Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.707
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ilmu Administrasi Publik Dia: Jurnal Administrasi Publik Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Al-'Adl Dinasti International Journal of Education Management and Social Science Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS) Jurnal Independent International Journal of Science and Society (IJSOC) Jurnal Pengabdian Ilung (Inovasi Lahan Basah Unggul) Journal of Social Science Riwayat: Educational Journal of History and Humanities EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies
Budi Kristanto
Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
Sejarah Reformasi Konstitusi Negara Indonesia Yusfiah, Daniala Yusuf; Kristanto, Budi
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 3 (2025): July, Social Studies, Educational Research and Humanities Research.
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i3.48444

Abstract

Sejarah perkembangan negara hukum dan mengeksplorasi prinsip-prinsip yang mengatur pelaksanaan kekuasaan pemerintah. Pentingnya konstitusi dalam menentukan batas-batas dan batasan tindakan pemerintah, serta menjadi tolak ukur dalam mempelajari hukum suatu negara. Konstitusi yang ideal harus menciptakan keseimbangan kekuasaan antara berbagai cabang pemerintahan. Istilah konstitusi dapat merujuk pada keseluruhan sistem pemerintahan suatu negara atau kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur pemerintahan. Hal ini menyoroti bahwa konstitusi suatu negara berkembang sejalan dengan perkembangan politiknya, dan Indonesia telah mengalami perubahan konstitusi sejak memperoleh kemerdekaan. Konstitusi tidak dipatuhi secara ketat dan konsisten pada masa kepemimpinan Hatta yang pertama, dan terdapat perubahan dalam sistem ketatanegaraan, terutama ketika dikeluarkannya Keputusan Wakil Presiden. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian ahli memandang Konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar, sama seperti semua undang-undang. peraturan hukum harus tertulis, dan UUD yang tertulis adalah Undang-Undang Dasar. Konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia. Jimly Assidiqie (2007: 73) ditinjau dari perkembangan teks dasar hukum, sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga saat ini, tahapan sejarah ketatanegaraan Indonesia dapat dikatakan melalui enam tahap perkembangan, yaitu: 1 ) Periode 18 Agustus 1945 27 Desember 1949; 2) Periode 27 Desember 1949 17 Agustus 1950; 3) Periode 17 Agustus 1950 5 Juli 1959; 4) Periode tanggal 5 Juli 1959 19 Oktober 1999; 5) Periode tanggal 19 Oktober 1999 10 Agustus 2002; 6) Periode tanggal 10 Agustus 2002 sampai sekarang.
UUD 1945 Sebagai Dasar Konstitusi Pemerintahan di Indonesia Hibbatullah, M Naufal; Kristanto, Budi
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 3 (2025): July, Social Studies, Educational Research and Humanities Research.
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i3.48443

Abstract

Konstitusi pemerintahan di Indonesia tidak lepas dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai dasar dalam setiap kebijakan yang berlaku. Latar belakang pembentukan UUD 1945 dapat ditelusuri kembali ke masa perjuangan melawan penjajahan Belanda, dengan Piagam Jakarta sebagai embrio konstitusi. Artikel ini menggambarkan peran tokoh nasionalis dalam perumusan UUD 1945, yang tidak hanya mencerminkan keinginan untuk kemerdekaan, tetapi juga nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. UUD 1945 mengakui keragaman budaya dan agama, mencerminkan semangat kebhinekaan, dan menetapkan dasar untuk hak asasi manusia, keadilan sosial, dan struktur pemerintahan yang kokoh. Melalui sejarah perubahan, UUD 1945 tetap menjadi landasan bagi pemerintahan Indonesia, menegaskan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan sistem checks and balances. Artikel ini menggarisbawahi bahwa UUD 1945 mencerminkan semangat untuk kemerdekaan, nilai-nilai kebangsaan, dan aspirasi membangun negara demokratis, adil, dan berdaulat.
Perbandingan Bentuk Negara, Bentuk Konstitusi, Sistem Pemerintahan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Negara Indonesia dan Inggris Sari, Arinda Kartika; Kristanto, Budi
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 3 (2025): July, Social Studies, Educational Research and Humanities Research.
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i3.48442

