4) Periode tanggal 5 Juli 1959 19 Oktober 1999; 5) Periode tanggal 19 Oktober 1999 10 Agustus 2002; 6) Periode tanggal 10 Agustus 2002 sampai sekarang.
UUD 1945 Sebagai Dasar Konstitusi Pemerintahan di Indonesia Hibbatullah, M Naufal; Kristanto, Budi
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 3 (2025): July, Social Studies, Educational Research and Humanities Research.
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i3.48443

Abstract

Konstitusi pemerintahan di Indonesia tidak lepas dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai dasar dalam setiap kebijakan yang berlaku. Latar belakang pembentukan UUD 1945 dapat ditelusuri kembali ke masa perjuangan melawan penjajahan Belanda, dengan Piagam Jakarta sebagai embrio konstitusi. Artikel ini menggambarkan peran tokoh nasionalis dalam perumusan UUD 1945, yang tidak hanya mencerminkan keinginan untuk kemerdekaan, tetapi juga nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. UUD 1945 mengakui keragaman budaya dan agama, mencerminkan semangat kebhinekaan, dan menetapkan dasar untuk hak asasi manusia, keadilan sosial, dan struktur pemerintahan yang kokoh. Melalui sejarah perubahan, UUD 1945 tetap menjadi landasan bagi pemerintahan Indonesia, menegaskan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan sistem checks and balances. Artikel ini menggarisbawahi bahwa UUD 1945 mencerminkan semangat untuk kemerdekaan, nilai-nilai kebangsaan, dan aspirasi membangun negara demokratis, adil, dan berdaulat.
Perbandingan Bentuk Negara, Bentuk Konstitusi, Sistem Pemerintahan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Negara Indonesia dan Inggris Sari, Arinda Kartika; Kristanto, Budi
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 3 (2025): July, Social Studies, Educational Research and Humanities Research.
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i3.48442

Abstract

Studi komparatif sistem pemerintahan antara Indonesia dan Inggris, menjadi sesuatu yang menarik jika disandingkan keduanya. Berlatar belakang sistem pemerintahan yang berbeda, yakni presidensial dan parlementer menjadikan penerapan kedua sistem pemerintahan di dua negara tersebut masing-masing memiliki karakteristik yang dapat diketahui. Indonesia dengan sistem presidensial dan multi partainya, dan Inggris sebagai pelopor atau ibu dari sistem parlementer di dunia, memperlihatkan bagaimana pembagiaan kekuasaan dijalankan dengan konsep demokrasi dan konsep monarki, bentuk konstitusi di kedua negara serta bagaimana kedua negara tersebut melindungi hak asasi manusia pada warga negaranya. Metode penelitian menggunakan data literature review dan untuk mendukung analisis penelitian dengan relevan. Hasil dari penelitian ini dapat memperlihatkan karakteristik ketatanegaraan Negara Indonesia dan Negara Inggris secara lebih luas. Keduanya memiliki esensi yang sama yakni membawa kepentingan publik ke dalam perumusan kebijakan publik.
Evaluasi Pelanggaran Hakim Konstitusi terhadap Hukum di Idonesia (Studi Evaluasi dengan Berbasis Aplikasi Voisviewers) Khairudin, Riza; Kristanto, Budi
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 3 (2025): July, Social Studies, Educational Research and Humanities Research.
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i3.48441

Abstract

Review Paper ini membahas analisis data Evaluasi Pelanggaran Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan VOSViewer secara sistematis. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis perkembangan Evaluasi Pelanggaran Mahkamah Konstitusi selama Sepuluh tahun (20132023) dengan hasil mencakup 100 artikel terkait. Temuan utama adalah perlunya pengawasan etik yang lebih kuat terhadap hakim konstitusi untuk menjaga integritas dan martabat lembaga peradilan. Penyalahgunaan yang berwenang di lembaga peradilan telah menyebabkan kerusakan pada sistem hukum dan ketidakadilan. Mafia peradilan juga dianggap telah merusak lembaga peradilan dan menghancurkan kehormatan hakim. Oleh karena itu, langkah-langkah konkrit diperlukan untuk mengembalikan kelayakan lembaga peradilan dan memastikan kehormatan hakim sebagai pilar utama lembaga peradilan dalam penegakan hukum dan keadilan. Salah satu langkah yang diusulkan adalah penguatan sistem pengawasan etik terhadap hakim konstitusi. Penguatan ini akan memberikan masukan kepada Mahkamah Konstitusi tentang efektivitas sistem pengawasan etik yang ada dalam menjaga kehormatan, martabat, dan perilaku hakim konstitusi serta memberikan kepastian hukum dalam penegakan kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Penguatan peran dewan etik hakim konstitusi sebagai penjaga marwah hakim konstitusi dapat ditingkatkan dengan membuka akses pengaduan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat integritas dan efektivitas lembaga peradilan.
Perbandingan Sistem Pemerintahan, Konstitusi dan Sistem Kepegawaian Negara Indonesia dan Jepang Yasnita, Yasnita; Kristanto, Budi
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 3 (2025): July, Social Studies, Educational Research and Humanities Research.
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i3.48452

