Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.114
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Hasanuddin Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan JUDGE: Jurnal Hukum Nanggroe: Journal Of Scholarly Service Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Journal of Progressive Law and Legal Studies AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Nanggroe: Journal of Scholarly Service Socius: Social Sciences Research Journal Jurnal Pengabdian Sosial Jurnal Pengabdian UMKM
Eddy - Pelupessy
Universitas Cenderawasih, Jayapura
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
Penyuluhan Hukum Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Pada Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Pelupessy, Eddy; Pondayar, Yustus; Tanati, Daniel; Palenewen, James Yoseph; Hetharia, Melkias; Asmarani, Nur; Pelupessy, Sella Petrix; Pelupessy, Berd Elkiopas; Angwarmasse, Lena Claudia; Selviana, Evi
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 4, No 4 (2025): July 2025
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.16788630

Abstract

This community service was carried out because land issues are problems that often cause prolonged disputes in the dynamics of Indonesian society. The government's serious efforts to minimize or reduce land disputes are evidenced by the existence of a land case handling function at the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency which then issued policies related to the handling of land cases up to the latest amendment through the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 21 of 2020 concerning the Handling and Settlement of Land Cases. The methods used were lectures and discussions. From the results of this community service, it can be stated that the community in Nendali Village has understood the process of handling land cases in relation to the cancellation of Land Title Certificates which can be done through judicial institutions and outside the courts that contain administrative and/or legal defects.
Penyuluhan Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Jalur Non Litigasi Di Kampung Nolokla Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Yoseph Palenewen, James; Tanati, Daniel; Pondayar, Yustus; Reumi, Frans; Pelupessy, Eddy; Hetharia, Melkias; Solossa, Marthinus; Mambaya, Marthinus; Kaplele, Farida; Ida Magdalena Awi, Sara; V. H. Baransano, Karel; G. M. I. Mamoribo, Margaretha; Ketaren, Dahliana; Budiyanto; Rahadian, Dian; D. A. Wospakrik, Decky; Asmarani, Nur; Girsang, Hotlarisda; Hilda M. Y. Krey, Thresia
AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 8 : September (2025): AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This community service is carried out with the title Legal Counseling on the Settlement of Customary Land Disputes Through Non-Litigation Paths in Nolokla Village, East Sentani District, Jayapura Regency, this activity is carried out to partners due to cases from partners regarding misunderstanding regarding the settlement of customary land disputes based on applicable laws and regulations in order to obtain legal certainty and where the disputing parties do not want to give in or want to win alone so that with the expertise possessed by the servant can carry out legal counseling so that the disputing parties both win or win-win solution. The method of implementing this community service is carried out through lectures and discussions held on Saturday, May 31, 2025 which was held in Nolokla Village, East Sentani District, Jayapura Regency by providing knowledge to partners regarding the resolution of land disputes in general there are two types, namely dispute resolution through Litigation and Non-Litigation to obtain legal certainty, this activity begins with preparation and coordination, then presentation of material on how to resolve customary land disputes based on applicable laws and regulations. The output of this service is to provide partners with an understanding of how to resolve disputes through non-litigation channels along with the advantages and disadvantages of resolving such disputes and also provide legal assistance to partners to resolve cases related to customary land disputes.
Penyuluhan Hukum Tentang Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Pelupessy, Eddy; Irianti, Y.D.W Susi; Ketaren, Dahliana; Tanati, Daniel; Palenewen, James Yoseph
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 12 (2024): Maret
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10800609

Abstract

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penyuluhan Hukum Tentang Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, kegiatan yang dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam hal pendaftaran hak milik atas tanah untuk menjamin kepastian hukum, sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penyuluhan hukum tersebut dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada mitra atas peran PPAT dalam pendaftaran hak milik atas tanah untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan pendampingan hukum kepada mitra dalam hal pendaftaran hak milik atas tanah. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara penyuluhan hukum melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 27 januari 2024 yang dilaksanakan di Balai Kampung Nendali. Kegiatan ini di awali dengan persiapan dan koordinasi, kemudian pemaparan materi dengan memberikan pengetahuan kepada mitra mengenai peran PPAT dalam pendaftaran hak milik atas tanah. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada mitra tentang peranan PPAT dalam pendaftaran hak milik atas tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan faktor-faktor yang dialami oleh PPAT sehingga mengalami keterlambatan dalam pendaftaran hak milik atas tanah.
Penerapan IPTEKS Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Perspektif Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Pelupessy, Eddy; Hetharia, Melkias; Sahuleka, Onesimus; Katjong, Kadir; Palenewen, James Yoseph
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 11 (2024): February
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10693800