Abstract

Studi komparatif sistem pemerintahan antara Indonesia dan Inggris, menjadi sesuatu yang menarik jika disandingkan keduanya. Berlatar belakang sistem pemerintahan yang berbeda, yakni presidensial dan parlementer menjadikan penerapan kedua sistem pemerintahan di dua negara tersebut masing-masing memiliki karakteristik yang dapat diketahui. Indonesia dengan sistem presidensial dan multi partainya, dan Inggris sebagai pelopor atau ibu dari sistem parlementer di dunia, memperlihatkan bagaimana pembagiaan kekuasaan dijalankan dengan konsep demokrasi dan konsep monarki, bentuk konstitusi di kedua negara serta bagaimana kedua negara tersebut melindungi hak asasi manusia pada warga negaranya. Metode penelitian menggunakan data literature review dan untuk mendukung analisis penelitian dengan relevan. Hasil dari penelitian ini dapat memperlihatkan karakteristik ketatanegaraan Negara Indonesia dan Negara Inggris secara lebih luas. Keduanya memiliki esensi yang sama yakni membawa kepentingan publik ke dalam perumusan kebijakan publik.
Evaluasi Pelanggaran Hakim Konstitusi terhadap Hukum di Idonesia (Studi Evaluasi dengan Berbasis Aplikasi Voisviewers) Khairudin, Riza; Kristanto, Budi
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 3 (2025): July, Social Studies, Educational Research and Humanities Research.
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i3.48441

Abstract

Review Paper ini membahas analisis data Evaluasi Pelanggaran Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan VOSViewer secara sistematis. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis perkembangan Evaluasi Pelanggaran Mahkamah Konstitusi selama Sepuluh tahun (20132023) dengan hasil mencakup 100 artikel terkait. Temuan utama adalah perlunya pengawasan etik yang lebih kuat terhadap hakim konstitusi untuk menjaga integritas dan martabat lembaga peradilan. Penyalahgunaan yang berwenang di lembaga peradilan telah menyebabkan kerusakan pada sistem hukum dan ketidakadilan. Mafia peradilan juga dianggap telah merusak lembaga peradilan dan menghancurkan kehormatan hakim. Oleh karena itu, langkah-langkah konkrit diperlukan untuk mengembalikan kelayakan lembaga peradilan dan memastikan kehormatan hakim sebagai pilar utama lembaga peradilan dalam penegakan hukum dan keadilan. Salah satu langkah yang diusulkan adalah penguatan sistem pengawasan etik terhadap hakim konstitusi. Penguatan ini akan memberikan masukan kepada Mahkamah Konstitusi tentang efektivitas sistem pengawasan etik yang ada dalam menjaga kehormatan, martabat, dan perilaku hakim konstitusi serta memberikan kepastian hukum dalam penegakan kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Penguatan peran dewan etik hakim konstitusi sebagai penjaga marwah hakim konstitusi dapat ditingkatkan dengan membuka akses pengaduan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat integritas dan efektivitas lembaga peradilan.
Perbandingan Sistem Pemerintahan, Konstitusi dan Sistem Kepegawaian Negara Indonesia dan Jepang Yasnita, Yasnita; Kristanto, Budi
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 3 (2025): July, Social Studies, Educational Research and Humanities Research.
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i3.48452

Abstract

Penelitian ini menggunakan studi literature menelusuri perbandingan sistem pemerintahan, bentuk konstitusi, sejarah perubahan konstitusi, amandemen konstitusi, dan sistem pelayanan sipil antara Indonesia dan Jepang. Dengan mengumpulkan data dari jurnal terindeks Google Scholar yang relevan dengan topik penelitian, maka digunakanlah aplikasi pengelolaan referensi 'Publish or Perish' dan software 'VOSviewer' sebagai alat analisis utama. Sampel jurnal dipilih berdasarkan kriteria inklusi yang sesuai dengan ruang lingkup penelitian, yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi kolaborasi antar peneliti, tren penelitian, dan penciptaan konsep dalam literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan mendasar antara kedua negara. Indonesia dengan sistem presidensialnya menekankan kekuasaan eksekutif yang kuat yang berpusat pada presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. Di sisi lain, Jepang yang menganut sistem parlementer konstitusional menonjolkan peran dominan Diet Nasional, dengan kaisar memiliki peran yang lebih simbolis dan dibatasi oleh konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang diundangkan pada tahun 1945 dan telah mengalami beberapa kali amandemen menekankan pada onisme, demokrasi, dan keadilan sosial. Sebagai perbandingan, Konstitusi Jepang yang disahkan pada tahun 1947 dan tidak pernah diubah, menekankan prinsip-prinsip pasifis dan jaminan hak asasi manusia. Selain itu, terdapat perbedaan sistem pelayanan sipil kedua negara. Indonesia menerapkan sistem kepegawaian berbasis meritokrasi, dengan rekrutmen dan promosi berdasarkan kinerja dan kualifikasi. Di Jepang, sistem kepegawaian mengutamakan senioritas dalam promosi, dengan rotasi karyawan yang dilakukan setiap beberapa tahun untuk mengembangkan keterampilan karyawan.
Kinerja Pelayanan Publik: Research Gap Analysis-Bibliometric Vosviewer Nugroho, Riko Hastanto; Kristanto, Budi
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 3 (2025): July, Social Studies, Educational Research and Humanities Research.
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i3.48450

