Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.654
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Advokasi JUIMA : Jurnal Ilmu Manajemen International Journal of Social Science and Business Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang KERTHA WICAKSANA GANEC SWARA Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Legal Reasoning Jurnal Aplikasi dan Inovasi Iptek (JASINTEK) Jurnal Komunitas Yustisia Jurnal Analisis Hukum Aktual Justice JHCLS Jurnal Hukum Saraswati International Journal of Applied Science and Sustainable Development (IJASSD) Akses: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai JUMAHA Focus Journal Law Review
Suharyanti, Ni Putu Noni
Universitas Mahasaraswati Denpasar
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search
Journal : JUMAHA

 1 
PEMIDANAAN TERHADAP PEMBIARAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA) Andri Setiawan Ni Putu Noni Suharyanti
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 1 (2021): Edisi April: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (645.074 KB) | DOI: 10.36733/jhm.v1i1.2595

Abstract

Peran serta masyarakat yang terpayungi oleh UU ini memberikan legitimasi bagi masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika yang sifatya tidak diwajibkan sedangkan di dalam Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 di atur tentang kewajiban masyarakat melaporkan tindak pidana Narkotika. rumusan masalah pertama, Bagaimanakah pemidanaan terhadap pembiaran penyalahgunaan narkotika (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarapura) dan yang kedua Bagaimanakah pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pembiaran penyalahgunaan narkotika (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarapura. Penelitian ini memuat penelitian hukum empiris, dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif. Pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang mengetahui peredaran Narkotika tetapi tidak melaporkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 78/PID.SUS/2019/PN.Srp di laksanakan dengan pemidanaan terhadap Terdakwa Luh Nila Emaliani yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Dasar hukum pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap delik tidak melaporkan adanya penyalahgunaan Narkotika oleh terdakwa Luh Nila Emaliani dalam perkara No.78/Pid.Sus/2019/PN.Srp adalah: Adanya tuntutan dari Penuntut Umum, Fakta bahwa terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, Adanya surat dakwaan, Adanya pembuktian berdasarkan alat bukti.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN TERHADAP KESALAHAN APOTEKER DALAM PEMBERIAN OBAT DI APOTEK GUNA MEDIKA Dhella Tasya Putri; Ni Putu Noni Suharyanti
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (713.712 KB)

Abstract

Where the legal research was aimed to know consumers legal protection against errors of drug administration by pharmatics and to determine the legal arrangements for negligence in administering drugs by pharmatic to consumers. This legal writing is a normative research. Based on the result on the study, it can be concluded that the pharmatics responsibility arises when there is negligence in carrying out his profession as a relationship between pharamacis and patients in administering drug at the pharmacy. Based on Article 360 KUHP paragraph (1) and (2), the responsibility of pharmacist and pharmacist assistants is neligence that has been done in carrying out their pharmaceutical duties.
UPAYA KEPOLISIAN SEKTOR SUKAWATI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI KECAMATAN SUKAWATI Gusti Made Aditya Bayu Wisesa; Ni Putu Noni Suharyanti
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.099 KB)

