Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.269
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MEDIA HUKUM "MEDIA KOMUNIKASI HUKUM" Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal SOLMA DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Yuridis Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Abdimas PHB : Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Legalitas: Jurnal Hukum Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat Randwick International of Social Science Journal International Journal Reglement & Society (IJRS) Proceeding International Seminar of Islamic Studies IBLAM Law Review Azkayra: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Sosial
Ida Hanifah
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Religion Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform? Rahmat Ramadhani; Ida Hanifah; Farid Wajdi
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 24, No 1 (2024): March Edition
Publisher : Law and Human Rights Policy Strategy Agency, Ministry of Law and Human Rights of The Repub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2024.V24.031-042

Abstract

The implementation of Presidential Decree No. 62 of 2023 has substantively attempted to integrate several regulations at technically applicable level; however, on the other hand, it still raises several problems, particularly in relation to the provision of land for agrarian reform objects, land originating from forest areas. This study aimed to analyze the implementation of Presidentialial Decree No.   62 of 2023 as the latest regulation regarding the acceleration of agrarian reform activities in Indonesia as an effort to recognize that land is the greatest source of wealth for people as ordered by the constitution. To analyze the problem, the method used is type study law normative. One of the factors inhibiting agrarian reform from seeming slow in creating just and prosperous land is the dis-harmonization of regulations, that cause legal gaps. The method used is normative legal research with a statutory regulation approach. The sectoral egos and legal gaps can be put aside and released to joint policies between related institutions, and agrarian reform can achieve its main essence; namely making land a source of the greatest prosperity for people. The results show that regulatory disharmony has narrowed the space for implementing agrarian reform. The advice given in this paper is to create an acceleration of agrarian reform that is right on target in accordance with the targets set, all implementing stakeholders must comply with the norms set out in the Presidential Decree in question. Thus, it is feared that Presidential Decree No. 62 of 2023 will become a regulatory distortion, even though its implementation aimed to provide a regulatory solution in the context of accelerating agrarian reform in Indonesia.
Pengayaan Bahan Ajar Guru melalui Peningkatan Keterampilan Berpikir Murid TK dengan Metode Read Aloud Nurhilmiyah Nurhilmiyah; Asliani Asliani; Ida Hanifah
Jurnal SOLMA Vol. 12 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA Press)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Background : Pengayaan bahan ajar guru melalui peningkatan keterampilan berpikir murid Taman Kanak-Kanak (TK) dengan metode read aloud menjadi penting karena pada tahap pendidikan ini, anak-anak mulai mengembangkan berbagai keterampilan dasar, termasuk kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah. Tujuan kegiatan ini yaitu memberikan pengayaan kepada Guru TK berupa metode read aloud agar meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa TK. Metode: Dalam metode Read Aloud, guru membacakan buku atau teks secara lisan dan secara interaktif dengan siswa, sehingga siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang bahasa dan isi teks. Pada program ini tidak mewajibkan guru untuk piawai storytelling karena storytelling memiliki karakteristik dan kesulitan tersendiri. Maka dipilihlah penerapan Metode Read Aloud dengan perlengkapan pendukung berupa buku cerita bergambar dan berwarna disertai mainan edukatif. Program yang diselenggarakan ole Tim PKM ini dapat dikatakan mendukung tercapainya tujuan meningkatkan keterampilan berpikir bagi murid TK dengan memberikan pelatihan Read Aloud kepada guru-guru TK ABA 27 dengan narasumber Certified Read Aloud Trainer. Hasil: Guru-guru tampak antusias dalam menyimak pemaparan dari pelatih. Hal ini dapat diketahui dari jumlah kehadiran guru yang datang keseluruhannya, responsi yang diisi dengan baik oleh guru, pada sesi interaktif guru bertanya tentang penerapan metode Read Aloud ini, serta jawaban dari kuesioner kepuasan mitra yang diisi oleh mitra, menyambut positif kegiatan ini. Bahkan menginginkan program sejenis dilaksanakan kembali di TK ABA 27 Medan secara berkala.  
Pelatihan Pembuatan Peta Bintang Pada Masyarakat Di Danau Lau Kawar Ida Hanifah; Abu Yazid Raisal; Arwin Juli Rakhmadi; Muhammad Hidayat
Azkayra: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Sosial Vol 1, No 1 (2024)
Publisher : Azkayra: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55311/azkayra.v1i1.8

