Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.345
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Justitia et Pax JUSTISI Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Abdimas Indonesia : Jurnal Abdimas Indonesia UNES Journal of Swara Justisia JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION Journal Of Human And Education (JAHE) Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) DEVOTE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Yohanes Leonardus Ngompat
Universitas Katolik Widya Mandira
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Sosialisasi UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum di SMK Negeri 6 Kota Kupang Mary Grace Megumi Maran; Dwityas Witarti Rabawati; Yohanes Leonardus Ngompat; Genoveva Sumanti; Natalia Sylviana Dewi; Yoachina Da Cunha Fernandes; Kinanti Rambu Nuning Hermin Hudayati
Jurnal Abdimas Indonesia Vol. 5 No. 4 (2025)
Publisher : Perkumpulan Dosen Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34697/jai.v5i4.2175

Abstract

Permasalahan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia termasuk di wilayah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Korban dan pelaku dalam TPKSpun tidak memandang usia, tidak hanya terjadi pada orang dewasa, melainkan terjadi juga pada anak-anak. UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah diundangkan sejak Tahun 2022. Namun tidak semua orang dapat memahami dan menyadari dengan baik mengenai pengaturan dalam UU TPKS. Terdapat permasalahan mendasar yang diselesaikan dalam pengabdian ini, yakni: permasalahan maraknya kekerasan seksual yang pelaku ataupun korbannya berasal dari kalangan pelajar dan permasalahan masih banyak siswa-siswi SMK Negeri 6 Kota Kupang yang belum paham dan mempunyai kesadaran hukum tentang UU TPKS. Untuk mengatasi persoalan tersebut maka dilakukan sosialisasi tentang UU TPKS kepada siswa-ssiwi dan guru SMK Negeri 6 Kota Kupang. Tujuan dari kegiatan PKM ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman siswa-siswi dan para guru SMK Negeri 6 Kota Kupang terkait pencegahan dan penanganan TPKS yang telah diatur dalam UU TPKS. Kegiatan ini dibagi kedalam 3 sesi, pada sesi pertama terdapat pemaparan materi dari narasumber yakni dosen dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira. Materi yang disampaikan yaitu tentang substansi pengaturannya, jenis-jenis TPKS, upaya pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban TPKS, akibat hukum/sanksi pidananya, serta peran lembaga pendidikan dalam mendukung pencegahan TPKS. Pada sesi kedua dilaksanakan diskusi dan tanya jawab. Pada sesi ketiga, tim PKM secara khusus bertemu dan memberikan pendampingan kepada para guru khususnya kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru BK untuk dapat membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di lingkungan sekolah. Melalui kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa-siswi SMK Negeri 6 Kota Kupang tentang UU TPKS, serta dapat bermanfaat pula dalam mencegah dan melindungi diri dari terjadinya TPKS di lingkungan sekolah.
PENCEGAHAN KEKERASAN DI KALANGAN PELAJAR SMP NEGERI 15 KOTA KUPANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Yohanes Leonardus Ngompat; Dwityas Witarti Rabawati; Filemon Fridolino Ngebos; Eka Cahyo Saputra; Alexander Jorgi; Petrus Faot
Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Vol. 5 No. 2 (2026): Devote : Jurnal Pengabdian Masyarakat Global, June 2026
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/devote.v5i2.6551

Abstract

Violence in school settings remains a common problem, whether in the form of physical, verbal, or digital (cyberbullying) violence. This phenomenon runs counter to the goals of national education, which aim to create a safe and conducive learning environment. This community service activity aims to enhance the legal understanding and awareness of students at SMP Negeri 15 Kota Kupang regarding the prevention of violence from a criminal law perspective. The method employed involves legal outreach through the stages of preparation, implementation, and evaluation using an educational outreach approach. The material presented covered forms of violence, their impact on victims, and legal consequences based on the Criminal Code and Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. The activity was evaluated through interactive discussion sessions to measure students’ level of understanding before and after the activity. The results of the activity showed that most students previously did not understand that actions such as hitting, teasing, threatening, and bullying could constitute illegal acts. Through the students’ active participation in the discussion sessions, there was an increase in their understanding of the impacts of violence, legal consequences, the importance of respecting others’ rights, and peaceful conflict resolution. This activity demonstrates that an educational and preventive approach through legal awareness campaigns is effective in building students’ legal awareness and supporting the creation of a safe, comfortable, and violence-free school environment.
Pendampingan Sosialisasi Hukum Tentang Pencegahan Perundungan di SMP Negeri 1 Atap Nunhala Timor Tengah Utara Frederika Bernadeta Ursula Idam Putri; Sonia Klara Seke; Yohanes Leonardus Ngompat; Yohanes Arman; Yustinus Pedo
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 7 No. 2 (2026): Edisi Mei - Agustus
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v7i2.7889