Abstract

Kinerja Pelayanan Publik sebagai hasil kegiatan dan program instansi pemerintah, menitikberatkan pada penggunaan anggaran yang dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif, dalam menghadapi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin kompleks penting untuk diteliti. Bertujuan untuk mengidentifikasi perkembangan publikasi penelitian dalam 10 tahun terakhir, menganalisis tren penelitian, mengidentifikasi hubungan antar konsep ilmiah, dan menentukan jaringan ilmiah kinerja pelayanan publik berdasarkan kata kunci (co-occurrence) dan kolaborasi penulis (co-authorship). Metode yang digunakan adalah analisis bibliometrik deskriptif dengan data dari Google Scholar (2013-2023), menggunakan kata kunci Kinerja Pelayanan Publik dengan batasan 100 jurnal, dan dianalisis menggunakan software Publish or Perish (PoP) dan Vosviewer. Hasilnya menunjukkan fluktuasi jumlah publikasi dengan peningkatan yang signifikan, mencapai puncaknya pada tahun 2020 (15%) dan terendah pada tahun 2023 (1,8%). Pemetaan penelitian menunjukkan korelasi penulis yang fokus pada sejumlah peneliti utama, serta hubungan antar konsep ilmiah dalam 3 cluster dominan. Penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan Kinerja Pelayanan Publik dan wawasan bagi peneliti dan praktisi selanjutnya.
Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Muara Asam Asam Kacamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut (studi evaluasi dengan berbasis aplikasi vosviewer) Indah, Juna; Kristanto, Budi
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 3 (2025): July, Social Studies, Educational Research and Humanities Research.
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i3.48449

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendemonstrasikan implementasi data kebijakan pemerintah terhadap Program Keluarga Harapan di Desa Muara Asam Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, dengan menggunakan VOSViewer secara sistematis. Langkah-langkah analisis yang disajikan bertujuan untuk memudahkan pengguna baru dalam mengakses dan memanfaatkan VOSViewer. Kajian ini memberikan analisis kebijakan terhadap implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Muara Asam Asam yang masih belum mencapai target yang diharapkan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan wawancara informan terdiri dari masyarakat penerima PKH dan sekretaris desa. Penelitian ini mengadopsi teori George C. Edward III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Desa Muara Asam Asam sudah cukup baik dalam hal komunikasi dan kejelasan, namun konsistensi, sumber daya informasi anggaran dan peralatan, saluran komunikasi, serta insentif masih perlu diperbaiki. Rekomendasi diberikan kepada Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, untuk lebih memperhatikan peralatan pendukung bagi pendamping Program Keluarga Harapan.
Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang: Research Gap Analysis-Bibliometric Vosviewer Holdeson, Holdeson; Kristanto, Budi
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 3 (2025): July, Social Studies, Educational Research and Humanities Research.
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i3.48448