Abstract

Astronomi merupakan cabang ilmu pengetahuan tertua yang mempelajari tentang langit dan segala yang ada didalamnya. Pengamatan benda langit merupakan elemen yang penting untuk mempelajari astronomi karena dapat mengembangkan keterampilan, meningkatkan pemahaman tentang konsep astronomi, dan membantu menumbuhkan minat. Minat masyarakat Indonesia terhadap astronomi semakin meningkat namun kendalanya astronomi tidak diajarkan secara khusus di sekolah. Salah satu pembahasan yang ada dalam astronomi adalah planisphere. Planisphere atau peta bintang merupakan alat yang digunakan untuk mengidentifikasi bintang dan rasi bintang di langit malam. Tujuan pengabdian ini adalah untuk mengenalkan peta bintang baik dalam teori dan penggunaannya serta melatih cara membuat peta bintang secara mandiri. Kegiatan ini dilakukan dalam tiga tahap yaitu pendahuluan, pembuatan, dan evaluasi. Berdasarkan tanggapan peserta diketahui bahwa peserta menyukai kegiatan ini karena menyenangkan dan dapat menambah ilmu. Kendala yang didapatkan saat melakukan kegiatan adalah pada saat peserta mencoba menggunakan peta bintang yang sudah dibuat karena kondisi langit yang berawan. Keyword : Astronomy, Planisphere, Lau Kawar.
Konsep Pengaturan Upah Minimum Dalam Peraturan Perundang-undangan Ditinjau Dari Prinsip Keadilan Rachmad Abduh; Ida Hanifah; Surya Perdana
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 1 (2023): New Edition of Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i1.4412

Abstract

Peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan telah membawa perubahan mendasar dalam hal menjadikan sifat hukum ketenagakerjaan menjadi ganda yaitu sifat privat dan publik. Sifat prifat melekat pada prinsip dasar adanya hubungan kerja yang ditandai dengan adanya hubungan perjanjian kerja antara pekerja dengan pemberi kerja, sedangkan sifat hukum publik dilihat dari adanya sanksi pidana, sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan dibidang ketenagakerjaan dan ikut campur tangan pemerintah dalam menetapkan besarnya standar upah. Fenomena yang dialami oleh pekerja adalah upah yang diterima tidak sebanding dengan biaya hidup, tingginya biaya hidup membuat pekerja jauh dari kata sejahtera. Tuntutan kerja dinilai tidak sebanding dengan upah yang diterima. Sehingga jauh dari konsep keadilan. Metode yang digunakan dalam pemelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Metode Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang  meletakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma
RECONSTRUCTION OF CRIMINAL SANCTIONS FOR PERPETRATORS OF BUSINESS CRIMES Doni Hendra Lubis; Ida Hanifah; Adi Mansar
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 3 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i3.5037

Abstract

The development of criminal liability in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code differentiates in detail the form of liability for individual legal subjects with legal entities. The regulation specifically for criminal liability for legal subjects in the form of legal entities (corporations) is contained in paragraph 3 of Article 45 to Article 50 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. As the principle of the case before the law, the new Criminal Code in terms of law enforcement against legal subjects in the form of corporations also adheres to the reasons for the elimination of criminal penalties (justification and excuse) as contained in Article 50 which states that in essence justification and excuse apply in the corporate criminal liability system as long as the reasons are directly related to the criminal act being prosecuted
Implementation of the Business Judgement Rule Doctrine as Legal Protection for Directors in Realizing Good Governance of Regionally-Owned Enterprises Hamzar Nodi; Ramlan Ramlan; Ida Hanifah
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 2 (2023): PENA JUSTISIA
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i2.5124