Abstract

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penerapan IPTEKS Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Perspektif Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, kegiatan yang dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimana para pihak yang bersengketa tidak ada yang mau mengalah atau mau menang sendiri sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut guna agar para pihak yang bersengketa dapat mengetahui tentang adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara penerapan IPTEKS melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 7 Desember 2023 yang dilaksanakan di Balai Kampung Asei Besar dengan memberikan pengetahuan kepada mitra tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang hal-hal yang menyebabkan sengketa tanah ulayat antar kampung yang satu dengan kampung yang lain dan melakukan pendampingan hukum kepada mitra untuk penyelesaian sengketa batas tanah ulayat didalam masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga target luaran berikutnya pengabdi akan publikasikan kegiatan ini kedalam jurnal nasional pengabdian masyarakat.
Penyuluhan HKI Dalam Perspektif HAM di Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom Pelupessy, Eddy; Mambaya, Marthinus; Sawen, Kristina; Tanati, Daniel; Palenewen, James Yoseph
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 12 (2024): Maret
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10863744

Abstract

This service was carried out with the title IPR Counseling in a Human Rights Perspective in the East Arso District, Keerom Regency. This activity was carried out because the partners did not understand IPR from a human rights perspective in order to guarantee legal certainty, so that with the expertise possessed by the service team, they could carry out legal counseling in a manner The aim is to provide a link between IPR and Human Rights as well as legal protection for creative works in the fields of science, arts and literature or capabilities in the field of technology, creative works or inventions. The method of implementing this service is carried out by means of legal education through lectures and discussions which were held on Thursday, November 23 2023, which was held in East Arso District, Keerom Regency. This activity begins with preparation and coordination, then presentation of material by providing knowledge to partners regarding the relationship between IPR and Human Rights as well as legal protection for creative works in the fields of science, art and literature or capabilities in the field of technology, copyrighted works or inventions. The output of this service is to provide understanding and knowledge to partners about the relationship between IPR and Human Rights as well as legal protection for someone's creative work and Intellectual Property Rights are rights that originate from the results of creative activities, the ability of human thought which is expressed to the general public in various ways. form, which has benefits and is useful in supporting human life. Apart from that, it also has economic value which is a real form of the ability of intellectual work, which can be in the fields of science, arts and literature as well as in the field of technology.
Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Budaya Tradisional Papua Pelupessy, Eddy
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 4 (2023): November
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10519484

Abstract

This research aims to analyze, explain and understand the traditional cultural expressions (folklore) of Indonesian society so that the uniqueness of traditional cultural expressions (folklore) can be discovered which is one of the foundations for finding more appropriate forms of protection and efforts to protect people's rights to traditional cultural expressions ( folklore) from misuse by other parties for commercial purposes without providing benefits to the community concerned. The type of research used is normative juridical which is carried out by examining library legal materials or secondary data, which includes research on legal principles, legal systematics, levels of vertical and horizontal synchronization, legal comparisons and legal history. The results of this research reveal that the categories of traditional cultural expressions (folklore) that can be protected are verbal and non-verbal expressions in the form of folklore, folk poetry, riddles, proverbs, proverbs, traditional speeches, song expressions, collages, traditional costumes, architects who related to folklore, has the characteristics of being sustainable, contemporary and wholeheartedly maintained, both those that have been documented and those that have not been documented at the Office of the Directorate General of Intellectual Property Rights. Therefore, the Government must be able to position itself wisely in the midst of society, namely at least by maintaining its neutrality from various social conflicts or legal disputes related to intellectual property rights or the protection of folklore in its diversity. The use of contracts to determine benefit sharing needs to be carried out by the government through institutions appointed to represent the state in the protection of folklore
LEGAL ANALYSIS OF PRODUCTS, SERVICES AND SERVICE QUALITY IN INFLUENCING CUSTOMER SATISFACTION AT BANK SYARIAH MANDIRI IN JAYAPURA CITY Pelupessy, Eddy
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Vol. 4 No. 10 (2025)
Publisher : Penerbit Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sibatik.v4i10.3644

Abstract

This research, entitled "Legal Analysis of Products, Services, and Service Quality in Influencing Customer Satisfaction at Bank Syariah Mandiri in Jayapura City," aims to identify and analyze the influence of products, services, and service quality on customer satisfaction at Bank Syariah Mandiri in Jayapura City. This study also aims to identify and analyze the steps taken by Bank Syariah Mandiri to ensure customer satisfaction with the services provided by the bank to the community in Jayapura City. The method used in this research is normative and empirical juridical, an approach that refers to laws, literature, written regulations, or other secondary legal materials and identifies and conceptualizes law as a real social institution within the real-life system. The output of this research is to contribute legal thought and knowledge to Bank Syariah Mandiri and the community in Jayapura City regarding how products, services, and service quality can influence customer satisfaction at Bank Syariah Mandiri in Jayapura City.
Implementation Of Mining Management And Enterprise Policies Based On The Principles Of Social Justice And Community Welfare Eddy - Pelupessy
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 001 (2023): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i3.3950