Abstract

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, salah satunya melalui kewenangannya untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan perkembangan publikasi penelitian mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (MK-PUU) dalam 10 tahun terakhir (2013-2023). Penelitian ini menggunakan analisis bibliometrik deskriptif. Analisis bibliometrik deskriptif dengan data dari Google Scholar (100 jurnal) menunjukkan bahwa publikasi MK-PUU mengalami fluktuasi, namun secara keseluruhan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 (18%), sedangkan terendah pada tahun 2023 (3%). Pemetaan menunjukkan korelasi antar peneliti dan keterkaitan konsep keilmuan MK-PUU. Terdapat 3 klaster yang dominan: (1) Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, (2) Sengketa kewenangan lembaga negara, dan (3) Penguatan MK dalam sistem ketatanegaraan. Meskipun penelitian MK-PUU menunjukkan peningkatan, namun penelitian di bidang ini masih perlu didorong. Tiga klaster dominan yang teridentifikasi dapat menjadi peluang bagi para peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum tata negara dan Mahkamah Konstitusi.
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi: Research Gap Analysis-Bibliometric Attuner, Viona; Kristanto, Budi
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 3 (2025): July, Social Studies, Educational Research and Humanities Research.
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i3.48447

Abstract

Mahkamah Konstitusi memiliki peran vital dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Memahami perkembangan publikasi penelitian 10 tahun terakhir memberikan wawasan mendalam tentang Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi perkembangan publikasi selama 10 tahun, arah tren, mengidentifikasi hubungan antar konsep keilmuan, dan mengeksplorasi jaringan ilmu berdasarkan kata kunci dan kolaborasi penulis. Metode menggunakan analisis bibliometrik deskriptif, dengan data dari Google Scholar (2013-2023) menggunakan kata kunci "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi" pada 100 jurnal. Analisis data menggunakan perangkat lunak Publish or Perish (PoP) dan Vosviewer. Dalam 10 tahun terakhir, publikasi mengenai penelitian ini mengalami fluktuasi, tetapi jumlahnya meningkat signifikan. Publikasi tertinggi pada 2019 (18 jurnal), terendah pada 2023 (1 jurnal). Analisis co-authorship menunjukkan korelasi antar peneliti, sementara co-occurrence menunjukkan hubungan antarkonsep keilmuan, dengan tiga klaster dominan terkait kinerja pelayan publik. Meskipun terbatas, penelitian ini membuka peluang penelitian lebih lanjut di bidang Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi.
Peran Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Melalui Hukum Publik Di Indonesia Mariyatni, Rusva Eka; Kristanto, Budi
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i4.2024.%p

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Hakim dalam mewujudkan keadilan melalui hukum publik. Hukum yang diharapkan bisa memberikan keadilan bagi masyarakat ternyata sebaliknya. Efektifitas penegakan hukum hanya berlaku bagi masyarakat kecil yang melakukan kejahatan kecil. Sedangkan pelaku-pelaku kejahatan besar seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang lazim disebut penjahat berkerah putih (white collar crime) sangat sulit untuk disentuh. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, karena penulis tidak melakukan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim sudah menjalankan perannya dalam mewujudkan hukum publik dengan memperhatikan norma dan prinsip-prinsip dari negara hukum. Masyarakat yang baik adalah masyarakatyang taat dengan hukum yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis.Kata kunci: peran, hakim, keadlilan, hukum publik
Co-Authors Aji Deni Akbar, Arief Rahmad Maulana Amalia, Nor Asmarabia Aswin Rosadi Attuner, Viona Bintoro Wardiyanto, Bintoro Citra, Naila Dewi Sri Susanti Eriani, Erma Hakim, Muhammad Lukman Nul Hendra Jaya Hibbatullah, M Naufal Hidayah, Rizqi Hindarto, Imam Holdeson, Holdeson Indah, Juna Irfan Irfan Jamaluddin Jamaluddin Khair, Muhammad Wildiannor Khairudin, Riza Krisdianto Sugiyanto Malau, Grendi Aldaer Manik, Tetti Novalina Mariyatni, Rusva Eka Masdiah, Auliya Hanidatul MMSI Irfan ,S. Kom Muhammad Supriadi Rahman Mukti, Nanda Laras Mutiasi, Novia Nugroho, Kris Nugroho, Riko Hastanto Oni Soesanto Putri, Anasti Caesaristy Permata Rahmah, Anisa Rasjava, Achmad Ramadhanna'il Reza Pahlevi Rizal, Muhamad Yose Rizqi Hidayah Sari, Arinda Kartika Siti Hamidah Susilo, Tanto Budi Taqiyuddin, Muhammad Shaufi Thresye,, Thresye, Yasnita Yasnita Yusfiah, Daniala Yusuf Zahra, Annisa Zulva, Indana