Abstract

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum dan kesadaran antiperundungan di SMP Negeri 1 Atap Nunhala, Timor Tengah Utara, melalui pendampingan sosialisasi hukum tentang pencegahan perundungan. Permasalahan utama yang ditemukan adalah rendahnya pemahaman siswa dan guru tentang perundungan serta regulasi yang mengaturnya, dengan rata-rata pemahaman siswa hanya 13,3% dan guru 20,0%. Metode yang digunakan adalah sosialisasi dan pelatihan partisipatif dengan pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) yang melibatkan 30 siswa, 7 guru, 1 kepala sekolah, dan 10 orang tua/wali siswa. Kegiatan dilaksanakan selama satu hari dengan rangkaian pre-test, tiga sesi sosialisasi interaktif, diskusi kelompok, post-test, pelatihan guru, dan pemasangan poster edukasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman siswa dari 13,3% menjadi 78,3% (peningkatan 65,0%) dan pemahaman guru dari 20,0% menjadi 85,7% (peningkatan 65,7%). Seluruh indikator keberhasilan tercapai dengan tingkat kepuasan peserta 89,6%. Kegiatan ini membuktikan bahwa sosialisasi hukum yang interaktif dan kontekstual efektif meningkatkan literasi hukum dan kesadaran antiperundungan di sekolah terpencil, sehingga model ini dapat direplikasi di sekolah-sekolah lain dengan keterbatasan akses dan waktu.
Rethinking Overcriminalization in Indonesia: Proportionality, Ultimum Remedium, and the Limits of Criminal Law Ngompat, Yohanes Leonardus; Kelen, Rosalia Martha Jawa; Cahyani, Kayla; Werang, Veronika Katarina Gelalek; Teka, Richardus Wesly
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 7: Volume 6 Issue 7, September 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/tatohi.v6i7.4068

Abstract

Introduction: The expansion of criminal sanctions into administrative violations and private conduct raises concerns about the proper limits of criminal law in Indonesia. The central issue is how to distinguish legitimate criminalization from overcriminalization while protecting public interests and individual rights. Purposes of the Research: This study examines the forms of overcriminalization in Indonesian criminal law, evaluates their compatibility with proportionality and the ultimum remedium principle, and identifies normative directions for criminalization reform. Methods of the Research: This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Primary legal materials, including relevant criminal provisions, are examined alongside secondary legal scholarship. Qualitative legal analysis is used to assess the legitimacy, necessity, and proportionality of criminal sanctions. Findings of the Research: The analysis identifies three areas requiring critical scrutiny: criminal sanctions attached to administrative violations, criminal provisions affecting civil liberties, and criminalization of conduct within the private sphere. The article also discusses prison overcrowding and criminal justice system burdens as potential consequences of excessive penal intervention. However, the causal contribution of overcriminalization requires further assessment against other structural factors. A proportionate criminalization policy should consider the seriousness of harm, the necessity of penal intervention, the availability of less restrictive alternatives, and the relationship between the offense and the severity of sanctions. Conclusion: Criminalization reform in Indonesia should adopt a structured normative assessment grounded in legality, proportionality, necessity, and ultimum remedium. This framework can help legislators distinguish conduct requiring penal intervention from conduct more appropriately addressed through administrative, civil, or restorative mechanisms.
Harmonisasi Standar Etik Aparat Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dwityas Witarti Rabawati; Finsensius Samara; Yohanes Leonardus Ngompat; Maria Fransiska Owa Da Santo; Filemon Ngebos
Jurnal Ilmiah Global Education Vol. 7 No. 4 (2026): JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/jige.v7i4.7222

Abstract

The regulation of ethical standards for law enforcement officials in Indonesia remains dispersed across various laws and professional codes, each with different legal foundations, supervisory bodies, examination procedures, sanctions, and levels of transparency. Such fragmentation may result in inconsistent standards of ethical accountability and weaken the integration of the criminal justice system. This study aims to analyse the fragmentation of ethical regulation and enforcement among law enforcement officials and to formulate harmonised ethical standards for strengthening the integrity of Indonesia’s criminal justice system. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and systemic approaches. Primary legal materials include legislation, professional codes of ethics, and official documents issued by ethics supervisory bodies, while secondary legal materials comprise books, journal articles, and relevant research. The legal materials are qualitatively analysed through legal interpretation and prescriptive legal reasoning. The findings demonstrate that differences in standards of conduct, supervisory mechanisms, examination procedures, and sanctions have resulted in sectoral ethical enforcement and inadequate inter-institutional coordination. Harmonisation does not require the uniform codification of all professional codes. Instead, it requires minimum cross-professional ethical standards encompassing integrity, independence, impartiality, accountability, transparency, prevention of conflicts of interest, protection of rights in ethical proceedings, proportionality of sanctions, and disclosure of decisions. Such harmonisation is necessary to establish consistent ethical accountability and strengthen public confidence in the criminal justice system.
Co-Authors Alexander Jorgi Alfius Adika Jocta Cahyani, Kayla Carmo, Jacinta Da Reissureicao do D.W. Rabawati Eka Cahyo Saputra Ernestha Uba Wohon Faot, Petrus Ferdinandus Ngau Lobo Filemon Fridolino Ngebos Filemon Fridolino Ngebos Filemon Ngebos Finsensius Samara Finsensius Samara Frederika Bernadeta Ursula Idam Putri Genoveva Sumanti Kelen, Rosalia Martha Jawa Kinanti Rambu Nuning Hermin Hudayati Lay, Benediktus Peter Lobo, Ferdinandus Maran, Mary Grace Megumi Maria Fransiska Owa da Santo Maria T.Geme Mary Grace Megumi Maran Mary Grace Megumi Maran Natalia Sylviana Dewi Nurwijayanti Petrus Faot Petrus Faot Rade, Stefanus Don Samara, Finsensius Santo, Maria Fransiska Owa da Sonia Klara Seke Stefanus Don Rade Teka, Richardus Wesly Werang, Veronika Katarina Gelalek Yoachina Da Cunha Fernandes