Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Asfiksia Di RS PKU Muhammadiyah Karanganyar Tahun 2023 Siti Mulyani; Suyani
Jurnal Ilmu Psikologi dan Kesehatan | E-ISSN : 3063-1467 Vol. 1 No. 4 (2025): Januari - Maret
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia recorded cases of infant mortality (IMR) which most of the deaths occurred during the neonatal period (0-28 days) was 18,281 deaths. Infant mortality aged 0-7 days was 75.5%. The most common cause of neonatal death in 2022 was asphyxia (25.3%). Asphyxia occurs due to lack of blood flow or oxygen exchange to or from the fetus in newborn babies, resulting in hypoxia of the baby in the womb. The aim of this research is to determine the factors associated with the incidence of asphyxia at PKU Muhammadiyah Hospital. The research method was quantitative with a case control design. Samples or respondents were taken using the purposive sampling method, namely a sample determination technique with certain considerations as the sample number was 138 respondents. The research instrument employed by using a master data table sheet via medical records. Data were analyzed from a sample of 69 cases and 69 controls by having univariate and bivariate analysis techniques using the chi- square odd ratio test. The results of statistical tests showed that there were several variables that had a p value of 0.000, which means <0.05, including: Mother's age, Gestational age, Type of delivery, PROM, LBW and parity variables had a p value of 0.001. The conclusion is that there is a relationship between the factors that cause asphyxia at PKU Muhammadiyah Karanganayar Hospital, including parity, gestational age, maternal age, type of delivery, LBW, and PROM.
Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Bekas di Kabupaten Madiun dalam Perspektif Hukum Perdata dan Perlindungan Konsumen Tunggal Saputra, Kiko Bayu; Suyani; Prihatin, Lilik
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1739

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap transaksi jual beli kendaraan bermotor bekas di Kabupaten Madiun berdasarkan perspektif hukum perdata dan perlindungan konsumen. Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak transaksi dilakukan tanpa perjanjian tertulis dan tanpa verifikasi status hukum kendaraan, sehingga tidak memenuhi unsur sah Pasal 1320 KUHPerdata. Lemahnya literasi hukum masyarakat dan belum optimalnya peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menyebabkan perlindungan hukum belum berjalan efektif. Penelitian ini menegaskan perlunya sinergi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi konsumen kendaraan bermotor bekas.
Konstitusionalitas Perppu Cipta Kerja dalam Perspektif Negara Hukum dan Konstitusionalisme di Indonesia Subiyantoro, Agus; Suyani; Prihatin, Lilik
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1740

Abstract

Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menimbulkan perdebatan serius dalam diskursus ketatanegaraan Indonesia. Perppu ini lahir sebagai respon pemerintah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Undang-Undang Hak Cipta Kerja inkonstitusionalitas bersyarat. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan mengenai konstitusionalitas Perppu Cipta Kerja ditinjau dari prinsip negara hukum dan asas konstitusionalisme. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta praktik perbandingan di negara lain. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerbitan Perppu ini menghadapi problem konstitusional karena alasan “kegentingan memaksa” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UUD 1945 tidak sepenuhnya terpenuhi. Selain itu, praktik penerbitan Perppu Cipta Kerja berpotensi menggeser prinsip checks and balances serta memperlemah legitimasi legislasi. Studi perbandingan dengan Jerman, India, dan Perancis memperlihatkan bahwa instrumen hukum darurat memerlukan batasan ketat agar tidak melanggar supremasi konstitusi.
Implementasi Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional Yateni; Suyani; Prihatin, Lilik
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1741

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam perspektif hukum internasional serta mengkaji sinkronisasi antara ketentuan internasional dan peraturan nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum nasional Indonesia telah menyesuaikan sebagian besar prinsip dari International Labour Organization (ILO) dan International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICRMW) 1990, masih terdapat hambatan implementatif di lapangan seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, perlindungan sosial yang belum merata, serta keterbatasan akses bantuan hukum bagi PMI di negara tujuan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan diplomasi ketenagakerjaan, pembentukan mekanisme pemantauan bersama antara pemerintah dan organisasi internasional, serta peningkatan kapasitas lembaga pelindung PMI.