Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.713
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Justitia et Pax JUSTISI UNES Journal of Swara Justisia JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION Journal Of Human And Education (JAHE) Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) DEVOTE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Yohanes Leonardus Ngompat
Universitas Katolik Widya Mandira
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Praktik Penolakan Pelayanan Medis Ngompat, Yohanes Leonardus; Filemon Fridolino Ngebos; Petrus Faot; Alfius Adika Jocta
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2931

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi pasien untuk memperoleh pelayanan medis atau kesehatan. Realitas menunjukkan masih terjadinya praktik penolakan pelayanan medis dengan alasan administratif, keterbatasan fasilitas, dan perbedaan latar budaya. Kasus yang menimpa masyarakat adat Suku Badui dan seorang ibu hamil di Jayapura memperlihatkan bahwa sistem pelayanan kesehatan masih bersifat kaku dan berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak pasien dan dapat berpotensi menjadi tindak pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berdasarkan pada data sekunder. Data tersebut terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan kasus-kasus faktual penolakan pelayanan medis. Hasil kajian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan landasan kuat untuk melindungi pasien dari praktik penolakan pelayanan medis. Pasal 174 menegaskan larangan menolak pasien gawat darurat dan mendahulukan administrasi, sedangkan Pasal 189 huruf f mewajibkan rumah sakit menjalankan fungsi sosial, termasuk melayani pasien tidak mampu. Selain itu, Pasal 276 memberikan hak kepada pasien untuk memperoleh pelayanan bermutu sesuai kebutuhan medis. Dari sudut hukum pidana, penolakan pelayanan medis dapat dikategorikan sebagai kelalaian berat yang dapat berujung pada pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 304 dan 359 KUHP. Negara memiliki peran strategis sebagai regulator dan penjamin pemenuhan hak atas kesehatan, termasuk bagi masyarakat adat sebagaimana diamanatkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.
Co-Authors Alfius Adika Jocta Carmo, Jacinta Da Reissureicao do D.W. Rabawati Ernestha Uba Wohon Faot, Petrus Filemon Fridolino Ngebos Finsensius Samara Lay, Benediktus Peter Lobo, Ferdinandus Lobo, Ferdinandus Ngau Maran, Mary Grace Megumi Maria T.Geme Mary Grace Megumi Maran Nurwijayanti Petrus Faot Rade, Stefanus Don Samara, Finsensius Santo, Maria Fransiska Owa da Stefanus Don Rade