Abstract

This research aims to find out and understand the management and exploitation policies of mining natural resources, as well as to know and understand the application of the concept of community-based justice in the management of mining natural resources. Using a socio-cultural juridical approach, that law cannot be separated from people's lives. Data collection techniques were carried out by means of interviews, distributing questionnaires and observation. The results of the research reveal that constitutionally the management and exploitation of mines based on community justice has been carried out in three ways, namely regulation, management and supervision. Mining industry practices in Bogobaida District, Noumowodide Village, Paniai Regency, found illegal gold mining practices carried out by mining companies and the community around the mining area itself, they did not apply the principles of gold mining work that were good and beneficial for future generations. Therefore, to maximize legal protection and apply the concept of local community-based justice in a number of mining areas, the Paniai Regency Government has issued Paniai Regent Decree Number 14 of 2014 concerning the termination of Unlicensed Gold Mining Activities (PETI) in the Bogobaida District, Noumowodide Village. Regency/City Regional Governments must be proactive in mapping mineral potential in their areas and must pay attention to licensing provisions regulated by government policies in the mining, mineral and coal sectors.
PELAKSANAAN PEMBERIAN DANA HIBAH KEPADA KOPERASI DAN PELAKU USAHA KECIL MENENGAH DI KOTA JAYAPURA Pelupessy, Sella Petrix; Berd Elkiopas Pelupessy; Eddy Pelupessy
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.2098

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian dana hibah kepada koperasi dan pelaku usaha kecil menengah di Kota Jayapura. Metode Penelitian yuridis normatif dengan mengutamakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta pendekatan perundang-undangan, konsep, analisis dan sejarah hukum. Data yang diperoleh diolah dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan pemberian dana hibah kepada koperasi dan pelaku usaha kecil menengah pada Pemerintah Kota Jayapura secara umum yang dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, meskipun masih terdapat beberapa masalah-masalah tertentu namun tetap berjalan dengan efektif. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial pada Pemerintah Kota Jayapura adalah : 1) Anggaran yang tersedia untuk dana hibah belum bisa mencukupi semua proposal/usulan yang diajukan oleh pemohon pada tahun anggaran bersangkutan; 2) Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki skill sesuai kebutuhan, sehingga penerapan “the right man on the right place” belum sepenuhnya dapat dilaksanakan; 3) Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Kota Jayapura secara umum masih kurang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas; 4) Pengolahan data masih dilakukan secara manual sehingga menyulitkan pemerintah melakukan verifikasi secara selektif terhadap proposal/usulan yang diajukan dan 5) Animo dari masyarakat untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah, hal ini mengakibatkan proposal/usulan yang diajukan setiap tahunnya sangat banyak padahal bantuan yang diberikan hanya bersifat stimulan dalam rangka menggali potensi swadaya dan kemandirian masyarakat.
Co-Authors Angwarmasse, Lena Claudia Berd Elkiopas Pelupessy BUDIYANTO Daniel Tanati Decky D. A. Wospakrik Depparinggi, Depparinggi Dian Rahadian F, Firman Farida Kaplele, Farida Firman Firman Frans Reumi, Frans G. M. I. Mamoribo, Margaretha Herry M. Polontoh Hetharia, Melkias Hilda M. Y. Krey, Thresia Hotlan Samosir Hotlarisda Girsang Ida Magdalena Awi, Sara Irianti, Y.D.W Susi James Yoseph Palenewen Kadir Katjong Ketaren, Dahliana Krey, Thresia Hilda M.Y. Kristina Sawen Lily Bauw M. Polontoh, Herry Mamoribo, Margaretha G.M.I Manengkey, Victor Th. Marlissa, Elsyan R. Marthinus Mambaya Mudi, Vivilia Agnata Mulyadi, Dudi Nur Asmarani Nur Asmarani, Nur Nusawakan, Dwight Palenewen, James Yoseph Pelupessy, Berd Elkiopas Pelupessy, Sella Petrix pondayar, yustus Pondayar, Yustus Reumy, Ludia Jemima I.R. Ringgi, Deppa Rongalaha, Johan Sahuleka, Onesimus Samosir , Rendra Christian Samosir, Rendra Christian Selviana, Evi Silvester Magnus Loogman Palit Simanjuntak, Ayub Jose Luhut Parulian Sobardo Hamonangan Solossa, Marthinus Tanati, Daniel Tanggahma, Biloka Tri yanuaria V. H. Baransano, Karel William Hendrik Reba Wulandari S, Lestari Yusak Elisa Reba