Abstract

Penelitian ini menggunakan studi literature menelusuri perbandingan sistem pemerintahan, bentuk konstitusi, sejarah perubahan konstitusi, amandemen konstitusi, dan sistem pelayanan sipil antara Indonesia dan Jepang. Dengan mengumpulkan data dari jurnal terindeks Google Scholar yang relevan dengan topik penelitian, maka digunakanlah aplikasi pengelolaan referensi 'Publish or Perish' dan software 'VOSviewer' sebagai alat analisis utama. Sampel jurnal dipilih berdasarkan kriteria inklusi yang sesuai dengan ruang lingkup penelitian, yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi kolaborasi antar peneliti, tren penelitian, dan penciptaan konsep dalam literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan mendasar antara kedua negara. Indonesia dengan sistem presidensialnya menekankan kekuasaan eksekutif yang kuat yang berpusat pada presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. Di sisi lain, Jepang yang menganut sistem parlementer konstitusional menonjolkan peran dominan Diet Nasional, dengan kaisar memiliki peran yang lebih simbolis dan dibatasi oleh konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang diundangkan pada tahun 1945 dan telah mengalami beberapa kali amandemen menekankan pada onisme, demokrasi, dan keadilan sosial. Sebagai perbandingan, Konstitusi Jepang yang disahkan pada tahun 1947 dan tidak pernah diubah, menekankan prinsip-prinsip pasifis dan jaminan hak asasi manusia. Selain itu, terdapat perbedaan sistem pelayanan sipil kedua negara. Indonesia menerapkan sistem kepegawaian berbasis meritokrasi, dengan rekrutmen dan promosi berdasarkan kinerja dan kualifikasi. Di Jepang, sistem kepegawaian mengutamakan senioritas dalam promosi, dengan rotasi karyawan yang dilakukan setiap beberapa tahun untuk mengembangkan keterampilan karyawan.
Kinerja Pelayanan Publik: Research Gap Analysis-Bibliometric Vosviewer Nugroho, Riko Hastanto; Kristanto, Budi
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 3 (2025): July, Social Studies, Educational Research and Humanities Research.
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i3.48450

Abstract

Kinerja Pelayanan Publik sebagai hasil kegiatan dan program instansi pemerintah, menitikberatkan pada penggunaan anggaran yang dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif, dalam menghadapi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin kompleks penting untuk diteliti. Bertujuan untuk mengidentifikasi perkembangan publikasi penelitian dalam 10 tahun terakhir, menganalisis tren penelitian, mengidentifikasi hubungan antar konsep ilmiah, dan menentukan jaringan ilmiah kinerja pelayanan publik berdasarkan kata kunci (co-occurrence) dan kolaborasi penulis (co-authorship). Metode yang digunakan adalah analisis bibliometrik deskriptif dengan data dari Google Scholar (2013-2023), menggunakan kata kunci Kinerja Pelayanan Publik dengan batasan 100 jurnal, dan dianalisis menggunakan software Publish or Perish (PoP) dan Vosviewer. Hasilnya menunjukkan fluktuasi jumlah publikasi dengan peningkatan yang signifikan, mencapai puncaknya pada tahun 2020 (15%) dan terendah pada tahun 2023 (1,8%). Pemetaan penelitian menunjukkan korelasi penulis yang fokus pada sejumlah peneliti utama, serta hubungan antar konsep ilmiah dalam 3 cluster dominan. Penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan Kinerja Pelayanan Publik dan wawasan bagi peneliti dan praktisi selanjutnya.
Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Muara Asam Asam Kacamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut (studi evaluasi dengan berbasis aplikasi vosviewer) Indah, Juna; Kristanto, Budi
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 3 (2025): July, Social Studies, Educational Research and Humanities Research.
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i3.48449

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendemonstrasikan implementasi data kebijakan pemerintah terhadap Program Keluarga Harapan di Desa Muara Asam Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, dengan menggunakan VOSViewer secara sistematis. Langkah-langkah analisis yang disajikan bertujuan untuk memudahkan pengguna baru dalam mengakses dan memanfaatkan VOSViewer. Kajian ini memberikan analisis kebijakan terhadap implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Muara Asam Asam yang masih belum mencapai target yang diharapkan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan wawancara informan terdiri dari masyarakat penerima PKH dan sekretaris desa. Penelitian ini mengadopsi teori George C. Edward III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Desa Muara Asam Asam sudah cukup baik dalam hal komunikasi dan kejelasan, namun konsistensi, sumber daya informasi anggaran dan peralatan, saluran komunikasi, serta insentif masih perlu diperbaiki. Rekomendasi diberikan kepada Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, untuk lebih memperhatikan peralatan pendukung bagi pendamping Program Keluarga Harapan.
Co-Authors Aji Deni Akbar, Arief Rahmad Maulana Asmarabia Aswin Rosadi Attuner, Viona Dewi Sri Susanti Eriani, Erma Hakim, Muhammad Lukman Nul Hendra Jaya Hibbatullah, M Naufal Hidayah, Rizqi Hindarto, Imam Holdeson, Holdeson Indah, Juna Khair, Muhammad Wildiannor Khairudin, Riza Krisdianto Sugiyanto Manik, Tetti Novalina Mariyatni, Rusva Eka Maulana, Muhammad Iqbal MMSI Irfan ,S. Kom Mutiasi, Novia Nugroho, Riko Hastanto Oni Soesanto Putri, Anasti Caesaristy Permata Rasjava, Achmad Ramadhanna'il Reza Pahlevi Sari, Arinda Kartika Susilo, Tanto Budi Teguh, Devi Anastaia Budiawaty Thresye,, Thresye, Yasnita Yasnita Yusfiah, Daniala Yusuf Zulva, Indana