Abstract

The form of BUMD governance as a regional company as regulated in UUPD and PPBUMD consists of Regional Public Companies (Perumda) and Regional Limited Companies (Perseroda). The establishment of Perumda is in the form of regional regulations based on regional needs and the feasibility of the business field of the Perumda to be formed. Perumda is a BUMD whose entire capital is owned by one region only and is not in the form of shares. One of the important organs in a company is the board of directors. The board of directors who control the company in daily activities has the authority to determine policies in carrying out its powers and obligations in managing the company must have good intentions, be responsible, have integrity, be honest, and be highly dedicated to advancing and developing the company. The board of directors is fully responsible personally for the company's losses if the person concerned is guilty or negligent in carrying out his duties. The board of directors can take or carry out actions to facilitate his duties as long as it is within the scope of his duties and obligations and does not conflict with customs, fairness, and propriety. Implementation of the business judgment rule (BJR) doctrine as a form of protection given to directors in carrying out their duties and responsibilities in running the company. Business decisions or actions taken by directors are intended to manage the company professionally according to their expertise to generate profits for the company, even though there are risks from these decisions and actions that can cause losses for the company
PROCEDURE FOR TERMINATION OF EMPLOYMENT RELATIONS IN THE PANCASILA INDUSTRIAL RELATIONS CONCEPT Minggu Saragih; Adi Mansar; Ida Hanifah
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 3 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5315

Abstract

In the Pancasila Industrial Relations concept, the rights and responsibilities of employers and workers in a work relationship are balanced. This balance is achieved not based on considerations of strength (overall influence), but based on feelings of justice and honor. In addition, Pancasila Industrial Relations believes that company results achieved through cooperation between workers and entrepreneurs must be enjoyed equally by taking into account the sacrifices made by each individual. When a work stoppage occurs, this method is also assisted through a component that is a marker of Pancasila standards in legal guidelines through Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Problems. This research employed normative juridical research methods Referring to Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Specific Time Work Agreements, Outsourcing, Working Time and Rest Time and Termination of Employment Relations, if there is termination of employment in accordance with the reasons for Termination of Employment, then the formulation of the amount of rights that the worker has at the time of termination of employment work adjusted to the reason for termination of employment. As the government's response to the difficulties and dynamics of competency and productivity-based employment relationships, this regulation was promulgated to provide guidelines for ending employment relationships because it is very necessary in efforts to protect rights and government assistance in fulfilling the welfare of workers/employees both during work, especially after the end of work friendships
The Criminal Law Policy on the General Election System in Indonesia Mhd Teguh Syuhada Lubis; Rayani Saragih; Ida Hanifah; Ismail Koto; John Tumba Jacob
Jurnal Dinamika Hukum Vol 23, No 3 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2023.23.3.3782

Abstract

General elections are a crucial pillar of democracy in Indonesia, allowing citizen participation in selecting leaders and shaping policies. Strong criminal law policies are necessary to preserve the integrity of elections, despite challenges in consistent law enforcement and clear definitions of election violations. The aim of this research is to assess the implementation and effectiveness of criminal law policies in preventing and addressing election violations in Indonesia and to identify their impact on the election process. The research findings indicate that the implementation of criminal law policies in preventing and addressing election violations is crucial. This is achieved through stringent election regulations, strict enforcement of criminal sanctions, careful monitoring and investigation, and swift handling of violations. The effectiveness of criminal law policies is also evident in deterring violations, ensuring transparency in funding, and active citizen participation in monitoring. Criminal law policies have a significant impact on the election process. Positive impacts include efforts to prevent election crimes, protect voting rights, and address election law violations through strict regulations. Prevention of election crimes such as spreading false information and the use of violence is tightly regulated to maintain election integrity. Protecting voters' rights is a focal point, with prohibitions against bribery and intimidation practices. However, the negative impact lies in the potential misuse of criminal law for political purposes, which can undermine the principles of presumption of innocence and human rights.
Co-Authors -, Harisman Abu Yazid Raisal Adi Mansar Arwin Juli Rakhmadi Asliani Harahap Djezyka Egga Pratiwi Doni Hendra Lubis Farid Wajdi Hamzar Nodi Hidayat, Muhammad Ida Nadirah John Tumba Jacob Koto, Ismail Mhd Teguh Syuhada Lubis Minggu Saragih Nurhilmiyah Nurhilmiyah Rachmad Abduh Ramadhani, Rahmat Ramlan Ramlan Rayani Saragih Surya Perdana T Rezky Amelia Indra Yani Tarmizi Ummi Salamah Ummi Salamah