Abstract

Tindak Pidana pencurian sepeda motor di kecamatan Sukawati tiap tahunnya mengalami peningkatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah data kasus tindak pidana pencurian sepeda motor di kecamatan Sukawati, mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Sukawati dalam menanggulangi Tindak Pidana pencurian sepeda motor di kecamatan Sukawati, mengetahui faktor internal dan eksternal penghambat upaya Kepolisian Sektor Sukawati dalam menanggulangi Tindak Pidana pencurian sepeda motor di kecamatan Sukawati. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum Empiris. Sifat penelitian menggunakan sifat penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sekunder dan bahan hukum tresier, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara, teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu data kasus pencurian sepeda motor di kecamatan Sukawati terhitung tahun 2017-2019 mengalami penurunan, namun pada tahun 2019-2021 terdapat kenaikan kasus yang tidak terlalu signifikan. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Sukawai adalah upaya preventif berupa pencegahan dan upaya represif berupa penindakan. Faktor internal penghambat upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor yaitu faktor hukum, faktor anggaran dan faktor tersangka yang tidak kooperatif, sedangkan faktor eksternalnya yaitu faktor barang bukti, faktor masyarakat yang kurang tanggap, faktor sarana pendukung di TKP, dan faktor jaringan pencurian yang luas.
Peran Pt. Taspen Dalam Penyelenggaraan Dana Pensiun Dan Tabungan Hari Tua Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Mengajukan Pensiun Dini Rama Wijaya; Ni Putu Noni Suharyanti
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Suatu negara pastinya memiliki unsur-unsurnya tersendiri, diantaranya adalah adanya pemerintahan yang berperan sebagai pemberi pelayanan kepadapublik dan menyelenggarakan tugas-tugas Negara dalam pembangunan, sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Melihat pentingnya peranan tugas dari PNS dalam memberikan pelayanan kepada publik dan menjalankan tugas-tugasdalam pembangunan Negara maka perlu adanya peningkatan kesejahteraanPegawai Negeri Sipil (PNS) dan keluarganya khususnya pada saat hari tua (dalam hal ini yang dimaksud adalah dana pensiun) sebagai bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan PNS. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pensiun dini sudah terperincikan dengan baik sehingga penulis ingin melihat bagaimana suatu ketentuan perundang-undangan menyikapi bagaimana sistematika pensiun dini tersebut.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CUSTOMER OJEK ONLINE DALAM KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS DI KOTA DENPASAR) Marion Yohanes Talan; Ni Putu Noni Suharyanti
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of information technology has been utilized by business actors such as Gojek in developing online application-based transportation, offering various features that make it easier for consumers in every service offered. However, of all the advantages offered, it still has disadvantages that can be detrimental to consumers, such as the behavior of drivers who are impolite and sexually harass consumers. The aims of this study were 1) to find out the legal protection for online motorcycle taxi customers as victims of sexual harassment in online transportation in Denpasar City and 2) to find out the obstacles in legal protection for online motorcycle taxi customers as victims of criminal acts of sexual harassment in online transportation in Denpasar City. The research method used is an empirical research method with a case approach. The results are, 1) Legal protection for online motorcycle taxi customers as victims of criminal acts of sexual harassment in online transportation in Denpasar City, which are commonly provided, include the following: Restitution, Medical Assistance and Psycho-Social Rehabilitation Assistance, Protection from the Family, Protection from the Community , and 2) Obstacles in legal protection of online motorcycle taxi customers as victims of criminal acts of sexual harassment in online transportationin Denpasar City, there are factors that hinder them including: 1) The legal factor itself, 2) the law enforcement factor, 3) the factor Facilities and Facilities, 4) Community Factors, 5) Cultural Factors.
PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I DENPASAR Sukmawati, Kadek Diah; Suharyanti, Ni Putu Noni
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa sehingga diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mengingat bahaya maupun dampak dari narkotika, pemerintah membuat aturan mengenai narkotika dengan tujuan bahwa kejahatan ini dapat diberantas dengan pemberlakuan sanksi pidana yang cukup berat kepada para pelaku maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Namun dalam praktiknya seringkali putusan pidana yang diberikan hakim kepada terdakwa lebih ringan dari ketentuan pidana minimum khusus yang telah diatur dalam undang-undang. Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang bersifat luar biasa modus operan di cukup canggih dan terus mengalami perubahan untuk menghindari pelacakan aparat penegak hukum. Dewasa ini modus terbaru yang dilakukan adalah dengan melibatkan anak di bawah umur sebagai kurir atau pengantar narkoba ke tangan pengguna. Permasalahan yang menjadi titik perhatian adalah ketika anak tertangkap oleh petugas mereka langsung ditetapkan menjadi tersangka dan di masukan ke dalam tahanan. Padahal anak mestinya ditempatkan sebagai korban dari perkembangan modus bandar besar dalam mendistribusikan narkoba. Fakta yang terjadi anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba belum mendapatkan hak-haknya secara maksimal dalam sistem peradilan pidana anak
KAJIAN YURIDIS UNDANG-UNDANG REPUBLIK Indonesia NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN (PPH) TERKAIT PEMBUKTIAN PEMBAYARAN PAJAK ENDORSEMENT INFLUENCER TIKTOK Wardani, Ni Putu Mahadewi Niken Ayu; Suharyanti, Ni Putu Noni
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 1 (2024): EDISI APRIL: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tax is a very important income for the balance of state revenue. This research aims to discuss the tax system applied to Influencer TikTok, especially in the endorse activity business. This research uses an analytical descriptive method by collecting several sources of literacy and discussing them in paragraph form. Taxes in Indonesia itself are increasingly developing where the system follows the development of online technology. Social media these days is starting to become a business field for influencers or celebrities. Endorse activities are a way for them to earn income. Thus, the income tax system allows them to pay taxes. self- assessment can be a way to pay taxes independently that makes it easier for them. In Indonesia, if taxpayer do not pay, they will be subject to criminal law and fines. Of course, the job of a celebrity in Indonesia is a job that provides a large income that must be taxed. In fact, there are still many influencers, who are not tax compliant due to a lack of education on income tax.
PENGATURAN HUKUM TANGGUNG JAWAB PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA Ni Putu Gita Sri Utami; Ni Komang Sutrisni; Ni Putu Noni Suharyanti
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artificial Intelligence adalah sebuah teknologi yang dapat menyimpan dan mengolah data bahkan layaknya manusia. Saat ini Indonesia belum memiliki peraturan hukum mengenai AI, berbeda dengan Uni Eropa yang telah meresmikan EU AI Act sebagai peraturan hukum pemanfaatan AI sebagai kepastian hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum tanggung jawab pemanfaatan AI di Indonesia dan perbandingan hukum di Uni Eropa mengenai tanggung jawab pemanfaatan AI. Hasil penelitian menunjukkan kekosongan hukum mengenai pemanfaatan AI di Indonesia menjadi urgensi kepastian hukum. Walaupun memiliki UU ITE dan UU PDP, namun tidak secara eksplisit mengatur mengenai pemanfaatan AI di Indonesia. Uni Eropa melalui EU Artificial Intelligence Act (2024/1689) mengatur praktik yang dilarang, klasifikasi risiko AI, persyaratan kepatuhan, dan sistem sanksi administratif yang tegas. Oleh karena itu diperlukan adanya ius constituendum bagi Indonesia sebagai kepastian hukum.
Co-Authors A.A. Putu Wiwik Sugiantari AA Sudharmawan, AA Ade Batti’ Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari Cakranegara, Pandu Adi Christine Attang Dhella Tasya Putri Dyo Rama Saputra Endra Setiawan, Kadek Gracesy Prisela Christy Gusti Made Aditya Bayu Wisesa I Made Nistra I Putu Danny Pramana Putra I Wayan Wahyu Wira Udytama I Wayan Wahyu Wira Udytama, I Wayan Wahyu Wira Kadek Endra Setiawan Kadek Endra Setiawan Kt Sukawati Lanang P. Perbawa Lis Julianti Made Natalia Supadmi Maiercherinra Daud Marion Yohanes Talan Ni Komang Sutrisni Ni Luh Gede Yogi Arthani Ni Putu Gita Sri Utami NI WAYAN TRISDA CITRA LAKSMI Putu Angga Pratama Sukma Putu Angga Pratama Sukma Putu Angga Pratama Sukma Rama Wijaya Setiawan, Kadek Endra Sudiana, Anak Agung Kt Sukma, Putu Angga Pratama Sukmawati, Kadek Diah Umirov Fitrat Faxriddinovich Wardani, Ni Putu Mahadewi Niken Ayu Yogi Yasa Wedha